Berita

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Irwanto, melakukan kunjungan audiensi ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu 19 Februari 2025. Irwanto menjelaskan kedatangannya untuk berkoodinasi terkait dukungan infrastruktur PU yang dibutuhkan serta alokasi anggaran infrastruktur untuk Kabupaten Banggai Kepulauan.   “Dari hasil penjaringan aspirasi dan diskusi sebelumnya dengan DPRD dan eksekutif, kami dapatkan hasil usulan secara merata mengenai kebutuhan dukungan infrastruktur untuk peningkatan Kabupaten Banggai Kepulauan,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa potensi pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sangat besar bahkan sudah mendunia, namun sayangnya konektivitas menuju kawasan-kawasan wisata ini masih butuh perhatian.  “Saat ini kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan masih tertinggal dalam aspek infrastruktur. Disana masih ada daerah yang mengalami kekeringan, kekurangan air bersih, serta kondisi jalan yang butuh perbaikan terutama daerah pariwisata,” ucapnya. Kerusakan jalan tersebut, dikatakannya mempersulit warga sekitar bahkan turis asing yang ingin berwisata. Ia berharap agar Kementerian PU melalui BPIW dapat mendukung infrastruktur pendukung menuju lokasi pariwisata tersebut, ditengah adanya skema efisiensi anggaran. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto yang menerima langsung kunjungan audiensi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud bertujuan mengalokasikan dana untuk program prioritas. “Selama ini kita telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur, ada sarana dan prasarana juga yang perlu dipelihara, namun disesuaikan dengan skema efisiensi,” ucapnya.  Menambahkan hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia, menyebutkan bahwa salah satu fokus Kementerian PU adalah skema Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). “Selain untuk preservasi, anggaran infrastruktur diupayakan lanjut pada program bersifat IBM seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa setiap usulan yang disampaikan perlu dilengkapi justifikasi seperti urgensi, analisa dampak serta manfaat infrastruktur yang diusulkan.  (Mut/Zim/Tiara)

BPIW Kementerian PUPR  menggelar serah terima jabatan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III (Kapuswil III), Selasa, 17 Oktober 2023. Serah terima jabatan tersebut dilakukan setelah Menteri PUPR Basuki Hadilmuljono melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.   Serah terima jabatan dilakukan dari Plt. Kapuswil III, Zevi  Azzaino kepada Kapuswil III yang baru Pranoto, S.T. M, Dev yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pengganggaran, Biro Perencanaan Anggaran Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR. Saat memberikan kata sambutan, Kepala BPIW Yudha Mediawan meminta agar pejabat yang baru dapat segera melaksanakan tugas-tugas yang menjadi ruang lingkup Kapuswil III dengan amanah dan penuh rasa tanggung jawab. (Hen/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) III Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan penajaman Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Hal itu dilaporkan pada kegiatan "Workshop Penajaman RPIW di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua” yang digelar di Kota Bekasi, Jawa Barat, 15-17 Mei 2023. Kepala Puswil III BPIW, Abram Elsajaya Barus saat membuka kegiatan menyampaikan, pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing wilayah. "Untuk itu, diperlukan suatu rencana pengembangan infrastruktur wilayah PUPR terpadu yang menterjemahkan arah kebijakan jangka panjang serta jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan," terang Abram. Abram melanjutkan bahwa sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW diberikan tugas untuk menyusun dokumen RPIW. Ia mengatakan, penyusunan RPIW di Puswil III telah dilakukan sejak tahun 2022. Menurutnya, muatan dokumen RPIW terdiri atas Arah Kebijakan, Profil Wilayah dan Potensi Daerah, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Permasalahan dan Isu Strategis, Skenario Pengembangan Wilayah, Analisis Kebutuhan  Infrastruktur, dan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur. Abram menekankan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. Hal tersebut sebagai bagian dari amanah Nawa Cita yakni membangun dari pinggiran. Pembangunan di KTI juga dilakukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). “Penyusunan RPIW telah rampung, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu, terjadi perubahan kebijakan kewilayahan, seperti untuk Wilayah Papua yang sebelumnya dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam RPIW, di mana kita mengetahui dokumen RPIW ini merupakan living dokumen yang memerlukan monitoring dan evaluasi sendiri. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya. Adapun RPIW 10 provinsi yang dilakukan penajaman yakni, Provinsi Papua termasuk di dalamnya 3 provinsi DOB, Provinsi Papua Barat termasuk 1 provinsi DOB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara.  Abram juga menjelaskan, RPIW merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan program lintas sektor dan strategis nasional. “Dalam hal ini penajaman RPIW sangatlah penting, di mana kementerian dan lembaga lain juga berperan dalam mewujudkan RPJMN mempunyai arahan kebijakan sesuai dengan sektor masingmasing,” terang Abram. Menurutnya, skenario KTI dibutuhkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai perumus kebijakan dan strategi operasional di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, sehingga dapat diterjemahkan dalam penyusunan RPIW dan Renstra Kementerian PUPR. Rencana Tata Ruang (RTR) menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari serta menjadi dasar pembangunan sarana dan prasarana pembentuk struktur ruang nasional. Menurutnya, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang masing-masing mempunyai skenario diselaraskan ke dalam RPIW. “Dengan demikian, maka RPIW sebagai living dokumen harus selalu diupdate sesuai dengan perkembangan dinamika. Dengan diselenggarakannya workshop ini diharapkan kami mendapat masukan sehingga menyesuaikan dokumen RPIW yang ada sesuai dengan ketentuan,” tegasnya. Pada kegiatan workshop ini ditindaklanjuti dengan pembahasan penajaman RPIW yang dilakukan melalui 3 desk, yakni Desk Pulau Sulawesi, Desk Kepulauan Maluku dan Desk Pulau Papua. Workshop ini menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Akademisi/Pakar Perencanaan Wilayah dari Universitas Diponegoro. Hadir juga pada acara tersebut pejabat administrator, subkoordinator serta staf di lingkungan Puswil III BPIW.(Ris/Tiara)    

Guna mencapai kinerja organisasi yang makin optimal ada beberapa syarat kunci yang perlu terus ditingkatkan, yakni profesionalisme, etos kerja, kekompakan, serta kepedulian antar tim kerja. Pesan tersebut diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaian sambutan dan paparan pada acara Knowledge Sharing Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua yang digelar Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, BPIW di Bogor, 9-10 April 2021. Hadi juga berpesan, kecepatan dan ketelitian dalam bekerja memiliki kontribusi dalam penyelesaian tugas yang lebih optimal. Pada kesempatan itu, Hadi mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran BPIW yang telah berkinerja memuaskan.  "Pada beberapa kesempatan belakangan ini, Pak Menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono,-red) senantiasa mengapresiasi kinerja BPIW. Terakhir, Pak Menteri mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPIW pada momentum forum penutupan Konsultasi Regional. Sebelumnya, Pak Menteri mengapresiasi dan berterima kasih saat rapat di BPIW," papar Hadi yang disambut riuh tepuk tangan para hadirin.    Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, M Rudy Siahaan mengatakan, Knowledge Sharing Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua digelar untuk bisa terus meningkatkan motivasi dan kinerja jajaran tim Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III dalam rangka mendukung capaian tujuan organisasi. Menurutnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III yang pada nomenklatur lalu Pusat IV telah memiliki banyak output yang cukup dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPIW. Ia berharap, jajarannya ke depan akan semakin mampu mempersembahkan penampilan terbaiknya dalam menjalankan tugas pengembangan wilayah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.  Acara ini turut dihadiri Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Tris Raditian, serta segenap jajaran pegawai di lingkugan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Pada sesi awal, kegiatan tersebut diisi paparan materi Knowledge Sharing dari Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mengenai rencana pengembangan dan perwakilan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Christy E. Lengkong terkait pengembangan Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua dari sudut tata ruang.  Kemudian, ada juga motivasi dari motivator yang juga praktisi profesional Sumber Daya Manusia (SDM), Edi Purnomo, SE, MM, CPHRM, CHA yang membahas pentingnya sikap berfikiran positif, komitmen 100%, adaptasi kepada lingkungan kerja yang makin dinamis serta sikap positif lainnya untuk menjadi pribadi yang berhasil.(ris/info BPIW)      

Dalam sepanjang caturwulan III 2017, terdapat sejumlah peristwa penting sebagai sepak terjang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung program pemerintah yang terumuskan Nawacita.   Berikut catatan penting sepanjang caturwulan II tahun 2017   Rabu (13/9) BPIW Kementerian PUPR memacu akselerasi pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Pusaka. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dipimpin langsung Walikota Pasuruan, Setiyono di kantor BPIW, Jakarta.   Kamis (14/9) DPR RI Komisi V menganggarkan pagu indikatif sebesar Rp  248,3 miliar untuk BPIW Kementerian PUPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.   Selasa (26/9) BPIW mengarahkan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Barat pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terhadap keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia.   Sabtu (30/9)  Kementerian PUPR memacu pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Dukungan infrastruktur dalam bentuk konektivitas jalan, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaaan dan perumahan. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat meninjau pembangunan infrastruktur di danau tersebut.   Rabu (12/10) Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan ke BPIW. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki memotivasi jajaran pimpinan BPIW agar menghasilkan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah yang kreatif, inovatif dan luar biasa.   Senin (16/10) BPIW Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BPIW Tahun Anggaran 2018 di Bandung. Ditargetkan Rencana Kerja Tahun 2018 yang akan digulirkan makin inovatif dan kreatif  serta menjawab tantangan perkembangan zaman.   Minggu (30/10) Dalam rangka menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana di Provinsi Bali, BPIW Kementerian PUPR melakukan peninjauan langsung ke kawasan Gunung Agung.   Selasa (31/10) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Word Bank tertarik melakukan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur perkotaan di Indonesia. Demikian terungkap saat Senior Urban Economist IBRD Word Bank, Mark Robert berkunjung ke Kantor BPIW.   Senin (6/11) BPIW Kementerian PUPR melakukan softlaunching (peluncuran,-red) Buku Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda/NUA) dan Buku The State of Indonesian Cities (SOIC) 2017 di lingkungan Kementerian PUPR.   Sabtu (18/11) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan percepatan pembangunan jalan tol Panimbang-Serang sepanjang 84 kilometer. Hal ini untuk mendukung pembangunan Kota Baru Maja sebagai kota Mandiri yang berada di sebelah barat Jakarta.    Jumat, (24/11) Guna melakukan persiapan kerjasama pengelolaan Anjungan Cerdas, BPIW Kementerian PUPR menggelar “Workshop Penyiapan Kerjasama Pengelolaan Anjungan Cerdas” di Badung, Bali.    Jumat (24/11) Penandatangan kesepakatan bersama komitmen pengembangan KPPN oleh 10 bupati. Hal itu dilakukan pada acara Sarasehan Nasional KPPN yang diselenggarakan di  Bali.   Jumat (15/12) BPIW Kementerian PUPR membahas Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu PUPR.   Selasa (19/12) Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan melantik 4 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW yang digelar di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta.            

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad membumikan Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda (NUA) di Tanah Air. Deklarasi NUA sendiri telah disepakati pemimpin negara-negara di dunia dalam Konferensi PBB Habitat III di Quito, tahun lalu. Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, delegasi Indonesia pada Konferensi PBB tersebut diwakili oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya, Lana Winayanti, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Deputi Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Arifin Rudiyanto. “Agenda Baru Perkotaan atau NUA disepakati untuk 20 tahun kedepan sebagai panduan dalam pembangunan perkotaan dunia,” ungkap Rido dalam rapat “Membumikan NUA di Indonesia” di Kantor BPIW, Jumat (3/3). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Menurutnya, Indonesia berkepentingan menyelenggarakan kesepakatan NUA dalam arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan, yakni berupaya menciptakan kota-kota menjadi lebih aman, inklusif, tangguh atau berdaya tahan terhadap bencana dan berkelanjutan. Kota, lanjut Rido, memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan. Sebab, Kota merupakan mesin pertumbuhan dan sekaligus pusat kreativitas. “Suksesnya pelaksanaan amanat NUA membutuhkan kolaborasi dari berbagai aktor pembangunan perkotaan. Oleh karenanya, perlu membumikan arahan NUA dalam membangun kota di Tanah Air, dengan bentuk tersosialisakannya amanah NUA kepada para pemangku pembangunan di Indonesia,” terangnya. Di tempat yang sama, Lana Winayanti mengatakan, kesepakatan NUA telah memberikan panduan untuk kota yang dirancang agar baik di masa depan. “Dalam hal ini kepala daerah, khususnya walikota dan bupati memiliki peran strategis dalam pelaksanaan NUA tersebut,” ujarnya. NUA juga mengangkat pentingnya peran generasi muda dan universitas sebagai pelaku prioritas. “Mengingat keduanya akan mewarisi kondisi perkotaan masa depan,” jelas Lana. Selain itu, NUA juga membuka peluang yang lebar untuk mencapai kesejahteraan dan harapan yang lebih baik di masa depan. Salah satunya, Urbanisasi akan menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan apabila dikelola denga baik. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Sinulingga menyatakan, diperlukan sosialisasi mengenai NUA yang merata kepada kepala daerah di seluruh Tanah Air, agar tercipta kesepahaman yang sama dalam menata kota ke depan. Selain itu, lanjutnya, ke depan perlu juga dilakukan penguatan tata kelola kota, perencanaan dan perancangan dan pembiayaan pembangunan permukiman dan perkotaan dalam rangka menjamin keadilan dan keberlanjutannya. Menurutnya, saat ini yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi kesepakatan NUA. “BPIW kini tengah menyusun terjemahan naskah NUA untuk dapat dijadikan buku saku para pemangku pembangunan,” terangnya.   Ia berharap, buku saku tersebut akan segera selesai disusun, sehingga dapat segera disosialisasikan dan didistribukan ke daerah. “Dengan begitu, diharapkan aktor-aktor pembangunan di daerah memiliki pemahaman dan visi yang sejalan mengenai NUA,” terang Agusta.(ris/infoBPIW)