Berita

Seiring tingginya tantangan yang dihadapi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 yang ditempatkan di lingkungan BPIW diharapkan dapat terus mengembangkan diri dan menjaga disiplin agar memberikan warna dan kinerja yang positif untuk BPIW ke depannya.   Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dihadapan 26 CPNS saat membuka kegiatan On The Job Training dan Mentoring di ruang rapat BPIW, Senin (6/5). Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpadua.n PUPR, Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo, Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala  BPIW, Hasna Widiastuti serta pejabat perwakilan berbagai bidang di lingkungan BPIW Lebih lanjut Hadi mengatakan, kedisiplinan itu merupakan dasar keberhasilan untuk bidang apapun, sehingga perlu dilaksanakan sekuat tenaga selamanya. "Disiplin dalam berbagai hal, termasuk disiplin dalam menghargai jam kerja, undangan rapat dan lain-lain. Bahkan, alangkah lebih baiknya kita membiasakan diri datang rapat maupun ke tempat kerja sebelum waktu yang ditentukan," terangnya.  Ia menambahkan, agar dapat menghadapi tantangan dalam apapun perlu senantiasa melakukan pengembangan kapasitas diri. “Teman-teman agar giat belajar sendiri, berdiskusi dengan para senior, mengikuti pelatihan dan berbagai cara yang positif,” terangnya. Terlebih, ungkap Hadi, BPIW memiliki fungsi yang banyak dan strategis, mulai dari melakukan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan memastikan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR. Selain itu, lanjutnya, CPNS Kementerian PUPR dituntut menjadi sosok yang berakhlakul karimah, yakni sosok yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan dan ketenangan bagi lingkungan sekitar. “Seperti yang sampaikan Pak Menteri PUPR ketika memberi pembekalan kepada CPNS Formasi 2018,” terangnya. Di tempat yang sama, Bobby Prabowo meminta, para CPNS untuk senantiasa melatih diri dan terus belajar. Pasalnya, tantangan ke depan akan semakin berat dan beragam yang perlu dijawab dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan diri. Di tempat yang sama, Hasna menerangkan, Kementerian PUPR untuk CPNS formasi 2018 menerima sebanyak 1.027 orang. Jumlah itu terdiri dari 993 CPNS yang direkrut Kementerian PUPR dan 34 CPNS yang diberikan dari Kementerian Keuangan untuk Kementerian PUPR. "Selanjutnya para CPNS ini akan kita atur dan tata untuk ditempatkan di unit-unit kerja yang ada di BPIW" jelas Hasna.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peranan penting dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR hulunya dari perencanaan yang dilakukan BPIW.   Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat paparan "Peran BPIW dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional" dalam Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (23/4).  Hadi menyatakan, BPIW sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 03/PRT/M/2019 memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. "Artinya BPIW memiliki fungsi yang banyak dan stratagis, mulai dari melakukan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan memastikan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR," papar Hadi. Untuk keterpaduan, lanjutnya, BPIW memiliki peran memastikan terwujudnya keterpaduan infrastruktur PUPR. "Mulai Keterpaduan antar sektor di Kementerian PUPR, seperti pengelolaan air yang ditangani sektor Sumber Daya Air, konektivitas ditangani sektor Bina Marga, permukiman yang ditangani sektor Cipta Karya dan perumahan yang ditangani sektor Penyediaan Perumahan," papar Hadi.   Termasuk, tambah Hadi, keterpaduan dalam penganggaran. "Anggaran itu bisa kombinasi APBN dan APBD provinsi, kombinasi APBN, APBD Provinsi serta APBN Kab/kota dan lainnya, dalam rangka pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien," jelasnya. Hadi mengatakan, BPIW juga memiliki fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Lebih lanjut Hadi menerangkan, Kementerian PUPR melalui BPIW dalam pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan metode pendekatan berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya, seluruh wilayah di Indonesia seluruhnya telah ditetapkan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang pengembangannya didukung Kementerian PUPR, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Kawasan Perbatasan Negara dan lainnya. Hadi juga mengatakan, pendekatan melalui WPS tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung.  Lebih lanjut diungkapkannya, hingga saat ini BPIW telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan dan review Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan strategis, antarkawasan strategis dan Kawasan perkotaan/perdesaan. "Ada juga melakukan penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) yang didukung Bank Dunia untuk di 3 KSPN, yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok," ujarnya. Terkait struktur organisasi BPIW, Hadi menuturkan, BPIW dipimpin Kepala BPIW dibantu Sekretaris BPIW dan 4 Kepala Pusat. "Pusat 1 atau Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat 2 atau Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Pusat 3 atau Pusat Pengembangan Kawasan Strategis serta Pusat 4 atu Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan," jelasnya. "Sampai awal tahun 2019 ini, ada banyak output dari BPIW antara lain, Renstra PUPR 2015-2019, Rencana Induk Pulau/Kepulauan, Dokumen Master Plan/Development Plan (MPDP), Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Perdesaan, Inkubasi Kawasan dengan Pilot Project Anjungan Cerdas, Program Jangka Pendek dan Program Tahunan serta Evaluasi Keterpaduan, Sistem Informasi, Website, Buletin dan lainnya," pungkasnya. Sebelum usai, acara yang dimoderatori Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto ini dilakukan sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Sehingga, acara tersebut berlangsung serius tapi santai dan menarik antusias peserta untuk berpartisipasi.(ris/infoBPIW)

Jakarta-Palembang, 18 Agustus - 2 September 2018

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembahasan pendahuluan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg)  dengan Unit Organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR. "Pembahasan materi pendahuluan Pra Konreg dilaksanakan dengan Unor-unor teknis, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Kegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang akan digelar mulai awal Februari nanti," ungkap Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat membuka Pembahasan Pendahuluan Pra Konreg BPIW dengan Unor di Jakarta, Kamis (4/1). Iwan mengatakan, adanya pembahasan pendahuluan ini penting agar pelaksanaan Pra Konreg nanti dapat berjalan lancar, efektif serta efisien. Selain itu, berbagai kendala yang berpotensi muncul akan dapat diminimalisir. Menurutnya, BPIW Kementerian PUPR sebagai penyelenggara Pra Konreg perlu memastikan program prioritas nasional, arahan masterplan development plant (MPDP) serta direktif presiden dapat terakomodir Pra Konreg. Terkait kepastian pelaksanaan Pra Konreg, lanjutnya, saat ini masih menunggu persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. "Untuk pelaksanaannya sendiri, BPIW mengusulkan dua skenario rencana lokasi dan waktu pelaksanaan, yakni skenario empat tempat dan tiga tempat," terang Iwan.  Untuk skenario 4 tempat yakni, Pra Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara di Balikpapan pada 21-22 Februari 2018 serta Pra Konreg Wilayah Sumatera di Batam atau Jambi 27 Februari-1 Maret 2018. Adapun skenario 3 tempat yakni, Pra Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan    di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara di Yogyakarta pada 21-22 Februari 2018, serta Pra Konreg wilayah Sumatera di Batam atau Jambi pada 27 Februari-1 Maret 2018. "Untuk pelaksanaan Konreg sendiri diharapkan dapat diselenggarakan pada Juni atau Juli 2018 di Kementerian PUPR, Jakarta," jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo mengatakan, pelaksanaan Pra Konreg tahun lalu seyogyanya menjadi pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan tahun ini. "Salah satu yang perlu diperkuat, salah satunya sinkronisasi dengan semua Unor teknis di Kementerian PUPR," terangnya. Dengan begitu, lanjutnya, dalam melakukan sinkronisasi dengan lembaga lainnya akan bisa lebih mudah. "Artinya pelaksanaan Pra Konreg diharapkan dapat semakin baik dari tahun ke tahunnya," terangnya. Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Doedoeng Zaenal Arifin mengatakan, Pra Konreg dilakukan pada awal Februari 2018 pertimbangannya pada akhir Februari 2018 akan ada rapat kabinet yang meminta semua kementeriaan/lembaga mengusulkan data program pembangunan tahun 2019. Ia juga mengatakan, pada penyusunan program arahan tahun 2019 terdapat sekitar 1.700 program. Hal itu muncul dalam usulan dari Unor yang didapat dari workshop yang digelar waktu lalu. "Program usulan ini perlu ditelaah kembali, untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk dimasukkan dalam program arahan yang akan dibahas dalam Pra Konreg nanti," terangnya.   Seperti diketahui, Pra-Konreg 2018 ini merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dihadiri Bappeda provinsi, dinas PUPR provinsi, balai serta Unor di lingkungan PUPR. (ris/infoBPIW)

Peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR harus diperkuat dalam konteks kebijakan pengembangan program infrastruktur PUPR. Demikian disampaikan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR,  Firman Hatorangan Napitupulu, disela-sela pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan swakelola dan pelelangan awal paket kontraktual di lingkungan BPIW Tahun 2018, di Bandung, Jumat (24/11).  Untuk memperkuat peran tersebut menurut Firman seluruh unit kerja di BPIW harus terus memiliki pola pikir yang sama  terkait tugas dan fungsi BPIW. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa tugas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Peraturan Menteri itu juga menyebutkan mengenai 6 fungsi dari BPIW. Keenam fungsi BPIW tersebut yakni pertama,  penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Fungsi kedua adalah penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.  Kemudian fungsi BPIW yang ketiga yakni pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selanjutnya fungsi keempat dari badan perencanaan infrastruktur PUPR ini adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Fungsi yang kelima dari BPIW yakni  pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Fungsi yang terakhir atau fungsi keenam adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. “Sinkronisasi program masing-masing unit kerja terus kita tingkatkan untuk secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi BPIW tersebut,” tegas Firman. Kegiatan yang telah dimulai 23-25 November ini, diisi dengan paparan dari masing-masing pusat dan sekretariat BPIW, terkait rencana program yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Acara ini juga dihadiri beberapa kepala pusat di BPIW seperti Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Bobby Prabowo, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan infrastruktur PUPR,  Iwan Nurwanto, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Hadi Sucahyono. Selain dihadiri pusat eselon II tersebut, kegiatan ini dihadiri juga pejabat eselon III dan IV serta para staf di lingkungan BPIW. Hen/infobpiw