Memuat halaman...

BPIW Dorong Percepatan Pembangunan di Provinsi Gorotalo

30 Juli 2021

BPIW Kementerian PUPR komitmen lakukan percepatan pengembangan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Provinsi Gorontalo yang digelar secara video confrence (vicon), Rabu 28 Juli 2021.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat menyampaikan arahannya mengatakan, BPIW memiliki peranan strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR di tanah air, termasuk di Provinsi Gorontalo.

BPIW dalam mekanisme di Kementerian PUPR memiliki, lanjutnya, tugas menyusun perencanaan dan program, seperti menyusun Masterplan/Development Plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu. “Eksekusi implementasi pembangunan fisik, baru dilaksanakan seluruh unit organisasi (unor) teknis terkait di Kementerian PUPR, mulai dari Ditjen Bina Marga untuk sektor jalan atau konektivitas, Ditjen Cipta Karya untuk sektor permukiman, Ditjen Penyediaan Perumahan untuk sektor perumahan serta Ditjen Sumber Daya Air untuk pengelolaan air,” terangnya.

Iwan mengingatkan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR saat ini perlu dikaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional, termasuk sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional, antara lain dukungan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan dan lainnya.

Iwan juga mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu semakin tajam, inovatif dan implementatif, agar perencanaan dan pemrograman yang disusun dapat dilaksanakan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusnas BPIW, Riska Rahmadia mengatakan, untuk mendukung percepatan pengembangan Provinsi Gorontalo memang diperlukan inovasi-inovasi pembangunan. "Tanpa upaya khusus, Provinsi Gorontalo akan semakin tertinggal," terang Riska.

Menurutnya, saat ini Provinsi Gorontalo masih tercatat menjadi salah satu provinsi dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah diantara provinsi lain di Indonesia. "Menjadi yang terendah pada tahun 2020," terangnya.

Ia juga mengatakan dalam konteks persentase distribusi Provinsi Gorontalo terhadap seluruh PDRB Provinsi di Indonesia juga relatif rendah. Bahkan, menjadi yang terendah dibanding provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

Menurutnya, Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang menjanjikan, serta memiliki sektor unggulan, yakni sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan industri pengolahan.

Menurutnya, Gorotalo layak mendapat perhatian dari pemerintah karena merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi namun memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Sebagai upaya mendorong potensi ekonomi tersebut, Pemerintah Pronvinsi (Pemprov) Gorontalo saat ini telah berkomitmen mengembangkan Pelabuhan Anggrek yang diharapkan pengembangannya dapat didukung oleh infrastruktur PUPR berupa pengembangan jalan akses.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, terdapat beberapa fokus intervensi Kementerian PUPR yang diperlukan Provinsi Gorontalo, seperti penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan, jalan lingkar luar gorontalo (GORR), penanganan Danau Limboto dan Danau Perintis, serta revitalisasi Benteng Otanaha. “Termasuk pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/miskin,” terang Riska.(ris/infoBPIW)

##BPIW ##Gorontalo ##Pembangunan ##PUPR

Berita Terkait

Kepala BPIW Lakukan Monitoring Infrastruktur Terbangun di Kawasan Pariwisata Danau Toba

17 April 2025

209

Kepala BPIW Lakukan Monitoring Infrastruktur Terbangun di Kawasan Pariwisata Danau Toba

Disela-sela kunjungan kerja mendampingi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Kepala BPIW melakukan monitoring ke beberapa infrastruktur terbangun Kementerian PU yang mendukung pengembangan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasti Pariwisata Prioritas (DPP), Selasa, 15 April 2025. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Menara Pandang Tele di Samosir yang telah direvitalisasi oleh Kementerian PU pada September 2023 dan dibuka untuk umum pada 24 Desember 2024. Menara ini menjadi objek wisata baru di Kabupaten Samosir dengan pemandangan indah dan fasilitas yang telah ditingkatkan. Menara Pandang Tele yang terletak di Kecamatan Harian ini memiliki luas lahan yang ditata sekitar 0,97 hektar. Penataannya meliputi Skybridge dan Parkir, Resto Efrata, Skywalk, Plaza Tarombo, Revitalisasi Menara Pandang, dan Resto Pusuk Buhit. Selanjutnya, Kepala BPIW dan rombongan meninjau lokasi infrastruktur terbangun ke Jembatan Aek Tano Ponggol Samosir. Jembatan Aek Tano Ponggol, yang telah diselesaikan oleh Kementerian PU pada tahun 2023, menggantikan jembatan lama yang sebelumnya hanya sepanjang 16 meter dengan jembatan baru sepanjang 382 meter dan lebar 12 Meter. Jembatan ini menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir yang dipisahkan oleh Kanal Tano Ponggol. Kunjungan dilanjutkan meninjau Alur Tano Ponggol, pelebaran Alur Tano Ponggol telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2023 lalu dan bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi air di Danau Toba, khususnya untuk memudahkan akses wisatawan ke Pulau Samosir menggunakan kapal wisata. Alur Tano Ponggol dilebarkan dari 25 meter menjadi 80 meter, dan pendalaman alur dari 3 meter menjadi 8 meter sepanjang 1,2 km. Lokasi terakhir yang dikunjungi oleh Kepala BPIW, Bob Arthur dan rombongan adalah Kawasan Waterfront City Pangururan. Area seluas 6,4 hektar tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 2023 dengan berbagai fasilitas modern dan instalasi seni yang kaya akan nilai budaya dan dimanfaatkan oleh umum. Penataan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Lingkup penataannya meliputi Zona Taman Pustaha, Zona Tanjung Horbo, Zona Aek Na Tio, Zona Taman Rohani, Zona Galeri Samosir dan Totem Dunia, dam Zona Pelataran Onan Baru. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW adalah Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Boby Ali Azhari, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Agus Safari, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Deva Kurniawan Rahmadi. (Zim/Cid/Tiara)

Baca Selengkapnya

Kepala BPIW Hadiri Kunker Ketua Dewan Ekonomi Nasional ke TSTH2

15 April 2025

159

Kepala BPIW Hadiri Kunker Ketua Dewan Ekonomi Nasional ke TSTH2

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia menghadiri kunjungan kerja Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan ke Kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Selasa, 15 April 2025. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui program pengembangan Food Estate (FE) didukung dengan pengembangan TSTH2. TSTH2 akan digunakan sebagai pusat riset dan inovasi pengembangan herbal dan hortikultura yang berkualitas tinggi dan bertaraf internasional, dengan fokus pada inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas produk herbal Indonesia yang dapat menghasilkan bibit unggul pertanian. Kepala BPIW menyampaikan dukungan Kementerian PU dengan pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Food Estate dan TSTH2 yang terdiri dari sektor sumber daya air, sektor jalan dan jembatan, dan sektor cipta karya. Kawasan Food Estate seluas 1.000 hektar telah didukung sektor Sumber Daya Air berupa pembangunan Intake kapasitas 20 liter/detik; Reservoir kapasitas 16.436 m3; Pompa Air Tenaga Hidro; Irigasi Tetes terpasang 119 Ha (155 titik). Pada Sektor Jalan dan Jembatan telah dibangun Jalan Utama dalam Kawasan 15,46 km; Jalan Akses FE 1.000 Ha 8,59 km; dan Jembatan 25 meter. Sebagai dukungan TSTH2, pada sektor sumber daya air, Kementerian PU telah membangun Intake Bendung Sungai Aek Sigoti 9 liter/detik, Pipa Transmisi Air Baku 1,2 km, dan Reservoir TSTH2 600 m3. Dari sektor jalan dan jembatan telah dibangun akses jalan TSTH2 sepanjang 15,5 km dan jembatan 25 meter. Sementara itu, sektor Cipta Karya telah menyelesaikan Kawasan TSTH2 seluas 30 Ha dengan Tahap I yang meliputi Gedung Riset Pertanian dan Herbal, Smart Green House, Reservoir, dan Menara Aerasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Pada Tahap II, Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan Gedung Manajemen, Gedung Auditorium, Gedung Inkubator Bisnis, Danau Retensi, Pagar Kawasan, serta fasilitas pendukung lainnya. Kunjungan kerja Dewan Ekonomi Nasional ke Kawasan TSTH2 Sumatera Utara menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus utama kunjungan ini adalah meninjau potensi strategis wilayah, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mendorong percepatan pembangunan berbasis potensi lokal. Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dari Provinsi Sumatera Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara, kemudian dari Kementerian PU turut hadir sejumlah Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dari BPIW, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.(Zim/Cid/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Lakukan Konsinyasi Finalisasi Untuk Mempercepat Penyusunan Renstra Kementerian PU 2025-2029

15 April 2025

205

BPIW Lakukan Konsinyasi Finalisasi Untuk Mempercepat Penyusunan Renstra Kementerian PU 2025-2029

Guna mempercepat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025-2029, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Konsinyasi Finalisasi Penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, 14 dan 15 April 2025 di Ruang Serba Guna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta Selatan. Saat memberi pengantar kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Zevi Azzaino mengatakan konsinyasi ini dihadiri Kementerian PPN/Bapppenas untuk memberikan masukan terhadap Renstra Kementerian PU yang ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Renstra Kementerian PU mengacu pada Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN). Dari 8 Misi Asta Cita terdapat 5 Asta Cita yang terkait Kementerian PU yakni Asta Cita yang ke-2 yakni “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi , air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” Kemudian, Asta Cita yang ke-3 yakni “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi “. Selanjutnya, Asta Cita yang ke-4 berbunyi “Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta Cita yang ke-6 yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Kemudian Asta Cita yang ke-8 berbunyi “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam , dan budaya , serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur”. Dikatakannya juga bahwa Renstra Kementerian PU akan disusun dengan basis kewilayahan. Disebutkannya bahwa Visi Kementerian PU 2025-2029 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan”. Visi ini akan terwujud melalui pencapaian Sasaran Utama Kementerian PU 608. Dijabarkannnya bahwa angka “6” untuk Efisiensi Investasi ICOR <6, angka “0” untuk Pengentasan Kemiskinan menuju 0%, dan angka “8” yakni Pendorong Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Ia juga berharap dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, maka penyusunan Renstra PU dapat selesai pada waktunya. Zevi juga menyampaikan beberapa Arahan Konsinyasi Finalisasi Renstra PU 2025-2029. Arahan pertama bahwa selama Rapat Konsinyasi Finalisasi Renstra PU 2025-2029 (14-15 April 2025), setiap Unit Organisasi diharapkan dapat melakukan finalisasi muatan matriks kinerja dan penganggarannya. Arahan yang kedua, bahwa sebagai tindak lanjut dari arahan Ibu Wakil Menteri PU pada Kick-off Penyusunan Renstra PU 2025-2029 tanggal 03 Januari 2025, yang mana Renstra PU 2025-2029 harus diselesaikan paling lambat 30 April 2025, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat segera membuka akses pengisian platform KRISNA Renstra dan melaksanakan penelaahan muatan Renstra PU 2025-2029. Setelah akses pengisian KRISNA telah dibuka oleh Kementerian PPN/Bappenas, diharapkan setiap Unit Organisasi dapat segera melakukan pengisian matriks kinerja dan penganggaran yang telah difinalisasi. Arahan ketiga disebutkan bahwa sembari melakukan finalisasi dan pengisian matriks kinerja dan penganggaran pada platform KRISNA Renstra PU, setiap Unit Organisasi secara paralel dapat melanjutkan dan menyelesaikan perumusan matriks metode perhitungan dan kerangka regulasinya masing-masing. Saat memberikan paparan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infratruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo meyarankan agar BPIW melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Hal ini agar dapat diketahui apakah infrastruktur yang dibangun sesuai demand pelaku usaha. Ia juga mengusulkan ada simulasi Renstra Kementerian PU dan Kementerian lain dalam mencapai pengembangan wilayah. Ia juga meminta BPIW juga memperhatikan dua hal yakni narasi yang digunakan dan data digital. “Dua hal itu yang harus diperhatikan,” tuturnya. Ditegaskannya bahwa Renstra K/L mendukung program dan proyek prioritas menjadi komitmen politik yakni Asta Cita 8 Prioritas, dan 8 Program Hasil Cepat Terbaik harus tuntas sebelum 2029. Ia juga menyampaikan beberapa hal, terutama terkait Isu Pembangunan Infrastruktur seperti adanya ketidakseimbangan kapasitas manajemen dan peralatan di setiap wilayah. Solusi mengenai hal ini menurutnya dengan penyediaan data dan informasi infrastruktur terpadu dan mutakhir, serta pemetaan dan analisis kebutuhan (gap analysis) hard and soft infrastructure di setiap wilayah. (Hen/Fir/Tir)

Baca Selengkapnya