Memuat halaman...

Kolaborasi BPIW dan BPS dalam Penghitungan ICOR Bidang Pekerjaan Umum

27 Agustus 2025

281

Kolaborasi BPIW dan BPS dalam Penghitungan ICOR Bidang Pekerjaan Umum

Workshop Metodologi Pengukuran Efisiensi Investasi (ICOR) Bidang Pekerjaan Umum

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Workshop Metodologi Pengukuran Efisiensi Investasi (ICOR) Bidang Pekerjaan Umum dan Identifikasi Kebutuhan Data dalam rangka kerja sama antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini berlangsung pada Rabu–Kamis, 27–28 Agustus 2025, di Hotel Harris, Bekasi, Jawa Barat. Tujuan utama workshop adalah untuk mengidentifikasi metodologi penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) serta menentukan langkah kerja ke depan dan data yang dibutuhkan dalam proses penghitungan tersebut.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Nasional, Zevi Azzaino. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPIW dan Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS terkait dengan penghitungan ICOR bidang Pekerjaan Umum. Workshop ini menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antar-instansi terkait dengan rencana kerja penghitungan ICOR, mulai dari konsep produktivitas, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), stok kapital, hingga pemetaan kebutuhan data. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman metodologi antara Kementerian PUPR dan BPS sebagai dasar penghitungan ICOR yang lebih terukur dan konsisten.

“Workshop hari ini menjadi langkah awal dari rangkaian pelaksanaan penghitungan ICOR. Tahapan selanjutnya mencakup pengumpulan dan pengolahan data PMTB Kementerian PU, analisis indikator efisiensi investasi, hingga penyusunan laporan sementara. Keluaran akhirnya adalah hasil pengukuran kontribusi infrastruktur PU terhadap ICOR nasional yang akan disampaikan pada Desember 2025,” jelas Zevi.

Ia juga menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini diharapkan berupa kesepakatan metodologi, rencana kerja, dan kerangka bersama daftar kebutuhan data yang akan menjadi acuan teknis bagi kedua instansi untuk melaksanakan penghitungan secara terukur, konsisten, dan tepat waktu sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, hadir sebagai keynote speaker dan menyampaikan pentingnya pengukuran efisiensi investasi melalui ICOR. Menurutnya, investasi memang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, namun efisiensi investasi adalah hal yang lebih penting karena menentukan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan nyata.

“ICOR penting untuk melihat seberapa banyak investasi per kapita yang dibutuhkan. ICOR yang rendah menandakan efisiensi tinggi, dan itu baik untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, kerja sama antara Kementerian PU dan BPS diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pertukaran data, penyediaan data statistik yang selama ini belum tersedia, serta peningkatan kualitas data statistik melalui pemanfaatan data administratif yang dimiliki Kementerian PU. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga.

“Partisipasi aktif dan komitmen dari BPS maupun Kementerian PU menjadi kunci keberhasilan penghitungan ICOR bidang pekerjaan umum sebagai dasar pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy making),” tambah Edy.

Pada hari pertama workshop, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan dari sejumlah narasumber. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja memaparkan materi tentang sasaran utama PU608, yakni bagaimana melakukan pengukuran secara konsisten pada berbagai jenis infrastruktur, seperti bendungan, jalan raya, hingga fasilitas pendidikan. Keberhasilan pengukuran memerlukan metodologi yang terstandarisasi, pendekatan spesifik sesuai dengan sektor, dan optimalisasi portofolio aset. Selanjutnya, Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Pipit Helly Sorayan, menyampaikan rencana kerja penghitungan ICOR bidang pekerjaan umum yang mencakup roadmap kerja sama BPS, proses bisnis statistik, konsep ICOR, serta analisis dampak investasi PU terhadap perekonomian.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Dyah Soendhari, Statistisi Ahli Madya BPS, yang menjelaskan proses bisnis statistik penghitungan ICOR, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyusunan, dan penyampaian laporan. Kegiatan ditutup dengan sesi mengenai pengukuran produktivitas dan analisis regresi sebagai bagian dari upaya memperkuat validitas hasil penghitungan ICOR.

Sebagai output dari workshop ini, diharapkan tercapai kesepakatan metodologi penghitungan ICOR bidang pekerjaan umum, termasuk cakupan bidang, metode penghitungan, serta pemetaan kebutuhan data. Seluruh hasil tersebut akan menjadi acuan teknis bagi Kementerian PU dan BPS dalam melaksanakan penghitungan ICOR secara akurat, konsisten, dan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Turut hadir sebagai peserta dalam workshop ini, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia; Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak; Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary; serta Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi. (Fir/Tiara)

#bpiw #icor #bps #kementerianpu

Berita Terkait

8 Oktober 2025

BPIW dan Forum ITB 84 Bahas Sinergi Pengembangan Transportasi Jakarta

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny Hermawan, menerima kunjungan Forum Institut Teknologi Bandung (ITB) 84 di ruang rapat Gedung G lantai 2 Kementerian PU, Rabu (8/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Benny menyambut hangat kedatangan rombongan Forum ITB 84 dan memaparkan tugas serta fungsi BPIW yang berperan dalam mendorong integrasi perencanaan dan pemrograman pengembangan wilayah infrastruktur Pekerjaan Umum. Perwakilan Forum ITB 84, Johanes Rudi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Menuju Transportasi Jakarta yang Ramah, Cerdas, dan Berkelanjutan.” Dijelaskannya, kegiatan tersebut membahas upaya perbaikan sistem transportasi di Jakarta. Forum ITB 84 berinisiatif mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan sistem transportasi, sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan transportasi, banjir, dan sampah. “Kami ingin berkontribusi dalam pengembangan sistem transportasi. Karena itu, kami ingin mempelajari program dan rencana yang telah dilakukan BPIW agar langkah kami sejalan,” ujar Johanes. Menanggapi hal tersebut, Benny menjelaskan bahwa BPIW memiliki peran dalam aspek perencanaan, pemrograman, hingga monitoring dan evaluasi infrastruktur Pekerjaan Umum. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian PU pernah terlibat dalam forum atau tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek, serta menilai bahwa ruang perbaikan untuk transportasi publik di kawasan tersebut masih terbuka lebar. “BPIW memang tidak terlalu jauh masuk ke wilayah Jakarta, tetapi kami berfokus pada sisi planning, programming, dan monitoring yang terkait dengan infrastruktur PU. Kami sangat terbuka untuk berbagi informasi dengan Forum ITB 48,” jelas Benny. Lebih lanjut, Benny memaparkan bahwa BPIW telah menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), termasuk RPIW DKI Jakarta, yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu strategis di berbagai wilayah, menyusun skenario pengembangan, serta menentukan sektor unggulan (leading sector) dalam pengembangan kawasan. “Kami sangat antusias karena Jakarta memiliki sekitar delapan juta penduduk. Jika biaya transportasi per orang mencapai Rp100 ribu per hari, maka efisiensi di sektor ini dapat menggerakkan ekonomi di sektor lain. Dampaknya akan sangat besar,” tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II A, Bernadi Haryawan turut memaparkan isu infrastruktur di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa pergerakan di kawasan Jabodetabek mencapai 4,8 miliar perjalanan per tahun, baik di dalam kota inti maupun antar kawasan. “Pada tahun 2029 diproyeksikan akan terdapat 29 ruas jalan nasional di Jabodetabek yang memiliki Volume-Capacity Ratio (VCR) lebih dari 1 (kondisi pelayanan buruk). Untuk mengatasi hal tersebut, target output kami meliputi pembangunan jalan tol serta preservasi rutin jalan,” jelas Bernadi. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

6 Oktober 2025

Indonesia Dorong Kota Masa Depan yang Hijau, Tangguh, Cerdas dan Harmonis dengan Alam

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menghadiri Opening Ceremony Regional Conference, Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) yang digelar pada Senin, 6 Oktober 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan delegasi peserta EAROPH International dari Malaysia, Filipina, Pakistan, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Kepulauan Pasifik (Fiji dan Kepulauan Solomon). Sementara itu, sebagai perwakilan dari BPIW, hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul Nababan, serta pejabat pengawas di lingkungan BPIW. Tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Regional Conference EAROPH ke-54 bertema “Transforming Urban Landscapes: Driving Progress, Innovation and Sustainability for Global Future Cities.” Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemangku kebijakan, praktisi, dan para ahli untuk bertukar pikiran mengenai pendekatan inovatif dan berkelanjutan dalam mewujudkan perkotaan global di masa mendatang. Presiden EAROPH Internasional, Jahangir Khan Sherpao, menekankan bahwa tema besar konferensi tahun ini mencerminkan urgensi zaman dalam mendorong inovasi dan ketahanan perkotaan di seluruh dunia. “Menurut saya, masa depan kota adalah tanggung jawab bersama yang diemban pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ucap Jahangir. Ia menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kota inklusif, tangguh, dan berdaya saing global. Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia, Andira Reoputra mengatakan bahwa konferensi ini bukan sekedar forum tematik, melainkan misi bersama untuk menguatkan komitmen terhadap keberlanjutan. Ia menegaskan Jakarta sebagai cerminan tantangan sekaligus harapan kota besar dunia. Saat menyampaikan sambutan, Agus mengatakan pentingnya membangun kota masa depan yang menempatkan manusia, alam, dan teknologi dalam satu ekosistem yang berimbang. “Ketika kita berbicara tentang masyarakat, yang dimaksud bukan hanya kehidupan publik dan koneksi sosial, melainkan juga bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Green and blue infrastructure bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan fondasi penting yang menopang keberlangsungan kehidupan perkotaan,” ujar AHY dalam sambutannya. Selain itu, ia menekankan perlunya tata kelola yang efektif, seperti kolaborasi lintas kementerian/lembaga sebagai penghubung antar unsur pembangunan. Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai tiga tantangan utama perkotaan, yaitu (1) krisis iklim termasuk banjir, kemarau, serta gelombang panas yang dihadapi oleh jutaan orang; (2) transformasi demografi yakni terjadinya pergeseran demografi yang menuntut model perkotaan yang adaptif, adil, dan responsi; (3) revolusi digital yang mendorong transformasi dalam pengelolaan kota, tetapi tetap berpihak pada aspek kemanusiaan. “Artifical Intelligence membuat kita bertransformasi dalam pengelolaan kota yang lebih baik, namun tidak ada teknologi yang bisa menggantikan manusia terutama dalam pengembangan perkotaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucap Agus. Di hadapan para peserta EAROPH Conference, Agus kemudian menutup sambutannya dengan tiga refleksi utama mengenai arah masa depan pembangunan kota di Indonesia dan dunia. “Pertama, masa depan adalah kehidupan perkotaan sebagai takdir yang kita bagi bersama. Kedua, masa depan itu rapuh sehingga kita perlu bertindak dengan hati-hati dan memandang jauh kedepan. Terakhir, masa depan ada ditangan kita dan butuh keberanian serta kasih sayang untuk mengubah kerentanan menjadi kekuatan,” ucap Agus. Melalui refleksi tersebut, Agus mengajak seluruh pemimpin dan pemangku kepentingan untuk membangun kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga tangguh secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. (Mut/Safri/Tiara)

Baca Selengkapnya

3 Oktober 2025

Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Menteri PU, BPIW Berperan Besar dalam Perencanaan Infrastruktur PU Terpadu

Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema Urban Crisis Response pada Jumat, 3 Oktober 2025, di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PU. Acara yang diawali dengan senam pagi ini menghadirkan seluruh Pejabat Tinggi Madya, perwakilan Pejabat Tinggi Pratama, dan Generasi Muda Kementerian PU. Pada sesi diskusi, mengemuka beberapa poin penting diantaranya: kemacetan di perkotaan, pembangunan Sekolah Rakyat, dan perencanaan perkotaan inklusif. Menanggapi isu tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa permasalahan kemacetan memerlukan penanganan sistemik pada fasilitas jalan, jembatan, dan transportasi yang terintegrasi. Terkait dengan Sekolah Rakyat, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu solusi pengurangan ketimpangan pendidikan di Indonesia. “Dengan Sekolah Rakyat, kemiskinan dapat ditekan, pendidikan meningkat, dan kebiasaan buruk seperti membuang sampah di sungai dapat diperbaiki. Integritas dan pendidikan karakter juga harus dibangun sejak dini” ujar Menteri Dody. Ia menegaskan kembali pentingnya pendidikan. “Pak Prabowo menaruh harapan besar pada Sekolah Rakyat karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil. Pendidikan adalah kunci perbaikan sistem hukum, integritas, dan budaya bangsa,” tegasnya. Sedangkan terkait dengan perencanaan perkotaan inklusif, Menteri Dody menaruh harapan besar kepada BPIW sebagai ujung tombak perencanaan. “Walaupun bersifat nonteknis, BPIW sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, terintegrasi, dan itulah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Saya juga berharap BPIW terlibat aktif dalam program swasembada pangan dan program strategis lainnya” ungkap Menteri Dody lebih lanjut. Sebagai penutup acara, Menteri Dody memberikan pesan kepada Generasi Muda, “Kalian merupakan generasi emas yang akan membawa kementerian ini lebih bersinar. Kami yang senior suatu saat akan mundur dan memberi ruang bagi kalian untuk maju,” ujarnya. (Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya