Berita

Bertempat di ruang Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, 20 Juli 2023, dilakukan serah terima Alih Kepengurusan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.  Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Kepengurusan BMN dilakukan Sekretaris BPIW, Benny Hermawan sebagai Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat BPIW selaku pihak kesatu.  Serah terima itu berupa lahan seluas 49.998 meter persegi yang ada di Merek, Kabupaten Karo.  Benny mengatakan bahwa serah terima aset ini bertujuan agar aset tanah yang lokasinya sangat strategis ini, bisa segera bermanfaat mendukung tugas-tugas kementerian PUPR. Disampaikan juga bahwa melalui serah terima ini BBPJN Sumut dapat memanfaatkan dan mewujudkan aset tanah merek ini sebagai bagian inkubasi kawasan mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba.  Kemudian, pihak kedua yang menandatangani berita acara tersebut adalah Junaidi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara yang juga merupakan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang. Baginya yang terpenting proses serah terima ini berjalan dengan baik.  Sebelum serah terima menurut Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto, para pihak telah melakukan pengecekan kondisi lahan di kawasan tersebut dan setelah serah terima ini akan dilakukan Transfer Keluar – Transfer Masuk (TKTM) melalui aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dari Satuan Kerja Sekretariat BPIW kepada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional Sumatera Utara. Setelah itu pengelolaan BMN akan berpindah ke Ditjen Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. “Menurut Kepala BBPJN Sumatera Utara, nantinya di Tanah Merek tersebut akan dibangun kantor bersama,” ucapnya. Dengan telah dilakukan serah terima ini menurut Eko BPIW telah melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemanfaatan lahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. (Hen/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BPOPKP) Danau Toba terkait penyusunan Integrated Tourism MasterPlan Danau Toba, Borobudur dan Lombok di ruang rapat utama BPIW, Jakarta, Kamis (19/1).   Koordinasi tersebut dihadiri langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan didampingi jajarannya dan Kepala BPOPKP Danau Toba, Aries Prasetyo. Rido mengatakan, saat ini penyusunan Integrated Tourism MasterPlan Danau Toba, Borobudur dan Lombok sudah memasuki penyelesaian tahap akhir term of reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) semua kawasan. Setelah penyelesaian TOR tuntas, lanjut Rido, kemudian BPIW melalui Kementerian PUPR akan memasukan pada proses lelang. “Untuk proses lelang akan dilakukan di LPSE LKPP (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,-red),” terangnya. Lebih lanjut, Rido menerangkan, lingkup dalam Integrated Tourism MasterPlan untuk Danau Toba yaitu rencana induk pengembangan infrastruktur di luar lokasi destinasinya. “Seperti pengembangan jalan dari Siantar ke Prapat atau pengembangan jalan tol menuju Danau Toba dan lainnya,” terang Rido. Selain itu, Rido menjelaskan, Integrated Tourism MasterPlan untuk Borobudur terkait kawasan-kawasan di sekitar Borobudur. “Adapun untuk Mandalika lingkupnya adalah kawasan-kawasan di Pulau Lombok,” tegasnya. Di tempat yang sama, Aries Prasetyo menerangkan, tingkat harapan masyarakat pada program pemerintah dalam pengembangan Danau Toba sangat tinggi. “Untuk itu saya merasa perlu melakukan banyak koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPIW agar masterplan untuk kawasan Danau dapat implikatif sesuai harapan masyarakat,” terangnya. Menurut Aries, pada berbagai pertemuan yang dilakukan terkait pengembangan Danau Toba senantiasa banyak aspirasi masyarakat yang membangun. “Saya di kantor kerap mendapat usulan-usulan dalam bentuk paper yang tebal. Ekspektasi masyarat dari 7 kabupaten di sekitar destinasi Danau Toba memang sangat tinggi,” terangnya.   Dengan begitu, lanjutnya,  BPOPKP Danau Toba berkomitmen melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak supaya dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Danau Toba.(ris/infoBPIW)