Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka membahas dukungan pembangunan infrastruktur daerah. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G BPIW, Jakarta pada Jumat (17/4).   Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Minahasa yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal daerah.   Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa, Rommy P. Leke beserta jajarannya, menyampaikan maksud dari audiensi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran daerah, termasuk nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun berjalan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur.   “Banyak aspirasi masyarakat terkait jalan, air minum, dan drainase yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Melalui audiensi ini, kami ingin memperoleh arahan terkait peluang program pusat yang dapat mendukung pembangunan di Minahasa.” ujar Rommy.   Sejumlah isu strategis turut disampaikan, antara lain penanganan Danau Tondano yang meluap dan mengakibatkan banjir, kebutuhan peningkatan akses jalan antar desa, hingga pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan dan permukiman.   Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema intervensi, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Irigasi Daerah, serta forum perencanaan pembangunan. Kementerian PU melaksanakan forum Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PU sedangkan Kemendagri melalui Rakortekrenbang dan Bappenas dengan Musrenbangnas. Ia menegaskan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan infrastruktur nasional dan daerah agar berjalan efektif dan efisien.   “Seluruh usulan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur. DPRD dapat berperan aktif mengawal usulan melalui koordinasi dengan Dinas PU dan Bappeda Provinsi dan Balai Kementerian PU pada wilayah kerja provinsi, serta memastikan kelengkapan data dukung agar dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.” ujar Bob.   Bob mengatakan, BPIW bertugas mensinkronkan usulan dari pemerintah daerah dengan RPJMN, Renstra Kementerian PU, serta direktif Presiden, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menambahkan bahwa proses pemrograman infrastruktur membutuhkan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen usulan.   “Perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan program Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2027 telah berjalan namun demikian usulan daerah masih dapat disampaikan melalui forum pemrograman seperti Musrenbangnas dan Rakortekrenbang, yang dilengkapi dengan kesiapan dokumen yang komprehensif.” jelas Zevi.   Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, memaparkan sejumlah kegiatan infrastruktur yang tengah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, antara lain pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) 3, pembangunan pengaman pantai, peningkatan sarana air baku, hingga optimalisasi sistem pengolahan limbah.   “Selain program tahun berjalan, indikasi kegiatan tahun 2027 juga mencakup revitalisasi lanjutan Danau Tondano serta pembangunan infrastruktur jalan strategis yang mendukung konektivitas wilayah.” ujar Pranoto.   Menutup audiensi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan serta komitmen untuk menindaklanjuti koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat.   “Kami telah mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme pengusulan program infrastruktur. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis dan balai Kementerian PU untuk mengawal kebutuhan pembangunan di daerah.” tutup Rommy.   Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi secara optimal dan berkelanjutan.(Zim/Tiara)