Berita

Jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan lapangan terkait kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, 10-14 Juni 2024.  Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR, yang kemudian diharapkan menghasilkan usulan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk percepatan.  Turut hadir dalam kunjungan lapangan ini, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) II BPIW, Melva Eryani Marpaung, dan staf di lingkungan Puswil II BPIW.  Kunjungan lapangan diawali jajaran BPIW dengan terjun langsung ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Dusun I, Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jateng.  TPSP BLE selama ini berhasil menciptakan sistem pemilahan yang mengurangi sampah hingga 75%. Termasuk, pemanfaatan residu sampah menjadi bahan olahan yang memiliki nilai jual, seperti paving block, kompos, dan lainnya.Keberhasilan sistem TPST BLE perlu dapat menjadi pembelajaran bagi kota/kabupaten lain dalam hal pengelolaan sampah. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas adalah keberadaan KSM (kelompok swadaya masyarakat), yang berperan dalam pengumpulan sampah dari sumber kemudian melakukan pemilahan antara sampah organik dan non organik Hasil pemilahan tersebut kemudian diangkut ke TPST Ble untuk dilakukan pengomposan untuk sampah organik, dan pembuatan bahan RDF untuk sampah non organik. Di tempat sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, W. Sugiri menyampaikan, pihaknya mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR untuk pembangunan TPST di Kabupaten Banyumas. Dukungan dari Kementerian PUPR berupa pembangunan hanggar, bangunan kantor, ruang manggot, biopond manggot, pengadaan mesin conveyor, mesin pencacah sampah organik, mesin pres plastik, mesin pemilah sampah, motor roda 3, dump truck, dan sarana pengolahan sampah.  Ia menjelaskan, pemerintah daerah selama ini berperan  mendukung operasional yang melibatkan masyarakat, sehingga keberadaan TPSP BLE tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah serta penyerapan tenaga kerja. (Ris/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah menyiapkan rencana aksi tahun 2020 hingga 2024 sebagai upaya nyata dalam mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.   Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka rapat koordinasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Borobudur-Yogyakarya-Prambanan di Kantor BPIW, Senin, 17 Februari 2020.   Hadi mengatakan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mematangkan rencana aksi lintas sektor dalam upaya mempercepat mengembangkan KSPN Borobudur. Ia mengakui, pada rencana aksi 2020 hingga 2024 ada sejumlah kegiatan yang sangat strategis, yakni menghidupkan kembali outstanding universal value (OUV) atau nilai universal luar biasa Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, penanganan konektivitas, penataan kawasan empat pintu masuk utama.  Selain itu, papar Hadi, ada kegiatan pengembangan infrastruktur dasar serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan. Lebih lanjut Hadi menjelaskan, BPIW juga merencanakan pembangunan rest area terpadu di KSPN Borobudur. Rest area terpadu merupakan salah satu inovasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Sebelumnya pembangunan rest area sudah dilaksanakan di Trenggalek, Jawa Timur dan Jembrana, Bali. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menyatakan, untuk menghidupkan kembali outstanding universal value (OUV) di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. "Saat ini telah direncanakan program, antara lain mengembangkan kawasan transit multifungsi, pusat souvenir, kuliner, parkir dan lainnya," ujar Kuswardono. Ia menambahkan, diadakan juga program revitalisasi taman , restorasi garis imajiner Borobudur-Pawon-Mendut, penyusunan rencana induk pelestarian candi, penataan bentang panjang Borobudur-Merapi dan Prambanan-Merapi-Pantai Selatan. "Penetapan rencana tata ruang KSN Prambanan dan lainnya," terangnya. Untuk penanganan konektivitas, ungkap Kuswardono, ada program pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen, pembangunan Tol Yogyakarta-Surakarta, pembangunan dan reaktivasi jaringan perkeretaapian, pengembangan jaringan jalan Bandara Yogyakarta Internasional-Borobudur, pengembangan jalan jalur Borobudur dan lainnya. "Kemudian dalam penataan kawasan empat pintu masuk utama, antara lain program penanganan Gerbang Palbapang, Gerbang Blondo, Gerbang Klangon serta Gerbang Kembang Limus," jelasnya. Sedangkan untuk pengembangan infrastuktur dasar, menurut Kuswardono, ada pengembangan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas TPA Piyungan, pembangunan prasarana pengendali banjir, penyediaan air baku untuk KSPN Borobudur. Terakhir untuk pengembangan SDM kepariwisataan, ungkap Kuswardono, ada sejumlah program antara lain sertifikasi para pemandu dan pengelola homestay, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha, pengembangan aktrasi tradisi budaya masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif dan pusat kerajinan. "Termasuk pengembangan calender of event untuk menarik daya tarik wisatawan dan upaya pelestarian seni tradisi lokal," akunya. Rapat koordinasi ini dihadiri juga perwakilan seluruh unit organisasi (unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan pemerintah daerah dan tim konsultan ITMP Borobudur.(ris/infoBPIW) 

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tepatnya, pengembangan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan akan hadirnya Bandara Kulon Progo. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo menyatakan, ada kebutuhan infrastruktur PUPR yang bersifat prioritas untuk pengembangan NYIA tersebut, yakni pembangunan jalan, penyediaan air baku dan rumah khusus. “Infrastruktur PUPR yang dibutuhkan tersebut, antara lain akses penghubung Bandara (Kulon Progo,-red)–Borobudur, akses Bandara (Kulon Progo,-red)–Kota Yogyakarta. Kemudian, pembangunan Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul dan intake untuk pemenuhan air baku jangka pendek,” ungkap Bobby saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di ruang rapat BPIW, Jakarta, Selasa (24/4) siang.  Kemudian, lanjutnya, kebutuhan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo untuk pemenuhan air baku jangka panjang serta pembangunan rumah khusus bagi masyarakat yang rumahnya terdampak dari pembangunan Bandara Kulon Progo. Bobby menambahkan, saat ini Kota Yogyakarta juga dihadapkan dengan permasalahan perkotaan, seperti kemacetan dan kawasan kumuh. "Untuk itu, Kota Yogyakarta membutuhkan dukungan fly over atau underpass Kentungan untuk membantu mengurai kemacetan serta penanganan kawasan kumuh tepi sungai di Winongo, Code, Gadjah Wong dan Tambakbayan," paparnya. Selain itu, ada dukungan Kementerian PUPR untuk DIY pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 antara lain, pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa mulai Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel, pembangunan jalan lingkar Kota Yogyakarta, peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul. Ada juga rehabilitasi dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo, pembangunan pengendali Sedimen Sleman. “Termasuk pembangunan kantong lahar Kali Gendol Sleman,” ujar Bobby. Ia menambahkan, dukungan rehabilitasi pengendali sedimen di Sleman, pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo, rehabilitasi muara sungai Kulon Progo. “Termasuk pembangunan Waduk Karang Talun Sleman, pembangunan waduk Gunung Kidul dan lainnya,” ujar Bobby. Bobby juga menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur menggunakan metode berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan menjadi 35 WPS. DI tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan mengakui, kunjungan kerja rombongan DPRD DIY ke BPIW membawa aspirasi untuk pengembangan NYIA. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat memang sudah banyak memberikan dukungan pengembangan infrastruktur, namun dukungan tersebut ke depan diharapkan dapat terus ditingkatkan. “Mengingat masih banyak potensi yang dimiliki DIY untuk dikembangkan, mulai dari pariwisata, agribisnis dan lainnya,” terang Dharma. Menurutnya, DPRD DIY secara resmi telah menyampaikan surat resmi kepada BPIW Kementerian PUPR.  “Kami harap kunjungan kami ini direspon dengan dukungan infrastruktur yang terus meningkat dari Kementerian PUPR, agar segala potensi yang ada dapat tergali secara optimal. Dimana dampak akhirnya membuat masyarakat DIY dapat semakin sejatera dan menikmati hasil pembangunan ini,” tegas Dharma.(ris/infoBPIW)

Setelah sukses melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) di Kota Medan,  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Pra Konreg di Kota Yogyakarta, 11-12 Februari 2016.  Saat membuka acara tersebut  Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M. Eng. Sc., menyatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan infrastuktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Danis yang berbicara mewakili Sekjen Kementerian PUPR Ir.Taufik Widjoyono, M.Sc  ini menyatakan hal itu sejalan dengan visi Kementerian PUPR yakni “terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung  Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dikatakannya juga bahwa pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR harus mengacu pada Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi enam aspek, yaitu, percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan, peningkatan keterkaitan perkotaan dan pedesaan, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan pengembangan tata ruang wilayah nasional. Pulau Jawa sebagai bagian dari kawasan harus dipertahankan kontibusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Mengacu kepada dokumen RPJMN 2015-2019 selama 30 tahun Pulau Jawa telah memberikan kontribusi 58% dari PDB nasional.  “Pulau Jawa memiliki karakteristik yang unik, yang bisa berperan sebagai lumbung pangan nasional, salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia, grow sector industry, serta memiliki peran juga dalam percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim,” ungkap Danis. Kepala BPIW Hermanto Dardak, saat memberikan arahan kepada peserta Pra Konreg, menyatakan pembangunan di Pulau Jawa harus bisa ditingkatkan, agar bisa lebih kompetitif dengan negara lain. Lebih lanjut Dardak mengatakan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk bisa terus meningkatkan infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.  “Paling tidak respon kita untuk di Jawa dalam membangun kompetisi tadi, kita realisasikan tol Trans Jawa. Kita targetkan bisa tersambung selama kurun waktu 5 tahun di Pulau Jawa ini. Sehingga 2017 akan dimaksimalkan, paling tidak untuk masalah tanah bisa dituntaskan,”  tegas Dardak. Sekretaris Daerah, Drs. Ichsanuri yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan kata sambutannya. Dalam kesempatan itu Ichsanuri berharap  agar pelaksanaan Pra Konreg dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian, dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Ketua Pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, BPIW Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan Pra Konreg ini merupakan pelaksanaan Pra Konreg kedua yang berbasis pada pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis. Sebelumnya telah dilaksanakan Pra Konreg di Medan, dan akan dilaksanakan Pra Konreg selanjutnya di Makassar dan Bali. Hasil-hasil dari Pra Konreg nantinya akan sesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan, sehingga nanti akan ada desk tiap provinsi, yang selanjutnya akan digali apa yang menjadi fokus pembangunan di tiap wilayah. “Pra Konreg ini dihadiri sekitar 300 lebih peserta dan terima kasih semua kepada seluruh pihak yang membantu khususnya jajaran SDA, Balai Besar wilayah Sungai Opak sehingga Pra Konreg bisa berjalan dengan baik,” ucap Harris. Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni  peserta yang mewakili Sekretaris Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Renstra tahun 2017. Pada hari kedua dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk. (humasbpiw/Nin/Adn)