Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Konsep tersebut mensyaratkan kota memiliki empat elemen dasar, yakni Pertama, kota itu harus Aman, Sehat dan Berkeselamatan. Kedua, kota itu harus Estetik, Bersih, Berkarakter, Nyaman. Ketiga, kota harus Produktif dan Efisien, Keempat, kota harus Berkelanjutan. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat memaparkan “Identifying Challenges and Solutions in Developing Smart City for Better Tomorrow” dalam seminar ”Dukungan Pemerintah: Smart Cities Planing and Implementation General Problems in Indonesia” pada Indonesia Smart City Forum di Bandung, (2/9).  Dardak mengatakan, langkah tersebut merupakan respon dari tingginya pertumbuhan penduduk. Terlebih, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan diprediksi  akan terus berlanjut. Sehingga, kawasan perkotaan menjadi titik konsentrasi aktivitas penduduk, baik sosial dan budaya, dampak lingkungan dan kemanusiaan, termasuk kegiatan ekonomi. “Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi Indonesia berasal dari perkotaan,” terangnya. Dengan begitu, ungkap Dardak, perkotaan menjadi consumer yang sangat memerlukan pengembangan mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun ruang terbuka hijau. “Pengembangan tersebut perlu ditunjang teknologi kekinian yang berbasis IT (informasi teknologi,-red),” ungkapnya. Menurut Dardak, pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pola arah pengembangan kawasan. “Dalam pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikembangkan Kementerian PUPR, wilayah Indonesia terbagi menjadi 35 WPS. Dimana dalam WPS itu ada arah pengembangan untuk kawasan tertentu, seperti Kota Cerdas Berkelanjutan, kawasan pariwisata, kota baru publik, kawasan industri, dan lain sebagainya,” papar Dardak. Dalam mewujudkan kota yang Aman, Sehat dan Berkeselamatan, lanjutnya, pemerintah telah mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi  keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik lebih dari 20%, luas jalan lebih dari 20%. “Ketersediaan air dan akses sanitasi yang layak,” terangnya. Di sisi lain, BPIW juga mengembangkan perencanaan Anjungan Cerdas di jalan nasional. Sebab, jalan tol rata-rata memiliki rest area (tempat beristirahat) yang memadai, namun dari rentang 47 ribu KM jalan nasional belum memiliki rest area secara formal. Padahal, fakta ada sekitar 30 ribu kecelakaan per tahun di jalan nasional. Dengan begitu, ungkap Dardak, pemerintah perlu melakukan upaya terhadap kondisi tersebut. “Salah satunya BPIW merencanakan pembangunan rest area di jalan nasional kami mengistilahkan dengan Anjungan Cerdas. Tempat tersebut nantinya dapat sebagai tempai parkir untuk melepas kepenatan atau menjadi tempat peristirahatan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan,” terang Dardak. Menurut Dardak, Anjungan Cerdas juga dapat menjadi wahana untuk memasarkan produk-produk lokal. “Pengguna jalan nasional itu masyarakatnya nasional juga, sehingga produk unggulan kawasan-kawasan di sekitar Anjungan Cerdas itu dapat dipromosikan langsung kepada masyarakat nasional,” jelasnya. Selain Dardak, hadir juga pembicara lain, yakni Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Hayu Parasati, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M Ismail dan Staf Kepresidenan Tim Satu Data, Robertus Theodore. Hayu Parasati meyakini, smart city akan dapat dibangun apabila ada kolabarasi lintas sektor. “Baik pemerintah daerah, provinsi, kementerian dan lembaga,” terangnya. Hayu menyatakan, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan, apabila kolaborasi lintas sektor tak terjadi secara baik akan banyak kendalan dalam mewujudkannya. Untuk itu, forum semacam ini diharapkan semakin meningkatkan soliditas dan kerjasama. “Dalam rangka menjalani rencana bersama menuju yang lebih baik,” terangnya. Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M Ismail menyatakan, saat ini Kemenkominfo tengah mengupakan server nasional, sehingga ke depan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga yang ada bisa memanfaatkannya. Dengan begitu, lanjut Ismail, pemda dan lembaga negara lainnya tak perlu lagi membuat server besar. “Intinya dalam mendukung smart city khususnya smart goverment perlu kolabari banyak pihak,” terangnya. Robertus Theodore, Staf Kepresidenan Tim Satu Data menyatakan, saat ini perlu diakui data itu ada dimana-mana, namun masih sulit didapat secara utuh melalui satu saluran. Menurutnya, pada era digital saat ini dinilai perlu ada road map dalam rangka menciptakan adanya penyajian data yang lengkap dari berbagai lembaga negara.(ris/infoBPIW)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilyah (BPIW) Kementerian PUPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins di Jakarta, Kamis, (23/6). Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW Dadang Rukmana mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal BPIW. “FGD ini untuk memfinalkan rencana aksi kegiatan yang  tertuang dalam Draft Road Map Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2015-2019 yang telah disusun dan membahas Quick Wins untuk BPIW,” ujar Dadang. Lebih lanjut Dadang mengatakan Road Map BPIW mengambil base line dari hasil assesmen kesiapan organisasi, kerangka program dan kegiatan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019. Selain Road Map menurut Dadang, Reformasi Birokrasi BPIW juga mencakup Quick Wins, yang diarahkan sebagai salah satu instrumen dalam mempercepat pencapaian kepercayaan masyarakat, dimana di BPIW jenis pelayanan bersifat tidak langsung. Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak langsung tersebut, usulan Quick Wins BPIW adalah tersusunnya masterplan keterpaduan infrastruktur di 35  wilayah pengembangan strategis (WPS), perencanaan, dan pemrograman yang lebih terpadu dan tersinkronisasi. “BPIW sudah melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur yg terpadu yang evidence-nya adalah development plan di beberapa WPS. Dari 35 WPS tidak perlu semuanya dijadikan Quick Wins, dapat diambil 5 atau 4 WPS saja yang menjadi sampel untuk Quick Wins,” ungkap Dadang. WPS yang dijadikan sampel diharapkan dapat mencakup semua tugas dan fungsi dari BPIW. Salah satu WPS yang dapat dijadikan acuan adalah WPS Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT). Pasalnya di  WPS ini terdapat pusat pertumbuhan, daerah berkembang, daerah tertinggal kawasan metro kota besar juga kawasan perdesaan dan lainnya. Masing-masing anggota kelompok kerja yang terbagi dalam delapan kelompok kerja reformasi birokrasi hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, FGD ini juga dihadiri beberapa pimpinan BPIW seperti  Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan infrastruktur, Haris Batubara dan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Hadi Sucahyono. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Mirna Amin, yang menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion itu mengatakan Kementerian PUPR telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dengan demikian menurut Mirna, BPIW sebagai salah satu unit organisasi dari kementerian PUPR, tidak terlepas peranannya dalam menerapkan reformasi birokrasi tersebut.  Bri/infobpiw