Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat tindak lanjut roadshow percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) serta pembahasan kronologis data sektor perumahan, di Gandaria, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2023.  Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah melakukan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan PKE di beberapa provinsi di Indonesia. Terkait hal itu menurutnya, diperlukan pembahasan tindak lanjut roadshow khususnya dukungan infrastruktur PUPR yang dibutuhkan.  Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara yang turut hadir dalam pertemuan itu mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara kontinu melakukan upaya terintegrasi penanganan kantong kemiskinan ekstrem. Data penanganan tersebut merujuk pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  (P3KE) dengan mekanisme penentuan dari Kementerian PUPR pusat. Dijelaskannya roadshow Menko PMK terkait percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem sudah dilaksanakan di 33 Provinsi per 17 April 2023 dan diperoleh usulan lokasi dari pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan Kementerian PUPR baik pembangunan rumah tidak layak huni, maupun infrastruktur sanitasi dan air minum. Kemenko PMK mengarahkan agar usulan lokasi dipastikan tetap berada pada koridor data By Name By Address (BNBA) P3KE dan sejalan dengan pendekatan klaster yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pusat. “Kami mengapresiasi keterlibatan Kementerian PUPR dalam roadshow yang sudah berjalan sejauh ini,” pujinya. Kemenko PMK berharap dengan adanya integrasi penanganan kemiskinan ekstrem  lintas kementerian/lembaga (K/L) dapat dibangun sebuah ekosistem yang dapat mengentaskan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan adanya instrumen yang dibangun masing-masing K/L. Instrumen dan pemutakhiran ini menjadi ujung tombak pertukaran data dan informasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Sementara pembahasan kronologis data sektor perumahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan eligibilitas dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni. Pada Januari 2022 BPIW telah melakukan pengolahan Data PK-21 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 212 kabupaten/kota untuk menentukan lokus-lokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang akan ditangani Kementerian PUPR Tahun 2022. Kemudian, pada Agustus 2022 BPIW telah melakukan pengolahan Data P3KE pada 514 kabupaten/kota untuk menentukan lokus-lokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang akan ditangani Kementerian PUPR Tahun 2022-2023.  Dalam pelaksanaan BSPS PKE Tahun 2023, terdapat data tidak lolos dari hasil pengolahan data P3KE oleh BPIW yang disampaikan ke Ditjen Perumahan. Pada data tersebut tidak dapat direalisasikan BSPS, karena tidak sesuai dengan kriteria antara lain rumah dalam kondisi layak huni, belum memiliki rumah/sewa/ menumpang, tidak memiliki/menguasai hak atas tanah serta tanah bersengketa. Kepala BPIW mengarahkan, selanjutnya data ini bisa disampaikan kepada Kemenko PMK dan BKKBN sebagai input dalam perbaikan kualitas data. Kegiatan ini dihadiri pejabat BPIW antara lain Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan para pejabat administrator. Selain itu dihadiri Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, K.M. Arsyad, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto.  (Hen/Tiara)  

Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan stunting yang dilakukan Kementerian PUPR dilakukan secara terpadu baik melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Perumahan serta melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.  Sehubungan dengan hal itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Kapuswil I) BPIW Kementerian PUPR Hari Suko Setiono menjelaskan bahwa Menteri PUPR memberi arahan terkait rencana penanganan terintegrasi PKE dan kawasan Belawan, Kota Medan yang dijadikan pilot project. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 Ditjen Cipta Karya, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 10 Oktober 2022.  Lebih lanjut Hari Suko mengatakan penanganan PKE terintegrasi ini melibatkan kolaborasi unor Kementerian PUPR yakni BPIW, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga,  Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Kolaborasi juga dilakukan instansi eksternal yakni dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pemerintah Daerah (Pemprov Sumatera Utara dan Pemkot Medan), serta BUMN (antara lain PT. Pelindo dan Pertamina).  “Bapak Menteri memberi arahan agar dibuat semacam “Master Plan” untuk keterikatan Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga,  Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Sedangkan BPIW diminta menjadi koordinator dan untuk pembuatan Siteplan Master Plan dilakukan BPIW bersama Cipta Karya,” tuturnya.  Pada kesempatan itu, Hari Suko juga menyampaikan mengenai Hasil Survei Kolaborasi Tahap 1 yang melibatkan beberapa pihak antara lain BPIW, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, BKKBN, dan Kemenko PMK.  Survei Tahap 1 menurutnya dilakukan pada bulan Februari – Maret 2022 pada 111 lokus di 23 Kab/Kota. Hasil Survei Kolaborasi Tahap 1 yakni terdapat 61 lokus prioritas yang terverifikasi dan validasi memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terklaster (lebih dari 15 unit RTLH) dan dapat dilakukan penanganan. Dari 61 lokus tersebut, terdapat 17 lokus yang dilakukan integrasi Program Ditjen Cipta Karya  dan Perumahan.  Menurutnya, salah satu kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.  Kebijakan ini dapat diupayakan oleh Kementerian PUPR melalui Integrasi Program Cipta Karya dan Proram Perumahan. Integrasi Program dari Ditjen Cipta Karya– Ditjen Perumahan dilakukan pada klaster prioritas yang telah dilakukan Survei Verifikasi dan Validasi Bersama (Tahap 1) oleh BPIW, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Ia juga menyampaikan Hasil Survei PKE Tahap 2 yakni  terdapat 200 lokus di 50 Kab/Kota Survei Kolaborasi Tahap 2. Dari 200 lokus tersebut, terdapat 91 lokus di 36 Kab/Kota dengan jumlah RTLH  lebih  dari 29 unit.  Kemudian dari 91 lokus tersebut telah direkap Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sesuai Berita Acara Survei Kolaborasi Tahap 2. Kebutuhan IBM tersebut yakni   Kebutuhan Air Bersih terdapat di 82 lokus, Sanitasi terdapat di 91 lokus, Jalan Lingkungan/Akses terdapat di 80 lokus, Kebutuhan Drainase Lingkungan terdapat di 83 lokus, Jembatan terdapat di 37 lokus, dan terdapat 2 lokus yang membutuhkan Dinding Penahan Tanah (DPT).  Menurutnya BPIW saat ini sedang menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang menjadi dokumen perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. Penyusunan RPIW ini didasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No.6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. “RPIW ini menjadi basis pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang direncanakan digelar bulan ini,” ucapnya.    Hari Suko juga menyampaikan bahwa mengenai pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024. Ia berharap Ditjen Cipta Karya terus berupaya mencapai target yang telah tertuang dalam Renstra.  Sekjen Kementerian PUPR M.Zainal Fatah saat memberi kata sambutannya meminta Ditjen Cipta Karya mengambil langkah-langkah yang responsif terhadap kondisi yang ada. Ia juga mengatakan program tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan arahan Menteri PUPR yakni tidak membangun infrastruktur baru, kecuali dari Direktif Presiden maupun Menteri PUPR. Rakor ini dihadiri Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti beserta jajarannya dari seluruh Indonesia dan juga Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar. (Hen/Tiara/infobpiw)   

BPIW Kementerian PUPR melakukan survei penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Palembang, Selasa, 15 Maret 2022.  Survei hari pertama itu dilakukan di  Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring dan survei difokuskan pada di RT 11. Survei juga dilakukan di 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan survei difokuskan di RW 009. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono yang memimpin tim survei BPIW menjelaskan dirinya beserta tim ditugaskan menangani dari sisi kebutuhan intervensi infrastruktur PUPR yakni program Ditjen Cipta Karya dan Perumahan.  “Kita ditugaskan untuk mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur Ditjen Cipta Karya dan Perumahan supaya tepat sasaran untuk menyasar lokasi-lokasi miskin ekstrem dan stunting,” ujarnya. Ia berharap dengan intervensi infrastruktur PUPR, kantong-kantong kemiskinan berkurang.  Turut serta dalam tim Hari Suko ke Palembang yakni Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B Sosilawati dan tiga orang staf.   Sebelum pelaksanaan survei, pada Senin, 14 Maret, dilakukan rapat persiapan survei di kantor Bappeda Litbang Kota Palembang. Rapat tersebut membahas  beberapa hal seperti  detail kondisi lokasi yang disurvei dan outcome yang akan dicapai dari survei itu. Hadir dalam rapat ini Kepala Bappeda Litbang Palembang Harrey Hadi, Camat dan Lurah lokasi yang akan disurvei, BKKBN pusat dan Kota Palembang, serta perwakilan dari Balai Ditjen Cipta Karya dan Perumahan. Sedangkan dari BPIW dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B Sosilawati. Data yang digunakan untuk  melakukan survei ini adalah data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data dari BKKBN itu kemudian di validasi dengan kondisi lapangan. Setelah dilakukan survei, permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa sebagian besar kepala keluarga (KK) masih belum memiliki legalitas yang jelas, karena berada di tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel maupun milik orang lain.   Namun ada rumah yang sudah bersertifikat tanah hak miliki sendiri, dimana diketahui juga bahwa terdapat rumah yang belum memiliki sanitasi yang baik dan kondisi rumah yang tidak memadai. Dari data yang ada tersebut menurut Hari akan  ditentukan lagi, apakah program Cipta Karya dan Perumahan akan dilakukan di kawasan tersebut atau perlu adanya alternatif kawasan lain yang memungkinkan dilakukan intervensi Kementerian PUPR sesuai dari kriteria yang ada. “Data yang ada kita verifikasi dan intervensi infrastruktur tersebut akan direalisasikan tahun ini,” ucapnya.  Survei tersebut juga diikuti tim dari BKKBN pusat dan Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang terutama Bappeda Litbang, Lurah, Ketua RW dan RT. Kemudian dari Kementerian PUPR turut ikut serta dalam survei ini adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan. Survei kamudian dilanjutkan hari Rabu, 16 Maret di Kelurahan Kecamatan Kertapati, Kelurahan Kemas Rindo. Dimana terdapat beberapa rumah yang dikunjungi yang masih belum memiliki akses sanitasi dan air minum yang belum memadai. Sebagian besar legalitas kepemilikan tanah masyarakat juga diketahui masih belum didapatkan, karena masyarakat belum mampu untuk melunasi kredit untuk mengambil sertifikat tanahnya.  Setelah hasil diskusi dan pertimbangan bersama tim survei kolaborasi, pada siang hari dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Ogan Komering Ilir sebagai alternatif kawasan lain yang dilakukan survei lapangan yang juga untuk mengetahui perbandingan karakteristik lokus penanganan kemiskinan ekstrem di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pada Kamis, 17 Maret. Fokus lokasi survei dilakukan di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komerint Ilir.  Pada hari terakhir, yakni Jumat, 18 Maret survei dilakukan di Kecamatan Pampangan, Kab. Ogan Komering Ilir.  (Hen/infobpiw)  

BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat koordinasi secara virtual Selasa, 8 Februari 2022 terkait Hasil Penajaman  Lokus Integrasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Cipta Karya dan Program Perumahan dalam Penanganan Kemiskinan Esktrem dan Stunting di 212 kabupaten/kota prioritas 2022. Saat  membuka rapat tersebut Kepala BPIW Rachman Arief Dianeputra menyatakan BPIW telah melakukan pengolahan data yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menetapkan lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.  Setelah menetapkan lokasi prioritas menurut Arief akan dilakukan survei verifikasi dan validasi yang diikuti oleh BPIW, Cipta Karya, Perumahan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Kemenko PMK), dan BKKBN. Menurut Arief verifikasi dan validasi yang akan dilakukan untuk memastikan akurasi data dari BKKBN untuk para calon penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin ekstrem terutama yang memiliki rumah tidak layak huni.  Arief juga menjelaskan digunakannya data dari BKKBN, karena memiliki landasan hukum sesuai UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Data lembaga itu representatif memberikan informasi terkait stunting sekaligus kemiskinan ekstrem terutama dalam hal rumah tidak layak huni. “Jadi terkait stunting ada informasi terkait kondisi air minum atau air bersih, dan kondisi sanitasi,” ucapnya.  Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono. Menurutnya penanganan dan dukungan program Kementerian PUPR pada 212 kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat isu atau masalah dan tipologi karakter lingkungan.    Ke-212 kabupaten/kota tersebut antara lain Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Banjarnegara (Jawa Tengah), Lombok Barat (NTB), Manggarai Timur (NTT), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Jeneponto (Sulawesi Selatan), dan Jayawijaya (Papua).  “Arahan Bapak Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala lingkungan  atau kawasan,” imbuhnya. Dalam penanganan kemiskinan ekstrem perlu intervensi secara serius pemerintah dan seluruh unsur terkait. Hal ini membutuhkan konvergensi kebijakan berbagai instansi agar dapat tepat sasaran dan efisien.   Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya  Pandu Gunadi Atmosukarto menambahkan dengan jumlah yang tidak sedikit, maka penanganan miskin ekstrem tidak bisa ditangani dalam satu tahun anggaran. Ia berharap dari survei yang akan dilakukan dapat dipastikan desa atau kawasan yang diprioritaskan untuk diintervensi infrastruktur PUPR. “Kita perlu pastikan kawasan yang akan ditangani terutama yang akan ditangani Ditjen Cipta Karya,” ucapnya.    Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan KM Arsyad menyebutkan saat melakukan verifikasi dan validasi data dilapangan perlu didampingi pemerintah daerah setempat. Namun menurutnya harus disampaikan ke pemerintah daerah bahwa data yang digunakan merupakan data dari BKKBN, sehingga dapat fokus pada data yang ada tersebut.  Direktur Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan Ditjen Perumahan Edward Abdurrahman menyatakan masterplan atau rencana induk yang sudah dilakukan unit organisasi (unor) seperti dari Cipta Karya akan lebih baik dipertimbangkan untuk diintegrasikan untuk penanganan miskin ekstrem tersebut.  Kegiatan ini juga dihadiri beberapa pejabat unor terkait antara lain Kepala Subdit Keterpaduan PIP Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Taufan Madiasworo dan  Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Mitha Hasti Suryani.  Sedangkan dari BPIW dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Doedoeng Z. Arifin, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B Sukamto. (Hen/infobpiw)  

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan berkomitmen melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di 212 kabupaten/kota pada 2022. Hal itu terungkap dalam "Rapat Koordinasi Progres Data dan Lokasi terkait Integrasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di 212 Kab/Kota Tahun 2022" di Jakarta, Senin, 11 Januari 2022.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) I, BPIW, Hari Suko Setiono mengatakan, Presiden telah memberikan arahan bahwa kemiskinan ekstrem sampai 2024 mencapai 0 persen. Dengan begitu, lanjutnya, koordinasi dalam melakukan kolaborasi dan integrasi program memiliki peranan penting dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.  Dikatakannya, penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap di 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021, 212 kabupaten/kota wilayah prioritas perluasan pada 2022, hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024. Ia melanjutkan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kebijakan tersebut melalui Kementerian PUPR dilaksanakan dengan Program IBM dari Ditjen Cipta Karya dan BSPS dari Ditjen Perumahan. Menurutnya, Kementerian PUPR saat ini telah mendapatkan data By Name By Address (BNBA) terkait serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara itu di tempat sama, Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan, K.M. Arsyad mengatakan, Kementerian PUPR perlu memiliki data detail agar tercipta percepatan implementasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting pada 2022 yang meliputi 212 kabupaten/kota wilayah prioritas. "Kami berharap BPIW dapat menyajikan data wilayah prioritas hingga tingkat desa, agar anggarannya dapat segera diusulkan dan masuk pada APBN Perubahan 2022," terangnya.    Ia mengakui, data yang ada pada ditjen teknis di Kementerian PUPR masih perlu diolah dan diintegrasikan lagi. "BPIW diharapkan dapat mengolah dan menyajikan data kepada ditjen teknis di Kementerian PUPR," terangnya. Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Puswil I BPIW, Melva Eryani Marpaung menjelaskan, untuk data sebagian kabupaten/kota sudah tersedia, kendati beberapa atribut masih perlu dilengkapi lagi. Hasil koordinasi BKKBN dengan BPIW, lanjutnya, BKKBN akan penyiapan data yang dibutuhkan Kementerian PUPR dalam bentuk agregat per desa serta data By Name By Address (BNBA) pada 15 Januari 2022 mendatang.(ris/infoBPIW)       

Pemerintah kini sedang memfokuskan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2021 mencapai sebesar 4 persen, maka Presiden memberikan arahan upaya penanggulangan agar kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat mencapai 0 persen.  Sehubungan dengan hal itu, BPIW Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Integrasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Cipta Karya dan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)  dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, di ruang rapat BPIW, 25 Oktober 2021.  Kepala BPIW Racman Arief Dienaputra menjelaskan kemiskinan ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Adapun kriteria miskin ekstrem antara lain penghasilan USD 1,9 dollar Amerika/hari,  termasuk dalam 360 kab/kota fokus penanganan stunting oleh Bappenas, prevalensi stunting tinggi, persentase sanitasi layak rendah, persentase air minum layak rendah, dan ada/tidaknya target penanganan kawasan kumuh 2020-2024.  Dikatakannya juga bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap di 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021, 212 kabupaten/kota wilayah prioritas perluasan pada 2022, hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional (2023-2024).  “Salah satu arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah,” tuturnya. Kebijakan ini menurutnya dapat diupayakan oleh Kementerian PUPR melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). Program IBM di bawah Ditjen Cipta Karya kata Rachman, merupakan program penyediaan infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi, limbah, dan infrastruktur permukiman lainnya dengan menekankan partisipasi masyarakat, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan.  Program tersebut ada delapan macam yakni  Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),  Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Sanitasi Ponpes- Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK),  Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan  Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Program IBM utamanya dilakukan di lokasi-lokasi permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ucapnya.  Sedangkan Program BSPS di bawah Ditjen Perumahan menurutnya adalah bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Terdapat dua bentuk BSPS, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dengan besaran bantuan mencapai Rp 20.000.000, dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan besaran bantuan mencapai Rp 35.000.000.  Dikatakannya juga bahwa ada 35 Kabupaten/Kota prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Implementasi Tahap I Tahun 2021 yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. “Terdapat 212 Kabupaten/Kota prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada implementasi Tahun 2022 yang tersebar di 25 provinsi,” tutur Rachman.  Ia berharap kolaborasi yang dilakukan baik dengan Ditjen Perumahan dan Cipta Karya, serta dengan Kementeriann/Lembaga lainnya dapat membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting tersebut. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menambahkan hingga akhir tahun sebanyak 5.500 unit rumah akan dibangun untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting.   Penyediaan rumah tersebut untuk 35 kabupaten/kota. Namun yang lebih penting menurutnya adalah pembangunan infastruktur yang akan dibangun tersebut dapat tepat sasaran.  Kegiatan yang juga dilakukan melalui video conference ini diikuti Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi. Menurut Suprayoga Wapres Ma’ruf Amin meminta agar kementerian/lembaga dapat terus bersinergi dan berkoordinasi agar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting tersebut.  Sedangkan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Tavip Agus Rayanto mengatakan pihaknya siap memberikan data-data terkait hal itu, hingga kawasan perdesaan, mengingat BKBBN telah melaksanakan pendataan beberapa waktu yang lalu.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andi Megantara mengatakan data yang sudah ada di BKKBN, perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga didapat data yang disetujui semua pihak untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. Melva Eryani Marpaung serta Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kusumawardhani. (Hen/infobpiw)