Berita

Kepala BPIW Hadi Sucahyono beserta rombongan melakukan survei ke Kota Semarang dan sekitarnya. kawasan tersebut menjadi bagian dari Metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, serta Kabupaten Grobogan). Menurut Hadi survei dilakukan tim-nya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan membuat konsep solusi permasalahan. Survei dilakukan dua hari ini, yakni pada 10-11 Juli. Survei pada 10 Juli dilakukan dengan melihat beberapa kawasan di bagian barat dan tengah Semarang, dengan menghimpun data di lapangan. Selain itu Hadi juga mengunjungi Kendal Industrial Park (KIP). Disini Hadi bertemu langsung dengan Presiden Direktur dan CEO  Stanley Ang dan Executive Director  Didik Purbadi. Pada saat itu Hadi menggali informasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Selain itu diperbincangkan mengenai ekonomi daerah dengan adanya industri tersebut. Dalam kawasan industri ini terdapat beberapa perusahaan dari luar negeri seperti dari Taiwan, Tiongkok, dan Singapura. “Secara regional mereka membutuhkan dukungan kita, seperti air baku, akses ke pelabuhan, perumahan untuk pekerja, dan penanganan persampahan,” jelas Hadi. Konsep keterpaduan moda kereta api, pelabuhan, dan jalan bagi truk kendaraan darat juga menjadi perhatian BPIW. Menurutnya keterpaduan tiga moda itu harus direalisasikan lebih optimal. Dengan demikian penanganan infrastruktur dilakukan dengan keterpaduan antar sektor PUPR dan juga dengan infrastruktur lainnya seperti bandara dan pelabuhan. Dalam tinjuan tersebut, perhatian Hadi dan tim juga tertuju pada Kampung Tambak Lorok di wilayah Tanjungmas Semarang. Kawasan ini mengalami banjir akibat rob atau air laut pasang. Dengan kondisi seperti ini, maka kampung tersebut perlu penanganan secara masif. “Kita perlu penanganan yang lebih masif untuk penanganan rob, misalnya dengan membuat tanggul di tepi pantai, kemudian menggeser permukiman, agar jangan terlalu deket di bibir pantai. Selain itu perlu  mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran drainase," ungkap Hadi.   Penanganan infrastruktur Metropolitan Kedungsepur  tersebut menurut Hadi tetap dilakukan dengan keterpaduan antar sektor PUPR. Tim BPIW juga mendokumentasikan kondisi kawasan tersebut dengan menggunakan drone. Survei pada 12 Juli dilakukan di Sayung, Demak, Ungaran, dan Salatiga. Dengan demikian hampir semua kawasan Metropolitan Kedungsepur  di survei telah diidentifikasi permasalahannya. (hen/ris/infobpiw)  

Badan Pengembangan Infrastruktu Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, melakukan penyusunan Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan, rencana, dan program perwujudan Kota Pusaka Semarang dan Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS). “Rapat koordinasi ini merupakan rapat kedua dalam rangka penyusunan Pra Desain tersebut. Pada kesempatan koordinasi pertama,  tanggal 6 April  lalu yang merupakan tahap kick off, dimana kami dan tim menampung berbagai masukan dan arahan mengenai visi pengembangan Kota Lama Semarang,” ujar Agusta saat membuka kegiatan itu di Semarang, Kamis (15/6). Pada tahap kick off tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu.   Setelah tim melakukan survei dan pengumpulan data menurut Agusta, maka dilakukan pemaparan konsep awal pengembangan Kota Lama Semarang dengan mensinkronkan rencana dan program dari berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Semarang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, dan Balai Besar Wilyah Sungai Pemali Juala. Selain itu juga disinkronkan dengan rencana program permukiman dan keciptakaryaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Lebih lanjut Agusta mengatakan Kota Semarang merupakan bagian dari Metropolitan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan). Kedungsepur ini  merupakan salah satu dari 7 kawasan Metropolitan di Indonesia dan menjadi salah satu kota yang tumbuh sangat cepat. Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Kedungsepur khususnya kawasan Kota Lama Semarang, kata Agusta, merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan khususnya infrastruktur PUPR yang sinergis antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan. Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan hasil survei tim penyusun. Setelah itu diisi dengan paparan 4 narasumber mengenai program terkait Kota Lama Semarang dari unit organisasi masing-masing.   Keempat narasumber tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Iswar Aminuddin dan Penalaah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Endang Dwi Dikiyanti. Selanjutnya, Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,  Dani Hamdan, dan Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Anik Setiani. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta ini dihadiri beberapa kalangan seperti Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang. Hen/Shovi/infobpiw

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastuktur di kawasan Pantura harus selesai sebelum lebaran, sehingga dapat digunakan saat musim mudik lebaran nanti. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat melakukan monitoring ke kawasan Pantura, tepatnya di sepanjang jalur Semarang - Purwokerto selama dua hari, 23-24 Mei lalu.   Agar target tersebut dapat tercapai, dilakukan percepatan dimana para pekerja dibagi dalam beberapa shift.  Contohnya pengerjaan pembangunan Jembatan Sipait dan Pah dilakukan tiga shift.  Menurut Dardak, lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan intesitas kendaraan yang melintasi Jalur Pantura. Namun Dardak memastikan terkait akses dan fisik lintas arus mudik/balik lebaran akan jauh lebih baik, karena terdapat beberapa tol baru yang akan dibuka saat lebaran nanti.   “Salah satu yang akan dibuka pada saat mudik lebaran nanti, adalah Tol Pejagan - Pemalang dan beberapa perbaikan jembatan dan pelebaran jalan di Jalur Pantura," tutur Dardak saat meninjau Exit Tol Brebes Timur.   Monitoring yang dilakukan BPIW dan Ditjen Bina Marga ini untuk melihat  persiapan pembangunan infrastruktur jalan sebagai persiapan arus mudik lebaran tahun ini. Pada hari pertama, monitoring dilakukan dengan meninjau pelebaran jalan di Jalan Walisongo Semarang, Rekonstruksi Jalan Batang - Kendal, Paket Pembangunan Jembatan Sipait dan Pah, serta Exit Tol Brebes Timur (Tol Pejagan - Brebes).   Dari peninjauan ini diketahui bahwa progres pembangunan Jembatan Sipait yang menghubungkan Pemalang – Pekalongan, sudah mencapai 35.4 %. Target Jembatan Sipait ini dapat dioperasikan pada H-12 sebelum lebaran. Sementara progres pembangunan Jembatan Pah yang menghubungkan Pemalang - Tegal, saat ini sudah mencapai 43,73% dan target pembangunan akan selesai H-20 sebelum lebaran.   Hari kedua monitoring terkait beberapa pembangunan infrastruktur seperti pemeliharaan Rutin Ruas Wangon-Banyumas, Lingkar Sumpiuh, paket rekonstruksi Kesiapan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Semarang,  pengadaan tanah di fly over Jombor Yogyakarta, rekonstruksi Jalan Kartosuro-Klaten dan tinjauan kondisi tol Semarang-Bawen.    "Hambatan di lapangan saat pembangunan pilar bagian barat dan bangunan bawah adalah pada saat kondisi cuaca hujan saja saat ini," tutur Sugiyono dari PT Perencana Jaya. (INI/InfoBPIW)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan pemikiran para ilmuwan di lingkungan perguruan tinggi terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting agar pembangunan bisa efektif dan terukur. Dengan alasan itulah, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Dadang Rukmana saat menjadi pembicara pada Seminar Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Unversitas Diponegoro (Undip), Semarang,  Selasa (12/4). Dalam paparannya, Dadang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah digagas oleh Prof.Sutami yang kemudian disempurnakan oleh Prof.Purnosidhi. Kemudian, di tahun 2000 mulai diadakan Konsultasi Regional guna mensinkronkan program-program antar sektor. Hingga akhirnya, pada tahun 2015 lalu, BPIW terbentuk.  Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.  “Saat ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya didasarkan pada output saja, namun kami juga menentukan bagaimana outcome dan impactnya bagi masyarakat. Untuk itu, BPIW berfungsi untuk mengawal pembangunan infrastruktur yang  terintegrasi antar sektor,” tutur Dadang. Lebih lanjut Dadang menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW menuangkan rencana pengembangan wilayah menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya terdapat lima aspek yang menjadi instrumen dalam pengembangan infrastruktur wilayah. Pertama, rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah ada. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang dipakai dalam pemrograman dan analisis anggaran dari Bappenas. Ketiga, direktif Presiden, seperti program Nawacita yang berasal dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian yang keempat, kebijakan sektor yang muncul diakhir, sebagai contoh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kelima, investasi riil yang ditanamkan oleh swasta di suatu wilayah. Misalnya daerah Sei Mankei di Sumatera Utara yang sudah ditanamkan investasi oleh perusahaan swasta. “WPS disusun berdasarkan lima aspek tersebut. Dengan pendekatan clustering dari berbagai kawasan yang sedang berkembang. Sehingga ini menjadi kosentrasi kita sebagai basis keterpaduan infrastruktur PUPR,” ungkap Dadang. Perwakilan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Bakri Setiawan turut mengapresiasi penyusunan 35 WPS. Menurut  Bakri, program itu sejalan dengan keinginan Presiden dalam hal keterpaduan pembangunan.  Sementara perwakilan dari Jurusan PWK Undip, Soegiono Soetomo menganggap bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, dipengaruhi dua faktor, yakni hukum dan politik. Pembangunan infrastruktur menurutnya sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manusia dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Terkait pelaksanaan seminar, Ketua Pelaksana, Parfi Khadiyanto menyatakan kegiatan tersebut untuk membahas bagaimana meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah melalui program pengembangan strategis yang berbasis pada keterpaduan infrastruktur. Acara yang dibagi dua sesi ini menampilkan enam pembicara, pertama, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana yang mewakili birokrasi. Kedua, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Jawa Tengah, Joko Sutrisno. Pembicara ketiga adalah perwakilan dari Jurusan PWK Undip, Sugiono Soetomo. Kemudian pembicara keempat, perwakilan dari Institut Teknologi Bandung, Tommy Firman. Pembicara kelima yakni perwakilan dari UGM, Bakti Setiawan dan pembicara keenam perwakilan dari Undip, Joesron Alie Syahbana.  Seminar yang dihadiri sekitar 200 orang ini disertai dengan video conference yang ditayangkan secara live oleh 60 universitas negeri maupun swasta di Indonesia. (Adn/infobppiw)