Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang krusial untuk menyukseskan International Monetary Fund World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM 2018) atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 di Bali. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, saat ini hal yang paling krusial adalah pembangunan simpang Ngurah Rai karena bentuknya tak begitu memadai, sehingga perlu segera mendapat penanganan agar dapat mengurai kemacetan di kawasan tersebut. "Kita akan optimalkan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti untuk Underpas di simpang Ngurah Rai,” terang Rido saat Rapat Koordinasi Persiapan Final International Monetary Fund World Bank Annual Meetings (IMF-WB) 2018 di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Rabu (24/8).  Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan,  hadir juga Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo perwakilan dari sejumlah kementerian dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Rido melanjutkan, dilakukan juga pembangunan infrastruktur yang menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Seperti di Danau Toba, melakukan peningkatan akses jalan Danau Toba-Bandara Sibisa dan lainnya,” terangnya.  Selain itu, ada juga peningkatan infrastruktur PUPR di Bali, Toraja, Lombok, Labuan Bajo dan Borobudur. Menurutnya, sebagian ada yang sudah selesai, on going serta ada yang menunggu eksekusi. Di tempat sama, Arief Yahya menyatakan, Kementerian Pariwisata dalam menyambut IMF-WB AM 2018 telah menyiapkan paket-paket wisata untuk para delegasi. “Paket-paket wisata ini dilakukan dengan layanan standar internasional,” terang Arief.  Ia menjelaskan, destinasi yang masuk dalam paket tersebut merupakan destinasi yang masuk dalam KSPN prioritas, seperti Toraja, Lombok, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba dan lainnya. Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang sigap melakukan akselerasi pembangunan dalam menyukseskan IMF-WB AM 2018. “Kementerian PUPR ini memang paten. Sigap dan bekerja cepat. Terus lanjutkan ya, agar pelaksanaan IMF-WB AM 2018 sukses,” terangnya. Luhut berharap, pelaksanaan IMF-WB AM 2018 mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Pasalnya, hal ini berkaitan erat dengan citra bangsa Indonesia dimata dunia, khususnya para pimpinan perbankan dunia dan pejabat lembaga financial internasional.  Sebagai informasi, IMF-WB AM 2018 merupakan pertemuan tahunan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta rekomendasi kebijakan IMF-WB ke depan. Acara ini diikuti oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota IMF-W8, pimpinan dan staf lMF-WB, para pelaku utama sektor keuangan, akademisi, CSC/NGO, pers dan observer, yang diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 orang.(ris/infoBPIW)

Sebagai salah satu langkah menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju status sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.   Demikian disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Netti Malemna, saat rapat pembahasan unit kerja yang diusulkan menjadi Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju (WBK) dan (WBBM) di Lingkungan BPIW yang dihadiri oleh Sekretaris BPIW dan jajaran Eselon III BPIW, Jumat. (27/5)   Lebih lanjut Netti menjelaskan untuk menuju WBK dan WBBM tersebut ada beberapa langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang harus dilakukan oleh BPIW. Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan unit kerja yang akan dijadikan Zona Integritas  menuju WBK dan WBBM. Selain itu menetapkan rencana kerja Reformasi Birokrasi untuk unit kerja Zona Integritas, pelaksanaan rencana kerja, dan mengukur indikator pengungkit dan indikator hasil yang dicapai. Setelah itu, melakukan monitoring dan evaluasi atas indikator hasil dan pengungkit yang dicapai. Selanjutnya, mengajukan usulan untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).   “Terdapat enam area perubahan Zona Integritas yaitu tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan cultural set aparatur,” tutur Netti.   Kepala Bagian Ortala Sekretariat BPIW, Etty Winarni menambahkan berdasarkan keputusan Kepala BPIW, saat ini yang terpilih menjadi unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini adalah Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR (Pusat I) dan Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (Pusat II).  Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pusat tersebut tugasnya adalah merencanakan, memprogramkan, mensinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR. Netti menyarankan untuk langkah selanjutnya adalah pembentukan tim yang bertugas untuk mengevaluasi apa saja kebutuhan organisasi BPIW untuk menuju WBK dan WBBM.   Sebelumnya, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyampaikan bahwa Pusat I dan Pusat II tersebut merupakan frontline dari sisi fungsi BPIW. Oleh karena itu BPIW ingin mendorong frontline inilah yang menjadi motor Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dadang juga mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi di BPIW. “Terpenting adalah bukan hasil akhirnya, namun proses dari perubahan itu sendiri,” tutur Dadang.   Untuk timeline yang harus dilakukan oleh BPIW yakni pada bulan Juni, unit kerja yang diusulkan sudah mulai melengkapi dokumen yang dibutuhkan didampingi oleh tim. Kemudian Bulan Juli akan diadakan penilaian tim internal. Sedangkan, Bulan Juli hingga Agustus sudah disampaikan kepada tim penilai nasional. Diharapkan dari Bulan Agustus hingga sebelum minggu ke- 3 Desember, sudah ada penetapan. (INI/InfoBPIW)