Memuat halaman...

Kementerian PU Berkomitmen Turunkan ICOR Melalui Strategi PU608

19 Juni 2025

Menteri PU Dody Hanggodo (dua dari kanan) didampingi Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia (paling kanan) berfoto bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi (tiga dari kanan) dan pejabat lainnya usai pertemuan membahas upaya menurunkan nilai ICOR, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, 19 Juni 2025

Kementerian PU berkomitmen kuat dalam dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait transformasi pembangunan infrastruktur. Hal itu ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam pertemuan strategis bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia ini secara khusus membahas upaya menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)—rasio yang menunjukkan efisiensi investasi terhadap pertumbuhan output ekonomi. Bagi Kementerian PU menurut Menteri Dody jargon "PU608" bukan sekadar slogan kosong, melainkan representasi keseriusan Kementerian PU dalam menyelidiki akar permasalahan tingginya ICOR sekaligus menyusun strategi konkret untuk menurunkannya.

Kementerian PU memandang ICOR sebagai tolak ukur strategis yang tidak hanya berbicara tentang efisiensi investasi, tetapi juga akan benar-benar turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab utama tingginya ICOR. “Strategi PU608 menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dan merata,” tegas Menteri Dody.

ICOR yang tinggi mencerminkan perlunya tambahan investasi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut data BPS, nilai ICOR nasional mencapai 6,47. Angka ini masih memiliki potensi untuk ditekan melalui investasi yang lebih terarah dan efisien, selaras dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai pembangunan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyambut positif upaya konkret yang dilakukan Kementerian PU melalui kebijakan Menteri PU. Sektor konstruksi berperan penting dalam menurunkan ICOR karena dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor strategis lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur dengan mempertimbangkan umur manfaat jangka panjang agar investasi tetap produktif dalam waktu lama. Baginya Kementerian PU berada di garis depan dalam upaya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PU dan BPS yang saat ini tengah dalam tahap persiapan sebagai langkah awal kolaborasi teknis dalam merancang metodologi efisiensi investasi yang lebih baik. (*)

#Kementerian PU #Menteri PU #BPIW #Kepala BPIW

Berita Terkait

13 Juni 2025

Audiensi ke BPIW, Bupati Pacitan Sampaikan Sejumlah Usulan Pembangunan Infrastruktur PU

Kepala BPIW Kementerian PU Bob Arthur Lombogia menerima audensi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji beserta jajarannya, di kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta Selatan, 13 Juni 2025. Indrata menjelaskan 70 hingga 80 % geografis Pacitan merupakan pegunungan dan perbukitan di pesisir pantai selatan Jawa. Dengan kondisi tersebut menurutnya Pacitan memiliki kerawanan bencana alam seperti tsunami, longsor, banjir dan kekeringan. Oleh karenanya dalam kunjungan tersebut menurut Indrata pihaknya mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur PU antara lain Penanganan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Tulungagung – Trenggalek – Pacitan – Solo/Yogyakarta. Kemudian ada juga usulan Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, Lanjutan Pembangunan Bendung Wonodadi (Wadah), Lanjutan Pembangunan Parapet dan Pengaman Tebing Sungai Asemgandok, dan lain-lain. Total anggaran yang dibutuhkan terkait berbagai usulan kegiatan dari Kabupaten Pacitan itu mencapai Rp 4 triliun. Dikatakannya juga bahwa Pacitan memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. “Kami optimis pariwisata di Pacitan dapat dikembangkan karena keindahan yang luar biasa dan usulan-usulan kami tadi semua mengarah sesuai fokus pertanian dan pariwisata sebagaimana yang terdapat dalam RPIW (Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah),” tuturnya. Menanggapi hal itu Kepala BPIW Kementerian PU Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa BPIW akan mengkaji usulan-usulan tersebut berdasarkan kewenangan apakah pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten, dan akan dilaporkan kepada Bapak Menteri PU. Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Pacitan melengkapi usulan-usulan itu dengan readiness criteria atau kriteria kesiapan. Dalam kesempatan itu Bob juga menyatakan bahwa setiap usulan dari Kabupaten Pacitan akan dicek satu per satu, apakah sudah dimasukkan dalam Konsultasi Regional (konreg) yang sudah digelar beberapa waktu lalu. Ia memastikan bahwa semua usulan yang dimasukkan adalah program yang sudah memiliki readiness criteria dan memiliki ketersediaan lahan. “Mudah-mudahan usulan tersebut sudah masuk ke dalam mekanisme konreg,” tuturnya, Saat itu Bob juga menyampaikan bahwa RPIW yang sudah dibuat BPIW telah didetailkan dengan analisis pada sektor-sektor unggulan di setiap daerah. “Setiap daerah memiliki leading sektor yang berbeda-beda dan dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka dipilih yang benar-benar super prioritas untuk didukung Kementerian PU,” jelasnya. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Melva Eryani Marpaung menambahkan dalam RPIW ada tiga fokus perencanaan di Jawa Timur yaitu industri, pertanian dan pariwisata. Kemudian kawasan prioritas di Jawa Timur, Selingkar Wilis masuk ke dalam prioritas tersebut. “Pacitan mendukung sistem agropolitan Selingkar Wilis. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau Ripparnas terdapat juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Kars Pacitan yang merupakan bagian dari Unesco Global Geopark Gunung Sewu,” ungkapnya. Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan beserta sejumlah pegawai perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II. Sedangkan dari Kabupaten Pacitan hadir antara lain Kepala Bappeda, Heru Sukresno; Kepala Dinas PUPR, Suparlan; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Heru Tunggul Widodo. (Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Inisiasi Usulan Program Mendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan Pulau Papua

13 Desember 2024

116

BPIW Inisiasi Usulan Program Mendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan Pulau Papua

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bermodalkan lahan pertanian yang luas, Papua memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan strategis nasional melalui program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP adalah nomenklatur yang sekarang dipergunakan secara nasional, menggantikan nomenklatur sebelumnya yakni Food Estate. Salah satu tantangan utama dalam mendukung pengembangan KSPP adalah memastikan sinkronisasi usulan program, termasuk aspek infrastruktur pendukung seperti irigasi, akses jalan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Hal itu sangat penting bagi keberhasilan implementasi program KSPP tersebut. Terkait hal itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, menginisiasi Rapat Koordinasi Indikasi Usulan Program Mendukung KSPP Pulau Papua, Jumat, 13 Desember 2024, Jakarta. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan kawasan dan infrastruktur mendukung kawasan KSPP. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW, Pranoto, ketika membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan respon dari penugasan kepada Kementerian PU untuk mengawal program KSPP. Program ini sebelumnya telah terdapat landasan hukum berdasarkan Peraturan Presiden No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden No. 15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioethanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penugasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian PU dan Kementerian Pertanian nomor 607/2024 dan 2982/2024 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan yang di dalamnya terdapat penugasan untuk koordinator pusat dan daerah per provinsi. “Ada tiga hal yang kita bahas pada rapat ini, yaitu: kebijakan pengembangan KSPP di Papua, rencana dukungan infrastruktur, dan diskusi terkait program kegiatan untuk 2025-2029 berdasarkan misi Asta Cita,” Jelas Pranoto saat memberikan sambutan. Ia juga menjelaskan pengembangan kawasan KSPP tidak hanya fokus pada kawasan pertanian, pengolahan, dan pemasarannya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kawasan permukiman yang juga harus memenuhi kebutuhan penduduknya akan sarana prasarana pendukung pemukiman. Menurutnya, informasi dan data dalam rangka sinkronisasi awal antar Kementerian/Lembaga dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebutuhan infrastruktur sebagai dukungan pengembangan KSPP di Pulau Papua. Dalam pertemuan itu, Iim Mucharam selaku Ketua Kelompok Pengembangan Kawasan Pertanian, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa saat ini Blueprint Pengembangan KSPP di Merauke sedang dalam proses penetapan/legalisasi. Sesuai rencana pengembangan lima tahun, kawasan tersebut terdiri dari 5 klaster Daerah Irigasi Rawa (DIR) KSPP Merauke, yaitu DIR 1 Digul-Mubke, DIR 2 Mubke-Menggan, DIR 3 Menggan-Bian, DIR 4 Bian-Kumbe, dan DIR 5 Kumbe-Maro. Pembicara lainnya, yakni Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata menyampaikan beberapa hal, yakni program pengembangan pertanian nasional ini dapat mencontoh negara yang sudah lebih dulu melaksanakan seperti Denmark, Jepang, dan New Zealand. “Agar program ini dapat berlanjut di Papua, maka perlu melibatkan atau memberdayakan masyarakat lokal,” tuturnya. Hadir sebagai narasumber lain, Kasubdit Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Farid Mohammad. Ia menyampaikan beberapa hal diantaranya bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya salah satu instrumen yang digunakan untuk pengendali kegiatan di lokasi-lokasi spesifik, sedangkan pengembangan KSPP tersebut juga akan memengaruhi kebutuhan penyediaan banyak fasilitas seperti jalan, rumah, sekolah, rumah sakit, kantor, dan lain-lain. ”Berdasarkan simulasi awal terkait kegiatan lahan cetah sawah di KSPP di Merauke hasilnya menunjukkan prakiraan dampak yang sangat besar,” tambahnya. Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Velly Asvaliantina saat memberikan paparannya mengatakan bahwa pengembangan KSPP di Merauke tidak hanya membutuhkan dukungan sektor sumber daya air tetapi juga sektor lainnya seperti sosial, pertanian, lingkungan, dan lain-lain. Salah satu strategi dalam pengembangan program tersebut di Merauke adalah adanya mekanisasi pertanian dari proses penataan hingga distribusi dan penyimpanan pascapanen hingga pada hilirisasi produk dan industri. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebagai prioritas dan tindaklanjut adalah koordinasi lintas K/L/B untuk sinkronisasi dan pemutakhiran data rencana pengembangan KSPP, percepatan legalisasi pada dokumen perencanaan (Blueprint dan Masterplan KSPP) termasuk Rencana Aksi Tindaklanjut KSPP Tanaman Pangan dan Tanaman Tebu. Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Joko Hartoyo hadir selaku moderator Rapat Koordinasi Indikasi Usulan Program Mendukung KSPP Pulau Papua. Kegiatan ini dihadiri juga Sekretaris BPIW Benny Hermawan (melalui daring), Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.C, Andie Pramudita, sejumlah pegawai BPIW, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, BUMN, dan akademisi. (Hen/MBA/SRK)

Baca Selengkapnya

3 Desember 2024

BPIW Terima Penghargaan Terkait Penilaian Tranformasi Digital Dalam Rangka Harbak PU

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima penghargaan terkait Penilaian Tranformasi Digital untuk Unit Organisasi dalam rangka Hari Bakti (Harbak) PU yang ke-79. Pada penilaian tersebut BPIW meraih peringkat ketiga. Hal itu diumumkan pada upacara dalam rangka Harbak PU di lapangan Sapta Taruna Kementerian PU, Selasa, 3 Desember 2024. Sementara Ditjen Bina Konstruksi meraih meraih peringkat pertama dan Badan Pengembangan Sumber Daya Air (BPSDM) meraih peringkat kedua pada penilaian tersebut. Pada kesempatan itu juga diumumkan beberapa penghargaan lainnya diantaranya Kearsipan Internal Kementerian PUPR, Kinerja Satuan Kerja, PPSM, dan Bendahara Pengeluaran Terbaik. Penghargaan juga diberikan untuk kategori Satuan Kerja Terbaik Bidang Pengelola BMN, dan Penilaian Tranformasi Digital untuk Unit Kerja, serta pegawai teladan. Saat memberikan arahan, Menteri PU Dody Hanggodo meminta dukungan seluruh insan Kementerian PU untuk bersama membangun infrastruktur untuk rakyat, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskannya bahwa Visi Presiden Prabowo Subianto "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" akan diwujudkan melalui 8 Misi Asta Cita, di mana 2 misi di antaranya merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian PU yaitu memantapkan swasembada pangan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. “Untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden, Kementerian PU telah menyusun program Quick Wins pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan secara sistematis dan terpadu,” tuturnya. Program Quick Wins tersebut antara lain Quick Wins 3 untuk mendukung Ketahanan Pangan melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta 5 pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain. Kemudian Quick Win 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Selain itu Kementerian PU juga punya program Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis Kementerian/ Lembaga lainnya meliputi pembangunan: Giant Sea Wall/(National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Ibukota Nusantara (IKN), Konektivitas (jalan dan jembatan). “Dalam melaksanakan tugas yang kita emban, tentunya kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan agar infrastruktur yang dibangun dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat,” tuturnya. Seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PU turut hadir dalam upacara tersebut termasuk Kepala BPIW Yudha Mediawan. Usai upacara digelar Panggung Bakti yang menghadirkan bintang tamu Husein Ja’Far Al-Hadar dan Onadio Leoardo. (Hen/Ris)

Baca Selengkapnya