Berita

Guna mendukung pengendalian gratifikasi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar sosialisasi mengenai anti gratifikasi dan pengendaliannya, whistlebowing system, dan praktik benturan kepentingan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Sosialisasi yang dilakukan ini menurut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Benny Hermawan, sebagai bentuk komitmen BPIW dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.   Menurut Benny di BPIW telah dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi Tahun 2021-2024 yang didasari pada Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 12/KPTS/KW/2021. Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terdiri dari Ketua Pengarah UPG yakni Ketua BPIW dan sebagai Sekretaris UPG adalah Sekretaris BPIW. Sedangkan anggota Tim Pengarah UPG adalah Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.   “Kita sama-sama belajar memperbaiki keadaan yang ada. Kita terus berupaya beradaptasi untuk membangun budaya anti gratifikasi,” tuturnya saat membuka kegiatan tersebut, Senin, 6 September 2021.    Saat memberikan sosialisasi, Inspektur VI Itjen Kementerian PUPR Yusuf Hariagung, menjelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang ditujukan kepada ASN maupun penyelenggara negara. Bentuk gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas hotel, dan lain-lain. Gratifikasi yang wajib dilaporkan menurutnya yang memenuhi unsur berupa penyelenggara negara atau pegawai negeri, menerima pemberian, dan berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewenangannya.    Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan beberapa diantaranya adalah pemberian kepada keluarga selama tak ada kaitannya dengan pekerjaan, manfaat dari organisasi maupun koperasi yang berlaku umum, perangkat seminar, konferensi, pelatihan yang berlaku umum, dan cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan bukan untuk individu, serta penghargaan berupa barang/uang sebagai prestasi kinerja.   Mengenai praktik benturan kepentingan menurutnya adalah suatu kondisi dengan pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, dan kelemahan sistem organisasi.    Beberapa hal untuk mengendalikan benturan kepentingan diantaranya adalah mengesampingkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas jabatan dan penarikan diri dari proses pengambilan keputusan, mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan,  dan pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.    Yusuf juga menyampaikan mengenai  whistleblowing system. Menurutnya sistem ini merupakan sistem penanganan pengaduan dari internal maupun eksternal dengan bukti yang relevan atas terjadinya pelanggaran.  “Whistleblowing system ini bertujuan untuk deteksi pelanggaran dan menindaklanjuti pelanggaran. Manfaatnya untuk mencegah pelanggaran,” ucapnya.    Hak yang diberikan bagi pelapor adalah perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses pelaporan. Sedangkan kewajiban pelapor antar lain melengkapi laporan, melengkapi bukti laporan, dan menjaga kerahasiaan laporan.    Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yakni Analis Kebijakan Muda atau Sub Koordinator SP4N Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rosikin. Dijelaskannya bahwa prinsip dari SP4N adalah untuk mendorong no wrong door policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Tujuannya adalah penyelenggaran dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi. Tujuan lainnya adalah penyelenggaran memberikan akses masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang masuk di SP4N-LAPOR! tahun 2021 untuk Kementerian PUPR mencapai 357 laporan. Topik terbanyak yang masuk ke sistem tersebut soal infrastruktur jalan, perumahan  terkait subsisi dan rumah susun, permukiman, dan bendungan.    Dijelaskannya juga bahwa klasifikasi laporan berupa aspirasi, pengaduan berkadar pengawasan, pengaduan tidak berkadar pengawasan, permintaan infromasi, dan whistleblowing system. Rata-rata tindak lanjut laporan yang masuk menurutnya mencapai lima hingga tujuh hari. Sosialisasi pengendalian gratifikasi, whistleblowing, benturan kepentingan dan SP4N LAPOR!  diikuti seluruh unit kerja di BPIW. (Hen/infobpiw)              

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 kepada perwakilan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Tangerang Selatan, Senin (7/12). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, Renstra Kementerian PUPR setelah rampung disusun BPIW kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 23 Tahun 2020. Hadi menjelaskan, untuk tema Renstra sesuai dengan misi RPJMN 2020-2024, yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing". "Renstra Kementerian PUPR ini memuat prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJMN," ujar Hadi saat membuka dan menyampaikan arahan secara virtual. Ia menerangkan, prioritas nasional tersebut seperti, Pertama, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.  Ia melanjutkan, Ketiga, upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi. "Dan yang terakhir, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi," tambahnya. Ia juga menyatakan, Renstra Kementerian PUPR juga memperhatikan isu-isu dari tingkat global hingga nasional. "Pada tingkat nasional, isu yang mendapat perhatian antara lain mengenai proyek strategis nasional, kawasan strategis nasional seperti kawasan perbatasan, lumbung pangan, metropolitan, kota baru dan lainnya," terang Hadi. Termasuk keterkaitan infrastruktur dengan Kawasan pertanian, kebun rakyat, industri dan kawasan-kawasan lainnya serta pembahasan terkait dengan evaluasi dan penyesuaian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya, dari pertimbangan yang ada kemudian dirumuskan menjadi target untuk seluruh unit kerja (Unor) di Kementerian PUPR, mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Inspektorat Jenderal (Itjen), BPSDM, serta BPIW. Hadi mengakui, Rentra Kementerian PUPR  setiap tahun perlu dilakukan review dan evaluasi. "Salah satunya, Renstra yang ada kini masih belum mengadopsi dampak Covid-19 secara konprehensif, sehingga, setelah review dan evaluasi 2020 ke depan harus memuat itu," ujar Hadi memberikan point masukan. Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusnas BPIW, Zevi Azzaino mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi dan menambah wawasan termasuk menjaring masukan di internal Kementerian PUPR. Ia juga menuturkan, RPJMN 2020-2024 yang menjadi pedoman sudah ada target yang akan dicapai, namun pada Renstra PUPR lebih ditajamkan. Zevi mencontohkan, daftar proyek prioritas strategis yang terkait dengan Kementerian PUPR  yakni 10 destinasi pariwisata prioritas dan lainnya.  Ia menambahkan, Renstra juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.(Ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Sosialisasi Tax Amnesti atau pengampunan pajak di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat (17/3). Sosialisasi Tax Amnesti yang difasilitasi Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPIW ini, dikhususkan untuk pegawai di lingkungan BPIW dengan menghadirkan pemateri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV, yakni Christijanto Wahyu Purwoistijoko, Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV, Hariyono, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV, serta Farida, Account Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV. Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru yang hadir untuk memberikan sosialisasi tentang Tax Amnesti kepada para pegawai BPIW.    Ia mengaku mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut karena kegiatan ini dapat menambah pemahaman bagi para pegawai di lingkungan BPIW terkait Program Tax Amnesti Pajak. Menurutnya, program Tax Amnesti ini juga merupakan kesempatan bagi wajib pajak termasuk pegawai di BPIW untuk memenuhi segala kewajiban terkait pajak. “Dan kalau diperlukan, wajib pajak di lingkungan BPIW dapat memanfaatkan program yang tengah dijalankan pemerintah sekarang ini, yakni Program Tax Amnesti yang dikenal dengan jargonnya Ungkap, Tebus, Lega,” jelas Rido. Ia juga berharap, pada kegiatan tersebut petugas dari KPP Pratama Jakarta dapat memberikan bimbingan mengenai isian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kepada pegawai BPIW, agar dalam pengisian SPT dapat tepat sesuai aturan yang berlaku. “Selain itu, kalau dimungkinkan ada bimbinganlah dari bapak dan ibu petugas untuk pengisian SPT kepada kami (pegawai BPIW,-red),” papar Rido. Di tempat sama, Christijanto Wahyu Purwoistijoko menerangkan, Program Tax Amnesti dilakukan pemeritah untuk mengatasi perlambatan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, lanjutnya, pemerintah mencari sumber ekonomi baru. "Salah satunya dengan mengadakan Tax Amnesti,” ujarnya. Dijelaskannya, Tax Amnesti adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemateri lainnya. Hariyono mengatakan, antusiasme wajib pajak untuk melakukan Tax Amnesti saat ini  semakin tinggi. Terbukti, wajib pajak yang berkunjung ke kantor pajak untuk melakukan Tax Amnesti selalu ada.   Sosialisasi tersebut berlangsung santai, namun berjalan seru. Pemateri sempat dapat berbagai pertanyaan terkait pajak dari peserta sosialisasi yang hadir.(ris/infoBPIW)

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR melakukan pertemuan 4 bulanan, di ruang rapat BPIW, Selasa (14/3).  Kepala Dharma Wanita Persatuan BPIW, Yurida Rido mengatakan pertemuan rutin kali ini diisi dengan sosialisasi gerakan yang disebut Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Dikatannya, sosialisasi anti korupsi bagi anggota Dharma Wanita tersebut bermanfaat  untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. “Sosialisasi SPAK ini dalam rangka mendukung kerja DWP Kementerian PUPR tahun 2017 dan juga melaksanakan program kerja bidang  pendidikan DWP BPIW,” jelas istri Kepala BPIW Rido Matari Ichwan itu.  Tujuan dari sosialisasi menurutnya untuk mengenalkan SPAK, karena SPAK hakikatnya merupakan pendidikan moral yang mengajarkan anti korupsi berbasis keluarga. “SPAK mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran,” ujarnya. Dengan adanya sosialisasi SPAK ia berharap, para anggota DWP yang merupakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mendukung para suami agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja pada Kementerian PUPR yaitu rasional, kerjasama tim, inovasi, efisiensi, efektifitas, responsif dan kemitraan. “Kita sebagai perempuan memiliki kekuatan dibalik kelembutan kita, dan kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai kejujuran dan mengingatkan kepada suami agar mereka bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi. Dalam slogan SPAK juga disebutkan bahwa kekuatan perempuan merupakan inspirasi perubahan,” ucap Yurida Rido. Kegiatan sosialisasi ini menurutnya penting,  agar DWP BPIW juga dapat membantu memperbaiki citra pegawai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain itu juga untuk ikut serta dalam mewujudkan program revolusi mental pemerintah. “Semoga kita semua mampu menjadi agen-agen perubahan yang mengubah Indonesia ke arah lebih baik lagi, dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran tanpa lelah,” tegasnya. Dalam kesempata itu diisi dengan paparan dari Agen SPAK, Riana Syarif. Dalam paparannya Riana mengatakan,  sosialisasi anti korupsi ini dilakukan agar setiap insan BPIW dapat menjadi manusia yang lebih baik. Diakuinya terkadang tanpa disadari, apa yang dilakukan beberapa kalangan bersentuhan dengan tindakan korupsi. Dengan kegiatan ini ia berharap semua orang dapat mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan untuk menghindari perbuatan yang dapat dikategorikan korupsi.   Acara sosialisasi ini diisi dengan games anti korupsi yang diikuti seluruh anggota. Disela-sela sosialisasi, juga dilakukan acara pisah sambut, dimana anggota DWP BPIW, yaitu Inar Suminarsih (istri Rezeki Peranginangin, mantan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis)  dan Dewi Sulistyo (istri Harris Hasudungan Batubara, mantan Kepala Pusat Pemprograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, memberikan kesan-kesannya selama bergabung di DWP BPIW.   Selanjutnya diisi juga perkenalan anggota DWP BPIW yang baru, yakni Diyah Bobby (istri dari Bobby Prabowo, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR) dan Ati Iwan (istri dari Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR). Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. (Hen/INI/infobpiw)

Dalam menyusun Rencana Induk Terpadu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)  Danau Toba, Borobudur dan Lombok sangat dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, agar hasilnya dapat efektif dan sesuai harapan banyak kalangan.     Demikian diungkapkan, Hadi Sucahyono, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat membuka sosialisasi Persiapan Penyusunan Rencana Induk Terpadu  Kawasan Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Lombok di Jakarta, Senin (19/12). Hadir dalam sosialisasi tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Direktur Badan Otorita Danau Toba, dan stakeholder lainnya. Selain itu, hadir pula pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dengan tiga destinasi wisata tersebut. Untuk membuat Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata, lanjut Hadi, setidaknya membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota, termasuk dengan Pengembang dan masyarakat Kementerian PUPR, lanjut Hadi, terus berupaya membangun infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung KSPN yang telah dicanangkan pemerintah. “Pada Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata tersebut, nantinya akan memuat rencana pembangunan infrastruktur PUPR yang mencakup keterpaduan sektor Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan Perumahan,” terang Hadi. Hadi berharap, dalam sosialisasi tersebut seluruh stakeholder dapat berperan aktif guna terciptanya Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata yang ideal. Untuk Integrated Master Plan atau Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata, Kepala Bagian Rencana Kementerian Perhubungan, Dandun Prakosa mengatakan, Kementerian Perhubungan akan menghidupkan bandara-bandara pesawat perintis seperti Bandara Sibisa dan lainnya. “Hal itu dilakukan untuk menyingkat waktu tempuh dan mempermudah akses ke kawasan wisata prioritas tersebut,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga peningkatan pelabuhan-pelabuhan agar lalu lintas laut bisa semakin meningkat, sehingga mempermudah mobilitas orang ataupun barang ke lokasi wisata. Saat ini, lanjutnya, Kementerian Perhubungan memang terus menjaring aspirasi untuk dapat memberikan masukan yang ideal dalam penyusunan Rencana Induk tersebut. Di tempat yang sama, Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata yang akan disusun tersebut harus menjawab permintaan pasar dan industri pariwisata sendiri. "Kemudian, harus juga dapat melestarikan budaya, bangunan dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut," terang Bertine.   Dia menambahkan, termasuk harus menghadirkan infrastruktur yang dapat memudahan dan menarik para wisatawan ke lokasi wisata.  (ris/infoBPIW)     

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak bagi pegawai di lingkungan BPIW, Selasa (15/3).  Kegiatan yang juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak ini diikuti beberapa pejabat eselon 3, 1, dan staf di lingkungan BPIW. Saat memberikan arahan, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyatakan kegiatan ini untuk menindaklanjuti edaran dari Ditjen Pajak yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi, diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan melalui e-filling secara online, paling lambat 31 Maret 2016. Menurut Dadang dipandang perlu menghadirkan tim dari Ditjen Pajak, agar dapat memberikan bimbingan dan pedoman bagi pegawai BPIW, terutama cara mengisi e-filling secara online, karena sebelumnya pengisian SPT masih manual. “Momen ini sangat bagus untuk membina diri kita agar lebih patuh membayar pajak. Ini bagian dari tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara. saya meyakini sistem yang baru ini sangat menguntungkan bagi kita wajib pajak, karena memudahkan dalam mengisi SPT dan tanpa biaya serta kita dapat merekam sendiri surat pemberitahuan dengan perhitungan sendiri, sehingga lebih akurat dan efisien,” tutur Dadang. Selain itu Dadang juga berharap kegiatan ini juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran negara. “Ini  juga melatih kita untuk mendukung revolusi mental, dan bagian dari tanggung jawab kita, untuk turut memajukan bangsa melalui kepatuhan dalam membayar pajak,” tegas Dadang. Diharapkan kepada seluruh pegawai untuk segera menyerahkan SPT sebelum tanggal 31 Maret tersebut. Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan penjelasan pengisian SPT, baik secara manual maupun online yakni melalui e-filling. Shv/infobpiw