Memuat halaman...

Kementerian PU Perkuat Akuntabilitas Kinerja lewat Harmonisasi Rapermen PU

10 Februari 2026

163

Kementerian PU Perkuat Akuntabilitas Kinerja lewat Harmonisasi Rapermen PU

Sekretaris BPIW Membuka Kegiatan Harmonisasi Permen PU

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, hadir dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pekerjaan Umum yang diselenggarakan secara hybrid pada Selasa, 10 Februari 2026. Rapat ini bertujuan memastikan rancangan peraturan menteri (Rapermen) selaras dengan regulasi nasional dan hasil evaluasi kinerja.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, membuka rapat dengan menekankan pentingnya SAKIP sebagai instrumen manajemen strategis. Dijelaskan oleh M. Waliyadin bahwa SAKIP harus menjadi alat manajemen, bukan sekadar laporan, agar setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tanpa pengaturan yang jelas, kinerja berisiko menjadi formalitas administratif. Perbedaan penafsiran antarunit kerja dan minimnya orientasi pada hasil dapat menurunkan efektivitas pembangunan serta kepercayaan publik,” ujar M. Waliyadin.

Dalam rapat tersebut, Riska Rahmadia memaparkan urgensi pembaruan substansi SAKIP di Kementerian PU, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan berakhirnya periode RPJMN 2020–2024. “Perubahan ini tidak hanya menyangkut nomenklatur, tetapi juga aspek substansial dalam sistem akuntabilitas kinerja. Pembaruan ini membuat SAKIP semakin terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil,” kata Riska.

Bergabung secara daring melalui video conference, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa komponen capaian kinerja kini terintegrasi ke dalam pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan regulasi terbaru. “Outline pengaturan mencakup Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penyelenggaraan SAKIP, Bab III Ketentuan Peralihan, Bab IV Ketentuan Penutup, serta enam lampiran, mulai dari mekanisme penyusunan renstra hingga evaluasi kinerja,” jelas Zevi.

Kegiatan berlanjut dengan pembahasan detail perubahan substansi pada pasal per pasal agar Rapermen siap diterapkan. Turut hadir dan aktif melaksanakan diskusi dalam rapat, Biro Hukum, perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, tim harmonisasi Kementerian Hukum, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L. Nababan; Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi.

Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat akuntabilitas kinerja serta kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Fir/Tiara)

#BPIW #Harmonisasi Permen PU #Permen PU

Berita Terkait

10 Maret 2026

Penguatan Tata Kelola, BPIW Bahas Komitmen Manajemen Risiko TA 2026

Dalam rangka penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat pembahasan komitmen manajemen risiko serta identifikasi risiko strategis Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat organisasi (T-1) Tahun Anggaran 2026 pada 10 Maret 2026 di Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati sekaligus memvalidasi profil risiko yang wajib disusun oleh setiap UPR, mulai dari tingkat organisasi hingga unit kerja. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, saat membuka rapat menegaskan bahwa penyusunan profil risiko merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola (governance) khususnya dalam menerapkan audit berbasis risiko. Menurutnya, profil risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaan tugas di lingkungan BPIW. “Profil risiko ini harus menyertai semua pelaksanaan tugas BPIW sebagai bentuk integritas sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR,” ujar Riska. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Sosilawati, menjelaskan bahwa Sekretariat BPIW bersama dengan Unit Kepatuhan Intern telah memetakan 5 Indikator Kinerja Program (IKP) pada tingkat organisasi BPIW. Kelima indikator tersebut meliputi persentase kinerja keselarasan perencanaan infrastruktur PU, persentase kinerja kesinkronan program infrastruktur PU, persentase kinerja evaluasi kebermanfaatan infrastruktur PU, tingkat kualitas dukungan manajemen kementerian PU dan tugas teknis lainnya di BPIW, dan tingkat keterpaduan pemrogramandan kebermanfaatan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Selain itu, Sosilawati juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan profil risiko turut memperhatikan berbagai program prioritas yang mendukung kebijakan tematik nasional di wilayah, termasuk program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) serta arahan khusus terkait peningkatan kebermanfaatan infrastruktur. Menutup kegiatan, Riska berharap seluruh unit kerja di lingkungan BPIW dapat bekerja sama dalam menyusun profil risiko UPR tingkat organisasi dengan baik, sehingga dapat segera divalidasi dan disampaikan kepada Biro Keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Kementerian (e-PURISK) paling lambat 13 Maret 2026 guna mendukung pencapaian target output organisasi. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul Nababan, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, serta Ketua Tim dan Pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

24 Februari 2026

Dorong Kolaborasi Lintas Sektor, Kepala BPIW Hadiri Town Hall Menuju Swasembada Air Nasional

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, menghadiri Town Hall Meeting bertajuk Pembangunan Infrastruktur Menuju Swasembada Air yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Ruang Rapat Lantai 21, Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menegaskan bahwa swasembada air merupakan bagian dari prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita serta amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam arahannya, Menko AHY menyampaikan empat agenda utama pembangunan pada sektor sumber daya air. Pertama, water for life: yesterday, today, and tomorrow, yang menekankan bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Kedua, conservation of water, yakni penguatan konservasi air untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Ketiga, utilization of water resources, yaitu pemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkeadilan. Keempat, mitigation of water destructive power, yakni mitigasi terhadap daya rusak air seperti banjir dan kekeringan. Menko AHY juga menyoroti tantangan siklus hidrologi (water cycle) di tengah perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut antara lain meningkatnya risiko bencana iklim (climate impact), berkurangnya daya resap air (reduced infiltration), tekanan terhadap kapasitas infrastruktur air (capacity strain), pencemaran (pollution), serta penggunaan air yang berlebihan (overuse). “Pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui konservasi, pendayagunaan, dan mitigasi daya rusak air guna menjamin ketersediaan air bagi sektor pangan, industri, dan kebutuhan rumah tangga,” jelas Menko AHY. Town Hall Meeting ini menjadi forum dialog terbuka untuk membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan swasembada air nasional. Kebutuhan air nasional yang didominasi sektor irigasi dan rumah tangga, serta proyeksi pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan pangan dan industri, menuntut penguatan infrastruktur sumber daya air dan sistem penyediaan air minum yang andal dan berkelanjutan. Pada sesi panel, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, hadir mewakili Menteri Pekerjaan Umum, dalam pembahasan mengenai pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air terpadu. Dalam paparannya bertajuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Berkelanjutan, Bob menegaskan bahwa swasembada air dimaknai sebagai kemampuan menyediakan, mengelola, dan menjaga ketersediaan air secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sepanjang waktu serta lintas musim. Bob juga menyoroti tantangan ketersediaan air di Indonesia yang belum merata secara spasial. Secara agregat, Indonesia memiliki potensi air yang besar, namun distribusinya tidak merata. Sejumlah wilayah mengalami surplus, sementara wilayah lain seperti Pulau Jawa dan Bali kerap menghadapi defisit musiman, terutama pada musim kemarau atau saat fenomena El Nino. Selain itu, degradasi daerah aliran sungai (DAS) serta keterbatasan tampungan air menyebabkan sebagian potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi ketahanan air dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Dijelaskan oleh Bob menyampaikan perlu dilakukan strategi struktural melalui pembangunan infrastruktur tampungan air, operasi dan pemeliharaan infrastruktur, pengendalian daya rusak air, serta efisiensi pemanfaatan air. Selain struktural, upaya non-struktural pada prinsipnya berfungsi sebagai metode pencegahan. Konservasi DAS menjadi fondasi utama, dengan fokus mempertahankan ruang-ruang air serta menjaga kelestarian sumber air agar fungsi hidrologis tetap terjaga. “Kebijakan Zero Delta Q perlu diterapkan pada setiap DAS, yang mewajibkan setiap aktivitas pemanfaatan ruang untuk tidak menambah debit limpasan air sebagai syarat diterbitkannya izin pemanfaatan ruang yang diajukan. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan keseimbangan hidrologis melalui pengendalian alih fungsi lahan,” jelas Bob. Dalam kesimpulannya, Bob menyampaikan cara pencapaian swasembada air dan ketahanan air dengan menyiapkan infrastruktur tampungan air yang terdistribusi secara merata dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah dan mewajibkan penerapan kebijakan Zero Delta Q pada aktivitas pemanfaatan lahan di setiap DAS melalui peraturan daerah. Kebijakan ini dipastikan dapat mencegah terjadinya bencana serta menjamin ketersediaan dan kelestarian air secara berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, sesi panel juga menghadirkan UN Special Envoy on Water, Retno Marsudi, yang menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kolaborasi dan penguatan tata kelola sektor air secara berkelanjutan. Retno menjelaskan bahwa sektor pertanian saat ini mengonsumsi sekitar 72 persen air bersih secara global. Di sektor kesehatan, akses air bersih dan sanitasi yang memadai berperan penting dalam mencegah setidaknya 1.000 kematian anak di bawah usia lima tahun setiap harinya. Sementara itu, di sektor industri, kebutuhan air terus meningkat, termasuk untuk mendukung perkembangan pusat data (data center) dan industri berbasis teknologi. “Saat ini investasi untuk sektor air tidak lagi dipandang sebagai high risk and low return. Dengan pendekatan penyediaan air bagi semua, kebutuhan pendanaannya diperkirakan hanya sekitar 1 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau setara 29 sen dolar AS per hari,” jelas Retno. Narasumber berikutnya dalam sesi panel adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, yang memaparkan tiga inovasi teknologi dalam pengelolaan air. Pertama, teknologi pengolahan air bersih dan air minum. Kedua, sistem irigasi cerdas (smart irrigation) untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air di sektor pertanian. Ketiga, pengembangan teknologi tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai bagian dari upaya pengendalian daya rusak air. “Teknologi pengolahan air bersih dan air minum meliputi desalinasi air laut untuk suplai air minum, serta unit pengolahan air asin siap minum yang bersifat mobile dan dapat dikirimkan ke lokasi terdampak bencana,” ujarnya. Diskusi interaktif yang dimoderatori Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, M. Rachmat Kaimuddin, berlangsung dinamis dengan melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, badan usaha, organisasi penelitian independen, serta asosiasi. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan pemahaman para pemangku kepentingan serta mendorong kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan air bersih. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, BPIW menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah yang terintegrasi guna mewujudkan swasembada air sebagai fondasi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan ICOR Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama PU-BPS Tahun 2026

24 Februari 2026

132

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan ICOR Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama PU-BPS Tahun 2026

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat Evaluasi Pelaksanaan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 2025 sekaligus pembahasan persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan terukur. Rapat tersebut membahas hasil penghitungan ICOR tahun 2025 serta arah pengembangan ke depan, baik dari sisi lingkup, metodologi, maupun pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, forum ini juga menjadi langkah awal dalam mematangkan rencana kerja sama antara Kementerian PU dan BPS untuk tahun 2026. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur guna menjaga capaian target ICOR di bawah 6 sebagaimana telah terealisasi pada PKS 2025, serta perlunya pemanfaatan hasil perhitungan ICOR yang dirilis BPS secara periodik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PU bahwa ICOR menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas investasi infrastruktur yang dilakukan. Hasil analisis ICOR menunjukkan bahwa investasi di bidang Pekerjaan Umum telah berjalan relatif efisien dalam mendorong output dan menciptakan nilai tambah,” ucap Zevi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga, Windhiarso Ponco Adi, mengatakan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab arah kebijakan ke depan. Hasil penghitungan diharapkan dapat diturunkan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu dipercepat, sektor yang membutuhkan inovasi, hingga sektor dengan kontribusi yang relatif terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami memandang perlu adanya diskusi lebih lanjut terkait aspek-aspek yang menjadi dasar penghitungan ICOR. Saat ini kami juga tengah melakukan pendalaman kajian, sehingga apabila terdapat kebutuhan data yang lebih rinci, baik dari hasil survei maupun FGD dengan para pelaku usaha yang merasakan langsung manfaat infrastruktur, kami harap dapat diinformasikan untuk memperkaya analisis kami,” ucap Windhi. Diskusi juga menekankan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab pertanyaan strategis “what next”. Artinya, hasil penghitungan perlu diturunkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu diakselerasi, sektor yang memerlukan inovasi, hingga sektor yang kontribusinya relatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, disampaikan pula bahwa perluasan lingkup hingga level nasional lintas sektor akan memerlukan dukungan koordinasi yang lebih kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan kementerian koordinator. Hal ini penting agar hasil penghitungan tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga memiliki daya ungkit dalam implementasi kebijakan lintas sektor. Sebagai penutup, Zevi Azzaino menyampaikan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan antara Kementerian PU dan BPS dalam mendukung penyusunan data dan analisis yang semakin komprehensif, melalui diskusi teknis yang lebih mendalam kedepannya serta melibatkan Kementerian dan Lembaga lain agar cakupan penghitungan ICOR dapat lebih meluas. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya