Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission terkait dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Pariwisata, di Ruang Rapat BPIW, Selasa (21/06).
Saat membuka acara tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Ridwan Djamaluddin, menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan wrap up meeting ini adalah Tim World Bank menyampaikan hasil identifikasi selama Pre-Appraisal Mission yang berlangsung pada tanggal 9 -21 Juni 2016. Selain itu ia berharap ada kesepakatan time frame terkait rencana tindak lanjut penyiapan program Infrastructure for Tourism.
Sementara tujuan dari Pre-Appraisal Mission adalah melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program - program, termasuk kerangka pembiayaan, hasil, dan evaluasi ekonominya. Kemudian juga mendiskusikan langkah-langkah untuk menangani isu-isu utama, mengajukan penilaian sistem fidusia dan penelahaan lingkungan serta sosial. Selanjutnya juga menyepakati jadwal untuk langkah-langkah selanjutnya termasuk identifikasi sumber daya yang dibutuhkan.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, saat memimpin rapat tersebut mengungkapkan tindak lanjut dari hasil rapat dengan wakil presiden akan segera dilakukan penentuan tiga atau empat destinasi yang menjadi prioritas, dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Selain itu penentuan investasi infrastruktur yang dilakukan pada tahun pertama yang selesai dilakukan pada Agustus 2016. “Selanjutnya juga akan dilakukan penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan masterplan terpadu dan menunggu kepastian dari Kementerian Pariwisata,” tutur Rezeki.
Sementara itu, Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, Mesdin Simarmata mengatakan perlu kepastian kesediaan Kementerian Pariwisata terkait skema loan dalam penyusunan masterplan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas “Diperlukan konfirmasi dari pihak World Bank mengenai standar masterplan dan dukungan pihak World Bank lainnya, jika penyusunan masterplan didanai APBN.”
Terkait pengembangan kawasan pariwisata 10 destinasi prioritas, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembanan Kawasan Perkotaan, Endra S. Atmawidjaja juga menyatakan diperlukan platform kelembagaan, strategi percepatan, serta masterplan sebagai acuan bagi semua pihak dalam pengembangan destinasi pariwisata.
Dalam rapat tersebut, Tim World Bank mengutarakan bahwa untuk progres penilaian teknis masih dalam proses pengerjaan, disebabkan masih dibutuhkan kelengkapan data. Hasil tersebut nantinya akan diserahkan kepada Wakil Presiden dan pihak terkait. Salah satu hasil identifikasi seperti diperlukannya masterplan terpadu dan detailed site plan untuk pengembangan infrastruktur lebih lanjut, termasuk mekanisme untuk memastikan kualitas dan perawatan infrastruktur agar tetap terjaga dengan baik.
Disamping itu, Tim World Bank juga menyampaikan hasil identifikasi terhadap peningkatan lingkungan yang kondusif untuk investasi pariwisata, seperti diperlukannya kemudahan untuk tiga hal yaitu, izin lokasi, lingkungan, dan pembangunan. (Pongki/Info BPIW)
