Memuat halaman...

Kunjungi BPIW, DPRD Kota Pangkalpinang Koordinasikan Program infrastruktur

20 Juli 2018

1364

Kunjungi BPIW, DPRD Kota Pangkalpinang Koordinasikan Program infrastruktur

Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Jumat (20/7). Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Satriya Mardika menjelaskan kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait sinkronisasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Selain itu menurut Satriya, pihaknya juga ingin mengetahu sampai sejauhmana program pemerintah pusat direalisasikan di daerahnya. Salah satu program infrastruktur PUPR yang diusulkan untuk diakomodir dari direalisasikan adalah pembangunan embung atau penampungan air. Satriya menjelaskan komisinya telah menyetujui langkah Pemerintah Kota yang menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk pembangunan embung tersebut. Pembangunan embung menurut Satriya dapat berdampak positif bagi masyarakat di kotanya.

Kami berharap apa yang menjadi usulan dari daerah kami, bisa terakomodir dan semua program-program Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai dapat direalisasikan dengan baik,” harapnya. Satriya juga memastikan bahwa DPRD Kota Pangkalpinang akan selalu mengalokasi anggaran yang bersifat pendampingan untuk pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR di daerahnya.

“Kita sudah mendapatkan Dana Alokasi Khusus atau DAK untuk 2019 sekitat RP 90 miliar untuk peningkatan jalan yang sudah mulai berjalan di bulan ini. Kita juga telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk peningkatan jalan,” ungkapnya. Ia berharap dengan keterlibatan dari BPIW dapat membantu pembangunan infrastruktur di Kota Pangkalpinang.

Rombongan 10 orang wakil rakyat tersebut diterima Kepala Bidang Anggaran Umum Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Erwin Adhi Setyadhi. Erwin menyambut baik kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan itu Erwin juga menyampaikan beberapa program infrastruktur PUPR untuk tahun 2019 untuk kota tersebut, seperti rencana pembangunan Penyediaan Air Baku di Sunga Selindung dan Pembangunan Kolam Retensi Hulu Linggarjati. Program infrastruktur itu merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang telah digelar BPIW beberapa bulan yang lalu.

Selain dari unsur BPIW, kegiatan ini juga dihadiri beberapa beberapa perwakilan dari unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, seperti dari Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penyediaan Perumahan. (Hen/infobpiw)

#BPIW #Hadi Sucahyono

Berita Terkait

29 Agustus 2025

BPIW Gelar Seminar Nasional ICP-Concept Design Di 10 Kota Strategis

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menggelar Seminar Nasional Integrated City Planning (ICP) for Selected Areas in 10 Strategic Cities di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Acara ini dibuka oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Sepuluh kawasan strategis yang menjadi fokus pengembangan dalam program ICP ini meliputi Kota Bukittinggi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, Kota Samarinda, Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kabupaten Morowali, Kabupaten Konawe, Kota Gorontalo, Kabupaten Halmahera Tengah (Weda), dan Kota Sorong. Dalam sambutannya, Bob Arthur menegaskan bahwa pelaksanaan seminar ini sangat relevan dengan momentum awal pembangunan perkotaan pada tahun pertama pemerintahan baru. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta penyusunan RPJMD oleh kepala daerah terpilih. “Kita sekarang sudah memiliki program baru yang dituangkan dalam Renstra, yaitu program pembangunan perkotaan berkelanjutan,” ujar Bob. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan perkotaan harus dijalankan melalui sinergi pusat dan daerah, agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Bob juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kota masa depan, termasuk tren urbanisasi yang diprediksi akan meningkat signifikan pada 2045. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan secara nasional untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, serta pencapaian target-target global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, New Urban Agenda, dan Paris Agreement terkait perubahan iklim, The Sendai Framework (urban resilience for disaster). Untuk mendukung transformasi perkotaan, Bob menjelaskan pentingnya penyediaan infrastruktur terintegrasi yang berbasis pada potensi lokal. Hal ini harus didukung oleh komitmen bersama dalam mendorong delapan indikator transformasi kota dan empat pilar pengembangan wilayah. “Empat pilar dasar pertumbuhan itu mencakup infrastruktur lintas bidang, capital atau modal yang mencakup tidak hanya pembiayaan tetapi juga tenaga kerja, institusi yang mempermudah regulasi dan investasi, serta partisipasi masyarakat yang bukan hanya sebagai objek, tapi subjek pembangunan secara inklusif,” terang Bob. Delapan indikator transformasi kota yang dijabarkan mencakup: peningkatan Key Performance Indicator (KPI) kota, infrastruktur yang terintegrasi, pelayanan publik yang efisien dan efektif, sumber daya manusia yang adaptif (capacity building), perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat, penguatan sektor unggulan dan Location Quotient (LQ), daya dukung lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan, terdapat enam aspek daya dukung utama yang harus diperhatikan, yaitu: infrastruktur (transportasi, air, sanitasi, pengolahan air limbah, drainase, dan pengendalian banjir), daya dukung sosial, budaya dan identitas kota, lingkungan, ekonomi, serta kelembagaan. Seluruh aspek ini akan dituangkan ke dalam basic design pembangunan wilayah. Menurut Bob, kunci utama dari semua langkah transformasi ini adalah komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah. "Inilah mengapa pemerintah daerah diundang, agar benar-benar terlibat. Komitmen ini bukan sekadar pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang mampu mendorong daerah untuk bertransformasi," tegasnya. Hadir dalam seminar ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Nasional, Zevi Azzaino; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan; dan pejabat administrator lingkungan BPIW, perwakilan Direktur Tata Ruang, perwakilan Bappenas, serta wakil Wali Kota dan Kepala Bappeda/Bapelitbangda dari 10 kawasan terpilih. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

BNPP Kunjungi BPIW Bahas Pengembangan Kawasan Perbatasan Simantipal

27 Agustus 2025

136

BNPP Kunjungi BPIW Bahas Pengembangan Kawasan Perbatasan Simantipal

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, menerima kunjungan Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kantor BPIW, Jakarta Selatan, Rabu 27 Agustus 2025. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan tindak lanjut rencana aksi pengembangan kawasan Segmen Sungai Simantipal, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kawasan ini sebelumnya berstatus Outstanding Boundary Problem (OBP) dan kini telah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan harijono, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi kendala dalam rencana aksi sekaligus merumuskan langkah intervensi pembangunan kawasan Simantipal. “Kami ingin berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai potensi program yang bisa dilakukan di kawasan ini, agar lahan yang sudah ada dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya. Merespon hal tersebut, Perencana Ahli Madya PRKP, Fanderson Kabulius Aka, menyampaikan bahwa rencana aksi pengembangan kawasan Simantipal sebenarnya sudah mulai dirumuskan sejak tahun 2023, namun hingga tahun 2025 implementasinya masih belum berjalan optimal. “Kami terus melakukan pembahasan secara internal untuk mencari langkah intervensi yang tepat bagi kawasan ini,” ucapnya. Ia juga menambahkan melalui diskusi bersama Kementerian/Lembaga terkait, diharapkan akan muncul solusi konkret untuk mempercepat pengembangan kawasan Simantipal. Sementara itu, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menegaskan bahwa dasar penyusunan masterplan selalu berpijak pada urgensi strategis yang ditetapkan dri pemerintah terhadap suatu kawasan. “Jika ada arahan pimpinan yang menyatakan bahwa suatu kawasan bersifat strategis dan perlu diperhatikan, maka kami akan melakukan kajian, telaahan, dan elaborasi menyeluruh. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan utama dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW),” jelasnya. lebih lanjut, Riska menjelaskan bahwa dalam siklus penyusunan program tahunan, BPIW akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang kemudian ditindaklanjuti melalui Konsultasi Regional (Konreg). “Dalam menetapkan lokasi prioritas dan rencana aksi, kita selalu berpegang pada kebijakan pimpinan termasuk delapan misi asta cita dimana salah satunya adalah mengakomodasi pengembangan kawasan perbatasan,” terang Riska. Menutup pertemuan tersebut, Riska menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim BNPP serta menegaskan dukungan penuh BPIW terhadap upaya pengembangan kawasan perbatasan, khususnya kawasan Simantipal. Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Zaldy Sastra, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Entatarina Simanjuntak, Sub Koordinator Pelaksana Tugas Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC, serta sejumlah pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

27 Agustus 2025

Kolaborasi BPIW dan BPS dalam Penghitungan ICOR Bidang Pekerjaan Umum

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Workshop Metodologi Pengukuran Efisiensi Investasi (ICOR) Bidang Pekerjaan Umum dan Identifikasi Kebutuhan Data dalam rangka kerja sama antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini berlangsung pada Rabu–Kamis, 27–28 Agustus 2025, di Hotel Harris, Bekasi, Jawa Barat. Tujuan utama workshop adalah untuk mengidentifikasi metodologi penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) serta menentukan langkah kerja ke depan dan data yang dibutuhkan dalam proses penghitungan tersebut. Workshop ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Nasional, Zevi Azzaino. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPIW dan Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS terkait dengan penghitungan ICOR bidang Pekerjaan Umum. Workshop ini menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antar-instansi terkait dengan rencana kerja penghitungan ICOR, mulai dari konsep produktivitas, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), stok kapital, hingga pemetaan kebutuhan data. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman metodologi antara Kementerian PUPR dan BPS sebagai dasar penghitungan ICOR yang lebih terukur dan konsisten. “Workshop hari ini menjadi langkah awal dari rangkaian pelaksanaan penghitungan ICOR. Tahapan selanjutnya mencakup pengumpulan dan pengolahan data PMTB Kementerian PU, analisis indikator efisiensi investasi, hingga penyusunan laporan sementara. Keluaran akhirnya adalah hasil pengukuran kontribusi infrastruktur PU terhadap ICOR nasional yang akan disampaikan pada Desember 2025,” jelas Zevi. Ia juga menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini diharapkan berupa kesepakatan metodologi, rencana kerja, dan kerangka bersama daftar kebutuhan data yang akan menjadi acuan teknis bagi kedua instansi untuk melaksanakan penghitungan secara terukur, konsisten, dan tepat waktu sesuai timeline yang telah ditetapkan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, hadir sebagai keynote speaker dan menyampaikan pentingnya pengukuran efisiensi investasi melalui ICOR. Menurutnya, investasi memang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, namun efisiensi investasi adalah hal yang lebih penting karena menentukan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan nyata. “ICOR penting untuk melihat seberapa banyak investasi per kapita yang dibutuhkan. ICOR yang rendah menandakan efisiensi tinggi, dan itu baik untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut, kerja sama antara Kementerian PU dan BPS diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pertukaran data, penyediaan data statistik yang selama ini belum tersedia, serta peningkatan kualitas data statistik melalui pemanfaatan data administratif yang dimiliki Kementerian PU. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga. “Partisipasi aktif dan komitmen dari BPS maupun Kementerian PU menjadi kunci keberhasilan penghitungan ICOR bidang pekerjaan umum sebagai dasar pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy making),” tambah Edy. Pada hari pertama workshop, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan dari sejumlah narasumber. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja memaparkan materi tentang sasaran utama PU608, yakni bagaimana melakukan pengukuran secara konsisten pada berbagai jenis infrastruktur, seperti bendungan, jalan raya, hingga fasilitas pendidikan. Keberhasilan pengukuran memerlukan metodologi yang terstandarisasi, pendekatan spesifik sesuai dengan sektor, dan optimalisasi portofolio aset. Selanjutnya, Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Pipit Helly Sorayan, menyampaikan rencana kerja penghitungan ICOR bidang pekerjaan umum yang mencakup roadmap kerja sama BPS, proses bisnis statistik, konsep ICOR, serta analisis dampak investasi PU terhadap perekonomian. Paparan berikutnya disampaikan oleh Dyah Soendhari, Statistisi Ahli Madya BPS, yang menjelaskan proses bisnis statistik penghitungan ICOR, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyusunan, dan penyampaian laporan. Kegiatan ditutup dengan sesi mengenai pengukuran produktivitas dan analisis regresi sebagai bagian dari upaya memperkuat validitas hasil penghitungan ICOR. Sebagai output dari workshop ini, diharapkan tercapai kesepakatan metodologi penghitungan ICOR bidang pekerjaan umum, termasuk cakupan bidang, metode penghitungan, serta pemetaan kebutuhan data. Seluruh hasil tersebut akan menjadi acuan teknis bagi Kementerian PU dan BPS dalam melaksanakan penghitungan ICOR secara akurat, konsisten, dan sesuai jadwal yang telah disepakati. Turut hadir sebagai peserta dalam workshop ini, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia; Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak; Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary; serta Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya