Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melakukan kajian terkait usulan Serang Raya yang terdiri dari  Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono hasil kajian menunjukkan bahwa Serang Raya memenuhi kriteria sesuai PP 15/2010 untuk layak menjadi Metropolitan.  “Kita memberikan masukan atau rekomendasi terkait usulan Gubernur Banten yang disampaikan ke Presiden yang diteruskan ke menteri-menteri termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ternyata kita cek enam kriteria, semuanya lulus, artinya layak untuk dijadikan Metropolitan Serang Raya,” ujar Hadi usai melakukan video conference dengan akademisi ITB, Iwan Kustiwan, Jumat, 8 Mei 2020.  Pada kesempatan itu Iwan Kustiawan berbagi informasi terkait penelitian yang pernah dilakukannya di kawasan metropolitan tersebut. Salah satu hasil penelitiannya adalah bahwa rencana-rencana yang ada saat ini belum terintegrasi dan mengantisipasi perkembangan kawasan Metropolitan Serang Raya.  PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 65 ayat 5 menyebutkan adalah enam kriteria sebagai Metropolitan, pertama, merupakan kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional.  Kriteria kedua, Jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit  satu juta jiwa. Ketiga, Dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan antar provinsi dan/atau nasional. Kemudian, kriteria  yang keempat yakni ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor pemerintah kota/pemerintah provinsi, fasilitas transportasi regional, kantor perbankan, dan pusat perbelanjaan.  Kriteria yang kelima untuk menjadi Metropolitan adalah memiliki sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi. Kriteria yang keenam yakni memiliki kejelasan sistem struktur ruang yang ditunjukkan adanya pusat dan sub pusat yang terintegrasi dengan peran ekonomi pusat yang dapat lebih besar dari kota, atau kawasan sekitar diukur dari jumlah aktivitas jasa dan industri.   Tiga daerah yang merupakan bagian dari Metropolitan Raya telah dibangun beberapa infastruktur sektor PUPR termasuk yang dikerjakan di tahun ini seperti Pembangunan Intake Air Baku Kab. Serang oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Pembebasan Lahan Jalan Tol Serang-Panimbang yang dilakukan Ditjen Bina Marga, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Banten Lama Kota Serang oleh Cipta Karya. Selain itu ada Pembangunan Rusun Ponpes Mambaul Hasan Kab. Serang yang dilakukan Ditjen Penyediaan Perumahan.  Berdasarkan hasil Konsultasi Regional yang diadakan BPIW pada tahun ini, maka di 2021 terdapat beberapa rencana program Kementerian PUPR diantaranya Ditjen SDA yang akan membangun Long Storage Penyediaan Air Baku Layanan di Kec. Pontang, Tirtayasa, dan Tanara, Ditjen Bina Marga akan melakukan  Penambahan Lajur Jalan Abdul Hadi dan Tb. Suwandi, Ditjen Cipta Karya yanng akan membangun Jaringan Perpipaan Kota Cilegon, dan Ditjen Penyediaan Perumahan yang akan membangun Rusun Pekerja Kawasan Industri Cilegon.  Berbagai program infrastruktur sektor PUPR menurut Hadi perlu dilakukan keterpaduan. Untuk itu menurutnya BPIW akan melakukan Penyusunan Perencanaan dan Program Terpadu (Kota Sorong, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon) untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Metropolitan Serang Raya tersebut.  Menurut Hadi masing-masing daerah sudah memiliki Rencana Tata Ruang Tata Wilayah dan Kementerian PUPR juga sudah punya pembangunan infrastruktur. “Tapi ketika kita bicara keterpaduan, maka perlu misalnya Tempat Pembuangan Akhir Regional dan jalan antar provinsi, maka itu menjadi tugas BPIW merajut keterpaduannya.  Oleh karena itulah kita mengusulkan Penyusunan Perencanaan dan Program Terpadu untuk tiga daerah di Metropolitan Serang Raya itu,” ulasnya. Pada vicon tersebut dihadiri juga Kepala  Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan M.Rudi Siahaan dan beberapa pejabat serta staf di pusat tersebut. (Hen/infobpiw)    

  Pemerintah membuka kesempatan bagi para investor swasta, untuk mengembangkan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Saat ini pemerintah memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi peluang investasi bagi untuk para investor tersebut.   Berikut yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rezeki Peranginangin,  saat menjadi pembicara pada acara Indonesia Tourism Investment Bussiness Forum, di Tanjung Lesung, akhir pekan lalu.   Pada kesempatan tersebut, Rezeki menjelaskan beberapa rencana program dalam pengembangan KSPN Tanjung Lesung yang telah disusun oleh BPIW.  Ia juga menyampaikan peluang investasi swasta pada infrastruktur PUPR, seperti rencana pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang sepanjang 83,9 km, pembangunan sistem penyediaan air minum, pengolahan akhir sampah berteknologi tinggi dan pengolahan air limbah berskala kawasan yang melayani daeah komersil, serta inkubasi kawasan sebagai embrio destinasi wisata baru seperti Anjungan Cerdas.   Dari sektor perumahan, menurut Rezeki terdapat peluang investasi pembangunan rumah susun untuk pekerja di sektor pariwisata yang diperkirakan sekitar 500 orang dengan 5 twin blocks. Besar harapan kami program-program tersebut dapat menjadi peluang investasi swasta pada infrastruktur PUPR,” jelas Rezeki.   Pada kesempatan yang sama, Rezeki meyampaikan rencana inkubasi destinasi wisata Tanjung Lesung yaitu mencakup Ujung Jaya sebagai gateway menuju Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu kawasan Panimbang sebagai simpul utama koridor dalam menyerap arus wisatawan dari arah timur dan utara. Kemudian kawasan Sumur yang dikombinasikan dengan Pulau Umang sebagai atraksi yang komplementer dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.   Hadir pula dalam acara ini, Anggota Tim Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang menangani pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Lesung. (INI/InfoBPIW)

Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan pembangunan infrastruktur berbasis  pengembangan potensi wilayah pada tahun 2017. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten. Pembangunan infrastruktur tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten, Kamis (7/4).   Musrenbang tahun ini mengambil tema “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.   Rano mengatakan salah satu prioritas pembangunan di Banten adalah peningkatan konektivitas dan dukungan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian yang merata di setiap wilayah. “Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur adalah yang utama dilakukan di Banten,” tegas Rano.   Saat berbicara mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan jalan tol akan menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dijelaskannya, saat ini sedang dibangun proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Banten seperti jalan tol Serang – Panimbang sepanjang 83,6 km,  Kunciran – Serpong sepanjang 11,19 km, Serpong – Cinere sepanjang 10,14 km dan Serpong – Balaraja sepanjang 30 km. “Dari pintu tol Merak menuju pintu penyebarangan saat ini sudah dilebarkan menjadi 4 lajur yang dimaksudkan untuk menjaga daya saing wilayah,” ungkap Dardak.   Selain jalan tol, salah satu prioritas infrastruktur yang dibangun di Provinsi Banten adalah bendungan, yaitu Bendungan Karian dan Bendungan Sindang Heula. Dengan dibangunnya kedua bendungan itu diharapkan akan dapat mengatasi masalah banjir. Dardak juga menyampaikan bahwa infrastruktur dibangun agar terjadi kondisi yang harmoni dengan wilayah pertumbuhan agar dapat memberikan outcome dan impact yang optimal.   “Di Provinsi Banten sudah ditetapkan, Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK yang juga menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Kementerian PUPR akan mendukung dari segi infrastruktur, sehingga harapannya Tanjung Lesung akan menjadi salah satu kawasan wisata yang dapat menjadi salah satu The New Bali,” tutur Dardak.   Disamping membangun Jakarta sebagai pusat pertumbuhan, menurut Dardak, Kota Tangerang saat ini dibangun untuk menjadi Kota Satelit Mandiri. Sementara Kota Maja sedang dibangun untuk menjadi Kota Publik yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk mendukung pembangunan di provinsi tersebut. “Dalam pembangunan infrastruktur di Banten membutuhkan sinergitas antara pusat dengan pemerintah daerah,” tutur Dardak.   Terkait sinkronisasi program, Bambang Priyambodo dari Bappenas menyampaikan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah daerah, harus berperan untuk dapat menjadi fasilitator, dalam mempertajam usulan kabupaten dan kota kepada pemerintah pusat. Sehingga ke depan, pada pelaksanaan Musrenbang dapat disampaikan prioritas pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah kabupaten maupun kota.   Kegiatan ini dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Ketua DPRD Provinsi Banten, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Banten, beserta jajarannya. (INI/InfoBPIW)