BPIW Lakukan Koordinasi untuk Wujudkan Penataan Kawasan Perkotaan di Timur Indonesia
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan
Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat, 10-12 Juli 2024 di
BSD, Tangerang. Rakor tersebut bertujan untuk menjawab isu dan tantangan penanganan permukiman kumuh
yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029.
Rakor Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia memiliki 4 agenda yang meliputi: (1)
mengidentifikasi strategi penataan kawasan perkotaan di kawasan Timur Indonesia tahun 2025-2029
dengan fokus Sorong, Papua Barat Daya, (2) deliniasi Kawasan Prioritas Penataan Permukiman Sorong,
(3) kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan perkotaan dan (4)
sharing knowledge penanganan kawasan perkotaan (penanganan kawasan kumuh) yang sudah dilakukan
sampai saat ini. BPIW berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Cipta Karya, Ditjen
Perumahan, Praktisi Fasilitator KOTAKU, Pemda Kota Sorong, Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang,
Bappeda Kab. Gresik dan Bappeda Kota Langsa dalam mewujudkan penataan kawasan pekotaan di Kawasan
Timur Indonesia, khususnya Kota Sorong.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, memberikan
arahannya agar rapat koordinasi dapat menghasilkan kesepakatan terkait penanganan kawasan perkotaan
Kawasan Timur Indonesia khususnya Sorong di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami mengundang berbagai narasumber agar bisa berdiskusi dalam perencanaan penataan kawasan
perkotaan di kawasan Kota Sorong. Sehingga dari diskusi bersama dapat menjadi masukan yang
menghasilkan implementasi nyata, khususnya kawasan Kota Sorong pada perumusan city development area
yang akan direncanakan sampai dengan urban desain-nya,” ujar Pranoto.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie Pramudita selaku moderator rapat
menyampaikan skenario terkait penanganan kawasan kumuh yang harus segera ditangani sesuai target
RPJMN 2020 – 2024.
“Target penanganan kawasan kumuh harus kita kejar sebelum akhir masa RPJMN tahun 2024. Kami akan
belajar dan menggali dari narasumber. Selanjutnya kami akan melakukan develop suatu program untuk
penataan kawasan Kota Sorong dan melanjutkan apa yang kita bangun bersama dengan memberikan
treatment sesuai kebutuhan kota,” tambah Andie.
Rakor tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber dan peserta yang hadir. Narasumber
pertama dari Direktorat Perumahan dan Keamanan Permukiman-Bappenas, Sheny, menyampaikan urgensi
penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang masih mengalami penambahan permukiman kumuh sehingga
menjadi salah satu pekerjaan besar bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Narasumber selanjutnya dari Badan Perencana Penelitian Kabupaten Sorong, Ahmad Kennedy Yoenoes,
menyampaikan kebijakan jangka panjang di Kabupaten Sorong yang meliputi kebijakan sumber daya
manusia, kebijakan beasiswa, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Selain itu, disampikan
juga oleh Kennedy kebijakan jangka menengah yang terdiri dari 6 strategi yakni strategi pengembangan
sistem pusat permukiman, peningkatan kualitas prasarana, menggali potensi unggulan, aspek
suistanable, budi daya, dan rawan bencana.
Mochamad Fakhrur Rifqi dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyampaikan pelaksanaan
Program KOTAKU yakni kota tanpa kumuh yang bertujuan menangani permukiman kumuh di perkotaan dalam
rangka mendukung target penanganan permukiman kumuh RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Turut
menanggapi, Ahmad Nashiruddin sebagai praktisi fasilitator KOTAKU menyampaikan keterkaitan agenda
perumahan dan kawasan permukiman serta meminta pemda lebih aware terhadap program yang dimiliki.
Narasumber lainnya, Prof. Haryo Winarso selaku pakar perencanaan dan perancangan kota dalam
kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan strategi slum upgrading. Disampaikan pula oleh Prof.
Haryo Winarso yang dihadapi oleh kawasan kumuh meliputi kurangnya akses terhadap air bersih,
fasilitas sanitasi, dan perumahan subsidi terbengkalai.
Sementara itu Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang, dan perwakilan Bappeda Kab Gresik menyampaikan
program daerah masing-masing serta gagasan pengelolaan kawasan perkotaan di Kab. Semarang dan
Kab.Gresik. Diskusi rapat koordinasi ditutup oleh narasumber terakhir yang menyampaikan permasalahan
di bidang perumahan, air minum, dan sanitasi serta sharing program dari sumber dana APBK Kota Langsa
oleh Kepala Bappeda Kota Langsa, Muhammad Darfian.
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan dari hasil
rapat koordinasi ini antara lain komitmen pemerintah daerah yang penting untuk menjaga
keberlangsungan kegiatan, kepastian lahan, landasan hukum berupa dokumen perencanaan dan partisipasi
masyarakat dari tahap awal perencanaan kegiatan. Komitmen pemerintah daerah merupakan factor kunci
karena diharapkan pemda tidak hanya sebagai penerima manfaat tapi juga sebagai aktor pelaksanan
kegiatan.
Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia dihadiri Kepala
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur
Wilayah III A, Riska Rahmadia, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie
Pramudita serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Fir/Tiara)