Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berpartisipasi dalam Sail Selat Karimata 2016 di Pantai Pulau Datok, Sukadana, Kalimantan Barat pada tanggal 12-15 Oktober 2016.   Pada acara yang berlangsung empat hari ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Direktorat Cipta Karya menjadi perwakilan Kementerian PUPR dalam pameran Sail Selat Karimata 2016.   Dalam acara pameran yang diisi oleh 120 stand ini, BPIW menampilkan beberapa panel yang mencakup tentang Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019, master plan dan development plan pengembangan WPS 20 (Ketapang - Pontianak - Singkawang - Sambas), rencana pembangunan Kawasan Perkotaan Tanjung Selor beserta program utamanya di tahun 2017, rencana pembangunan kawasan perkotaan Pontianak dan sekitarnya, serta dukungan PUPR terhadap rencana pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Kayong.   Pada acara pembukaan Sail Selat Karimata 2016, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Ario Hanggono, mengatakan bahwa Kabupaten Kayong Utara diharapkan akan menjadi destinasi wisata baru.    "Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam pengembangan Kayong Utara, khususnya pada bagian infrasturkturnya," tutur Ario.   Ario menambahkan, Sail Selat Karimata 2016 merupakan ajang untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan pembangunan pesisir kelautan sekaligus sebagai langkah strategis untuk mengembangkan wilayah dan mengembangkan produk di daerah yang akan mampu bersaing secara global.    Rencananya Presiden Jokowi akan meresmikan Festival Sail Selat Karimata pada Hari Sabtu, 15 Oktober 2016 yang turut dihadiri pula olleh Gubernur Kalbar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, serta pejabat Pemerintah Daerah, perwakilan dari Kementerian dan lembaga terkait.   Salah satu agenda Presiden Jokowi pada Sail Selat Karimata 2016 ini adalah penanaman tanaman unggulan daerah seperti Jeruk Pontianak dam Durian Sukadana serta meresmikan Masjid Oesman Al-Khair di kawasan pantai Pulau Datok, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana. (INI/InfoBPIW)

Peluang pengembangan industri dan konstruksi baja nasional masih terbuka lebar. Terbukti, pada tahun 2015 lalu kebutuhan infrastruktur terhadap baja mencapai 12,5 juta ton, namun pasokan baja nasional baru mampu memenuhi 6,20 juta ton, sehingga masih ada jarak antara kebutuhan dan pasokan. Untuk kekurangannya masih dilakukan impor dalam menutupi kebutuhan baja di tanah air, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi pengembangan industri baja nasional.   Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak saat memaparkan “Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Rencana dan Pencapaian 2015-2019” dalam seminar “Masa Depan Industri dan Konstruksi Baja Nasional di Era Teknologi Data” yang digelar pada Steel Indonesia Expo 2016 di Jakarta, Rabu sore (7/9).   Menurut Dardak, pemerintah senantiasa mendorong industri dan konstruksi baja nasional untuk dapat berkembang dan meningkat kualitasnya, agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi seutuhnya dari industri nasional. “Akan lebih baik apabila industri baja nasional ke depannya mampu melakukan ekspor untuk menutupi kebutuhan negeri orang lain,” ungkap Dardak.   Untuk presentasi konsumsi baja nasional, lanjutnya, antara lain sektor Konstruksi mencapai 78%, Transportasi mencapai 8%, Minyak dan Gas Bumi (Migas) mencapai 7%, Permesinan mencapai 4% dan lain-lain mencapai 3%. Sehingga, Kementerian PUPR sangat berharap produksi baja nasional dapat berkembang cepat. ”Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2005-an, pembangunan infrastruktur kita tertekan demikian hebatnya karena harga baja impor naik. Selain mahal, untuk mendapatkan baja dari luar pun tidak mudah saat itu,” terangnya.   Dengan demikian, saat ini diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan industri baja konstruksi, agar dapat mengamankan investasi sektor infrastruktur. “Termasuk, mendorong kemandirian sektor konstruksi melalui pemenuhan kebutuhan produksi baja dalam negeri,” jelasnya.   Kemudian, Dardak berharap, adanya sinergi antara pengembangan industri baja dengan semen di dalam negeri, karena tingkat konsumsi baja konstruksi sangat dipengaruhi konsumsi beton dalam pekerjaan pembangunan infrasturktur secara nasional.   Di sisi lain, Dardak juga menjelaskan, guna pencapaian sasaran strategis PUPR telah dilakukan perencanaan, pemrograman dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).   Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.   “Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program, antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS,” terang Dardak.  Dengan demikian, lanjutnya, akan dapat tercipta wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.     Seusai seminar, Dardak pun menyempatkan berkeliling untuk meninjau langsung sejumlah booth peserta Steel Indonesia Expo 2016. Pada hari pertama Steel Indonesia Expo 2016 tampak berlangsung meriah dan ramai pengunjung. (ris/infoBPIW)

Jakarta -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak (PUPR) memastikan akan melakukan percepatan pembangunan jalan tol Tol Trans Jawa, yakni Brebes-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang guna mengantisipasi adanya kemacetan parah di pintu tol Brebes Timur seperti saat arus mudik Lebaran 2016. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mewakili Menteri PUPR di hadapan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat Rapat Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transfortasi Arus Mudik Lebaran 2016 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2016). Pada rapat tersebut hadir perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta para mitra kerja Komisi V DPR RI di antaranya pengelola jalan tol, PT Angkasa Pura, PT Pelni, PT Kereta Api dan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Indonesia Air Asia dan Lion Air. “Dengan tersambungnya jalan tol sampai ke Semarang diharapkan akan menciptakan konsentrasi keluar kendaraan dari jalan tol menjadi tersebar. Sehingga peristiwa seperti di Brebes tak akan terulang,” kata Dardak. Menurutnya, Kementerian PUPR juga akan memenambah rest area (tempat peristirahatan) di jalan tol jalur Jakarta-Brebes-Semarang. Adanya rest area  yang cukup diharapkan akan mampu mengatasi penumpukan kendaraan di titik rest area tertentu seperti peristiwa lalu. Minimnya rest area, lanjut Dardak, diyakini menjadi salah satu yang menyebabkan kemacetan pintu tol Brebes Timur. Dardak meyakini, kemacetan pintu tol Brebes Timur tidak akan terulang pada tahun yang mendatang. Peristiwa tersebut telah memberikan pelajaran serta dicarikan langkah-langkah solusinya oleh instansi terkait lintas sektor. Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui, sejatinya jajaran Kementerian Perhubungan dengan instansi pemerintah lainnya telah melakukan penanganan maksimal pada arus mudik 2016, namun dalam penanganan tersebut masih ada kekurangan yang perlu untuk terus diperbaiki. “Kedepan memang penanganan arus mudik harus lebih baik, agar peristiwa pada arus mudik lalu dapat dihindari,” harapnya.   Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengaku mengapersiasi pemerintah dengan adanya penuruan angka kecelakaan pada arus mudik dan arus balik pada Lebaran 2016. “Namun kami sangat mengkritik adanya kemacetan parah di pintu tol Brebes Timur. Apalagi sampai ada korban yang meninggal saat kemacetan parah tersebut,” ungkapnya. Dalam menyikapi  kemacetan parah pintu tol Brebes Timur, ungkapnya, Komisi V akan melakukan rapat internal guna menyepakati bersama langkah berikutnya. “Iya apakah perlu membentuk Pansus (Panitia Khusus) atau Panitia Kerja (Panja) mengenai transportasi darat arus mudik 2016, kita akan rapatkan lagi,” terangnya. Anggota Komisi V DPR RI,  M, Nizar Zahro juga menyatakan, peristiwa yang terjadi di pintu tol Brebes Timur pada arus mudik lalu perlu disikapi dengan evaluasi yang mendalam. "Apakah kita perlu bentuk Panja Tol atau sejenis lainnya, agar peristiwa sejenis tak terjadi pada masa depan," terangnya.   Hal senada dikatakan anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Menurutnya, saat ini perlu dibentuk pansus atau panja karena jika hanya evaluasi, persoalan kemacetan seperti itu bisa kembali terjadi. "Sebaiknya bentuk pansus, kita turun sama-sama menilai. Dengan melihat secara komperehensif, baru ambil sikap dengan rancangan terukur," tegasnya.(ris/infoBPIW)

Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pilar pembangunan perkotaan yang sangat penting di Indonesia, untuk merespon tantangan urbanisasi dengan segenap kompleksitas permasalahannya. Pada saat ini tidak kurang 53% penduduk Indonesia telah bermukim pada kawasan perkotaan, artinya telah berkembang 6 kali lipat dari awal tahun 1970-an. Kota Cerdas Berkelanjutan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang aman, sehat, dan berkeselamatan. Kawasan perkotaan perlu memiliki 20% Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH), 20%  jalan dan pedesterian, dan pengelolaan sampah yang baik. Tujuannya adalah menciptakan ruang perkotaan yang estetik, bersih, berkarakter, dan nyaman, antara lain dengan mengembangkan ruang-ruang publik yang memadai sekurangnya 40%. Kementerian PUPR berkomitmen dalam membangun negeri yang lebih baik, melalui pembangun infrastruktur, termasuk mengembangkan smart city. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), DR. Ir. A. Hermanto Dardak saat menyampaikan Keynote Address pada kegiatan “Goesmart 2016” di Surabaya, Kamis, (21/7). Event internasional  ini diselenggarakan oleh Smart Indonesia Initiative (SII) mengambil tema “Smart City Forum Advancing Society”.   Selain melayani sistem internal, kota cerdas berkelanjutan juga bertujuan untuk melayani sistem eksternal wilayah yang lebih berdaya saing, produktif dan efisien sehingga membentuk jejaring kota-kota yang saling terkoneksi satu-sama lain. Akhirnya, tujuannya adalah untuk kota yang berkelanjutan secara ekologis antara lain untuk merespon tantangan perubahan iklim serta mengembangkan tata kelola perkotaan yang baik. Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan tentunya tidak hanya steril pada tataran konsep, namun Kementerian PUPR telah memulai berbagai inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang konkrit. Secara garis besar, inisiatif dimaksud dapat dibedakan menjadi delapan atribut pengelolaan Kota Cerdas Berkelanjutan, yakni  smart developmant planning and design, smart open space, smart water, smart waste, smart building, smart energy, smart building and construction, serta smart community. Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk menerapkan secara luas konsep-konsep kota cerdas berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur, meningkatkan optimasi sistem untuk efisiensi, dan menghindari gangguan terhadap infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Dardak mencontohkan salah satu atribut yakni  Smart Development Planning. Dalam atribut tersebut diterapkan pengembangan kota berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di koridor Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pada konsep tersebut, TOD menjadikan kawasan tersebut kompak dengan pola penggunaan lahan campuran (Mixed-Use), dimana pembangunan dilakukan secara vertikal dengan KDB rendah dan KLB tinggi. Sehingga mampu mencipakan kawasan untuk pejalan kaki dengan ketersediaan ruang publik yang signifikan dan didukung keberadaan integrasi transportasi multimoda yang menghubungkan antar pusat-pusat aktivitas.   Pada contoh lain, Kementerian PUPR juga mendorong penerapan konsep smart city dalam melakukan perencanaan pembangunan, misalnya penggunaan teknologi dalam memonitor debit air di Bendungan Jatigede, rencana penerapan free flow jalan tol, analisis traffic kendaraan,  pembangunan Sodetan Kali Ciliwung, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan dengan konsep bangunan cerdas. Lebih lanjut disampaikannya bahwa, smart city tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah, namun juga pada swasta, dan masyarakat. Swasta khususnya developer dapat melakukan pembangunan dengan konsep kompak, sehingga dapat menyediakan open space yang proporsional, dengan lahan terbangun. Sementara masyarakat, dapat berpartisipasi dalam mengajukan aspirasi pada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan, contohnya menggunakan  aplikasi Qlue yang terdapat di Jakarta. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memberikan saran dan kritik kepada pemerintah terkait kondisi lingkungan. Sehingga jika hal tersebut dilakukan  dalam skala luas, akan berdampak besar terhadap efisiensi kehidupan masyarakat dan menuju perkotaan cerdas berkelanjutan.   Prof. Suhono Harso Supangkat sebagai Ketua Smart City Indonesia Forum dalam menambahkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur, maka kondisi smart city tidak akan dapat tercapai. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat dengan lebih baik ini, lanjut Suhono, akan dapat dioptimalkan apabila melibatkan semua pihak atau stakeholder yang berkepentingan. Semua pihak tersebut utamanya pemerintah, pelaku bisnis dan industri, akademisi, dan juga masyarakat secara luas. Kerja sama ini juga disebut sebagai konsep co-creation. Kegiatan yang diikuti ratusan pserta tersebut, dihadiri beberapa kalangan seperti dari akademisi,  perusahaan BUMN, pemerintah daerah, dan pihak swasta.   Hen/infobpiw

Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak menilai bahwa infrastruktur untuk mudik lebaran tahun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sejumlah ruas tol baru pada arus mudik tahun ini mulai bisa dilewati, sehingga pemudik khususnya di Pulau Jawa akan memiliki banyak pilihan alternatif jalur mudik. “Lalu rekonstruksi jalan untuk jalur mudik lebaran akan selesai pada H-30 lebaran, sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas pada saat arus mudik nanti,” kata Hermanto dalam program talkshow ‘Indonesia Bicara’ diMNC News Channel yang membahas mengenai Pembangunan Infrastruktur untuk Persiapan Mudik Lebaran 2016 di Jakarta, Rabu (8/6). Ia memperkirakan bahwa jalur mudik lebaran yang paling padat saat arus mudik nanti adalah jalur utara, khususnya Nagreg dan Simpang Jomin namun pada tahun ini akan dilakukan rekayasa teknis di Nagreg. Sementara untuk mengatasi kemacetan di Simpang Jomin akan dibuka Tol Pejagan-Pemalang Seksi I (Pejagan-Brebes Barat) sepanjang 14,20 kilometer dan Seksi II (Brebes Barat-Brebes Timur) sepanjang enam kilometer. Lanjut Dardak, untuk jalur utara sepanjang kurang lebih 300 kilometer nanti akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Merak langsung menuju Tol Dalam Kota Jakarta, dan sudah terkoneksi dengan Tol Palimanan menuju Tol Pejagan-Pemalang. Kemudian untuk jalur selatan dari Pelabuhan Merak dapat melalui Cibaliung yang sudah terkoneksi menuju Pelabuhan Ratu dan Pangandaran. Langkah lainnya untuk mengatasi kemacetan saat arus mudik, akan diberlakukan sistem pembayaran jalan tol terintegrasi pada Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). “Langkah ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengurangi kepadatan yang kerap kali terjadi di gerbang tol,” ucap Dardak. Dardak pun berharap, masyarakat Indonesia tidak membuka pasar tumpah di jalan yang dilalui oleh pemudik nanti, karena akan menambah kepadatan dan mengurangi keselamatan di jalan. Untuk mengatasi ini diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam menangani pasar tumpah tersebut. Pengamat Transportasi, Deddy Herlambang mengatakan bahwa sekitar 91 persen pemudik lebaran menggunakan jalur darat. Untuk itu, perlu adanya regulasi dan sarana yang tepat dalam mengatasi pertumbuhan transportasi. “Ke depan perlu adanya suatu campaign yang mengajak masyarakat untuk mudik menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi karena lebih aman dan efisien,” ucap Deddy. (INI)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastuktur di kawasan Pantura harus selesai sebelum lebaran, sehingga dapat digunakan saat musim mudik lebaran nanti. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat melakukan monitoring ke kawasan Pantura, tepatnya di sepanjang jalur Semarang - Purwokerto selama dua hari, 23-24 Mei lalu.   Agar target tersebut dapat tercapai, dilakukan percepatan dimana para pekerja dibagi dalam beberapa shift.  Contohnya pengerjaan pembangunan Jembatan Sipait dan Pah dilakukan tiga shift.  Menurut Dardak, lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan intesitas kendaraan yang melintasi Jalur Pantura. Namun Dardak memastikan terkait akses dan fisik lintas arus mudik/balik lebaran akan jauh lebih baik, karena terdapat beberapa tol baru yang akan dibuka saat lebaran nanti.   “Salah satu yang akan dibuka pada saat mudik lebaran nanti, adalah Tol Pejagan - Pemalang dan beberapa perbaikan jembatan dan pelebaran jalan di Jalur Pantura," tutur Dardak saat meninjau Exit Tol Brebes Timur.   Monitoring yang dilakukan BPIW dan Ditjen Bina Marga ini untuk melihat  persiapan pembangunan infrastruktur jalan sebagai persiapan arus mudik lebaran tahun ini. Pada hari pertama, monitoring dilakukan dengan meninjau pelebaran jalan di Jalan Walisongo Semarang, Rekonstruksi Jalan Batang - Kendal, Paket Pembangunan Jembatan Sipait dan Pah, serta Exit Tol Brebes Timur (Tol Pejagan - Brebes).   Dari peninjauan ini diketahui bahwa progres pembangunan Jembatan Sipait yang menghubungkan Pemalang – Pekalongan, sudah mencapai 35.4 %. Target Jembatan Sipait ini dapat dioperasikan pada H-12 sebelum lebaran. Sementara progres pembangunan Jembatan Pah yang menghubungkan Pemalang - Tegal, saat ini sudah mencapai 43,73% dan target pembangunan akan selesai H-20 sebelum lebaran.   Hari kedua monitoring terkait beberapa pembangunan infrastruktur seperti pemeliharaan Rutin Ruas Wangon-Banyumas, Lingkar Sumpiuh, paket rekonstruksi Kesiapan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Semarang,  pengadaan tanah di fly over Jombor Yogyakarta, rekonstruksi Jalan Kartosuro-Klaten dan tinjauan kondisi tol Semarang-Bawen.    "Hambatan di lapangan saat pembangunan pilar bagian barat dan bangunan bawah adalah pada saat kondisi cuaca hujan saja saat ini," tutur Sugiyono dari PT Perencana Jaya. (INI/InfoBPIW)