Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan selalu melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur. Pelibatan tersebut bahkan dimulai sejak perencanaan hingga implementasi konstruksinya.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, keterlibatan multipihak dalam pembangunan infrastruktur memang mutlak diperlukan, agar pembangunan dapar berjalan lancar.
"Kementerian PUPR melibatkan masyarakat luas sejak perencanaan. Bahkan, sampai implementasi kontruksinya," ungkap Hadi dalam acara "Dialog Lunch Talk Berita Satu TV" di Jakarta, Kamis siang, (6/12).
Pada tahapan perencanaan setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR selalu melalui focus group discusion (FGD) serta konsultasi publik. "Konsultasi publik atau FGD itu pasti melibatkan masyarakat luas, baik tokoh masyarakat, ketua adat, akademisi, perwakilan pemerintah daerah serta lainnya," terang Hadi.
Kemudian, lanjut Hadi, dokumen hasil FGD dan konsultasi publik itu dibawa kepada proses konsultasi regional (Konreg) yang diselenggarakan di Jakarta. Konreg diikuti antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR, guna memformalkan perencanaan menjadi program untuk dapat diwujudkan pembangunannya.
"Dalam proses implementasinya, masyarakat luas sangat dilibatkan. Terutama, pada program-program padat karya yang melibatkan langsung tangan masyarakat dalam pembangunannya. Artinya, sejak perencanaan hingga implementasi Kementerian PUPR memang melibatkan masyarakat luas," ungkap Hadi.
Terkait pembangunan jalan Trans Papua yang totalnya mencapai 1.066 km, Hadi memastikan, Kementerian PUPR pasti melibatkan masyarakat luas. Terbukti, dalam catatan dokumentasi konsultasi publik dan FGD-FGD pembangunan jalan tersebut diikuti oleh 7 pemangku adat besar di Papua.
"Keterlibatan para kepala adat itu memang diharapkan sudah mewakil masyarakat adat. Dan itu terbukti, terkait penggantian lahan dan lain-lain tidak ada masalah," papar Hadi.
Ia mengungkapkan, pembangunan Jalan Trans Papua sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan tidak ada masalah sosial. "Pembangunan bukan baru-baru ini, sehingga peristiwa penembakan terhadap pekerja konstruksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara,-red) PT Istaka Karya yang membangun Jembatan Kali Aorak dan Jembatan Kali Yigi beberapa hari lalu itu, saya memang kira faktor gangguan keamanan," jelasnya.
Kendati begitu, lanjutnya, Kementerian PUPR tetap bertekad akan menyelesaikan pembangunan konekvitas Trans Papua. "Walaupun pembangunannya, saat ini jeda hingga ada arahan lebih lanjut dari Bapak Menteri PUPR," terangnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Sahat Silaban menyatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the track. "Artinya tidak ada masalah dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur," terang Lahat.
Selain itu, Lahat menyarankan, pemerintah khususnya Kementerian PUPR agar dapat semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. "Selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan, namun kedepan ada baiknya pelibatan itu untuk terus ditingkatkan. Bukan hanya untuk di Papua, namun seluruh wilayah di Tanah Air," tegasnya. (ris/ind/infoBPIW)
