Berita

BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat di ruang rapat BPIW lantai 2, Senin, 16 Oktober 2023 dalam rangka penyusunan master plan atau rencana induk pengembangan infrastruktur di beberapa kawasan industri (KI) strategis. Kepala BPIW, Yudha Mediawan mengatakan bahwa BPIW saat ini berfungsi sebagai integrator yang mengintegrasikan semua program infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR. Jadi menurutnya sudah bukan waktunya lagi membangun infrastruktur berdiri sendiri, tapi semua terintegrasi, termasuk membangun kawasan permukiman    “BPIW sekarang menjadi tempat tumpuan Kementerian/Lembaga lain, contohnya terkait daerah otonomi baru dan BPIW diminta untuk tampil di depan,” ujarnya. Berlandaskan arahan Menteri PUPR dan juga Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) usulan Ditjen Cipta Karya, serta usulan penanganan jalan daerah oleh Ditjen Bina Marga, maka lima KI Strategis yang memerlukan kajian atau Master Plan Percepatan Peningkatan Infrastruktur adalah KI Tanah Kuning, KI Weda Bay, KI Morowali, KI Sorowako, dan KI Konawe. Master plan yang disusun BPIW terhadap lima KI tersebut menurutnya ke depan bisa mewarnai dan memberikan arahan penanganan kawasan itu. “Tentu, ini harus lebih terintegrasi, komprehensif dan juga bukan hanya infrastruktur di Kementerian PUPR saja, tapi dokumen ini menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga lain,” tuturnya.  Dokumen perencanaan ini diharapkan terintegrasi dengan rencana tata ruang termasuk dengan dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang telah disusun BPIW. Melalui master plan ini menurutnya merupakan peluang untuk menata kawasan sekitar KI agar tidak tumbuh kawasan permukiman sporadis yang menimbulkan masalah seperti banjir dan kemacetan. “Apalagi Kementerian/Lembaga belum ada yang membuat master plan terkait KI, maka merupakan peluang bagi BPIW menunjukkan eksistensinya,” tuturnya. Terkait BPIW sebagai integrator, dalam konteks pengembangan infrastruktur KI ini menurut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino perlu dikomunikasikan secara internal dengan Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.  Ia juga menyatakan keterlibatan generasi muda BPIW sangat diperlukan dalam penyusunan master plan tersebut, mengingat generasi muda yang sekarang akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di tanah air menuju Indonesia Emas 2045.  Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan berlaku sebagai moderator untuk melanjutkan pembahasan penyusunan masing-masing KI.   Pembahasan pertama yakni progres penyusunan RPIW Kawasan Prioritas KI Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia.   Dikatakannya bahwa KI Morowali merupakan salah satu dari 14 KI yang diprioritaskan dalam RPJMN 2015 -2019, diarahkan sebagai industri pengolahan Nikel. Kawasan sekitar KI Morowali merupakan salah satu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan kepentingan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Bahodopi dan sekitarnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali 2018-2038.  Disampaikannya juga terkait skenario pengembangan yakni peningkatan jalan daerah dari kawasan permukiman ke KI sebagai upaya pembagian pergerakan pekerja. Selain itu meningkatkan intensitas kepadatan penduduk di Bahodopi dan peningkatan jalan daerah dari kawasan permukiman di KI.  Paparan progres master plan KI Teluk Weda Maluku Utara 2024-2034 disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Sukamto. Menurutnya prospek KI Teluk Weda yang dikelola PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) secara ekonomi sangat strategis untuk memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terkait skenario pengembangan wilayah menurut Sukamto ada dua grand strategy yang diusulkan yakni pertama, dukungan infrastruktur kawasan permukiman eksisting sekitar KI dengan mempertimbangkan limitasi kawasan. Grand strategy kedua, pengembangan kota eksisting dan hunian permukiman perkotaan Weda dalam mendukung peningkatan aktifitas KI Teluk Weda.  Selanjutnya, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Zaldy Sastra memaparkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Sekitar KI Tanah Kuning di Kalimantan Utara. Kawasan Strategis KI Kuning terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.  Kegiatan penggerak ekonomi di kawasan sekitar KI Tanah Kuning yaitu sektor perkebunan dan perikanan. Proses konstruksi KI yang tengah berlangsung mulai berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat, seperti tumbuhnya rumah sewa dan kegiatan perdagangan (toko, warung, usaha katering, penjualan air).  Ia juga menyampaikan beberapa rencana aksi antara lain jaringan air baku yang dibangun/ ditingkatkan di Desa Sajau Hilir dengan kapasitas 7 lt/det dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan  kapasitas 3 lt/det di Desa Pura Sajau. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, menggelar diskusi yang membahas rencana pengembangan infrastruktur wilayah pada tiga kawasan prioritas di Pulau Sulawesi, Senin, 21 Agustus 2023.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Kementerian PUPR, Abram Elsajaya Barus menjelaskan bahwa saat ini BPIW sudah memasuki tahap finalisasi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) seluruh provinsi. Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III sendiri telah menyelesaikan RPIW di Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Diskusi yang dilakukan kali ini menurutnya terkait kawasan prioritas yang sedang dikembangkan, khususnya kawasan industri (KI). Ada empat KI yang masuk dalam wilayah kewenangan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, tiga KI berada di Pulau Sulawesi yakni Sorowako (Sulsel), Konawe (Sulawesi Tenggara) dan Morowali (Sulawesi Tengah), dan satu KI di Maluku Utara yakni Weda Bay. Dikatakannya juga bahwa arahan Presiden beberapa waktu lalu agar seluruh kabupaten/kota menyusun masterplan terkait kawasan-kawasan yang perlu dikembangkan sesuai ciri khas (branding) daerahnya masing-masing. Kemudian Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan terkait kawasan-kawasan yang perlu mendapatkan perhatian, salah satunya KI.  “Menindaklanjut hal tersebut, Bapak Menteri PUPR meminta BPIW dan Ditjen Cipta Karya untuk bergabung dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan masterplan tersebut,” tutur Abram. Dikatakannya juga Ditjen Cipta Karya telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur kawasan permukiman sekitar KI melalui dokumen RPIP. Sementara BPIW melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menyusun RPIW untuk kawasan sekitar empat KI tersebut.  Saat ini BPIW telah melakukan survei dan diskusi dengan stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan beberapa pihak yang dapat memberikan masukan untuk rencana pengembangan infrastruktur sekitar KI tersebut. Menurutnya diperlukan diskusi yang terus menerus, agar rencana pengembangan yang disusun terintegrasi dengan baik dan saling mendukung satu sama lain.  Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Eko Budi Kurniawan. Ia memaparkan mengenai Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional terhadap Perkembangan Kawasan Industri Prioritas di Pulau Sulawesi.  Eko menjelaskan mulai dari kebijakan paling makro yakni arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk Pulau Sulawesi terkait Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan. Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan revisi RTR Pulau dimana nantinya akan memuat Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Dikatakannya juga bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan sekitarnya perlu dilakukan pengelolaan kawasan melalui koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pemantauan kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Eko menyertakan contoh perencanaan tata ruang di sekitar KI yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Bahodopi dan sekitarnya (sekitar Kawasan Industri Morowali). Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo memaparkan beberapa hal, salah satunya terkait rancangan konsep masterplan pengembangan dan penataan kota/kabupaten prioritas yang terdiri dari tiga unsur yakni perencanaan kawasan bagian wilayah kabupaten/kota, identifikasi proyek, dan evaluasi terhadap perencanaan umum kabupaten/kota.   Disampaikan juga mengenai gagasan awal penataan kawasan sekitar KI Morowali yakni penataan kawasan Pesisir Bahodopi, pengembangan kawasan permukiman baru di Bahodopi – Bahomakmur, dan penataan kawasan Pusat Kota dan Kawasan Inti KI Morowali.  Kemudian gagasan awal penataan kawasan sekitar KI Sorowako yakni pembangunan dan pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur, sosial dan ekonomi, dan penataan kawasan permukiman. Selanjutnya gagasan awal penataan Kawasan sekitar KI Konawe adalah penataan infrastruktur konektivitas, penataan infrastruktur permukiman, penataan sosial dan SDM, dan penataan lingkungan hidup.   Paparan lainnya disampaikan Emma Natalia dari Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Ia menerangkan beberapa hal, salah satunya mengenai potensi dan pengembangan industri pengolahan nikel di Wilayah Indonesia Timur. Menurutnya kebijakan hilirisasi nikel telah berhasil mendorong berdirinya smelter berbasis nikel yang menghasilkan produk nickel pig iron (NPI)/ feronikel (FeNi).  Dikatakannya juga bahwa target pengembangan KI tidak spesifik per provinsi tapi menyeluruh. Konsep pengembangan WPPI diarahkan untuk mengembangkan infrastruktur yang terkoneksi antar daerah yang memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi.   Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B., Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C DoedoenG Zenal Arifin, dan para staf BPIW.  (Hen/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong terciptanya percepatan pengembangan infrastruktur Kawasan Industri (KI) di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Salah satunya KI Morowali di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. "Keberadaan KI Morowali ini diharapkan menjadi salah satu yang memberi kontribusi optimal terhadap ekonomi nasional, khususnya kontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia sendiri," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat memimpin rombongan Kunjungan Lapangan (Kunlap) Tim BPIW Kementerian PUPR ke KI Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis-Jumat, 20-21 Juli 2023. Kegiatan Kunlap tersebut diikuti Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III (Kapuswil) III BPIW, Abram Elsajaya Barus,  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Puswil III BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusnas BPIW, Mangapul L. Nababan, subkor serta jajaran staf BPIW.   Pada Kunlap ini Tim BPIW didampingi sejumlah perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis/Balai masing-masing Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Camat Bahodopi dan disambut oleh Land And Infrastructure Manager serta Manajer Umum PT. IMIP. Yudha Mediawan menyampaikan, saat ini Kementerian PUPR melalui BPIW tengah melakukan penyusunan Kajian Percepatan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur di 5 KI strategis. “Kelima KI  strategis itu seluruhnya berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera," jelas Yudha Mediawan. Ia menambahkan, kelima KI strategis yang prioritas dikembangkan adalah KI Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, KI Sorowako di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, KI Konawe di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, KI Weda di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan KI Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Adanya kegiatan Kunlap, lanjutnya, diharapkan kajian yang disusun menghasilkan perencanaan dan program yang implementatif dan menjawab kebutuhan infrastruktur di KI Morowali. Menurut Yudha Mediawan, kondisi infrastruktur di KI Morowali masih memerlukan perhatian lebih. Kemudian, pekerja di KI Morowali yang beragam, mulai pekerja dalam negeri dan dari luar negeri, sehingga aspek-aspek lingkungan serta sosial-budaya harus masuk dalam penentuan skenario strategi pengembangan agar tetap mendukung keadaan yang kondusif. Pengembangan infrastruktur di KI Morowali, lanjutnya, sangat perlu juga memperhatikan wilayah sekitarnya. “Kawasan di sekitar KI Morowali jangan sampai ada kekumuhan,” harapnya. Pada kesempatan Kunlap ini, Tim BPIW Kementerian PUPR mendatangi sejumlah lokasi, antara lain PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). PT IMIP merupakan perusahaan yang  bergerak di bidang manufaktur sebagai pengelola kawasan industri Morowali dengan mengelola sebanyak 50 perusahaan (tenant) berbasis nikel. Selain melakukan diskusi dengan jajaran manajemen PT. IMIP, Tim BPIW juga mengunjungi langsung ke sejumlah titik dalam Kawasan PT IMIP. Kemudian, Tim BPIW mengunjungi sejumlah jalan poros nasional penghubung KI Morowali dengan wilayah sekitar yang perlu dikembangkan. Tak hanya itu, Tim BPIW juga mengunjungi lokasi Puskesmas dan kantor Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali untuk melakukan diskusi perencanaan dan program peningkatan infrastruktur PUPR.(Ris/Tiara) 

BPIW Kementerian PUPR akan melakukan kajian percepatan peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan industri (KI) strategis. Rapat persiapan tim kajian dilakukan pada Rabu, 3 Mei 2023, di ruang rapat BPIW, Jakarta Selatan.  Saat memimpin rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menjelaskan Kepala BPIW telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 18/KPTS/KW/2023 tanggal 18 April 2023, terkait penyusun masterplan kajian pengembangan wilayah guna mendukung percepatan pengembangan infrastruktur lima KI strategis. Kelima KI strategis tersebut adalah Kawasan Industri Weda Bay (Maluku Utara), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Sorowako (Sulawesi Selatan), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).   Kelima KI strategis tersebut merupakan arahan Menteri PUPR perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) yang diarahkan menjadi masterplan di KI Weda Bay, Soroako, dan Morowali serta permohonan dukungan studi/kajian penanganan jalan melalui Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Mendukung empat KI strategis yakni Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor dari Dirjen Bina Marga. Lebih lanjut Zevi menyampaikan bahwa diskusi antara Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dengan pusat-pusat di BPIW dalam penyusunan masterplan tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi di dalam dan luar kawasan industri.  Ia juga berharap tim pelaksana dapat segera melaksanakan survei awal ke wilayah perencanaan masing-masing dan dilanjutkan dengan penyusunan telaahan. “Metode dan timeline penyusunan masterplan agar dapat disepakati. Kemudian, outline dan output rencana aksi dilakukan seiring koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Cipta Karya,” ucapnya.  Pada sesi tanggapan dari tim pelaksana disampaikan beberapa hal seperti telaahan akan mencakup aspek sosial dari kawasan di sekitar KI dan kajian akan berupa quick assessment yang memuat perencanaan jangka panjang yakni hingga 20 tahun ke depan. Kemudian, quick assessment KI Weda Bay sudah disiapkan sebagai kajian awal dan dibutuhkan masukan Kementerian PPN/Bappenas untuk skenario dan data pendukung.  Kegiatan tersebut dihadiri beberapa pejabat di lingkungan BPIW antara lain Kepala Bidang Keterpaduan Program, Mangapul L. Nababan dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Djuang Fadjar Sodikin. Selanjutnya dihadir Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto. (Hen/Tiara)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali menyepakati 56 Kawasan Prioritas yang akan dibahas pada forum-forum perencanaan kegiatan tahun anggaran (TA) 2023, termasuk pada kegiatan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR 2023. Hal itu terungkap pada Rapat Kesepakatan Kawasan Prioritas untuk Rakorbangwil Bidang PUPR 2023 di Jakarta, Selasa-Rabu 8-9 Februari 2022. Kesepakatan tersebut dibuat perwakilan BPIW dan Bappenas. Hadir perwakilan dari Bappenas, yakni Direktur Tata Ruang & Penanganan Bencana, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Regional I, Uke Mohammad Hussein, Direktur Regional II, Mohammad Roudo, Direktur Regional III, Ika Retna Wulandary serta Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Taufiq Hidayat Putra serta sejumlah jajaran staf. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Benny Hermawan saat membuka rapat menyampaikan BPIW berharap mendapatkan masukan dari Bappenas serta disepakati kawasan-kawasan prioritas dalam rangka pelaksanaan Rakorbangwil Bidang PUPR tahun 2022 khususnya untuk regional I yakni Sumatera, Jawa dan Bali.  Dari rapat sebelumnya menurut Benny usulan tambahan dari Direktorat Regional I Bappenas sebanyak 11 kawasan, Direktorat Regional II sebanyak 21 kawasan dan Direktorat Regional III sebanyak 24 kawasan. “Sedangkan 29 kawasan prioritas dari BPIW akan dibahas lebih lanjut dengan masukan Direktorat Pembangunan Daerah dan Kedeputian Sarana dan Prasarana memberikan informasi dan konfirmasi rencana terkait pembangunan infrastruktur tahun 2023,” tuturnya. Untuk 2023, menurut Benny, fokus dukungan infrastruktur PUPR yang sifatnya yang bukan multiyear dan pembangunan baru. “Arahan Kepala BPIW bahwa output dukungan PUPR dapat tuntas pada 2024 mendatang,” ucapnya. Dikatakannya juga bahwa dukungan infrastruktur PUPR juga terkait transportasi antar moda dan dukungan terhadap pelabuhan.   Dukungan infrastruktur PUPR tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan melalui Biro Perencanaan.   Dikatakannya, dalam melakukan perencanaan dan pemrograman merujuk pada arahan Menteri Basuki Hadimuljono yakni Kementerian PUPR akan menuntaskan kebijakan pembangunan infrastruktur hingga batas akhir RPJMN di 2024 dengan koridor kebijakan berupa “OPOR” yang merupakan singkatan dari Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi. “Kita juga akan mengecek  output dukungan infrastruktur PUPR, bagaimana readiness criteria nya. Kita akan mendorong terpenuhinya readiness criteria tersebut,” kata Benny.  Direktur Regional I Kementerian PPN/ Bappenas Uke Mohammad Hussein yang turut hadir dalam pertemuan itu memaparkan beberapa hal seperti kawasan prioritas wilayah regional I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023. Terkait hal itu menurutnya penentuan lokasi prioritas kawasan strategis dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data kualitatif (kriteria perencanaan, kesiapan, potensi konektivitas) dari berbagai sumber serta data kuantitatif dari proses analisis yang dilakukan (mencakup kriteria dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan risiko bencana).  Kegiatan ini diisi juga dengan paparan dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Hari Suko Setiono mengenai program pembangunan infrastruktur di Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Kuswardono yang memaparkan mengenai program dukungan infrastruktur PUPR untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta ada perwakilan Pusat III memaparkan mengenai program dukungan infrastruktur PUPR untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua yang kemudian seluruhnya dibahas lebih lanjut diakhiri dengan disepakati.(ris/hen/infoBPIW)  

Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai basis pembangunan dalam mendorong pembangunan KTI. Menurut Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra berbagai upaya tetap dilakukan demi kemajuan KTI meskipun dihadapkan pada isu dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR, upaya pencapaian target output, serta keterbatasan anggaran. “Kementerian PUPR senantiasa mendorong peningkatan daya saing KTI melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan potensi pengembangan wilayah,” ujar Rachman, saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi pembicara pada Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI), di Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis, 21 Oktober 2021.  Dalam rangka semakin mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di KTI, menurut Rachman Kementerian PUPR berharap dapat berkolaborasi dengan BP2KTI terutama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan Kawasan Strategis serta keterpaduan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur lainnya (lintas sektor dan lintas kewenangan). Pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur PUPR strategis di KTI seperti Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara PLBN Tahap I (Entikong, Badau, Aruk, Motaain, Motamassin, Wini, dan Skouw), dan  beroperasinya empat ruas jalan tol di KTI (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Makassar seksi 4 dan Ujung Pandang Seksi 1-3). Disampaikannya juga terkait  isu-isu strategis pembangunan wilayah timur antara lain kebencanaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antarwilayah, isu penyediaan sumber air baku, penyediaan infrastruktur dasar permukiman khususnya kampung adat, konservasi daya dukung lingkungan, dan pengembangan potensi sektor unggulan. Ketua Umum BP2KTI Fadel Muhammad mengatakan dengan dideklarasikannya BP2KTI  dapat dilakukan percepatan pembangunan di KTI seperti pengembangan pariwisata, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik. Menurutnya BP2TKI didirikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. Lalu, melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Kemudian, pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI. “Kita melihat Indonesia suatu rumah besar, KTI satu bilik rumah jangan terpisah dari rumah tadi. Jangan dia tertinggal dari kawasan barat dan  tengah Indonesia,” tegasnya. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menurutnya menjadi momentum pengembangan KTI.  Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro  saat menjadi pembicara pada pertemuan tersebut mengatakan peran pemerintah daerah di setiap provinsi mempunyai peran penting dalam mempercepat pembangunan di KTI. Ia juga meminta agar pihak universitas turut membantu dengan membuat kajian-kajian ilmiah.  Pembicara lainnya Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sri Haryanto mengatakan KTI memiliki banyak daerah tertinggal. Dijelaskannya suatu daerah disebut tertinggal, dipandang dari beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat, keuangan daerah, aksesibilitas, dan penyediaan tenaga dokter. “Namun yang paling mendesak adalah kebutuhan akan sarana prasarana seperti internet dan tenaga dokter,” tuturnya. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga menurutnya mempunyai peran penting meningkatkan pembangunan daerah tertinggal terutama yang berada di KTI. Selain itu paparan diisi oleh Staf Ahli Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Sampe L Purba,   Kepala Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo, dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir. Kegiatan ini juga dihadiri beberapa kalangan seperti Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Bupati Sidrap H. Dollah Mando, DPRD setempat, serta pejabat lainnya. (Hen/infobpiw)