Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen dukung realisasi program tol laut. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menyatakan, dukungan nyata terhadap program tersebut berupa pengembangan infrastruktur PUPR untuk kawasan pelabuhan, pelabuhan perikanan dan kawasan perkotaan pantai. “Bentuknya meliputi pembangunan jaringan jalan, jembatan, penyediaan air baku dan air bersih, infrastruktur pemukiman dan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR,-red),” ujar Dardak saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya di Jakarta, Selasa sore (20/9). Untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan pantai, Dardak menjelaskan, Kementerian PUPR melakukan pendekatan berbasis pengembangan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah Indonesai masuk ke dalam 35 WPS. Dalam 35 WPS tersebut di dalamnya ada kawasan-kawasan penggerak wilayah atau kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan prioritas. Dalam konteks tol laut, lanjut Dardak, kawasan penggeraknya pelabuhan, pelabuhan-pelabuhan perikatanan, serta perkotaan pantai. Kawasan tersebut diharapkan akan menjadi penggerak untuk menangkap potensi pantai, sehingga akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat di kawasan pesisir. Sementara itu, untuk pengembangan pulau terluar, Dardak menjelaskan, saat ini telah ditetapkan ada sebanyak 92 pulau terluar, namun dalam pembahasan lebih lanjut ada beberapa puluh pulau dipertimbangkan masuk kategori pulau terluar. Dardak mengakui, untuk pengembangan pulau-pulau terluar memang ada sejumlah tantangan. “Tantangan utama adalah air. Air itu memberikan tantangan tersendiri untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian, pulau terluar memiliki akses yang tidak mudah untuk dicapai, sehingga perlu dibuat terpadu untuk mendukung kemudahan aksesnya. Termasuk oleh sektor yang melayani dermaganya, juga kapal yang memang akan berlabuh di pulau terluar,” jelasnya. Dalam memacu perkembangan kawasan perkotaan pantai, Dardak menyatakan, kawasan itu didorong menjadi kawasan minapolitan atau perkotaan dengan basis ikan. “Untuk mewujudkan itu dilakukan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dari sektor yang terkait kelautan. Kita upayakan agar saling mengisi,” jelasnya. Kementerian PUPR sendiri menyiapkan masterplan untuk 10 tahun ke depan. Dalam masterplan tertuang peran sektor-sektor di Kementerian PUPR termasuk kementerian lain. “Dari masterplan kemudian dituangkan ke Development Plan 5 tahunan hingga rencana aksi tahunan. Hal itu dibuat supaya terjadi kesinkronan dalam mengembangkannya,” kata Dardak.   Ia yakin, melalui perencanaan yang baik dukungan infrastruktur terhadap kawasan perkotaan pantai akan menciptakan outcome dan impact seperti berupa lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di daerah-daerah nelayan.(ris/dra/infoBPIW)

Pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi merupakan bagian dari ASEAN Highways atau jaringan jalan beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Saat ini  Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sudah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan ASEAN Highways tersebut.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak pada kegiatan Pemantapan dan Penguatan Program Prioritas Kebersamaan Regional Sulawesi yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) di Jakarta, Jumat (15/4). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi se-Sulawesi, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian   Sulawesi menjadi kawasan strategis yang dilewati oleh Belt and Road Initiative, yang merupakan prinsip, kerangka, dan prioritas kerja sama yang mencakup di jalur Sutra yakni melalui Asia Tengah, Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Program ini dikembangkan negara Cina. Menurut Dardak dengan adanya program tersebut dapat memberikan peluang yang besar bagi Provinsi Sulawesi dalam meningkatkan daya saingnya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).   Selain itu, Dardak menjelaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Sulawesi seperti  penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut tahun 2017. Dukungan juga diberikan Kementerian PUPR terhadap pembangunan bandar udara,  Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).   “Pemerintah saat ini sedang mengoptimalkan peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan ekspres atau jalan tol. Salah satunya jalan tol Manado - Bitung yang berada di Sulawesi Utara.  Pembangunan tersebut perlu dukungan berbagai pihak agar terjadi konektivitas antar wilayah di seluruh wilayah di Sulawesi,” tutur Dardak.   Pembangunan infrastruktur untuk mendukung tol laut di Indonesia, khususnya Sulawesi menggunakan konsep ships follow the trade yang berarti bahwa transportasi  mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktifitas perdagangan masyarakat sekitarnya. Dengan begitu perkembangan suatu daerah tergantung pada perkembangan aktivitas atau kegiatan perdagangan, bisnis dari suatu negara atau masyarakat di wilayah tersebut.   Pembangunan saat ini, menurut Dardak membentuk pusat wilayah dari berbagai wilayah disekitarnya, atau disebut juga dengan polisentris. Sebagai contoh Kota Parepare di Sulawesi Selatan akan dikembangkan dan dihubungkan dengan jalur kereta api. “PUPR akan mendukung dari segi infrastruktur berupa jalan nasional di sekitar jalur kereta api itu,” tukas Dardak. (INI/InfoBPIW)