Berita

Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengunjungi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Selasa (4/3/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka diskusi kegiatan strategis BPIW serta peran BPIW terhadap kawasan perkotaan di Indonesia.  Diana mengarahkan agar BPIW dapat memainkan peran lebih aktif dalam menyinkronkan program antar unit organisasi di Kementerian PU dan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis yang saat ini menjadi sorotan seperti penanganan banjir dan pengelolaan perkotaan. Diana menyebutkan bahwa saat ini belum ada kelembagaan atau institusi yang mengampu tata kelola perkotaan secara menyeluruh sehingga BPIW dapat berperan aktif.  Wamen Diana menekankan kegiatan strategis BPIW memiliki peran penting terhadap penyelesaian isu wilayah perkotaan di Indonesia. Diana juga berharap pekerjaan BPIW agar tetap selaras terhadap taget Asta Cita dan Sasaran Utama PU 608. Selain itu, Diana menyebut bahwa BPIW juga memiliki positioning penting pada Kementerian PU.  “Saya harap BPIW dapat memahami dan mengoordinasikan Unor lain seperti  Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Karena BPIW memiliki peran ketika kita berbicara tentang kawasan perkotaan,” harapnya. Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa penanganan suatu kota tidak hanya berfokus pada kota saja, namun juga harus memperhatikan lingkungan dan wilayah sekitarnya.  Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dan upaya penerapan Zero Delta Q Policy. Hal ini merupakan kebijakan tata ruang untuk mengendalikan banjir dengan membatasi limpasan air permukaan, dan bertujuan mengurangi risiko banjir, mengelola sumber daya air, dan menjaga kelestarian lingkungan.    “Kebijakan prinsip Zero Delta Q Policy adalah mengharuskan agar tidak ada bangunan yang menambah debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Penerapan Zero Delta Q Policy diperlukan dalam Renstra Kementerian PU. Implementasi Zero Delta Q telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,” ujar Bob.  Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia turut melaporkan tugas dan fungsi BPIW berdasarkan Perpres 170 Tahun 2024 pada pasal 33 dan 34. Disampaikannya terkait kegiatan strategis BPIW Tahun 2025 yang memuat laporan kinerja Kementerian PU, Rencana Strategis Kementerian PU, National Urban Development Project (NUDP), Rencana Kerja Kementerian PU, peran BPIW dalam Rakorbangwil dan Konreg, dan Pelaporan Kinerja Kementerian. Selain itu, disampaikan pula rencana pelaksaan kegiatan National Urban Transformation Project (NUTP) dan Integrated Tourism Development Project  (ITDP).  “NUDP 2019-2025 yang didalamnya ada kegiatan National Urban Policy (NUP) sudah diselesaikan oleh Bappenas tahun 2020. Sementara Program NUDS telah disusun dan sudah menjadi Integrated City Planning (ICP) dimana BPIW memiliki beberapa paket pekerjaan yakni 3 paket pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dan masing-masing satu paket pada Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III,” ujar Bob melaporkan.  Menanggapi terkait ITDP, Wamen Diana berharap agar infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PU seharusnya dikelola lebih lanjut oleh Kementerian Pariwisata. Hal itu dimaksudkan untuk keberlanjutan pariwisata dan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemeliharaannya.    “Perlu dilakukan audiensi terkait ITDP dengan Kementerian Pariwisata. Salah satu tujuannya untuk memastikan bahwa semua perencanaan yang telah tersusun dapat diimplementasikan. Selain itu, perlu dibahas terkait rencana loan ITDP tahap 2,” ujar Diana.     Wamen Diana kembali menekankan pentingnya peran BPIW yang strategis di Kementerian PU. Beliau berharap adanya kebijakan yang mendukung peningkatan alokasi sumber daya bagi BPIW agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.  Turut hadir pada diskusi ini Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Puswi) I, Boby Ali Azhari, Kepala Puswil II, Melva Aryani Marpaung, Kepala Puswil III, Pranoto dan Kepala Bagian Perencanan, Program dan Keuangan, Sekretariat BPIW, Bernadi Haryawan. (Fir/Zim/Tiara)