Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur sektor air bersih dan sanitasi di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba dan Lombok. Untuk itu perencanaan pengembangan sektor tersebut perlu masuk dalam Integrated Tourism Master Plan (ITMP) KSPN Danau Toba dan Lombok.   Hal itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Skenario, Strategi dan Program Pembangunan Sektor Air Bersih dan Santasi di KSPN Danau Toba dan Lombok yang dilaksanakan di Kantor BPIW, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.   Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono mengatakan, pengelolaan air bersih, sanitasi termasuk persampahan di dua KSPN prioritas dinilai masih perlu dioptimalkan.   "Diperlukan inovasi dari sektor infrastruktur PUPR, agar kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik," terangnya.   Menurutnya, pembangunan di KSPN Danau Toba dan Lombok terus dilakukan. "Dalam hal ini sektor air bersih dan sanitasi, perlu turut dikembangkan agar infrastrukturnya di KSPN tersebut dapat tersedia dengan baik," jelasnya. Ia menambahkan, saat kebersihan dan keindahan di destinasi wisata terpelihara dengan baik. Hal tersebut akan mendukung pada tercapainya tingkat kunjungan pariwisata yang diharapkan. Kuswardono mengatakan, BPIW dalam pengembangan infrastruktur sektor air bersih dan sanitasi perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan lengkap dan alasan teknis yang baik, agar saat perencanaan tersebut diwujudkan Ditjen Cipta Karya dapat optimal dalam menunjang KSPN yang bersih dan nyaman.    Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Taufik Widjoyono mengatakan,, rekomendasi yang akan masuk dalam ITMP diharapkan akan membuat KSPN Danau Toba dan Lombok bersih.   “Makin bersih dari sekarang, agar para wisatawan yang datang dapat merasa nyaman,” terangnya. Ia menilai, untuk mewujudkan KSPN kembali bersih dan lestari diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah daerah.   Ia berharap, pemerintah daerah membina warganya agar dapat semakin peduli dalam menjaga kebersihan.   Dengan kerja sama banyak pihak, ujarnya. kebersihan dan kenyamanan pada suatu destinasi akan dapat terwujud. Sehingga, berpeluang dikunjungi banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.(ris/InfoBPIW)       

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono mendampingi Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). Dari Kementerian PUPR turut hadir juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastrutur Wilayah (BPIW), Lana Winayanti serta jajarannnya. Rombongan Wapres Jusuf Kalla yang disambut Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi ini meninjau penanganan stunting (kekerdilan) di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB. Dalam kunjungan tersebut Wapres mengatakan, program pencegahan stunting merupakan sebuah program untuk masa depan. “Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia. Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya," ujarnya. Menurut Wapres, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang dilakukan 20-30 tahun lalu. “Saat ini, perlu diperbaiki cara agar berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas anak-anak,” terangnya. Ia mengatakan, rombongannya sengaja mengajak Menteri PUPR yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Pasalnya, membangun generasi sehat harus dilengkapi dengan adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Degitu juga dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan. Menteri Kesehatan yang menangani kesehatan dan Menteri Desa yang menangani pemberdayaan masyarakat desa. Kendati begitu, Wapres menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. "Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil,” terang Wapres. Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono kepada wartawan mengatakan, pihaknya sangat konsen dalam pembangunan infrastruktur PUPR untuk masyarakat. “Kita tidak persoalkan biaya yang akan menguras APBN cukup besar,” jelas Basuki. Ia menambahkan, misalnya pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, serta jalan. Hal itu bukan hanya untuk sisi hubungan wilayah saja, tapi juga untuk pengembangan wilayah yang dilintasi. Termasuk, dampak ekonomi bagi masyarakat.(ris/dra/infoBPIW)