Memuat halaman...

BPIW dan ITB Bahas Kerja Sama dalam Pengembangan Infrastruktur Berbasis Wilayah

26 September 2025

Rapat kerja sama BPIW dan ITB secara daring

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengadakan rapat kerja sama secara daring pada Jumat, 26 September 2025. Rapat ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di bidang Pekerjaan Umum (PU) dengan pendekatan pengembangan wilayah.

Rapat dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmdia, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sinergi antara BPIW dan SAPPK ITB dalam merancang dan mengembangkan infrastruktur wilayah yang lebih terstandarisasi dan berkelanjutan.

Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati, yang mewakili SAPPK ITB, menyampaikan poin-poin mengenai ruang lingkup kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama. Diskusi kemudian berlanjut pada pembahasan redaksional konsep perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya antara ITB dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Hasil rapat menetapkan lingkup kerja sama antara BPIW dan SAPPK ITB, yang mencakup penyusunan standarisasi data dan dokumen rencana infrastruktur PU berbasis pengembangan wilayah, serta penyusunan standarisasi analisis pada dokumen rencana infrastruktur PU berbasis pengembangan wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung perencanaan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur berbasis pengembangan kewilayahan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan BPIW, Entatarina Simanjuntak, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ande Akhmad Sanusi. (Fir/Tiara)

#BPIW #ITB

Berita Terkait

24 September 2025

Sharing Knowledge: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembangunan ZI

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Puswilnas) mengadakan kegiatan Sharing Knowledge Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI). Acara ini berlangsung di lantai 4 Gedung G Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pada Rabu, 24 September 2024. Kepala Bidang Kepatuhan Intern Puswilnas, Sosilawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman seluruh pegawai serta Tim Pokja pembangunan ZI di lingkungan Puswilnas. “Sebelumnya, Puswilnas telah mencanangkan pembangunan ZI pada unit kerjanya pada tahun 2024. Pembangunan ZI ini sudah berjalan hampir dua tahun dan pengajuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah dilakukan. Salah satu Pokja kami fokus pada pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperoleh pencerahan untuk memenuhi rencana aksi pokja, khususnya dalam pelayanan publik,” jelasnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan agar produk-produk BPIW termasuk Sipro dapat dimanfaatkan secara maksimal. Turut dilaporkan progres Tim Pokja berupa penyusunan maklumat, penyediaan alur pelayanan untuk para stakeholder, serta persiapan penggunaan kuesioner pada Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). Beberapa hasil survei kepuasan stakeholder juga dipaparkan dalam kesempatan tersebut. Analis Kebijakan Ahli Pertama dari Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Naufal Andra Gumelar, mewakili Biro Komunikasi Publik, memaparkan materi mengenai penilaian pembangunan ZI. Materi tersebut mencakup pemahaman pelayanan publik, persyaratan pengusulan ZI, komponen pelayanan publik, serta standar dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI untuk Pokja pelayanan publik. “Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan. Standar ini adalah janji penyelenggara kepada masyarakat agar pelayanan dapat diberikan secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” ungkap Naufal. Ia juga menjelaskan enam indikator budaya pelayanan prima, diantaranya sosialisasi dan pelatihan budaya pelayanan, kemudahan akses informasi layanan melalui berbagai media, sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas, sistem kompensasi bagi penerima layanan bila pelayanan tidak sesuai standar, serta keberadaan sarana layanan terpadu dan terintegrasi. Kepala Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan Permukiman Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (FID) Kementerian PU, Rani Charisma Dewi, turut menyampaikan proses pembangunan ZI di lingkungan FID. Rani menjelaskan tugas FID yang meliputi fasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah. “FID juga mendampingi penyusunan perencanaan DAK Fisik Infrastruktur PU mulai dari konsep arah kebijakan, sosialisasi, penilaian readiness criteria, hingga evaluasi usulan rencana kegiatan,” tambah Rani. Kegiatan sharing knowledge ini menjadi wadah berbagi inovasi dan capaian hasil pembangunan ZI, baik dari Pusat FID maupun sesi sharing eksternal, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian PU. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

23 September 2025

Penguatan Perencanaan Anggaran, BPIW Laksanakan Clinic Session RKA-K/L 2026

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) lakukan clinic session penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) serta identifikasi efisiensi mandiri pada Selasa, 23 September 2025 di Jakarta. Rapat ini juga dihadiri oleh Andrias Hari Prajogo dan Heri Syafardi selaku Analis Keuangan Negara Ahli Madya Bidang Tugas Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, sebagai narasumber serta Ahmad Fadillah Adha, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan sebagai pendamping dalam penyusunan rencana anggaran. Rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut pembahasan implementasi efisiensi mandiri dalam rangka pencapaian target output BPIW. Saat membuka acara, Entatarina Simanjuntak selaku Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menjelaskan bahwa ada 5 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPIW, yaitu penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 38 provinsi, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg), pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan dan kebermanfaatan infrastruktur Kementerian PU, serta penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari kelima kegiatan tersebut, BPIW melakukan efisiensi anggaran pada beberapa akun. “Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, ada 15 item sasaran efisiensi anggaran di BPIW terfokus pada belanja barang, belanja modal, serta belanja lainnya,” jelas Enta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menyebut BPIW sebagai center of excellence Kementerian PU di bidang perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU dengan pendekatan kewilayahan, sehingga 5 kegiatan utama BPIW tersebut harus tetap dilanjutkan di tengah skema efisiensi. Menanggapi hal tersebut, Hari mengatakan bahwa di Tahun 2026 prioritas Presiden pada Kementerian PU diantaranya yaitu revitalisasi sekolah atau madrasah, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, serta bendungan. “Jika berbicara mengenai postur anggaran BPIW, di tahun 2026 perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur merupakan supporting kinerja utama Presiden, namun tetap penting untuk dilaksanakan” jelas Hari. Ia juga menambahkan bahwa meskipun sedang dilakukan efisiensi anggaran, unit organisasi di Kementerian PU dapat melakukan perjalanan dinas dan serangkaian kegiatan utama seperti yang biasanya dilakukan namun harus disertai dengan justifikasi yang jelas dan tetap memperhatikan kewajaran. Hari juga berpendapat bahwa diantara semua kegiatan utama BPIW, penyusunan RPIW merupakan salah satu kegiatan strategis yang perlu didukung dengan anggaran yang lebih besar. “Efisiensi itu dilakukan dengan menyisir berbagai belanja dan menemukan fokus prioritas. Kedepannya, BPIW perlu menemukan dasar hukum yang lebih tepat untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan,” ucap Hari. Menutup kegiatan, Riska berharap dengan adanya rapat ini penyusunan anggaran dengan skema efisiensi dapat segera diselesaikan dengan baik sebelum 6 Oktober 2025 untuk dilakukan penelitian, reviu, dan penelaahan bersama Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Kementerian PU serta Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilawati, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

17 September 2025

BPIW Lantik Empat Pejabat Pengawas untuk Perkuat Formasi Organisasi

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, resmi melantik 4 Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW pada Rabu, 17 September 2025 di Jakarta. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain sebagai tindak lanjut regulasi, pelantikan ini juga dimaknai sebagai momentum penyegaran organisasi untuk memperkuat formasi, meneguhkan komitmen integritas, serta meningkatkan kinerja BPIW ke depan. Dalam sambutannya, Kepala BPIW menekankan sejumlah hal penting bagi pejabat yang baru dilantik. Pertama, pejabat pengawas merupakan etalase organisasi yang berperan dalam membangun kolaborasi sekaligus mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan. “Kuasai aturan dan pekerjaan, serta hindari tindakan yang bersifat warisan seperti pola kerja yang hanya berdasarkan kebiasaan lama. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tegas Bob. Kedua, Bob mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja sama tim. “Dengan bekerja sama, potensi masalah atau konflik internal dapat diminimalisasi. Kekompakan membuat kita saling melindungi dan mengingatkan bila ada kekeliruan,” ucap Bob. Ketiga, pejabat pengawas dituntut untuk tidak bekerja secara business as usual, melainkan senantiasa menghadirkan inovasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ia menekankan peran pemimpin sebagai teladan. “Pemimpin adalah guru. Bekali diri dengan ilmu, karena bawahan berhak mendapat jawaban yang sesuai dengan aturan. Wawasan seorang pemimpin harus luas agar dapat menjadi rujukan, tempat bertanya, sekaligus panutan,” ucap Bob. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin harus dekat dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan jujur dalam bekerja. Sebagai wujud komitmen bersama, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas yang menjadi simbol penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik. Adapun 4 pejabat pengawas yang dilantik adalah Ricca Alexandra Noor Arynda, sebagai Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sieska Komala Dewi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Angger Hassanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, dan Shoviah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Acara pelantikan berlangsung khidmat namun hangat, ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat dari seluruh pegawai BPIW yang hadir. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya