Berita

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, hadir dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pekerjaan Umum yang diselenggarakan secara hybrid pada Selasa, 10 Februari 2026. Rapat ini bertujuan memastikan rancangan peraturan menteri (Rapermen) selaras dengan regulasi nasional dan hasil evaluasi kinerja.   Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, membuka rapat dengan menekankan pentingnya SAKIP sebagai instrumen manajemen strategis. Dijelaskan oleh M. Waliyadin bahwa SAKIP harus menjadi alat manajemen, bukan sekadar laporan, agar setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tanpa pengaturan yang jelas, kinerja berisiko menjadi formalitas administratif. Perbedaan penafsiran antarunit kerja dan minimnya orientasi pada hasil dapat menurunkan efektivitas pembangunan serta kepercayaan publik,” ujar M. Waliyadin.   Dalam rapat tersebut, Riska Rahmadia memaparkan urgensi pembaruan substansi SAKIP di Kementerian PU, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan berakhirnya periode RPJMN 2020–2024. “Perubahan ini tidak hanya menyangkut nomenklatur, tetapi juga aspek substansial dalam sistem akuntabilitas kinerja. Pembaruan ini membuat SAKIP semakin terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil,” kata Riska.   Bergabung secara daring melalui video conference, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa komponen capaian kinerja kini terintegrasi ke dalam pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan regulasi terbaru. “Outline pengaturan mencakup Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penyelenggaraan SAKIP, Bab III Ketentuan Peralihan, Bab IV Ketentuan Penutup, serta enam lampiran, mulai dari mekanisme penyusunan renstra hingga evaluasi kinerja,” jelas Zevi.   Kegiatan berlanjut dengan pembahasan detail perubahan substansi pada pasal per pasal agar Rapermen siap diterapkan. Turut hadir dan aktif melaksanakan diskusi dalam rapat, Biro Hukum, perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, tim harmonisasi Kementerian Hukum, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L. Nababan; Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi.   Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat akuntabilitas kinerja serta kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Fir/Tiara)

BPIW Kementerian PUPR sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. Penyusunan Rapermen ini telah memasuki tahap harmonisasi dan pembahasannya dilakukan secara hybrid di Serpong Tangerang Selatan pada Selasa, 15 Maret 2022. Dari hasil rapat-rapat sebelumnya telah terjadi beberapa perubahan pada Rapermen tersebut. Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyepakati Rapermen yang dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian PPN/Bappenas pada akhir tahun lalu. ”Peraturan Menteri ini disusun untuk dapat mengakomodir seluruh proses perencanaan dan pemrograman di BPIW. Terkait hal itu, maka Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) menjadi acuan pemrograman dalam menyusun rencana kerja tahunan PUPR,” ujar Iwan. Dalam proses harmonisasi Rapermen kali ini, Iwan menggarisbawahi bahwa RPIW harus memuat rencana pembangunan yang dituangkan dalam memorandum program yang akan dibangun per kawasan dan harus disepakati dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). Apabila RPIW belum ditetapkan, maka program pembangunan infrastruktur PUPR disusun berdasarkan Renstra dan/atau dokumen perencanaan infrastruktur lainnya. Dalam diskusi tersebut terdapat penambahan dan perbaikan redaksional serta penajaman substansi pada Bab I sampai  IV yang disampaikan oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR Putranta Setyanugraha. Hadir pula Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Kepatuhan Intern Biro Hukum Kementerian PUPR Mardi Parnowiyoto dan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga Ande Akhmad Sanusi.  Sedangkan beberapa undangan yang hadir melalui vicon antara lain Pembina/Pengawas Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin dan  Koordinator Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Kementerian PPN/Bappenas Ricky Ramdhan. Dari BPIW dihadiri beberapa pejabat seperti Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Hari Suharto, Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Mangapul L. Nababan dan  Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan Bernadi Heryawan. (Zim)