Berita

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dukungan program pengembangan infrastruktur PUPR di desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa, BPIW Kementerian PUPR menggelar “Workshop Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa”. Hadir pada workshop tersebut Anggota DPR RI Komisi V, Ir. Sudjadi, Bupati Kabupaten Magelang, Zaenal Arifin, Guru Besar Teknik Arsitektur UGM, Wiendu Nuryanti, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDTT, Bito Wikantosa, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur desa dari 30 desa di Kabupaten Magelang. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Dr. Dadang Rukmana menyampaikan dalam sambutannya mewakili Bapak Plt. Kepala BPIW, dukungan PUPR di kawasan perdesaan salah satunya melalui program padat karya. Anggaran program ini meningkat setiap tahunnya, pada TA 2021 anggaran program padat karya sebesar Rp. 23,34  T dimana kabupaten Magelang mendapat alokasi sebesar Rp. 33,63 M. “Hal ini sebagai salah satu upaya akselerasi mengangkat ekonomi desa dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional menghadapi pandemic Covid.” Ujar Dadang Rukmana. Selain itu Dadang Rukmana juga kembali mengingatkan pentingnya perubahan paradigma pembangunan desa yang sebelumnya desa sebagai objek pembangunan (top down planning) menjadi desa sebagai subyek pembangunan partisipatoris (bottom up planning), untuk itu penting bagi desa memiliki masterplan. Materplan merupakan perencanaan yang komprehensif karena memuat isu strategis serta berbagai potensi dan permasalahan yang ada sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan. Dalam sambutannya, Sudjadi mengungkapkan dipilihnya Kabupaten Magelang karena banyak Kepala desa yang memiliki leadership yang bagus dalam membangun desanya dan memiliki keinginan untuk menjadikan desanya sebagai desa andalan, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. “Dengan dilaksanakan kegiatan ini, kami tidak mengharapkan hasil yang sempurna, namun minimal kesadaran dan tanggung jawab aparatur desa akan pentingnya masterplan desa, serta mapping infrastruktur di dalamnya dapat terbangun.” Ujar Sudjadi. Bupati Magelang dalam sambutannya menyampaikan, saat ini perubahan begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dan diharapkan kita dapat beradaptasi. Masterplan yang disusun oleh desa, nantinya akan menjadi basis data pengambilan kebijakan yang akan membantu perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif.  Pada sesi stadium generale yang diisi oleh Direktur Kemendesa PDTT, Guru Besar Fakultas Teknik UGM, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II BPIW, Wiendu Nuryanti mengatakan bahwa dalam penyusunan masterplan desa yang baik, harus memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat desa (SKPDes), program lintas SKPD, program prioritas Kewilayahan serta rencana  kegiatan (programming).  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Ir. Kuswardono menyampaikan  pembangunan infrastruktur di desa diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan komoditas unggulan serta pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Pembangunan Infrastuktur di desa memiliki peran penting sebagai leverage (pengungkit) terhadap aktivitas ekonomi yang sudah ada di desa seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun pariwisata. Perkembangan tersebut harus dimotori dengan kemauan kuat dari para stakeholders di desa untuk memajukan wilayahnya. Selain mendapatkan materi dari narasumber utama, peserta juga mendapatkan pembekalan materi teknis dari Kepala BBWS Serayu Opak, Kepala BPPW Jawa Tengah serta Kepala BP2P J-III (Jawa Tengah & DIY) sebagai bekal dalam melaksanakan simulasi dan advokasi (praktik) Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa di hari kedua pelaksanaan workshop. “Harapan kedepannya 30 Kepala Desa yang hadir pada kegiatan ini dapat mengimplementasikan gagasan-gagasan serta inovasi yang disusun melalui masterplan desa ini dan kedepannya menjadi desa yang berprestasi dan cemerlang”, Sudjadi menyampaikan dalam sambutan penutupnya.(far/mut/sid/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Konsultasi Regional (Konreg) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur  (NTT), 18-20 Februari. Konreg yang kedua ini untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti menyatakan Konreg bukan sekedar proses rutin pemrograman, tapi forum konsultasi dan koordinasi yang efektif, karena melibatkan stakeholder baik dari Pusat maupun Daerah untuk mendukung upaya Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur dengan pendekatan teknokratik dan kewilayahan untuk mencapai target pembangunan yang tepat sasaran. “Saya berharap semua hasil Konreg dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bangsa di masa datang. Anita saat memberi kata sambutan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pembukaan Konreg di Labuan Bajo, Selasa (18/2) malam. Perhatian pemerintah sangat tinggi dalam membangun kawasan Indonesia timur termasuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dipilihnya Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur, dimaksudkan untuk membangun di kawasan itu lebih cepat lagi.  “Pembangunan Indonesia timur yang ditekankan pemerintah. Mari bekerjasama untuk mewujudkan keinginan bersama meningkatkan kesejahteran masyarakat. Indonesia timur sangat eksotik dan memiliki daya tarik seperti kawasan pariwisata,” ujarnya.  Ada tujuh agenda pembangunan prioritas RPJMN 2020-2024. Dua diantaranya yang berhubungan dengan Kementerian PUPR, yakni Prioritas Nasional 2 berupa mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan  menjamin pemerataan. Kemudian ada Prioritas Nasional 5 yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan  pelayanan dasar. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono saat memberikan paparan mengatakan arah kebijakan pembangunan wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 untuk Kepulauan Nusa Tenggara antara lain optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Untuk Provinsi Maluku arah kebijakan pembangunannya seperti mendorong transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel dan tembaga, gas, dan pengembangan pariwisata. Sedangkan untuk Provinsi Papua arah kebijakannya antara lain Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya berbasis ekologis dan wilayah adat. Pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang. “Selain itu juga memperhatikan arahan Agenda Pembangunan Global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana,” tutur Hadi. Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto selaku ketua panitia memberikan laporan kegiatan. Menurut Iwan salah satu tujuan Konreg tahun ini adalah menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi. Sambutan lain juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT Semuel Rebo. Rebo mengatakan Pemda NTT menyambut baik kegiatan tersebut mengingat Provinsi NTT masih dihadapkan pada masalah pembangunan infrastruktur. Ia berharap Konreg dapat menghasilkan program-program yang  menunjang pembangunan infrastruktur di daerahnya dan daerah lain terutama di kawasan timur Indonesia. Sedangkan Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris saat memberi paparan menyatakan bahwa ada beberapa  Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur di Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk periode 2020 -2024. Salah satu diantaranya adalah 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Dari Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut ada di Labuan Bajo, Lombok-Mandalika, Raja Ampat, dan Morotai. Kepala Bidang Pekerjaan Umum Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nyimas Dwi Karyati menegaskan Kemendagri mendorong Pemda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong Pemda mensikronkan program priotas nasional. Sedangkan Inspektur IV, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR Ignatius Wing Kusbimanto saat memberikan paparannya menyatakan Itjen berperan untuk mengawal keterpaduan pembangunan kawasan dengan pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Ia berharap pelaksanaan program infrastruktur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Peserta Konreg tahun ini terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciptakaryaan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air SDA / Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan SDA (Balai Besar Wilayah Sungai). Peserta lainnya adalah dari unsur Balai dan Satker di Lingkungan Kementerian PUPR dan peserta yang mewakili Unit Organisasi/ Ditjen Kementerian PUPR (Hen/Ind/Ris).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menyerahkan sementara Barang Milik Negara (BMN) Rest Area Terpadu. Kali ini, Rest Area Terpadu Bendungan Tugu yang diserahkan sementara kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sebelumnya Kementerian PUPR menyerahkan sementara Rest Area Terpadu Rambut Siwi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana.  "Pembangunan Rest Area Terpadu Bendungan Tugu sudah selesai dibangun Kementerian PUPR. Untuk mempercepat pemanfaatannya, kami menyerahkan sementara BMN tersebut kepada Pemprov Jatim agar dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya," terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono kepada wartawan seusai pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak di Surabaya, Selasa, 27 November 2019.  Hadi mengatakan, pemanfaatan rest area terpadu Bendungan Tugu tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Jatim pada umumnya dan khususnya wilayah Trenggalek dan sekitarnya. Hadi juga menerangkan, pada pertemuan tersebut dibahas rencana pengembangan infrastruktur lain di Jatim, seperti rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru, serta rencana pengembangan konektivitas Selingkar Wilis. "Kita (Kementerian PUPR,-red) akan senantiasa bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam upaya melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dan wilayah di Jatim," terangnya.  Di tempat sama, Emil Dardak mengatakan, Pemprov Jatim menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan perhatian dalam pengembangan infrastuktur dan pengembangan wilayah di Jatim, salah satunya dengan pembangunan Rest Area Terpadu Bendungan Tugu . "Kami mewakili Pemprov Jatim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR," ucap Emil. Menurutnya, Jatim itu memang memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang banyak, sehingga memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam membangunnya. "Termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan wilayah," lanjut Emil. Ia mengatakan, salah satu yang perlu dirumuskan lebih detail untuk pengembangan infrastruktur di Jatim, seperti pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru. "Seperti apa desaian pengembangannya, ke wilayah mana fokus pengembangnnya. Nah itu salah satu yang melakukan kajiannya adalah BPIW," ujar Emil.  Termasuk, ujar Emil, rencana pengembangan konektivitas Selingkar Wilis yang diperlukan untuk memudahkan keterhubungan warga sejumlah kabupaten di Jatim bagian Selatan.(ris/infoBPIW)  

Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (11/7),  melakukan peninjauan di beberapa tempat di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Puncak Waringin yang akan dikembangkan dan ditata menjadi sebuah kawasan pariwisata baru. Kawasan itu merupakan salah dari empat super prioritas Kawasan Srategis Pariwisata Nasional (KSPN) selain Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tegah), dan Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat). Usai mengikuti kunjungan tersebut, pada malam harinya di kawasan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono menggelar rapat dengan para pejabat yang mewakili empat sektor di PUPR yakni Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Sumber Daya Air (SDA). Tidak hanya itu, rapat juga dihadiri  Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo  Shana Fatina dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaya.  Saat memimpin rapat tersebut Hadi menegaskan keterpaduan antar instansi terkait seperti Kementerian PUPR,  Kementerian Pariwisata, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut. Ada tiga key tourism Labuan Bajo yang akan dikembangkan dan mendapat dukungan penuh Kementerian PUPR. Pertama, wisata bahari di Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Komodo.  Key tourism yang kedua, Labuan Bajo sebagai eko wisata. Key tourism ketiga yang berada di arah timur NTT yaitu Ruteng.  “Sebenarnya secara reguler sejak 2015 kita sudah memiliki perencanaan dan program pengembangan di kawasan itu, tapi sekarang dengan kunjungan Presiden lebih digiatkan lagi,” tutur Hadi. Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Kementerian PUPR Taufik Widjoyono menambahkan, pengembangan Puncak Waringin menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan. Infrastruktur pendukung seperti pengembangan bandara, bangunan tempat cinderamata, amphiteater, dan jalan diharapkan selesai akhir tahun depan. Selain itu juga akan dilakukan penataan pantai. “Pariwisata ini sangat penting sehingga harus didukung bersama. Sudah disiapkan pinjaman luar negeri sebesar 300 juta dolar Amerika, dari total nilai proyek 722 juta dolar Amerika,” ungkapnya. Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo  Shana Fatina menyatakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menciptakan destinasi baru diluar taman nasional Komodo. Untuk itu diperlukan percepatan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) yang  langsung diarahkan untuk pengembangan wisata bahari berkelas dunia. “Jadi kita membangun sambil merencanakan,” kata Shana. Sebelum rapat tersebut, dilakukan tinjauan lapangan  di Jalan Lingkar Utara Flores. Jalan tersebut dibangun Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dari Labuan Bajo-Kedindi sepanjang 141,29 km. Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) X NTT Kupang Muktar Napitupulu mengatakan jalan itu akan menjadi jalur logistik dan akan menghubungkan sentra produksi pertanian di Kawasan Pertanian Terang seluas sekitar 2.000 ha dengan Pelabuhan Bari yang akan dibangun sebagai pelabuhan niaga menggantikan Pelabuhan Labuan Bajo.  Jalan ini  akan menjadi jalur alternatif untuk memperlancar pengiriman logistik dan bahan bakar minyak (BBM) dari Depo Pertamina di Kecamatan Reo ke Labuan Bajo. Jalan Soekarno Hatta akan dilebarkan di pusat kota Labuan Bajo serta juga dilakukan peningkatan kualitas jalan dari Labuan Bajo ke Wae Cicu yang akan menjadi pusat pelayanan akomodasi wisata premium di Labuan Bajo.  Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga telah melakukan penataan Kampung Ujung yang menjadi wisata kuliner, penataan Kampung Tengah dan Kampung Air. Kemudian nantinya juga akan dilakukan penataan Kampung Baru. Pada hari Jumat (12/7) Hadi beserta rombongan juga melakukan peninjauan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kabupaten Manggarai Barat. Peninjauan ini untuk mencari upaya untuk meningkatkan air bersih yang kini kapasitasnya mencapai 40 liter perdetik untuk mensuplai air di Labuan Bajo. Jumlah ini dirasa kurang mengingat kebutuhan kawasan tersebut mencapai 100 liter perdetik. “Kekurangannya kita cari.  Setelah kita diskusikan dengan instansi terkait, ada beberapa alternatif seperti meningkatkan intake di IPA tersebut dan aternatif kedua adalah mengambil dari arah hulu,” ucapnya. Nantinya BPIW akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai hal ini.  (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan siap mendukung pengembangan infrastuktur PUPR terpadu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pengembangan infrastruktur PUPR terpadu tersebut mulai dari pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan. "Pada tahun 2019, ada program pengembangan konektivitas berupa pemeliharaan rutin sepanjang 1838 KM, rehabilitasi 1 KM, rekonstruksi 27.2 KM serta penggantian jem­batan 27.4 KM," ungkap Hadi saat menyambut kunjungan kerja Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang didampingi jajarannya di Jakarta, Senin (10/8). Lebih lanjut, Hadi menambahkan, pada tahun yang sama pengelolaan sumber daya air, antara lain terdapat operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 40 KM, operasi dan pemeliharaan pantai 5 KM, kegiatan pendukung pemeliharaan bendung 8 bendung, kegiatan pendukung pemeliharaan bangunan dam 11 buah, pemeliharaan sungai 34 sungai. “Kemudian operasi dan pemeliharaan embung 18 embung, operasi dan pemeliharaan air baku 4 KM, Kegiatan pendukung pemeliharaan air baku 1 unit dan kegiatan tanggap darurat akibat bencana 3 kegiatan,” jelasnya. Ada juga, terang Hadi, program peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 300 unit untuk di Kabupaten MTB. Di tempat sama, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Boby Prabowo mengatakan, untuk Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR 20­20-­2024 di Kabupaten MTB, antara lain untuk sistem konektivitas ada pemeliharaan rutin 722.95 KM, pemeliharaan preventif 96 KM dan lainnya,  “Kemudian penataan pemukiman seperti pembangunan kawasan kumuh 65 HA, peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan 5 HA, serta pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan 3 HA dan lainnya,” terang Bobby. Selain itu, lanjutnya, untuk pengelolaan sumber daya air terdapat operasi dan pemeliharaan tanggul pantai 7.86 KM, operasi dan pemeliharaan embung 2 KM serta pembangunan pengaman pantai 76.3 KM dan lainnya. “Serta untuk penyediaan perumahan ada bantuan stimulan peningkatan rumah swadaya untuk 3514 unit dan penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR,-red) sebanyak 4000 unit,” tegasnya. Sementara itu, Bupati MTB, Petrus Fatlolon mengakui, kedatangannya ke BPIW Kementerian PUPR untuk memperoleh dukungan lebih dalam pengembangan infrastruktur. Petrus mengakui, jalan nasional di Kabupaten MTB masih belum optimal. “Kondisinya juga masih banyak yang tidak mantap,” terangnya. Ia berharap, kunjungan ke BPIW Kementerian PUPR membawa percepatan pengembangan infrastruktur di Kabupaten MTB. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Boby Prabowo, Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR, Hari Suharto Diyaksa, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR, Manggapul serta jajaran staf BPIW.(ris/infoBPIW)

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi. Agar percepatan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, menurut Plt.Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Lana Winayanti ada 7 strategis yang diterapkan Kementerian PUPR. Pertama, keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Strategi kedua menurut Lana adalah meningkatan dukungan pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan readiness criteria (kriteria kesiapan) yang menjadi tanggung jawab daerah. Strategi ketiga yang diterapkan Kementerian PUPR menurut Lana adalah pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional menjadi satu kesatuan sistem yang memerlukan sinkronisasi prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian PUPR juga memiliki strategi yang keempat untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tepat waktu, yakni meningkatkan komitmen antara pusat dan daerah demi keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR. “Strategi yang kelima yang dapat dilakukan adalah peningkatan peran daerah dalam meningkatkan kualitas pemrograman diantaranya melalui perencanaan, penyiapan dan penetapan lokasi kegiatan yang signifikan sehingga dapat berdampak terhadap kawasan prioritas,” ungkap Lana, (11/4). Strategi keenam yakni mendorong kreatifitas dan inovatif pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan diluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dana Alokasi Khusus (DAK).  Peningkatan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan aset, khususnya setelah tahap konstruksi, menjadi strategi yang ketujuh untuk mencapai program infrastruktur PUPR tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk jangka pendek menurut Lana, beberapa pembangunan yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur PUPR ke depan seperti pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah, Kawasan Perbatasan Kalimantan Dan Nusa Tenggara Timur, dan Jalan Trans Papua. Program kerakyatan menurut Lana juga menjadi bagian dari fokus pembangunan infrastruktur sektor PUPR seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Jembatan Gantung, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Program prioritas yang tak kalah penting adalah  pembangunan dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman dan perumahan, pembangunan berbasis kawasan strategis, dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah committed seperti program multiyear,” ungkapya. Ia berharap pembangunan infrastruktur PUPR kedepan, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui pembangunan wilayah dan perkotaan yang mengedepankan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hen/infobpiw