Berita

BPIW Kementerian PUPR melakukan kunjungan lapangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, 15 Juni 2022. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk memberikan gambaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di IKN Nusantara. Hal ini menurutnya penting terutama bagi  generasi muda BPIW.    Beberapa tempat yang dikunjungi antara lain Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Titik Nol IKN adalah sebuah monumen di kawasan IKN Nusantara atau tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Titik Nol difungsikan sebagai titik panduan utk merencanakan lokasi pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.   Saat berada di Titik Nol ini, insan BPIW mendapat penjelasan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Ditjen Cipta Karya Rozali Indra Saputra. Menurutnya pembangunan yang akan dilakukan Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, dan Istana Negara. Lalu ada pembangunan gedung pemerintahan, yudikatif, dan legislatif. “Ketiganya tersambung dalam Sumbu Tripaja,” ungkapnya. Selain itu akan dilakukan pengembangan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ia juga menyatakan dalam konsep disainnya, ada beberapa kantor pemerintahan yang akan dibangun lebih dahulu antara lain kantor Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.  Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi menambahkan di IKN ini, tugas pertama Ditjen Bina Marga melalui BBPJN adalah membangun konektivitas menuju IKN. “Ada beberapa proyek yang mulai jalan,” ucapnya. Dengan jaringan jalan yang dibuat Ditjen Bina Marga menurut Junaidi akan mewujudkan konektivitas Kalimantan Timur khususnya wilayah IKN dengan provinsi di Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.  Kunjungan juga dilakukan di Bendungan Sepaku Semoy Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kepala Balai Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto menjelaskan bendungan tersebut merupakan salah satu infrastruktur dasar yang disiapkan Direktorat Sumber Daya Air (SDA) untuk mendukung ketersediaan air baku terutama di IKN.  Penyediaan air baku menurutnya dilakukan secara bertahap. “Target yang kita kejar hingga 2024 bendungan dan intake. Total kapasitas airnya tiga ribu liter, dengan rincian,  dua ribu liter bendungan dan seribu liter intake,” jelasnya.  Sedangkan Ditjen Perumahan diinformasikan sedang dalam tahap perencanaan dalam membuat rumah untuk para menteri. Kegiatan yang juga melihat kawasan yang akan dijadikan istana negara ini diikuti seluruh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, koordinator, sub koordinator dan sejumlah pelaksana BPIW. (Hen/infobpiw)  

BPIW Kementerian PUPR telah membuat usulan program infrastruktur PUPR untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Usulan tersebut telah diajukan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 28 Desember 2020 lalu. Dengan pengajuan usulan ini menurut  Kepala BPIW Hadi Sucahyono menunjukkan bahwa BPIW tanggap terhadap kebutuhan perencanaan dan program infrastruktur sesuai dengan kondisi di lapangan. Usulan yang diajukan tersebut sudah sesuai arahan Menteri PUPR.  Lebih lanjut Hadi menyatakan perencanaan dan program yang diusulkan itu bersifat mengantarkan implementasi pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan empat Unit organisasi (Unor) yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Perumahan. “Selain kepada Pak Menteri, berkas usulan ini juga telah kita sampaikan kepada empat Unor tersebut ditambah Sekjen dan Ditjen Pembiayaan Infrasruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,” ujar Hadi di ruang kerjanya, Rabu, 30 Desember 2020.    Hadi menjelaskan usulan ini didasari pada urban design pembangunan IKN yang disiapkan oleh Tim Satgas IKN Kementerian PUPR dan didasari pada pertimbangan jumlah penduduk yang akan berada di IKN dan mempertimbangkan standar pembangunan infrastruktur PUPR yang berlaku.  “Kita kumpulkan data dari berbagai sumber mengenai proyeksi jumlah penduduk yang akan bermukim di IKN seperti dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), jumlah aparat keamanan TNI dan Polri,  dan kegiatan usaha yang akan beroperasi di sana, dan dalam melakukan analisis mengacu kepada angka proyeksi yang digunakan oleh Satgas IKN PUPR” ungkapnya.    Dari perkiraan jumlah penduduk yang akan tinggal di IKN dan desain yang sudah dihasilkan oleh Satgas IKN PUPR, BPIW melakukan analisis kebutuhan infrastruktur dasarnya, seperti jalan, hunian, sanitasi, air baku, tempat pembuangan sampah, dan penyediaan air minum. “Kita juga memuat jenis infrastruktur yang akan dibangun, volumenya, perhitungan biaya yang dibutuhkan, dan perkiraan tahun pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut,” ungkapnya.    Beberapa hasil analisis BPIW, satu diantaranya terkait infrastruktur jalan. Dalam usulan itu disebutkan mengenai estimasi biaya dan tahapan pembangunan jalan provinsi eksisting sebagai akses logistik dan material konstruksi (menuju pelabuhan penajam). Selain itu juga ada estimasi biaya dan tahapan pembangunan Rencana Akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Rencana Akses Jalan Menuju Pulau Balang, Rencana Jalan Ring Road dalam KIPP, Rencana Akses Jalan Menuju Pelabuhan ITCHI, dan Rencana Jalan Sumbu Utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).    Penyusunan usulan ini termasuk cepat, karena Hadi dan tim hanya membutuhkan waktu empat hari.  Hadi menuturkan kunci dari cepatnya pengerjaan usulan itu, karena dirinya dan tim sudah mengetahui kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut. “Kalau kita sudah tahu kebutuhan infrastrukturnya, kita jadi fokus,” ungkapnya. Ia berharap usulan yang dibuat itu dapat  menjadi dasar bagi para Unor dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di IKN.  (Hen/infobpiw)  

Pemerintah Republik Indonesia (RI) memastikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) terus berlanjut. Saat ini pemerintah akan melakukan penyusunan Master Plan (MP) IKN yang terintegrasi melalui Bappenas.  Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi Integrasi Perencanaan MP IKN dengan Pokja Infrastruktur yang digelar Bappenas secara video conference (vicon), Kamis (6/8). Di tengah acara, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, hal utama dalam penyusunan MP IKN adalah perlu adanya kesamaan data semua kementerian/lembaga (K/L).  "Misal dari proyeksi penduduk yang akan berpindah ke sana, delineasi yang akan dibangun dan lainnya," ujar Hadi saat menyampaikan masukan dalam rapat tersebut. Menurutnya, dalam perencanaan MP IKN harus ada satu data, agar MP IKN yang disusun mudah diselaraskan dan terpadu.  Selain itu, Ia menegaskan, Kementerian PUPR melalui BPIW senantiasa siap melakukan koordinasi dan sharing data guna terwujudnya kelancaran dalam penyusunan MP IKN. Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Rudy S. Prawiradinata saat membuka acara mengatakan, untuk rencana pemindahan IKN memasuki penyusunan MP IKN. "Dari jadwal waktu, draft final MP IKN diharapkan selesai awal Desember untuk kemudian akan diajukan sebagai Perpres," terangnya. Ia menjelaskan, saat ini merupakan langkah awal proses integrasi dan penentuan ritme kerja lintas K/L.  "Setiap K/L sudah memulai pekerjaan perencanaan IKN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," terang Rudy. Menurutnya, kemajuan perencanaan setiap K/L sudah sangat baik, namun perlu dilakukan lebih berurutan.  Ia menekankan, rakor yang dilakukan ini bertujuan menyepakati mandat, lingkup kerja, milestone penting dan perkembangan di tiap K/L. Kemudian menyelaraskan seluruh aspek dalam proses perencanaan, memastikan sinkronisasi antara hasil perencanaan yang sudah ada dengan MP, RTR KSN, RDTR, dan urban design. Selain itu, menyepakati tata kerja kerja kolaboratif bersama serta memastikan keselarasan hasil kerja meminimalkan duplikasi dan gap. "Utamanya ingin menjadikan MP IKN milik dan acuan bersama, yang nanti draft finalnya menjadi dasar penyusunan Perpres Rencana Induk IKN," terangnya.(ris/infoBPIW)  

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan sejumlah masukan dalam rapat finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibukota Negara (IKN) yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.