Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat, 10-12 Juli 2024 di BSD, Tangerang. Rakor tersebut bertujan untuk menjawab isu dan tantangan penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Rakor Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia memiliki 4 agenda yang meliputi: (1) mengidentifikasi strategi penataan kawasan perkotaan di kawasan Timur Indonesia tahun 2025-2029 dengan fokus Sorong, Papua Barat Daya, (2) deliniasi Kawasan Prioritas Penataan Permukiman Sorong, (3) kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan perkotaan dan (4) sharing knowledge penanganan kawasan perkotaan (penanganan kawasan kumuh) yang sudah dilakukan sampai saat ini. BPIW berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Praktisi Fasilitator KOTAKU, Pemda Kota Sorong, Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang, Bappeda Kab. Gresik dan Bappeda Kota Langsa dalam mewujudkan penataan kawasan pekotaan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kota Sorong. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, memberikan arahannya agar rapat koordinasi dapat menghasilkan kesepakatan terkait penanganan kawasan perkotaan Kawasan Timur Indonesia khususnya Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. “Kami mengundang berbagai narasumber agar bisa berdiskusi dalam perencanaan penataan kawasan perkotaan di kawasan Kota Sorong. Sehingga dari diskusi bersama dapat menjadi masukan yang menghasilkan implementasi nyata, khususnya kawasan  Kota Sorong pada perumusan city development area yang akan direncanakan sampai dengan urban desain-nya,” ujar Pranoto. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie Pramudita selaku moderator rapat menyampaikan skenario terkait penanganan kawasan kumuh yang harus segera ditangani sesuai target RPJMN 2020 – 2024. “Target penanganan kawasan kumuh harus kita kejar sebelum akhir masa RPJMN tahun 2024. Kami akan belajar  dan menggali dari narasumber. Selanjutnya kami akan melakukan develop suatu program untuk penataan kawasan Kota Sorong dan melanjutkan apa yang kita bangun bersama dengan memberikan treatment sesuai kebutuhan kota,” tambah Andie. Rakor tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber dan peserta yang hadir. Narasumber pertama dari Direktorat Perumahan dan Keamanan Permukiman-Bappenas, Sheny, menyampaikan urgensi penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang masih mengalami penambahan permukiman kumuh sehingga menjadi salah satu pekerjaan besar bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Narasumber selanjutnya dari Badan Perencana Penelitian Kabupaten Sorong, Ahmad Kennedy Yoenoes, menyampaikan kebijakan jangka panjang di Kabupaten Sorong yang meliputi kebijakan sumber daya manusia,  kebijakan beasiswa, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Selain itu, disampikan juga oleh Kennedy kebijakan jangka menengah yang terdiri dari 6 strategi yakni strategi pengembangan sistem pusat permukiman, peningkatan kualitas prasarana, menggali potensi unggulan, aspek suistanable, budi daya, dan rawan bencana. Mochamad Fakhrur Rifqi dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyampaikan pelaksanaan Program KOTAKU yakni kota tanpa kumuh yang bertujuan menangani permukiman kumuh di perkotaan dalam rangka mendukung target penanganan permukiman kumuh RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Turut menanggapi, Ahmad Nashiruddin sebagai praktisi fasilitator KOTAKU menyampaikan keterkaitan agenda perumahan dan kawasan permukiman serta meminta pemda lebih aware terhadap program yang dimiliki.  Narasumber lainnya, Prof. Haryo Winarso selaku pakar perencanaan dan perancangan kota dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan strategi slum upgrading. Disampaikan pula oleh Prof. Haryo Winarso yang dihadapi oleh kawasan kumuh meliputi kurangnya akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan perumahan subsidi terbengkalai. Sementara itu Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang, dan perwakilan Bappeda Kab Gresik menyampaikan program daerah masing-masing serta gagasan pengelolaan kawasan perkotaan di Kab. Semarang dan Kab.Gresik. Diskusi rapat koordinasi ditutup oleh narasumber terakhir yang menyampaikan permasalahan di bidang perumahan, air minum, dan sanitasi serta sharing program dari sumber dana APBK Kota Langsa oleh Kepala Bappeda Kota Langsa, Muhammad Darfian. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan dari hasil rapat koordinasi ini antara lain komitmen pemerintah daerah yang penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan, kepastian lahan, landasan hukum berupa dokumen perencanaan dan partisipasi masyarakat dari tahap awal perencanaan kegiatan. Komitmen pemerintah daerah merupakan factor kunci karena diharapkan pemda tidak hanya sebagai penerima manfaat tapi juga sebagai aktor pelaksanan kegiatan.   Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Perkotaan di Kawasan Timur Indonesia dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III A, Riska Rahmadia, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andie Pramudita serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW.  (Fir/Tiara)  

Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia sepakat untuk mewujudkan potensi kerja sama. Salah satunya terkait Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencana Infrastruktur Wilayah (SKKK PIW). Hal itu diketahui dalam Rapat Audiensi BPIW dengan IAP Indonesia yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Yudha Mediawan di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. Yudha menyampaikan, apresiasi terhadap jajaran IAP Indonesia yang berupaya mewujudkan kerja sama dengan BPIW. "Kami menyampaikan apresiasi setingginya kepada jajaran IAP Indonesia yang menjalin potensi kerja sama dengan BPIW," ujar Yudha. Ia mengakui, BPIW perlu membuatkan standar kompetensi pegawai, khususnya mengenai keahlian khusus perencana infrastruktur wilayah. Menurutnya, BPIW sebagai bagian dari penyusunan standar kompetensi pegawai perlu membuat modul, skema pelatihan dan juga assesor. Lebih lanjut, standar kompetensi yang akan disusun diharapkan tidak hanya berguna untuk pegawai di lingkungan BPIW, tetapi juga professional penyedia jasa terkait perencanaan. "Kerja sama dengan IAP merupakan langkah awal untuk penyusunan standar kompetensi, sehingga perlu disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS perlu dibuat agar yang akan dilakukan bisa dipertanggung jawabkan," jelas Yudha. Menurutnya, dalam penyusunan modul akan diverifikasi oleh verifikator dengan tim yang beranggotakan Jafung Perencana di lingkungan BPIW, perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan perwakilan dari Tim Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, lanjutnya, BPIW dan IAP dapat bekerja sama terkait dukungan perhelatan World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali. Di tempat yang sama, Ketua Umum IAP Indonesia, Hendricus Andy Simarmata mengatakan, IAP Indonesia merupakan organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota dengan kurang lebih 2.300 anggota dan 1.300 anggota yang telah tersertifikasi. "IAP saat ini memang telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi untuk 5 kompetensi," terangnya. Ia mengatakan, IAP Indonesia salah satunya memiliki potensi berkerja sama dengan BPIW dalam standar kompetensi pegawai, khususnya Jafung Perencana. Andi menyatakan, IAP Indonesia pernah memiliki pengalaman kerja sama dengan BPIW, seperti dalam pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata. Menurutnya, IAP juga siap menjembatani BPIW dengan industri, dunia profesional, dan komunitas untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait pengembangan wilayah. "Anggota IAP tidak hanya terdiri dari profesional dengan latar belakang planologi, tetapi juga berbagai keilmuan pada rumpun bidang konstruksi, dan IAP menyiapkan tagline untuk BPIW yaitu “Membangun Terencana”," jelasnya. Hadir dalam pertemuan tersebut dari jajaran BPIW, yakni Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) I BPIW, Boby Ali Azhari, Kepala Puswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung, serta jajaran staf. Selain itu, hadir Penasehat IAP Indonesia, Kuswardono, serta jajaran pengurus harian IAP.(Ris/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) III Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan penajaman Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Hal itu dilaporkan pada kegiatan "Workshop Penajaman RPIW di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua” yang digelar di Kota Bekasi, Jawa Barat, 15-17 Mei 2023. Kepala Puswil III BPIW, Abram Elsajaya Barus saat membuka kegiatan menyampaikan, pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing wilayah. "Untuk itu, diperlukan suatu rencana pengembangan infrastruktur wilayah PUPR terpadu yang menterjemahkan arah kebijakan jangka panjang serta jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan," terang Abram. Abram melanjutkan bahwa sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW diberikan tugas untuk menyusun dokumen RPIW. Ia mengatakan, penyusunan RPIW di Puswil III telah dilakukan sejak tahun 2022. Menurutnya, muatan dokumen RPIW terdiri atas Arah Kebijakan, Profil Wilayah dan Potensi Daerah, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Permasalahan dan Isu Strategis, Skenario Pengembangan Wilayah, Analisis Kebutuhan  Infrastruktur, dan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur. Abram menekankan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. Hal tersebut sebagai bagian dari amanah Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Pembangunan di KTI juga dilakukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). “Penyusunan RPIW telah rampung, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu, terjadi perubahan kebijakan kewilayahan, seperti untuk Wilayah Papua yang sebelumnya dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam RPIW, di mana kita mengetahui dokumen RPIW ini merupakan living dokumen yang memerlukan monitoring dan evaluasi sendiri. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya. Adapun RPIW 10 provinsi yang dilakukan penajaman yakni, Provinsi Papua termasuk di dalamnya 3 provinsi DOB, Provinsi Papua Barat termasuk 1 provinsi DOB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara.  Abram juga menjelaskan, RPIW merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan program lintas sektor dan strategis nasional. “Dalam hal ini penajaman RPIW sangatlah penting, di mana kementerian dan lembaga lain juga berperan dalam mewujudkan RPJMN mempunyai arahan kebijakan sesuai dengan sektor masingmasing,” terang Abram. Menurutnya, skenario KTI dibutuhkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai perumus kebijakan dan strategi operasional di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, sehingga dapat diterjemahkan dalam penyusunan RPIW dan Renstra Kementerian PUPR. Rencana Tata Ruang (RTR) menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari serta menjadi dasar pembangunan sarana dan prasarana pembentuk struktur ruang nasional. Menurutnya, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang masing-masing mempunyai skenario diselaraskan ke dalam RPIW. “Dengan demikian, maka RPIW sebagai living dokumen harus selalu diupdate sesuai dengan perkembangan dinamika. Dengan diselenggarakannya workshop ini diharapkan kami mendapat masukan sehingga menyesuaikan dokumen RPIW yang ada sesuai dengan ketentuan,” tegasnya. Pada kegiatan workshop ini ditindaklanjuti dengan pembahasan penajaman RPIW yang dilakukan melalui 3 desk, yakni Desk Pulau Sulawesi, Desk Kepulauan Maluku dan Desk Pulau Papua. Workshop ini menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Akademisi/Pakar Perencanaan Wilayah dari Universitas Diponegoro. Hadir juga pada acara tersebut pejabat administrator, subkoordinator serta staf di lingkungan Puswil III BPIW.(Ris/Tiara)    

Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai basis pembangunan dalam mendorong pembangunan KTI. Menurut Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra berbagai upaya tetap dilakukan demi kemajuan KTI meskipun dihadapkan pada isu dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR, upaya pencapaian target output, serta keterbatasan anggaran. “Kementerian PUPR senantiasa mendorong peningkatan daya saing KTI melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan potensi pengembangan wilayah,” ujar Rachman, saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi pembicara pada Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI), di Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis, 21 Oktober 2021.  Dalam rangka semakin mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di KTI, menurut Rachman Kementerian PUPR berharap dapat berkolaborasi dengan BP2KTI terutama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan Kawasan Strategis serta keterpaduan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur lainnya (lintas sektor dan lintas kewenangan). Pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur PUPR strategis di KTI seperti Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara PLBN Tahap I (Entikong, Badau, Aruk, Motaain, Motamassin, Wini, dan Skouw), dan  beroperasinya empat ruas jalan tol di KTI (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Makassar seksi 4 dan Ujung Pandang Seksi 1-3). Disampaikannya juga terkait  isu-isu strategis pembangunan wilayah timur antara lain kebencanaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antarwilayah, isu penyediaan sumber air baku, penyediaan infrastruktur dasar permukiman khususnya kampung adat, konservasi daya dukung lingkungan, dan pengembangan potensi sektor unggulan. Ketua Umum BP2KTI Fadel Muhammad mengatakan dengan dideklarasikannya BP2KTI  dapat dilakukan percepatan pembangunan di KTI seperti pengembangan pariwisata, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik. Menurutnya BP2TKI didirikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. Lalu, melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Kemudian, pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI. “Kita melihat Indonesia suatu rumah besar, KTI satu bilik rumah jangan terpisah dari rumah tadi. Jangan dia tertinggal dari kawasan barat dan  tengah Indonesia,” tegasnya. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menurutnya menjadi momentum pengembangan KTI.  Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro  saat menjadi pembicara pada pertemuan tersebut mengatakan peran pemerintah daerah di setiap provinsi mempunyai peran penting dalam mempercepat pembangunan di KTI. Ia juga meminta agar pihak universitas turut membantu dengan membuat kajian-kajian ilmiah.  Pembicara lainnya Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sri Haryanto mengatakan KTI memiliki banyak daerah tertinggal. Dijelaskannya suatu daerah disebut tertinggal, dipandang dari beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat, keuangan daerah, aksesibilitas, dan penyediaan tenaga dokter. “Namun yang paling mendesak adalah kebutuhan akan sarana prasarana seperti internet dan tenaga dokter,” tuturnya. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga menurutnya mempunyai peran penting meningkatkan pembangunan daerah tertinggal terutama yang berada di KTI. Selain itu paparan diisi oleh Staf Ahli Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Sampe L Purba,   Kepala Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo, dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir. Kegiatan ini juga dihadiri beberapa kalangan seperti Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Bupati Sidrap H. Dollah Mando, DPRD setempat, serta pejabat lainnya. (Hen/infobpiw)  

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-73

Jakarta-Palembang, 18 Agustus - 2 September 2018