Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW komitmen melakukan percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Percepatan penanganan dilakukan melalui kolaborasi program Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. "Sebetulnya selama ini penanganan kawasan kumuh perkotaan sudah ada dan berjalan, namun hasilnya masih belum terlalu ideal karena kurang terintegrasi program dan terkesan bergerak sendiri-sendiri," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief saat kunjungan ke kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi NTB, akhir pekan lalu. Kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, ungkap Rachman Arief, merupakan penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada jajaran Kementerian PUPR. Kolaborasi program dilakukan agar tercipta percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan lebih baik dan secara terintegrasi. Rachman Arief menjelaskan, pada kolaborasi ini BPIW berperan sebagai lead perencanaan kolaborasi program. "BPIW memang salah satu tugas dan fungsinya menterpadukan dan mensinkronkan program Kementerian PUPR. Kemudian, Unor teknis diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunannya," terangnya. Pada tahun ini kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, lanjutnya, dilaksanakan sementara pada 8 lokasi atau kota terpilih, yakni Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Pontianak, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu. Ia berharap, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mempercepat penanganan kawasan kumuh. Selain itu, hasil program Kementerian PUPR dapat lebih dirasakan kebermanfaatannya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya. Untuk di Kota Mataram, Rachman Arief mengatakan, penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan. Program Kotaku bertarget mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Bernadi Haryawan mengatakan, kolaborasi perencanaan penanganan kumuh untuk tahun mendatang dapat lebih dimatangkan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. "Termasuk untuk tema kolaborasi program-program lainnya. Dalam Konreg Kementerian PUPR itu terdapat tahap sinkronisasi, sehingga tahap sinkronisasi itu dapat lebih dimanfaatkan dan implementasi pembangunan semoga dapat dirasakan lebih manfaat oleh masyarakat luas," terangnya. Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana kepada wartawan mengaku, gembira dengan rencana Kementerian PUPR memperkuat kolaborasi dan menyasar Kota Mataram dalam penanganan kawasan kumuh. Ia berharap, kawasan kumuh di Kota Mataram bisa semakin cepat diselesaikan semuanya, agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Kunjungan rombongan yang dipimpin Rachman Arief ke kawasan kumuh di Kota Mataram tersebut, didampingi perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan Ditjen Perumahan, perwakilan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan NTB, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan lainnya. Untuk kawasan kumuh yang dikunjungi langsung adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok, Pengempel, Gontoran, serta pembangunan Rumah Susun Nelayan di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.(ris/cit/infoBPIW)    

Jajaran pimpinan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Kepala BPIW, Hadi Sucahyono melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Rabu (1/8). Rombongan BPIW ini diterima langsung Dirjen Cipta Karya, Danis H Sumadilaga beserta jajarannya. Hadi menyatakan, pertemuan tersebut merupakan awal yang baik agar keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dapat terus dilakukan. Sebelumnya Hadi beserta pimpinan lainnya di BPIW telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Marga, Sugiyartanto. Dalam pertemuan itu juga memunculkan kesepahaman bersama bahwa perencanaan infrastruktur dilaksanakan di BPIW, adapun Cipta Karya berperan sebagai eksekutor dari perencanaan yang telah dibuat BPIW. “Kunci pelaksanaan infrastruktur yang baik adalah kebersamaan dan kesepakatan, siapa mengerjakan apa, “ tutur Hadi. Kedepan, menurutnya, akan dibuat tim kerja bersama di tingkat eselon 2 dan eselon 1. Kerja tim ini untuk memperjelas apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak. “Misalnya, kita di BPIW sudah punya rencana dukungan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Danau Toba. Cipta Karya punya rencana induk air di Danau Toba. Ini yang harus kita jadikan satu kesatuan menjadi keterpaduan PUPR,” ungkap Hadi. Dirjen Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya memang perlu dilakukan koordinasi dengan BPIW terkait perencanaan infrastruktur PUPR. Apalagi  menurutnya BPIW telah diamanahkan Menteri PUPR untuk menjadi induk planning infrastruktur kePUPRan. “BPIW juga menjadi integriter dengan lembaga di luar Kementerian PUPR, seperti Kementerian Perhubungan dan lembaga lain yang berhubungan dengan infrastruktur,” paparnya. Ia menambahkan, pihaknya bagian dari infrastruktur PUPR, yaitu infrastruktur permukiman. “Makro planning PUPR mulai Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan,  semuanya dari BPIW. Kemudian diturunkan kepada kami untuk didetailkan infrastruktur permukimannya,” ujar Danis. Danis menjelaskan, pertemuan tersebut selain menyamakan persepsi, namun juga untuk menyepakati untuk kerja tahun 2019. “Untuk 2019 kita siapkan, kita cek kembali, kalau ada yang kurang kita lengkapi. Kemudian kita menyiapkan 2020-2024,” terangnya. Ia berharap, BPIW dapat menjadi arah perencanaan di Kementerian PUPR, termasuk akan menjadi dasar perencanaan teknis bagi Ditjen Cipta Karya. Dari BPIW, kegiatan ini dihadiri beberapa pejabat seperti Sekretaris BPIW, Firman H.Napitupulu, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur,  Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga.  Kemudian dari Ditjen Cipta Karya dihadiri Sekretarisnya, Rina Agustin Indriani, para pejabat eselon 2 dan 3. (Hen/ris/infobpiw)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad pada tahun 2019 dapat menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pasalnya, tahun 2019 merupakan periode akhir dari lima tahun pemerintahan, sehingga tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun penyelesaian. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dalam pembukaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam (28/2). Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara tersebut dilaksanakan mulai (28/2) hingga (2/3). Anita mengungkapkan, proyek infrastruktur prioritas di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara antara lain, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) pembangunan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimulai 2018 serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bendungan Kolhua di NTT dimulai 2019.  “Untuk yang ditargetkan selesai 2018 adalah Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Bintang Bano di NTB, Bendungan Marangkayu di Kaltim, Bendungan Mila di NTB. Kemudian, pembangunan yang selesai tahun 2019 adalah Bendungan Tapin di Kalsel,” terangnya. Selain itu, untuk pembangunan Daerah Irigasi (DI) dan air baku yang diharapkan selasai paling lambat tahun 2019 adalah DI Pitap di Kalimantan Selatan (Kalsel), DI Batang Alay di Kalsel, Air Baku Kab. Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula. “Kemudian proyek Pengendali Banjir Sungai Motamassi di Kab. Belu, NTT dan Pengendali Banjir Sungai Malibaka di Kab. Belu, NTT juga ditargetkan selesai 2019,” terangnya. Di sisi lain, Anita menjelaskan, untuk sektor Bina Marga proyek-proyek yang ditargetkan selesai 2019, antara lain, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kaltim, Jembatan Ruas Temajuk – Badau di Kalbar, Jembatan Tumbang Samba di Kalteng, Jembatan Ruas perbatasan di Kaltara, Jembatan Pulau Balang II di Kaltim. “Termasuk Jembatan Samota II di NTB, Jembatan Petuk I di NTT, Jalan Bts. Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kalbar, Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong–Rasau di Kalbar, Jalan Akses Pelabuhan Trisakti  di Kalsel, Jalan Long Boh–Metulang Long Nawang di Kaltara,” terangnya. Terkait pembangunan jalan perbatasan, yakni Jalan Trans Perbatasan Kalimantan pada tahun 2019 ditargetkan selesai 1.920 KM serta perbatasan NTT tahun 2018 ditargetkan selesai 176,2 km. Adapun sektor Cipta Karya, lanjut Anita, seperti dukungan untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. “Kemudian, untuk sektor perumahan, ada pembangunan rumah susun, rumah khusus untuk dokter/tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta rumah khusus di kawasan perbatasan,” jelasnya. Dengan begitu, Anita berharap, perencanaan program tahun 2019 yang dirumuskan dalam Pra Konreg dapat benar-benar melahirkan program yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan, rasa apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kementerian PUPR yang telah menggelar Pra Konreg di Kota Banjarmasin. Menurutnya, pelaksanaan Pra Konreg di Banjarmasin pasti akan memiliki pengaruh positif terhadap  pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalsel. “Adapun saat ini hal yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat Kalsel adalah pembangunan jalan tol. Kita ingin ada jalan tol di Kalsel,” harap Sahbiri.  Di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti  mengatakan, diselenggarakannya Pra Konreg 2018 untuk menyusun program pembangunan tahun anggaran 2019. “Prosesnya program-program usulan, akan dibahas seluruh stakeholder untuk menjadi program pembangunan pada tahun anggaran 2019,” terang Lana. Ia berharap, penyusunan program 2019 ini dapat dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder dari pusat maupun daerah. “Adapun peserta Pra Konreg ini, seluruh pejabat perencana di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Kalimantan-Nusa Tenggara, Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Kalimantan-Nusa Tenggara,” ungkap Lana. Seperti diketahui, sebelumnya BPIW telah menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada (12-14/2) serta Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari, Sulawesi Tenggara pada (21-23). Adapun Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera akan dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret mendatang.(ris/hen/ind/infoBPIW)

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof. Anita Firmanti menyatakan pembangunan infrastruktur harus diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang mangkrak (terbengkalai,red). Hal itu disampaikannya kepada seluruh peserta, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di Kendari, Rabu (21/2) malam. Pra Konreg ini membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.   Dalam kesempatan itu, Anita juga menyampaikan pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa tidak ada proyek multiyears yang diprogramkan untuk tahun 2019 kecuali bendungan. Saat ini menurut Anita, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan beberapa proyek prioritas tahun 2019 di tiga pulau besar tersebut, seperti pada bidang sumber daya air, akan dimulai pembangunan bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan. Kemudian bendungan yang telah selesai tahun 2018 ini adalah bendungan Passeloreng, di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang akan selesai tahun 2019 adalah bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan. “Banyak pembangunan infrastruktur yang kita selesaikan. Sesuai Nawa Cita, yakni membangun dari pinggiran, maka daerah-daerah Indonesia bagian timur jadi perhatian kita, termasuk juga kawasan perbatasan,” tutur Anita. Terkait program penyediaan layanan dasar ditargetkan 122 kabupaten kota tertinggal dapat ditangani Ditjen Cipta Karya dalam mendukung penanganan sanitasi dan permukiman. Kemudian untuk pembangunan jalan di Papua, pada 2018 dibangun jalan baru  sepanjang 18,2 km. Pada tahun 2019 direncanakan dibangun jalan baru sepanjang 24,3 km. Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah, khususnya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, di Provinsi Papua. Menurutnya beberapa program infrastruktur PUPR untuk mendukung sektor kesehatan di daerah tersebut yakni pembukaan lahan irigasi (irigasi, embung dan long storage), peningkatan akses jalan, penyediaan rumah layak huni (rumah swadaya dan rumah khusus). Kemudian juga ada program penyediaan sarana dan prasarana air bersih (termasuk sumur bor) dan sanitasi. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung penanganan stunting atau penyandang keterbatasan khusus di 10 Kabupaten/100 Desa Prioritas. Kesepuluh Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Rokan Ulu, Lampung Tengah, Cianjur, Brebes, Pemalang, Lombok Tengah, Ketapang, gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya. Saat memberikan paparan pada kegiatan tersebut, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Lana Winayanti menyatakan ada beberapa isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di Maluku, seperti dukungan penyediaan air minum, sanitasi, drainase, dan penanganan kumuh untuk kota baru Sofifi, serta Penyediaan air baku, dan pengendalian daya rusak air untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai. Selanjutnya, isu strategis 2019 di Wilayah Sulawesi seperti dukungan air baku, pengaman pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan jalan nasional Palu – Parigi. Untuk Pulau Papua, menurut Lana beberapa isu strategis tahun depan yakni penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua dan dukungan pembangunan rumah khusus untuk nelayan dan perbatasan. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementeria PUPR selalu berbasis pengembangan wilayah, termasuk yang kita lakukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutur Lana.  Kegiatan tersebut juga diisi dengan Laporan Pelaksanaan Pra Konreg yang disampaikan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW, Irwan Nurwanto. Menurutnya tema Konreg 2018 adalah sejalan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Dikatakannya, Pra Konreg di Kendari merupakan yang kedua, dimana sebelumnya Pra Konreg pertama dilaksanakan di Semarang 12-14 Februari lalu. Dalam Pra Konreg ini dilakukan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang melibatkan seluruh stakeholders terkait infrastruktur sektor PUPR di pusat dan daerah, maupun juga pemerintah daerah,” ungkap Irwan. Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Andi Pili yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berharap dengan adanya kegiatan ini Kementerian PUPR dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan wisata Wakatobi. “Hal ini penting karena barang dan jasa menjadi mahal karena persoalan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR ,” ucapnya.    Acara tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi Bidang PUPR di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian juga dihadiri oleh beberapa kalangan seperti Balai Besar di Lingkungan Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Pejabat  Administrator terkait Perencanaan di Lingkugan PUPR, Satker Perencanaan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Cipta Karya,  dan Satker di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (Hen/Ind/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali membuat inovasi. Kali ini, BPIW menciptakan aplikasi sistem informasi baru, yakni Sistem Informasi dan Data Base Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (Sibas Ripi). Inovasi terbaru BPIW tersebut diungkapkan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo dalam Sosialisasi Sibas Ripi kepada jajaran pejabat BPIW di Semarang, beberapa waktu lalu.  Bobby menyatakan, Sibas Ripi merupakan aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah. "Sarana komputerisasi yang memudahkan dalam penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR secara terpadu dengan pengembangan wilayah, baik untuk pulau dan kepulauan," paparnya. Sibas Ripi, lanjutnya, dapat juga berfungsi sebagai media koordinasi antar unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Bahkan, koordinasi antar lembaga pemerintah yang melakukan perencanaan di tingkat pusat hingga daerah serta pelaku pembangunan lainnya. Lebih lanjut Bobby menerangkan, Sibas Ripi mempunyai sistem informasi dan database yang relatif lengkap, sehingga dapat dioptimalkan sebagai perangkat Decision Making Support System (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan,-red).  “Hal itu terkait analisis data yang dapat disediakan kepada pimpinan di jajaran Kementerian PUPR secara cepat dan tepat, untuk pengambilan keputusan lebih lanjut,” terangnya. Bobby menerangkan, saat ini aplikasi Sibas Ripi telah ditautkan pada Website BPIW dalam menu "Aplikasi" bersama-sama Bank Data BPIW, Sipro dan Sominah.  Ia juga bertekad untuk dapat mengembangkan Sibas Ripi. “Desainnya semakin menarik serta aplikasinya agar dapat digunakan pada semua jenis piranti atau multi platform,” tambahnya. Ia menegaskan, amanah pembuatan Sibas Ripi telah dicantumkan pada salah satu pasal Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR secara Terpadu dengan Pengembangan Wilayah untuk Pulau dan Kepulauan melalui izin prakarsa Menteri PUPR pada tanggal 15 September 2017 lalu. (ris/infoBPIW)  

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pasalnya, BPIW berperan untuk memastikan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).   "Dengan pembangunan yang terpadu, akan membuat belanja infrastruktur yang dilakukan negara menjadi efektif dan efisien," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/2).   Dalam sesi yang dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono ini hadir juga pembicara, Widyaiswara Utama BPIW, Rido Matari Ichwan.   Lana menjelaskan, tugas BPIW sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.   Dengan begitu, BPIW berfungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR. Salah satunya menerpadukan pembangunan infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Perumahan dengan prioritas nasional sektor lain, seperti intermoda pelabuhan, bandar udara dan lainnya.   "Kemudian melakukan penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR," terangnya. Selain itu, melakukan pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.   Termasuk, lanjut Lana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. "Selain itu, pelaksanaan administrasi BPIW serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PUPR," papar Lana.   Hingga saat ini BPIW telah melakukan berbagai kegiatan, seperti penyusunan dan review Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan strategis, antarkawasan strategis (WPS) dan Kawasan perkotaan/perdesaan.   "Kemudian penyusunan, sinkronisasi, dan pembahasan program pada kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konreg Kementerian PUPR," terang Lana.   Ada juga penyiapan Integrated Tourism Master Plan di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok/Mandalika. Kemudian, penyiapan dan koordinasi pengembangan kota baru, seperti Kota Baru Maja.   "Termasuk penyiapan inkubasi pengembangan kawasan, contohnya pembangunan pilot project Anjungan Cerdas. Serta ada juga penyiapan Policy Brief untuk isu-isu strategis pengembangan wilayah,” jelasnya.   Terkait struktur organisasi BPIW, Lana menerangkan, BPIW dipimpin Kepala BPIW dibantu Sekretaris BPIW dan 4 Pusat. "Pusat 1, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat 2, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Pusat 3, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis serta Pusat 4, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan," papar Lana.   Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) BPIW, saat ini terdapat 167 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 168 orang staf profesional non-PNS atau kontrak individual (KI) serta 100 orang tenaga pendukung non-PNS seperti pramubakti, satpam, sekretaris dan sopir.   Menurutnya, berdasarkan analisis beban kerja (ABK) kebutuhan pegawai BPIW yaitu sebanyak 303 orang, sehingga, terdapat selisih kebutuhan PNS sebanyak 127 orang. Adapun kekurangan PNS BPIW tersebut ditutupi oleh staf profesional sebanyak 168 orang.    Lana juga menjelaskan, hingga awal tahun 2018 ini produk yang telah dihasilkan BPIW antara lain, Renstra PUPR 2015-2019, Rencana Induk Pulau/Kepulauan, Dokumen Master Plan/Development Plan (MPDP), Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Perdesaan, Inkubasi Kawasan dengan Pilot Project Anjungan Cerdas, Program Jangka Pendek dan Program Tahunan serta Evaluasi Keterpaduan, Sistem Informasi, Website, Buletin dan lainnya.    Di tempat yang sama, Rido Matari Ichwan mengatakan, dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019, BPIW Kementerian PUPR melakukan inovasi pendekatan yang berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).   Saat ini, terang Rido, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya sudah terkelompokan menjadi 35 WPS. Penerapan metode WPS tersebut dilakukan untuk mendapat prioritas wilayah strategis. “Salah satu tujuannya agar wilayah strategis yang disentuh pengembangan infrastruktur PUPR, memberi efek berantai yang dapat mendukung percepatan berkembangnya wilayah-wilayah di sekitarnya,” papar Rido.   Ia juga mengakui, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Sehingga, dalam belanja infrastruktur diperlukan strategi, supaya pengembangan infrastruktur yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien dan memberi efek berantai pada pengembangan wilayah.(ris/infoBPIW)