Berita

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja yang kondusif di lingkungan BPIW. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, esensi pengelolaan negara yang efektif dari sisi manajemen memiliki peran dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas organisasi kerja. Salah satunya melalui budaya kerja yang kondusif. “Unit organisasi yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia,-red)  bagus dan anggaran besar tidak menutup kemungkinan mengalami kegagalan, karena budaya kerja yang tidak sesuai tujuan organisasi. Sebaliknya, unit organisasi yang sama, dengan anggaran seadanya dapat tumbuh baik karena ada budaya kerja yang kondusif," ungkap Firman saat membuka acara Internalisasi dan Dukungan Dimensi Religi dalam Penerapan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIW, di Jakarta, akhir pekan lalu. Firman meyakini, budaya kerja yang tepat akan mendukung kinerja pegawai mencapai sasaran mutu yang efektif. "Saya kira di BPIW, para pegawainya itu perlu berfikir out of the box (keluar dari biasanya,-red) dalam rangka mencari formulasi perencanaan dan pemrograman sesuai garis tujuan didirikannya BPIW,” ungkap Firman. Lanjutnya, kegiatan ini diharapkan dapat menambah pemahaman pegawai mengenai peraturan kepegawaian. Sehingga, memudahkan Sekretariat BPIW yang berkewajiban memberikan dukungan manajemen kepada seluruh jajaran di lingkungan BPIW, untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Firman menerangkan bahwa Sekretariat BPIW juga dapat berperan aktif untuk mendukung pencapaian tugas substantif. Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Respanti Yuwono mengungkapkan seluruh pegawai di Kementerian PUPR memang senantiasa didorong untuk memegang budaya kerja Kementerian PUPR. Seperti, bekerja dengan orientasi pencapaian misi. "Yakni tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai," terangnya. Kemudian, meningkatkan kerjasama tim untuk mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dan mempunyai kejujuran, profesional serta akhlakul karimah. Semua itu dijadikan nilai budaya organisasi Kementerian PUPR yang kemudian disebut IPROVE (Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, Etika – Akhlakul Karimah). Ia juga menambahkan, ASN memiliki tiga peran, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, ketiga peran ini harus diiringi dengan nilai budaya kerja sehingga mendesain karakter service. “Bagaimana orang yang bertugas memiliki karakter melayani,” terangnya. Sebelum berakhir, acara dilanjutkan kembali dengan siraman rohani dari Ustad Abdi Kurnia Djohan. Ia memaparkan, Iman dan Islam harus berbuah pada perbuatan, bukan sebatas ucapan yakni berupa takwa. "Jadi umat Islam yang mengaku beriman, tidak cukup dengan pengakuan saja, namun harus berimplikasi pada perbuatan sehari-hari," terangnya. Ia menerangkan, Islam itu agama rahmat, agama kasih sayang dan agama yang peduli sesama. Dengan begitu, orang yang mengaku beriman dan Islam perlu mengimplementasikan dalam prilaku sehari-harinya yang mencerminkan Islam, yakni berperilaku menebar rahmat, menebar kasih sayang, keselamatan termasuk peduli sesama dan lainnya.(ris/bil/InfoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan kalangan akademisi dan praktisi pengembangan wilayah dalam penyusunan Daftar peristilahan/Kamus Pengembangan Wilayah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh istilah-istilah pengembangan wilayah yang lebih luas dan lengkap. Demikian terungkap dalam “Focus Group Discussion (FGD) Peristilahan Pengembangan Wilayah dari Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota” yang dibuka, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana di Gedung Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Rabu (7/9). Saat menyampaikan sambutannya, Dadang mengatakan, saat ini perlu adanya pendokumentasian konsep-konsep terkait pengembangan wilayah yang berkembang di Indonesia. “Pendokumentasian tersebut salah satunya melalui Penyusunan Kamus Pengembangan Wilayah, agar ke depan dapat berfungsi sebagai referensi terminologi bagi stakeholder pembangunan di Indonesia,” terangnya. Selama ini, ungkap Dadang, perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah pengembangan wilayah masih sering terjadi, misalnya antar satu kementerian dengan kementerian/lembaga lainnya. “Sementara BPIW terus mengeluarkan istilah-istilah baru terkait pengembangan wilayah yang digunakan di lingkungan Kementerian PUPR,” jelasnya. Dengan begitu, lanjut Dadang, BPIW ingin mengumpulkan istilah-istilah yang dikelompokan ke dalam istilah baku, istilah lokal atau daerah, istilah terbaru, sehingga BPIW memiliki kamus istilah-istilah terkait dengan pengembangan wilayah. Dadang menyatakan, FGD tersebut diharapkan akan membantu pengumpulaan pengetahuan terkini, mulai dari teori, praktik di lapangan serta kebijakannya.  “Selain itu, diharapkan dapat teridentifikasi istilah dan terminologi yang sering digunakan,” ungkapnya. Dadang menyatakan, Kamus Pengembangan Wilayah yang tengah disusun BPIW diharapkan dapat soft launching bersamaan dengan Hari Jadi Kementerian PUPR yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Hadir dalam FGD tersebut dari kalangan akademisi Prof, Tomy Firman, Prof, Roos Akbar, Ridwan Sutriadi, PHD serta akademisi perencanaan wilayah dan kota.   Ibnu Syabri, dari kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota mengatakan, penyusunan kamus yang bertujuan untuk membangun perbendaharaan istilah pengembangan wilayah yang menggabungkan teori, praktik dan kebijakan merupakan hal yang diperlukan.(rovina/infoBPIW)

Sebagai salah satu langkah menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju status sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.   Demikian disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Netti Malemna, saat rapat pembahasan unit kerja yang diusulkan menjadi Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju (WBK) dan (WBBM) di Lingkungan BPIW yang dihadiri oleh Sekretaris BPIW dan jajaran Eselon III BPIW, Jumat. (27/5)   Lebih lanjut Netti menjelaskan untuk menuju WBK dan WBBM tersebut ada beberapa langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang harus dilakukan oleh BPIW. Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan unit kerja yang akan dijadikan Zona Integritas  menuju WBK dan WBBM. Selain itu menetapkan rencana kerja Reformasi Birokrasi untuk unit kerja Zona Integritas, pelaksanaan rencana kerja, dan mengukur indikator pengungkit dan indikator hasil yang dicapai. Setelah itu, melakukan monitoring dan evaluasi atas indikator hasil dan pengungkit yang dicapai. Selanjutnya, mengajukan usulan untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).   “Terdapat enam area perubahan Zona Integritas yaitu tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan cultural set aparatur,” tutur Netti.   Kepala Bagian Ortala Sekretariat BPIW, Etty Winarni menambahkan berdasarkan keputusan Kepala BPIW, saat ini yang terpilih menjadi unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini adalah Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR (Pusat I) dan Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (Pusat II).  Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pusat tersebut tugasnya adalah merencanakan, memprogramkan, mensinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR. Netti menyarankan untuk langkah selanjutnya adalah pembentukan tim yang bertugas untuk mengevaluasi apa saja kebutuhan organisasi BPIW untuk menuju WBK dan WBBM.   Sebelumnya, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyampaikan bahwa Pusat I dan Pusat II tersebut merupakan frontline dari sisi fungsi BPIW. Oleh karena itu BPIW ingin mendorong frontline inilah yang menjadi motor Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dadang juga mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi di BPIW. “Terpenting adalah bukan hasil akhirnya, namun proses dari perubahan itu sendiri,” tutur Dadang.   Untuk timeline yang harus dilakukan oleh BPIW yakni pada bulan Juni, unit kerja yang diusulkan sudah mulai melengkapi dokumen yang dibutuhkan didampingi oleh tim. Kemudian Bulan Juli akan diadakan penilaian tim internal. Sedangkan, Bulan Juli hingga Agustus sudah disampaikan kepada tim penilai nasional. Diharapkan dari Bulan Agustus hingga sebelum minggu ke- 3 Desember, sudah ada penetapan. (INI/InfoBPIW)