Berita

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan Rapat Koordinasi dan Pemaparan hasil Assesment Website dan Bank Data BPIW, di Bandung, Kamis (16/6). Kegiatan assetment tersebut dilakukan oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan media informasi BPIW.   Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Konsinyasi Pengelolaan Website dan Bank Data BPIW Tahun Anggaran 2016. Beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat tersebut diantaranya hasil uji keamanan website dan bank data BPIW, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan  media informasi BPIW. “Hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah tentang keamanan data yang ada dalam website kita. Data dan substansinya juga harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat membuka acara tersebut. Dadang juga menjelaskan bahwa BPIW ingin membuat bank data yang terdiri dari tiga fase, yaitu data dasar yang berguna untuk pengembangan infrastruktur wilayah, data infrastruktur, serta data yang terkait dengan semua output yang dihasilkan BPIW. Lebih lanjut Dadang mengungkapkan website hanya merupakan satu instrumen untuk memudahkan, namun harus jelas dalam memilah mana data yang bisa dipublish.  Ia  juga menegaskan tentang pentingnya sebuah bank data, karena data merupakan sebuah keharusan. “Tanpa adanya data dan informasi, kita tidak bisa bekerja cepat,” imbuh Dadang. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Infomasi dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Rema Suwenda yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa dalam membuat bank data, maka data-data serta rencana pemrograman sudah harus ada, jangan sampai bank data tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu kontennya harus diperhatikan, serta harus diupdate secara rutin. Sehubungan dengan akan segera dikeluarkannya peraturan tentang e-government, menurut Rema kedepan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus mengikuti aturan tersebut. E-government merupakan bisnis manual yang dibuat secara elektronik, termasuk didalamnya pengembangan sistem dan pengembangan networking. “Nantinya pengembangan website Kementerian akan menggunakan prinsip one data, one map, one management” ucap Rema. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri para staf yang merupakan masing-masing perwakilan dari empat pusat di lingkungan BPIW. (ADN/INFOBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tugas tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015. Informasi mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi BPIW itu  perlu dise- barluaskan kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan Tim Penulis atau kontributor berita BPIW yang solid dan handal, sehingga penyebarluasan informasi dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Untuk itu,  Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Sekretariat BPIW menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pemberitaan Dalam Rangka Penyebarluasan Informasi BPIW, di Kota Bogor, 21-23 April 2016.   Saat mewakili Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana membuka FGD tersebut, Kasubbag Layanan Informasi Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Sekretariat BPIW, Shoviah, S.A.P, M.AP berharap  kegiatan yang dikuti sekitar 30 orang ini, selain dapat menghasilkan masukan strategis untuk pemberitaan yang optimal, acara tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan Tim BPIW dalam menulis berita yang baik dan positif. “Peserta yang hadir adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang yang nantinya akan menjadi Tim Pemberitaan dari masing-masing bagian atau bidang eselon 3. Tim ini nantinya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Badan,” tutur Shoviah. Hari pertama FGD diisi dengan paparan narasumber dari Managing Director media online internasional Rappler.Com yaitu Zulfiani Lubis atau yang biasa dikenal dengan nama Uni Lubis. Wanita berkaca mata ini sebelumnya merupakan mantan Pemred beberapa media televisi nasional dan media cetak. Pada kesempatan itu, Uni Lubis memaparkan mengenai strategi optimalisasi pemberitaan BPIW di media publik. Dalam paparannya, Uni Lubis mengatakan untuk mengoptimalkan pemberitaan BPIW dapat dipilih informasi yang menarik, sehingga layak dimuat media nasional. “BPIW merupakan “Bappenasnya” Kementerian PUPR, karena dia yang menyusun rencana pembangunan infrastruktur. Dari perencanaan itu dapat dikemas menjadi sebuah berita yang mampu memberikan imajinasi kepada publik, bagaimana gambarannya ketika rencana itu dilaksanakan, apa manfaat dan dampaknya bagi masyarakat,” ungkap Uni Lubis. Menurutnya, hal tersebut merupakan peluang potensial untuk menciptakan berita yang dikonsumsi publik. Untuk membuat sebuah berita yang baik dijelaskan Uni lubis harus memenuhi beberapa hal seperti membuat kemasan judul yang menarik, menarik engagment pembaca, didukung dengan data yang akurat, memenuhi what, when, where, who, why dan how (5w1H). Selain itu, dalam era pemberitaan digital saat ini ia mengusulkan agar Subbagian layanan Informasi BPIW dapat mengoptimalkan pemberitaan melalui media sosial dengan membuat inovasi seperti membuat kuis, dengan menampilkan foto infrastruktur yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR, dan masyarakat diminta untuk menjawab pertanyaan, dimana lokasi infrastruktur tersebut berada. “Kalau yang jawab betul, bisa diberi hadiah, ini untuk menarik minat para netizen terhadap informasi yang disajikan BPIW dan akhirnya pembaca dapat menjadi follower media sosial BPIW,” tutur Uni Lubis. Pada hari pertama, kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Kasubbag Hubungan Media Biro Komunikasi Publik, Gustav Sugiantoro mengenai peran siaran pers dalam penyebarluasan informasi BPIW. Dalam kesempatan itu Gustav memaparkan cara membuat siaran pers yang baik sehingga dapat menyebarluaskan kegiatan yang ada di BPIW kepada wartawan media cetak dan online. Ia berharap dengan dibentuknya Tim kontributor berita BPIW, akan menambah substansi dan jumlah berita yang dapat dipublikasikan, baik melalui website Kementerian PUPR maupun kepada media massa nasional. Pada hari kedua dan ketiga pelaksanaan FGD ini diisi dengan paparan oleh tim pengajar dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara,Teguh Priyanto dan  Edi Sujatmiko, yakni mengenai teknik penulisan berita, wawancara, dan penulisan judul yang baik. Selain itu, dilakukan praktek wawancara dan penulisan berita. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi kontribusi berita dan penyusunan Tim Kontributor Berita BPIW. Hen/infobpiw    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak bagi pegawai di lingkungan BPIW, Selasa (15/3).  Kegiatan yang juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak ini diikuti beberapa pejabat eselon 3, 1, dan staf di lingkungan BPIW. Saat memberikan arahan, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyatakan kegiatan ini untuk menindaklanjuti edaran dari Ditjen Pajak yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi, diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan melalui e-filling secara online, paling lambat 31 Maret 2016. Menurut Dadang dipandang perlu menghadirkan tim dari Ditjen Pajak, agar dapat memberikan bimbingan dan pedoman bagi pegawai BPIW, terutama cara mengisi e-filling secara online, karena sebelumnya pengisian SPT masih manual. “Momen ini sangat bagus untuk membina diri kita agar lebih patuh membayar pajak. Ini bagian dari tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara. saya meyakini sistem yang baru ini sangat menguntungkan bagi kita wajib pajak, karena memudahkan dalam mengisi SPT dan tanpa biaya serta kita dapat merekam sendiri surat pemberitahuan dengan perhitungan sendiri, sehingga lebih akurat dan efisien,” tutur Dadang. Selain itu Dadang juga berharap kegiatan ini juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran negara. “Ini  juga melatih kita untuk mendukung revolusi mental, dan bagian dari tanggung jawab kita, untuk turut memajukan bangsa melalui kepatuhan dalam membayar pajak,” tegas Dadang. Diharapkan kepada seluruh pegawai untuk segera menyerahkan SPT sebelum tanggal 31 Maret tersebut. Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan penjelasan pengisian SPT, baik secara manual maupun online yakni melalui e-filling. Shv/infobpiw

Saat ini peraturan mengenai tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR.  Peraturan tersebut telah diundangkan pada 11 Februari 2016 yang lalu. Untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai peraturan yang baru ini dilakukan Sosialisasi Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), di Jakarta (8/3). Sosialisasi ini dihadiri para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pemberian tunjangan kinerja tersebut. Saat memberi kata sambutan mewakili Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW, Etty Winarni  mengatakan kenaikan tunjangan Kinerja Kementerian (PUPR) menjadi 70%, harus diiringi dengan kinerja yang lebih baik lagi. Pasalnya tunjangan kinerja merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas kinerja dan disiplin yang baik. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian PUPR, Luthfiel Annam Achmad saat memberikan paparannya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja diberikan  kepada tiga golongan pegawai, yaitu pegawai yang bekerja di Kementerian PUPR, pegawai yang ditugaskan mengikuti diklat termasuk tugas belajar, dan pegawai dari daerah atau kementerian lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian PUPR, berdasarkan Surat Keputusan dari instansi asal pegawai tersebut. Luthfiel juga menyatakan pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada dua unsur, yaitu  penilaian prestasi kerja dan penilaian jumlah kehadiran. Oleh karena itu, setiap pegawai diwajibkan disiplin dalam hal kehadiran, dan membuat Sasaran Kinerja setiap tahunnya. Dijelaskannya juga bahwa apabila seorang pegawai tidak masuk kerja, maka ada tiga kategori absen, yaitu izin, cuti, dan tanpa keterangan. “Setiap pegawai yang tidak masuk wajib mengajukan izin atau menyampaikan surat keterangan kepada atasan masing-masing,” tegasnya. Besaran tunjangan kinerja berbeda-beda sesuai dengan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan. Jabatan sangat menentukan besaran tunjangan bagi pegawai. Dengan kondisi tersebut menurut Luthfiel bagi seorang pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural diharuskan mengambil jabatan fungsional baik fungsional umum atau fungsional tertentu. Pengaturan besaran tunjang kinerja di Kementerian PUPR ini diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016. Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat menutup acara ini menyatakan tunjangan kinerja wajib dipotong apabila kinerja dan tingkat disiplin pegawai kurang baik. Potongan tersebut perlu diberikan, agar azas keadilan dapat dirasakan oleh setiap pegawai. Selain itu, Dadang juga mengusulkan perlunya dibuat instrumen untuk mendukung proses penilaian kinerja dan penghitungan tunjangan kinerja agar lebih memudahkan dalam pelaksanaannya. Mtr/infobpiw    

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, khususnya dalam hal percepatan pelaksanaan kegiataan di tahun 2016 serta dalam memahami tusi visi misi dan program-program yang ada, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan acara pembekalan kegiatan tahun anggaran 2016 bagi CPNS dan Non PNS di lingkungan BPIW. Acara ini selain dihadiri oleh pegawai CPNS dan Non-PNS, dihadiri juga oleh pejabat Eselon 3 dari Sekretariat Badan, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Program dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Pusat pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. “Kami tidak membedakan antara CPNS dan non PNS, sama saja, kita sama-sama bekerja di Kementerian PUPR khususnya di BPIW, yang membedakan hanya status administrasi saja,” tutur Dadang Rukmana, selaku Sekretaris BPIW saat membuka acara tersebut. (13/1). Berdasarkan analisis beban kerja, idealnya saat ini BPIW membutuhkan 353 personil PNS, sedangkan saat ini hanya tersedia 162 PNS sehingga kekurangannya sebanyak 191 personil. Untuk menutupi kekurangan tersebut, BPIW telah merekrut pegawai Non-PNS. Beban kerja yang diemban oleh pegawai kerja Non-PNS pun tetap sama dengan PNS, Dadang menuturkan bahwa keberadaan pegawai Non-PNS sangat membantu BPIW dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam  paparannya Dadang menjelaskan bahwa ada tiga hal penting  yang harus dipahami oleh seluruh CPNS dan Non-PNS. Pertama, memahami tugas dan fungsi Kementerian PUPR khususnya tugas dan fungsi BPIW. Kedua, memahami value yang berlaku di Kementerian PUPR termasuk di BPIW, dan ketiga menyamakan spirit sebagai warga BPIW. Dadang menambahkan bahwa bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat, harus menjadi pedoman mereka sebagai warga Kementerian PUPR, Dadang juga mengingatkan bahwa “infrastructure development is a part of economic development” sehingga sesuai dengan misi PUPR yaitu membangun ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Dadang sekaligus memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tugas dan fungsi BPIW, bisnis proses yang dijalankan oleh BPIW serta program-program unggulan BPIW, salah satunya konsep WPS. Harapannya pada kegiatan ini, pegawai CPNS maupun Non-PNS dapat memahami lebih mendalam mengenai BPIW, sehingga ke depan pegawai CPNS dan Non-PNS dapat bekerja lebih efektif dan optimal. (nina/adn)