Memuat halaman...

BPIW dan Forum ITB 84 Bahas Sinergi Pengembangan Transportasi Jakarta

8 Oktober 2025

BPIW menerima kunjungan Forum itb 84

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny Hermawan, menerima kunjungan Forum Institut Teknologi Bandung (ITB) 84 di ruang rapat Gedung G lantai 2 Kementerian PU, Rabu (8/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyambut hangat kedatangan rombongan Forum ITB 84 dan memaparkan tugas serta fungsi BPIW yang berperan dalam mendorong integrasi perencanaan dan pemrograman pengembangan wilayah infrastruktur Pekerjaan Umum.

Perwakilan Forum ITB 84, Johanes Rudi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Menuju Transportasi Jakarta yang Ramah, Cerdas, dan Berkelanjutan.” Dijelaskannya, kegiatan tersebut membahas upaya perbaikan sistem transportasi di Jakarta. Forum ITB 84 berinisiatif mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan sistem transportasi, sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan transportasi, banjir, dan sampah.

“Kami ingin berkontribusi dalam pengembangan sistem transportasi. Karena itu, kami ingin mempelajari program dan rencana yang telah dilakukan BPIW agar langkah kami sejalan,” ujar Johanes.

Menanggapi hal tersebut, Benny menjelaskan bahwa BPIW memiliki peran dalam aspek perencanaan, pemrograman, hingga monitoring dan evaluasi infrastruktur Pekerjaan Umum. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian PU pernah terlibat dalam forum atau tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek, serta menilai bahwa ruang perbaikan untuk transportasi publik di kawasan tersebut masih terbuka lebar.

“BPIW memang tidak terlalu jauh masuk ke wilayah Jakarta, tetapi kami berfokus pada sisi planning, programming, dan monitoring yang terkait dengan infrastruktur PU. Kami sangat terbuka untuk berbagi informasi dengan Forum ITB 48,” jelas Benny.

Lebih lanjut, Benny memaparkan bahwa BPIW telah menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), termasuk RPIW DKI Jakarta, yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu strategis di berbagai wilayah, menyusun skenario pengembangan, serta menentukan sektor unggulan (leading sector) dalam pengembangan kawasan.

“Kami sangat antusias karena Jakarta memiliki sekitar delapan juta penduduk. Jika biaya transportasi per orang mencapai Rp100 ribu per hari, maka efisiensi di sektor ini dapat menggerakkan ekonomi di sektor lain. Dampaknya akan sangat besar,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II A, Bernadi Haryawan turut memaparkan isu infrastruktur di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa pergerakan di kawasan Jabodetabek mencapai 4,8 miliar perjalanan per tahun, baik di dalam kota inti maupun antar kawasan.

“Pada tahun 2029 diproyeksikan akan terdapat 29 ruas jalan nasional di Jabodetabek yang memiliki Volume-Capacity Ratio (VCR) lebih dari 1 (kondisi pelayanan buruk). Untuk mengatasi hal tersebut, target output kami meliputi pembangunan jalan tol serta preservasi rutin jalan,” jelas Bernadi. (Fir/Tiara)

#BPIW #ITB

Berita Terkait

6 Oktober 2025

Indonesia Dorong Kota Masa Depan yang Hijau, Tangguh, Cerdas dan Harmonis dengan Alam

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menghadiri Opening Ceremony Regional Conference, Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) yang digelar pada Senin, 6 Oktober 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan delegasi peserta EAROPH International dari Malaysia, Filipina, Pakistan, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Kepulauan Pasifik (Fiji dan Kepulauan Solomon). Sementara itu, sebagai perwakilan dari BPIW, hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul Nababan, serta pejabat pengawas di lingkungan BPIW. Tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Regional Conference EAROPH ke-54 bertema “Transforming Urban Landscapes: Driving Progress, Innovation and Sustainability for Global Future Cities.” Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemangku kebijakan, praktisi, dan para ahli untuk bertukar pikiran mengenai pendekatan inovatif dan berkelanjutan dalam mewujudkan perkotaan global di masa mendatang. Presiden EAROPH Internasional, Jahangir Khan Sherpao, menekankan bahwa tema besar konferensi tahun ini mencerminkan urgensi zaman dalam mendorong inovasi dan ketahanan perkotaan di seluruh dunia. “Menurut saya, masa depan kota adalah tanggung jawab bersama yang diemban pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ucap Jahangir. Ia menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kota inklusif, tangguh, dan berdaya saing global. Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia, Andira Reoputra mengatakan bahwa konferensi ini bukan sekedar forum tematik, melainkan misi bersama untuk menguatkan komitmen terhadap keberlanjutan. Ia menegaskan Jakarta sebagai cerminan tantangan sekaligus harapan kota besar dunia. Saat menyampaikan sambutan, Agus mengatakan pentingnya membangun kota masa depan yang menempatkan manusia, alam, dan teknologi dalam satu ekosistem yang berimbang. “Ketika kita berbicara tentang masyarakat, yang dimaksud bukan hanya kehidupan publik dan koneksi sosial, melainkan juga bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Green and blue infrastructure bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan fondasi penting yang menopang keberlangsungan kehidupan perkotaan,” ujar AHY dalam sambutannya. Selain itu, ia menekankan perlunya tata kelola yang efektif, seperti kolaborasi lintas kementerian/lembaga sebagai penghubung antar unsur pembangunan. Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai tiga tantangan utama perkotaan, yaitu (1) krisis iklim termasuk banjir, kemarau, serta gelombang panas yang dihadapi oleh jutaan orang; (2) transformasi demografi yakni terjadinya pergeseran demografi yang menuntut model perkotaan yang adaptif, adil, dan responsi; (3) revolusi digital yang mendorong transformasi dalam pengelolaan kota, tetapi tetap berpihak pada aspek kemanusiaan. “Artifical Intelligence membuat kita bertransformasi dalam pengelolaan kota yang lebih baik, namun tidak ada teknologi yang bisa menggantikan manusia terutama dalam pengembangan perkotaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucap Agus. Di hadapan para peserta EAROPH Conference, Agus kemudian menutup sambutannya dengan tiga refleksi utama mengenai arah masa depan pembangunan kota di Indonesia dan dunia. “Pertama, masa depan adalah kehidupan perkotaan sebagai takdir yang kita bagi bersama. Kedua, masa depan itu rapuh sehingga kita perlu bertindak dengan hati-hati dan memandang jauh kedepan. Terakhir, masa depan ada ditangan kita dan butuh keberanian serta kasih sayang untuk mengubah kerentanan menjadi kekuatan,” ucap Agus. Melalui refleksi tersebut, Agus mengajak seluruh pemimpin dan pemangku kepentingan untuk membangun kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga tangguh secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. (Mut/Safri/Tiara)

Baca Selengkapnya

3 Oktober 2025

Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Menteri PU, BPIW Berperan Besar dalam Perencanaan Infrastruktur PU Terpadu

Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema Urban Crisis Response pada Jumat, 3 Oktober 2025, di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PU. Acara yang diawali dengan senam pagi ini menghadirkan seluruh Pejabat Tinggi Madya, perwakilan Pejabat Tinggi Pratama, dan Generasi Muda Kementerian PU. Pada sesi diskusi, mengemuka beberapa poin penting diantaranya: kemacetan di perkotaan, pembangunan Sekolah Rakyat, dan perencanaan perkotaan inklusif. Menanggapi isu tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa permasalahan kemacetan memerlukan penanganan sistemik pada fasilitas jalan, jembatan, dan transportasi yang terintegrasi. Terkait dengan Sekolah Rakyat, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu solusi pengurangan ketimpangan pendidikan di Indonesia. “Dengan Sekolah Rakyat, kemiskinan dapat ditekan, pendidikan meningkat, dan kebiasaan buruk seperti membuang sampah di sungai dapat diperbaiki. Integritas dan pendidikan karakter juga harus dibangun sejak dini” ujar Menteri Dody. Ia menegaskan kembali pentingnya pendidikan. “Pak Prabowo menaruh harapan besar pada Sekolah Rakyat karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil. Pendidikan adalah kunci perbaikan sistem hukum, integritas, dan budaya bangsa,” tegasnya. Sedangkan terkait dengan perencanaan perkotaan inklusif, Menteri Dody menaruh harapan besar kepada BPIW sebagai ujung tombak perencanaan. “Walaupun bersifat nonteknis, BPIW sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, terintegrasi, dan itulah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Saya juga berharap BPIW terlibat aktif dalam program swasembada pangan dan program strategis lainnya” ungkap Menteri Dody lebih lanjut. Sebagai penutup acara, Menteri Dody memberikan pesan kepada Generasi Muda, “Kalian merupakan generasi emas yang akan membawa kementerian ini lebih bersinar. Kami yang senior suatu saat akan mundur dan memberi ruang bagi kalian untuk maju,” ujarnya. (Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya

2 Oktober 2025

Sinergi BPIW dan Minahasa Utara, Fokus Pada Peningkatan Infrastruktur dan Pangan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menerima kunjungan Bupati Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda beserta jajaran di ruang rapat lantai 2 Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pada Hari Kamis 2 Oktober 2025. Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan usulan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam pertemuan tersebut, Bob Lombogia menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati dan menjelaskan tugas utama BPIW, yakni mengintegrasikan program infrastruktur dasar Kementerian PU yang dilaksanakan di daerah agar pembangunan wilayah dapat berjalan signifikan. “BPIW berperan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur PU dengan pengembangan wilayah agar potensi komoditas dan sumber daya dapat didorong sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur PU tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan dan membuat pemerataan,” ujar Bob. Bob juga memperkenalkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Minahasa Utara, yang sudah tersedia datanya dan bisa menjadi acuan bagi Bappeda setempat untuk merencanakan dan menyusun pemrograman berbasis wilayah demi terciptanya dampak multipel efek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Minahasa Utara menempati posisi ketiga dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dengan nilai 69 triliun rupiah”. Angka PDRB tersebut melampaui rata-rata PDRB Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 46 triliun rupiah. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” tambahnya. Sehubungan dengan adanya keterbatasan APBN, Bob mendorong pemerintah daerah agar menerapkan skema pembiayaan kreatif dengan menggandeng pihak swasta untuk efisiensi dan menarik mitra daerah. Ia juga mengarahkan agar usulan program didiskusikan dengan balai-balai dan satker yang merupakan perwakilan Kementerian PU di masing-masing wilayah. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda, mengajukan sepuluh program pembangunan infrastruktur yang meliputi penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional, pengembangan permukiman, serta pengembangan jasa konstruksi. “Fokus utama kami adalah meningkatkan ketahanan pangan dengan harapan produksi padi di Kabupaten Minahasa Utara dapat meningkat. Dengan luas lahan yang ada, kami ingin mewujudkan swasembada pangan,” jelas Ganda. Kepala Bappeda Kabupaten Minahasa Utara, Hani Tembani, menyatakan dokumen usulan tersebut telah dibahas sebagai dasar pengajuan program dan koordinasi terus dilakukan dengan balai terkait agar hal-hal yang sifatnya mendesak dapat segera ditindaklanjuti. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menambahkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Namun, terdapat kendala seperti pemanfaatan tol Manado-Bitung yang belum berjalan optimal. “Dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah dan pusat karena investasi yang dikeluarkan cukup besar,” kata Pranoto. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Lidya Warouew dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya