Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpartisipasi dalam pameran dan seminar Hari Listrik Nasional yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, (28/9).   Event yang mengangkat tema “Mewujudkan Catur Citra Ketenagalistrikan: Kecukupan, Kompetitif, Berkelanjutan dan Merata Untuk Mencapai Indonesia Terang” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla [http://profil.merdeka.com/indonesia/m/muhammad-jusuf-kalla/berita/] yang didampingi Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto serta Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, sejarah ketenagalistrikan di Indonesia memang mengalami pasang surut. "Pada tahun 1950an listrik umumnya ada di perkotaan, di pedesaan listrik menjadi sebuah kemewahan. Tapi sekarang sudah berubah sesuai zaman (pedesaan sudah ada listrik,-red), "ujar Wapres. Wapres menyatakan, saat ini penggunaan listrik merupakan kebutuhan keempat terpenting setelah sandang, pangan dan papan. Dengan begitu, lanjutnya, kehidupan manusia memang tidak terlepas dari penggunaan listrik. “Saya kira listrik kebutuhan dasar manusia di Indonesia. Mau mendapatkan komunikasi, informasi, membaca hingga sektor industri membutuhkan listrik. Untuk itu listrik merupakan kebutuhan dasar keempat," jelasnya. Sementara itu, pada Booth BPIW Kementerian PUPR turut dipamerkan sejumlah produk perencanaan dan pembangunan infrastruktur PUPR, antara lain, pontensi energi listrik dari 21 bendungan yang sedang dibangun Kementerian PUPR pada 2015-2016. Selain itu, BPIW juga memamerkan pengembangan infrastruktur berbasis wilayah di Indonesia atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Rencana Pembangunan Koridor Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api termasuk proyeksi kebutuhan listrik yang dibutuhkan.(ris/ind/infoBPIW)

Kementerian PUPR mendukung sembilan pengembangan sistem transportasi massal di Jabodetabek. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, dalam rapat pembahasan Sistem Transportasi Massal Terintegrasi Jabodetabek di ruang rapat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (5/9). Kesembilan pembangunan angkutan massal tersebut yaitu Light Rail Transit (LRT), Pemda DKI/JAKPRO, LRT Kementerian Perhubungan/Adhi Karya, LRT Jababeka, Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Api Bandara (CL dan Ekspress), Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Automatic People Mover System (APMS) Bandara Soekarno Hatta, Commuter Line KCJ dan Bus Rapid Transit (BRT) TransJakarta. Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu, Dardak menjelaskan bahwa dalam mendukung pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek, instansinya merencanakan pembangunan jalan bebas hambatan transisi di ruas dalam kota (radial) sepanjang 70 kilometer. “Dalam pembangunan jalan tersebut, Kementerian PUPR akan bersinergi dengan Transjakarta dalam pengadaan jalur busway dalam rencana pembangunan jalur tersebut,” tutur Dardak. Lebih lanjut Dardak mengatakan pembangunan transportasi di wilayah Jabodetabek harus tetap tertata dengan baik sesuai dengan peraturan penataan ruang yang sudah ada. Dardak berharap pembangunan transportasi di kawasan ini, tidak melupakan pemanfaatan ruang publik yaitu dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 20 persen di setiap kota. Hal ini untuk mencapai standar kota yang aman, sehat, berkeselamatan. Terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) dan Light Rail Train (LRT) Cikarang – Cawang dan Cibubur – Cawang, Dardak mengatakan bahwa izin pemanfaatan lahan di sekitar jalan tol sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR, baik untuk badan usaha, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah merancang desain dan pemrograman Jalan Tol Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) untuk mengurangi beban Jalan Tol Dalam Kota sekaligus mendukung Cikarang sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia. Lebih lanjut, Dardak juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PUPR telah mengembangkan dua Kota Baru Publik di wilayah Jabodetabek yaitu Kota Baru Maja dan Compact City Kemayoran. “Kedua pengembangan Kota Baru tersebut membutuhkan dukungan koneksi transportasi umum yang terintegrasi,” tutur Dardak.   Pada pertemuan tersebut Budi Karya menghimbau kepada stakeholder untuk memberikan laporan pembangunan secara periodik agar terpantau dengan baik. Selain itu ia berharap dapat dilakukan sosialisasi sejak dini, agar masyarakat mengetahui progres pembangunan transportasi di Jabodetabek saat ini. Kepala BPTJ, Elly Sinaga menambahkan pembangunan sembilan moda angkutan massal tersebut perlu dilakukan dengan bersinergi antara pemerintah pusat dengan stakeholder. Dikatakannya juga bahwa agar pelaksanaan pembangunan transportasi Jabodetabek dapat berjalan maksimal, maka Kementerian Perhubungan mengusulkan tiga koordinator integrasi pembangunan transportasi Jabodetabek, yaitu BPTJ, BPIW Kementerian PUPR dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. (INI/InfoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), terkait Program dan Kegiatan Pengembangan kawasan Jabodetabek, di Gedung BPIW, Kamis (4/8).   Pada rapat  tersebut, Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengungkapkan bahwa saat ini instansinya sedang merancang development plan, untuk mengurai permasalahan kawasan perkotaan, khususnya Jabodetabek. Konsep yang digunakan dalam mengurai permasalahan di kawasan ini adalah  simple rules tentang perkotaan, seperti fungsi pelayanan perkotaan yang dibagi menjadi dua bagian yakni ke dalam sebagai human scale dan ke luar sebagai network cities. “Target restorasi perkotaan adalah menuju kota yang yang aman, sehat, berkeselamatan, dan estetik,” jelas Dardak. Lebih lanjut Dardak menjelaskan mengenai arahan rencana pengembangan sistem konektivitas di Kawasan Cikarang – Bekasi – Laut (CBL), dimana saat ini sedang dalam rencana pembangunan Jalan Tol Cikarang – Cibitung – Tanjung Priok sepanjang 28,15 km, dan Cilincing – Tanjung Priok sepanjang 11,5 km, serta  Cijago – Cibitung – Cilincing sepanjang 58,75 km. Selain itu Kementerian PUPR mendukung rencana pembangunan jalur Kereta Api Double Double Track (DDT) Cikarang – Manggarai – Tanjung Priok, masterplan pengembangan terpadu pesisir Jakarta berupa NCICD, dan rencana pengembangan Waterways CBL oleh Pelindo. “Cikarang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang perlu difasilitasi berupa sarana dan pra sarana, dengan memadukan pengembangan wilayah dengan market driven untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutur Dardak. Terkait dengan menjamurnya permukiman kumuh di wilayah Utara Jakarta, menurut Dardak Kementerian PUPR saat ini fokus dalam pengembangan Kota Baru Publik Kemayoran dengan konsep compact city. “Rumah susun yang berada di Kemayoran dalam waktu dekat ke depan akan digunakan untuk penyelenggaraan PON dan selanjutnya akan digunakan sebagai permukiman masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ucap Dardak. Dalam kesempatan itu, Dardak juga menyampaikan bahwa selain Kemayoran, juga dikembangkan Kota Baru Publik Maja. Dikatakannya bahwa  pada tanggal 27 Juni lalu, Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah dan pengembang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan kota baru publik tersebut. Pengembangan Maja menggunakan konsep pertumbuhan Kota Satelit Mandiri, dimana akan diupayakan tersedianya sistem permukiman perkotaan berimbang dengan komposisi 1:2:3. Dalam komposisi tersebut pembangunan satu unit rumah mewah oleh pengembang, harus diikuti dengan pembangunan dua unit rumah menengah, dan tiga unit rumah sederhana bagi MBR. Saat ini menurut Dardak, BPIW sedang menyusun development plan pengembangan Maja. Dalam development plan tersebut memuat beberapa hal, diantaranya jalan akses menuju Maja dari Pamulang ke Rangkasbitung sepanjang 58,35 kilometer sebagai akses utama yang linier dengan rencana Jalan Tol Serpong-Balaraja, serta jalur Kereta Api Jakarta-Maja, yang menggunakan rel ganda. "Pengembangan Maja juga akan menerapkan Transit Oriented Development atau TOD dengan basis ekonomi yang mampu mendukung kawasan industri di Balaraja, Cikupa, Jayanti, dan Cikande serta Kawasan Agro Industri," ujar Dardak. Dikatakannya juga bahwa perekonomian Indonesia saat ini 74% berasal dari kawasan perkotaan dan lebih dari 20% berasal dari Jabodetabek. Di lain sisi, kawasan perkotaan seperti Jakarta saat ini sedang mengalami urban sprawl yang dapat menyebabkan banyak permasalahan di Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang timbul adalah menjamurnya permukiman kumuh di Kota Jakarta sebagai akibat dari adanya fenomena urbanisasi dan ketidakmampuan pelayanan kota untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Selain itu, Jabodetabek juga dihadapkan dengan persoalan transportasi. Ia berharap dengan dukungan berbagai program dari Kementerian PUPR dapat mengatasi permasalahan tersebut.  Kepala BPTJ, Elly Sinaga menambahkan saat ini penggunaan angkutan umum mencapai 60% dari total pergerakan orang. Elly mengatakan, BPTJ telah merancang sembilan pilar yang menjadi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Kesembilan pilar RITJ tersebut meliputi, keselamatan dan keamanan trasnportasi, transportasi ramah lingkungan, jaringan prasarana, sistem transportasi berbasis jalan, dan sistem transportasi berbasis rel. Selanjutnya,  manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas, sistem transportasi terintegrasi, sistem pembiayaan dan keterpaduan transportasi serta tata ruang. “Pada rapat koordinasi ini, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan antara BPTJ dengan BPIW, diantaranya dukungan pembangunan infrastruktur terkait rencana pembangunan konektivitas di Jabodetabek, seperti Terminal Baranangsiang di Bogor, pembangunan Cikarang Light Rail Transit, pembangunan rel kereta Commuter Line menuju Bandara Soekarno Hatta, rencana TOD di DKI Jakarta dan rencana pembangunan jaringan Bus Rapid Transit,” tutur Elly.   Untuk rencana pembangunan TOD dibagi menjadi tiga  wilayah yaitu TOD maksimum, TOD Medium dan TOD Minimum. TOD maksimum meliputi Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Blok M dan Stasiun Dukuh Atas. TOD Medium meliputi Senayan, Istora dan Bendungan Hilir. Sedangkan TOD Minimum adalah Haji Nawi, Blok A, Sisisngamangaraja dan Setiabudi. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat dari BPTJ, BPIW, Bappeda Depok, dan Bogor.  (INI/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung sektor transportasi terutama terhadap peningkatan konektivitas antar daerah dan pulau melalui jalur laut. Konektivitas ini sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Apalagi saat ini merupakan era kompetisi setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat mewali Kepala BPIW, Hermanto Dardak, ketika menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Peraturan Perundang-undangan Bidang Transportasi yang diadakan Biro Hukum Kementerian Perhubungan, di Surabaya, mulai 25 hingga 27 Mei.   Acara yang dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo tersebut mengusung tema “Penguatan Regulasi Transportasi Dalam Rangka Pembangunan Dalam Bidang Infrastruktur, Peningkatan Keselamatan Dan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Konektivitas dan Daya Saing Nasional, Regional, dan Global”. Dalam paparannya Dadang menjelaskan  konektivitas menjadi salah satu tantangan pada pengembangan infrastruktur saat ini. Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah disparitas atau ketimpangan pembangunan terutama antara kawasan Indonesia barat dengan Indonesia timur. Untuk mengatasi hal itu menurut Dadang Kementerian PUPR memprioritas pembangunan infrastruktur terutama kawasan timur Indonesia.      Tantangan berikutnya adalah tingginya tingkat urbanisasi. Menurut Dadang, dalam 40 tahun terakhir, penduduk yang hidup di kawasan perkotaan naik enam kali lipat. Hal ini menyebabkan kondisi infrastruktur yang tidak sebanding dengan pertambahan penduduk. Untuk mengatasi tingginya urbanisasi, pembangunan infrastruktur perlu dikembangkan. Tidak hanya itu, menurut Dadang perlu didukung juga peningkatan sumber daya  untuk mencapai ketahanan air serta kedaulatan pangan dan energi. Untuk menjawab beberapa tantangan tersebut, Kementerian PUPR mengembangkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dadang mengatakan konsep pengembangan wilayah ini mendukung beberapa program seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Industri, serta pengembangan tol laut.  “Dengan pengembangan wilayah tersebut, diharapkan investasi infrastruktur kita lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi kita punya sasaran output seperti membangun 1000 kilometer jalan tol, 65 waduk dan berbagai sasaran lainnya,” ungkapya.  Untuk mewujudkannya, Dadang menyatakan melalui konsep pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dijelaskannya pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah artinya membangun infrastruktur pada wilayah-wilayah strategis, atau menghubungkan wilayah-wilayah strategis. Pengelompokan wilayah tersebut dilakukan dengan melihat lima hal. Pertama, rencana tata ruang. Kedua, kebijakan sektor yang sudah efektif berlaku. Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Keempat, kecenderungan investasi riil yang ada di masyarakat. Kemudian yang kelima, direktif baru dari Presiden. Selain Dadang, narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan,Umar Aris,  dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang – undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana. Vina/Hen/infobpiw    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh transportasi berkeselamatan. Salah satu bentuk dukungannya adalah pengembangan program Anjungan Cerdas. Program tersebut merupakan bagian dari konsep smart development planning. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengembangkan dua lokasi Anjungan Cerdas yaitu Anjungan Cerdas Bendungan Tugu di Jawa Timur dan Anjungan Cerdas di Jembrana Bali.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat menjadi salah satu pembicara pada Sarasehan “Membangun Infrastruktur Transportasi yang Berkeselamatan” dan launching “Pameran Infrastruktur dan Transportasi Indonesia 2016” di Jakarta, Rabu (11/5).   Lebih lanjut Dardak menjelaskan Anjungan Cerdas merupakan fasilitas untuk istirahat di tepi jalan raya, didirikan oleh pemerintah kota atau desa yang berfungsi sebagai area istirahat, penyebarluasan informasi, penghubung antarwilayah, dan inkubator bisnis. Anjungan Cerdas ini merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari konsep Michino-Eki di Jepang.   Terkait konsep smart transportation, Dardak menyatakan saat ini sedang diterapkan sekaligus dikembangkan konsep Intellegent Transportation System (ITS). Sistem tersebut bertujuan untuk memperlancar aliran barang dan jasa, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan menjadi kesempatan komersil yang besar.   “Terdapat beberapa kriteria smart transportation yang dapat diterapkan, pertama, smart card yang berfungsi sebagai multi payment card, dan sudah diterapkan. Smart card dapat digunakan untuk Gardu Tol Otomatis atau GTO, commuter line, dan TransJakarta. Kriteria kedua, Transit Oriented Development. Smart transportation dapat dikatakan smart jika dapat memudahkan penggunanya dalam berganti kendaraan umum sampai dengan tempat tujuan,” ungkap Dardak.   Kriteria smart transportation yang lain adalah Integrated Information System yaitu integrasi informasi keadaan ruas jalan, GPS dengan traffic info, dan pusat pengendali lalu lintas nasional.   Terkait dukungan infrastruktur transportasi pada Kawasan Industri di Cikarang, saat ini menurut Dardak, sudah dibuat kesepakatan dengan pihak Jababeka, selaku developer kawasan industri di kawasan tersebut. Sedangkan untuk mendukung jalur logistik kawasan industri akan dibangun Dry Port di kota tersebut, dimana akan dilengkapi dengan jalan tol. Selain itu Kementerian PUPR juga akan membangun akses menuju Tanjung Priuk melalui jalan tol lingkar luar. “Kementerian PUPR bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan akses jalan Cikarang – Bekasi – Laut atau CBL. Jadi nantinya, petikemas dapat dibawa dari Cikarang langsung menuju Marunda. Dengan beberapa langkah langkah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya dukung daerah di sekitarnya,” tutup Dardak.   Saat membuka sarasehan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Rido Matari mengatakan isu transportasi yang berkeselamatan, merupakan perhatian penting bagi Kementerian PUPR. Sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035 oleh Kementerian Perhubungan, menurut Rido,  Kementerian PUPR menjadi leading sector dalam pelaksanaan jalan berkeselamatan yang berfokus pada beberapa hal seperti badan jalan yang berkeselamatan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang berkeselamatan, perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan, dan penerapan manajemen kecepatan. Selain itu, menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan, lingkungan jalan yang berkeselamatan, serta kegiatan tepi jalan yang berkeselamatan.   Rido juga menyebutkan, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu isu penting dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencana strategis kerjasama transportasi ASEAN untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, sudah disepakati dalam ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025, tahun lalu. Kesepakatan ini menekankan pada peningkatan konektivitas, efesiensi, integrasi, keselamatan dan transportasi berkelanjutan . Gunanya untuk memperkuat daya saing di negara-negara ASEAN dan mendukung pertumbuhan serta pembangunan regional.  (INI/InfoBPIW)