Kementerian PUPR Dukung Realisasi Tol Laut
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen dukung realisasi program tol
laut. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak
menyatakan, dukungan nyata terhadap program tersebut berupa pengembangan infrastruktur PUPR untuk
kawasan pelabuhan, pelabuhan perikanan dan kawasan perkotaan pantai.
“Bentuknya meliputi pembangunan jaringan jalan, jembatan, penyediaan air baku dan air bersih,
infrastruktur pemukiman dan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR,-red),” ujar
Dardak saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya di Jakarta, Selasa sore (20/9).
Untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan pantai, Dardak menjelaskan, Kementerian PUPR
melakukan pendekatan berbasis pengembangan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Seluruh wilayah Indonesai masuk ke dalam 35 WPS. Dalam 35 WPS tersebut di dalamnya ada
kawasan-kawasan penggerak wilayah atau kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan prioritas.
Dalam konteks tol laut, lanjut Dardak, kawasan penggeraknya pelabuhan, pelabuhan-pelabuhan
perikatanan, serta perkotaan pantai. Kawasan tersebut diharapkan akan menjadi penggerak untuk
menangkap potensi pantai, sehingga akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat di kawasan pesisir.
Sementara itu, untuk pengembangan pulau terluar, Dardak menjelaskan, saat ini telah ditetapkan ada
sebanyak 92 pulau terluar, namun dalam pembahasan lebih lanjut ada beberapa puluh pulau
dipertimbangkan masuk kategori pulau terluar.
Dardak mengakui, untuk pengembangan pulau-pulau terluar memang ada sejumlah tantangan. “Tantangan
utama adalah air. Air itu memberikan tantangan tersendiri untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian,
pulau terluar memiliki akses yang tidak mudah untuk dicapai, sehingga perlu dibuat terpadu untuk
mendukung kemudahan aksesnya. Termasuk oleh sektor yang melayani dermaganya, juga kapal yang memang
akan berlabuh di pulau terluar,” jelasnya.
Dalam memacu perkembangan kawasan perkotaan pantai, Dardak menyatakan, kawasan itu didorong menjadi
kawasan minapolitan atau perkotaan dengan basis ikan. “Untuk mewujudkan itu dilakukan upaya
koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dari sektor yang terkait kelautan. Kita upayakan agar
saling mengisi,” jelasnya.
Kementerian PUPR sendiri menyiapkan masterplan untuk 10 tahun ke depan. Dalam masterplan tertuang
peran sektor-sektor di Kementerian PUPR termasuk kementerian lain.
“Dari masterplan kemudian dituangkan ke Development Plan 5 tahunan hingga rencana aksi tahunan. Hal
itu dibuat supaya terjadi kesinkronan dalam mengembangkannya,” kata Dardak.
Ia yakin, melalui perencanaan yang baik dukungan infrastruktur terhadap kawasan perkotaan pantai
akan menciptakan outcome dan impact seperti berupa lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di
daerah-daerah nelayan.(ris/dra/infoBPIW)