Berita

Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, salah satunya melalui 20 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan saat memberikan paparan mewakili Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Gorontalo, melalui virtual, Senin, 18 April 2022.  Lebih lanjut Rudy menjelaskan ke-20 KSN itu antara lain satu Lokasi Prioritas Nasional (Lokpri) di Gorontalo, empat Kawasan Transmigrasi Nasional (KTN) yakni Paguyaman Pantai, Pawonsari, Pulubala, Sumalata, satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kwandang, Daerah Rawan air di Kab. Boalemo, dan tiga Daerah Tertinggal yakni Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.  Dukungan infrastruktur PUPR juga untuk tiga Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara, serta Taman Nasional (TN) di Bogani Nani Wartabone. Tidak hanya itu, dukungan infrastruktur PUPR juga untuk program Provinsi Lumbung Pangan di Kab. Boalemo, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-Limboto, Konektivitas Multi Moda, tiga Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Tibawa, Kwandang, Tilamuta, serta Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Gorontalo.  Rudy juga mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR memperhatikan arahan Presiden yakni seluruh pekerjaan kontruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024 dan pembangunan infrastruktur harus fokus pada aspek kualitas dan aspek lingkungan.  Selain itu juga mengacu pada arahan Menteri PUPR yang menetapkan beberapa kriteria program prioritas PUPR yakni program dengan Readiness Criteria sudah siap dan infrastruktur yang sudah dibangun memperhatikan aspek OPOR atau Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi.  “Bapak Menteri juga menyampaikan bahwa “Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas tidak lepas dari proses perencanaan dan penyiapan program yang harus dilakukan secara cermat dan matang”. Pernyataan beliau itu menjadi perhatian kita di Kementerian PUPR,” tuturnya.  Rudy juga memaparkan mengenai beberapa program infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2022 PKN Gorontalo dsk yakni pada sektor Sumber Daya Air (SDA) terdapat beberapa program infrastruktur seperti Pengendalian Banjir Sungai Bolango Kota Gorontalo sepanjang 0.6 Km, Pembangunan Bendungan Bolango Ulu, dan Revitalisasi Danau Limboto.  Kemudian program infrastruktur sektor Bina Marga (BM) adalah Preservasi Jalan Ruas Taludaa-Kota Gorontalo-Biluhu Barat  sepanjang 1,3 Km. Saat ini proyek tersebut dalam tahap rekonstruksi. Pada sektor BM ini ada program Penyelesaian Gorontalo Outer Ring Road (GORR) segmen I sepanjang 0,90 Km.  Selanjutnya pada sektor Cipta Karya (CK) ada program KDP Lanjutan Universitas Negeri Gorontalo dan lanjutan Rehabilitasi Pasar Sentral Gorontalo. Sedangkan pada sektor Perumahan terdapat program Pembangunan Rumah Susun (Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Pekerja).  Pada kesempatan itu ia juga memaparkan beberapa arahan program infrastruktur PUPR TA 2023 yang merupakan hasil Konsultasi Regional, yakni 10 Prioritas Form Kegiatan Wajib, salah satunya adalah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) / Pembangunan GORR.  Kemudian, arahan program untuk sektor BM yakni Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pembangunan Jalan / Pembangunan Jalan Shortcut Pontolo – Molingkapoto. Sedangkan pada sektor CK, salah satunya adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan / Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi / Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana PerguruanTinggi Negeri / KDP Lanjutan Universitas Negeri Gorontalo.  Pada sektor Perumahan, salah satu programnya adalah Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI / Pembangunan Rumah SusunKejaksaan Tinggi Gorontalo.  “Kegiatan prioritas Konreg PUPR diutamakan dari hasil Rakorbangwil PUPR dan RakorGub. Sedangkan kegiatan baru TA 2023 hasil Konreg PUPR akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri PUPR,” ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa Readiness Criteria perlu dituntaskan pada tahun 2022 secara clean and clear dan  kegiatan yang belum menjadi prioritas TA 2023 perlu dikawal dengan alternatif pembiayaan lainnya seperti APBD, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Danak Alokasi Khusus (DAK).  Acara yang dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ini juga menghadirkan beberapa narasumber lain yakni  Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. (Hen/infobpiw)   

BPIW Kementerian PUPR komitmen lakukan percepatan pengembangan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Provinsi Gorontalo yang digelar secara video confrence (vicon), Rabu 28 Juli 2021.  Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat menyampaikan arahannya mengatakan, BPIW memiliki peranan strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR di tanah air, termasuk di Provinsi Gorontalo.   BPIW dalam mekanisme di Kementerian PUPR memiliki, lanjutnya, tugas menyusun perencanaan dan program, seperti menyusun Masterplan/Development Plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu. “Eksekusi implementasi pembangunan fisik, baru dilaksanakan seluruh unit organisasi (unor) teknis terkait di Kementerian PUPR, mulai dari Ditjen Bina Marga untuk sektor jalan atau konektivitas, Ditjen Cipta Karya untuk sektor permukiman, Ditjen Penyediaan Perumahan untuk sektor perumahan serta Ditjen Sumber Daya Air untuk pengelolaan air,” terangnya. Iwan mengingatkan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR saat ini perlu dikaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional, termasuk sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional, antara lain dukungan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan dan lainnya. Iwan juga mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu semakin tajam, inovatif dan implementatif, agar perencanaan dan pemrograman yang disusun dapat dilaksanakan di lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusnas BPIW, Riska Rahmadia mengatakan, untuk mendukung percepatan pengembangan Provinsi Gorontalo memang diperlukan inovasi-inovasi pembangunan. "Tanpa upaya khusus, Provinsi Gorontalo akan semakin tertinggal," terang Riska. Menurutnya, saat ini Provinsi Gorontalo masih tercatat menjadi salah satu provinsi dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah diantara provinsi lain di Indonesia. "Menjadi yang terendah pada tahun 2020," terangnya. Ia juga mengatakan dalam konteks persentase distribusi Provinsi Gorontalo terhadap seluruh PDRB Provinsi di Indonesia juga relatif rendah. Bahkan, menjadi yang terendah dibanding provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.  Menurutnya, Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang menjanjikan, serta memiliki sektor unggulan, yakni sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan industri pengolahan. Menurutnya, Gorotalo layak mendapat perhatian dari pemerintah karena merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi namun memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Sebagai upaya mendorong potensi ekonomi tersebut, Pemerintah Pronvinsi (Pemprov) Gorontalo saat ini telah berkomitmen mengembangkan Pelabuhan Anggrek yang diharapkan pengembangannya dapat didukung oleh infrastruktur PUPR berupa pengembangan jalan akses.  Lebih lanjut, Ia mengatakan, terdapat beberapa fokus intervensi Kementerian PUPR yang diperlukan Provinsi Gorontalo, seperti penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan, jalan lingkar luar gorontalo (GORR), penanganan Danau Limboto dan Danau Perintis, serta revitalisasi Benteng Otanaha. “Termasuk pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/miskin,” terang Riska.(ris/infoBPIW)