Berita

Penyegaran orgnisasi di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali dilakukan. Kali ini, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan melantik 4 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW yang digelar di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (19/12). Pelantikan tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 42/KPTS/Kw/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan BPIW Kementerian PUPR. Pejabat yang dilantik tersebut yakni, Rahindro S.Sos sebagai Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi, Sekretariat BPIW, Budi Rahmawati ST, MT sebagai Kasubbag Umum, Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Kemudian, Isni Yudithia S.Mb sebagai Kasubid Pemantauan dan Evaluasi Program II, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR serta Dra Endah Trisuprasetyaning sebagai Kasubbag Umum, Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis. Saat memberikan sambutan, Rido menyatakan, promosi dan rotasi dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa. Hal tersebut merupakan kebutuhan demi kemajuan dan keberlanjutan organisasi. Rido mengatakan,setiap Pejabat Pengawas atau eselon IV hendaknya mempunyai kemampuan, kemauan serta wawasan luas ke depan. Selain itu, perlu mampu melakukan terobosan positif melalui pemikiran yang kreatif,  inovatif dan sistematis untuk kepentingan organisasi. Para eselon IV, lanjutnya, merupakan roda penggerak organisasi dan bergulirnya fungsi-fungsi manajemen dan administrasi secara sinergis di Lingkungan BPIW. Ia berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat menjaga disiplin sesuai dengan peraturan. Termasuk, memiliki peran dalam melindungi diri serta para pelaksana dibawah dari berbagai pengaruh buruk. Selain itu, lanjutnya, Kementerian PUPR membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Integritas dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya sebagai dasar hubungan kerja, untuk membangun jiwa korsa dan kekompakan di lingkungan BPIW. Dalam kesempatan yang sama, pejabat yang dilantik melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bagian dari komitmen bersama di lingkungan Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)   Empat Pejabat yang dilantik sebagai berikut: Sekretariat BPIW 1. Rahindro S.Sos sebagai Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi    Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR   2. Budi Rahmawati ST, MT sebagai Kasubbag Umum, Bagian Anggaran dan Umum 3. Isni Yudithia S.Mb sebagai Kasubid Pemantauan dan Evaluasi Program II, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 4. Dra Endah Trisuprasetyaning sebagai Kasubbag Umum, Bagian Anggaran dan Umum

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menantang jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menghasilkan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah yang kreatif, inovatif dan luar biasa. “BPIW mengemban tugas untuk menentukan arah ke depan Kementerian PUPR. Artinya, kalau perencanaan yang dihasilkan BPIW biasa-biasa saja, maka hasil dari pekerjaan Kementerian PUPR sudah dapat ditebak akan biasa saja. Sebaliknya, kalau perencanaan dari BPIW itu penuh pemikiran yang inovatif, kreatif dan luar biasa maka hasilnya dapat luar biasa juga,” ungkap Basuki dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja BPIW 2018 di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (12/10). Untuk itu, Basuki berharap, jajaran BPIW dapat bekerja menciptakan perencanaan yang implementatif, kreatif, inovatif dan luar biasa. “Dengan begitu, jajaran BPIW itu perlu untuk berpikir lebih “gila” lagi, inovatif lagi, luar biasa lagi. Saya tak pernah melarang-larang BPIW untuk berpikir bebas dan “gila” dalam membuat perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, namun jangan gila betulan saja,” ungkap Basuki yang diiringi gelak tawa hadirin. Ia mencontohkan, BPIW bisa membuat perencanaan seperti membelah pulau dan inovasi lainnya. Misalnya untuk perencanaan di Maluku Utara membuat terusan yang membelah pulau, untuk mempercepat dan memperlancar lalu lintas laut di sana.  “Soalnya saat ini lalu lintas kapal laut untuk angkutan dan logistis kurang efektif, karena perjalanannya perlu berputar ke atas dan jauh itu jaraknya. Itu misalnya dan tentu diperlukan banyak lagi ide-ide kreatif lainnya,” jelas Basuki. Lebih lanjut, Basuki menekankan, pemikiran jajaran BPIW diharapkan berada jauh di depan dari Unit Organisasi (Unor) lain di Kementerian PUPR. “Agar BPIW dapat benar-benar memfungsikan sebagai guide (pemandu,-red) perencana pengembangan infrastruktur bagi Unor lain di Kementerian PUPR,” terangnya. Jajaran dari Unor lain, lanjutnya, sudah terlalu padat dengan pekerjaan teknis pembangunan. Sehingga, asupan perencanaan yang bagus dari BPIW sangat diperlukan. Basuki juga menegaskan, BPIW merupakan penunjuk arah Kementerian PUPR. Sehingga, BPIW ditantang untuk senantiasa menggali pemikiran perencanaan pengembangan wilayah yang canggih. Di tempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan memaparkan Draf Rencana Kerja dan Program BPIW 2018. Rido menerangkan, pada 2018 BPIW akan melaksanakan administrasi kepegawaian dan organisasi tatalaksana. “Dalam bidang ini kami melakukan inovasi. Misalnya dari rencana Penyusunan Manajemen Database Keterpaduan Infrastruktur PUPR menjadi Penyusunan Pedoman Manajemen dan Evaluasi Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Wilayah (termasuk Arsitektur Program),” paparnya. Kemudian, lanjutnya, BPIW melaksanakan bantuan hukum, kerjasama dan pelayanan informasi. “Selain itu, melaksanakan administrasi keuangan, umum dan barang milik negara, layanan inte­rnal dan perkantoran,” jelasnya. Menurut Rido, terkait perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ada kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/wilayah.  “Dalam penyusunan kebijakan dan strategi, ada inovasi yang dilakukan BPIW berupa penyusunan kebijakan teknis dan strategi nasional keterpaduan antara pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR dan penyusunan materi teknis rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang PUPR,” papar Rido. Kemudian, ada juga inovasi untuk penyusunan Materi Teknis Pedoman Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur PUPR Mendukung Pengembangan Pertanian, Industri, dan Pariwisata Nasional Lebih lanjut, Rido mengatakan, ada juga Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antartingkat Pemerintahan, dan Antarpulau. “Dalam hal ini BPIW melakukan inovasi dengan membuat, Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Wilayah Selingkar Wilis, Koridor Padang - Pekanbaru dan Koridor Semarang – Surabaya,” terangnya. Selain itu, BPIW juga melakukan fasilitasi kerjasama regional dan global, rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi. “Kemudian membuat juga penyusunan rencana aksi skema pembiayaan infrastruktur PUPR 2020-2024,” jelas Rido. Lebih lanjut Rido menjelaskan, kendati judul yang ada pada Draf Rencana Kerja dan Program BPIW 2018 terlihat normatif dan standar, namun substansi yang direncanakan BPIW telah banyak menerapkan inovasi-inovasi. Hal itu diharapkan dapat menjawab semua tantangan yang diemban BPIW Kementerian PUPR. Draf Rencana Kerja dan Program BPIW 2018 tersebut, lanjut Rido, akan segera dibahas lagi oleh tim di BPIW, agar dapat segera dihasilkan Rencana Kerja dan Program BPIW 2018 yang final dan sesuai harapan bersama. (ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut meramaikan acara silaturahmi dan halalbihalal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (3/7) kemarin. Acara yang digelar pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran ini dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono. Pada kesempatan tersebut Menteri PUPR didampingi istri serta pejabat eselon I Kementerian PUPR menyalami satu per satu para pegawai Kementerian PUPR. Usai kegiatan tersebut, Basuki mengatakan, halalbihalal merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi. "Selain itu, acara halalbihalal ini juga dapat menjadi wadah untuk lebih mendekatkan para pejabat dengan para pegawai dan staf di Kementerian PUPR," paparnya. Ia berharap, setelah libur hari raya Idul Fitri 2017 para pegawai dapat segera kembali bekerja dengan semangat baru "Kita adakan silaturahmi untuk mempererat kebersamaan agar semua bisa langsung kerja," tegasnya. Hal senada diterangkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan. Menurutnya, libur hari raya tahun ini berlangsung cukup panjang. "Saat ini (libur,-red) telah usai, sehingga semua pegawai, khususnya di lingkungan BPIW perlu kembali fokus pada pekerjaan," terangnya. Ia yakin, setelah liburan ini ada energi baru pada seluruh pegawai guna kembali berkerja dengan fokus, untuk dapat menyelesaikan seluruh target-target yang ada.(*/ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan dalam melaksanakan pembangunan Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Demikian terungkap dalam kunjungan kerja (Kunker) rombongan BPIW yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan ke lokasi pembangunan Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu, Senin (29/5).  Hadir dalam rombongan Kunker BPIW tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi, P Yudhantoro, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anjungan Cerdas Bendungan Tugu, Fransisco berserta jajaran staf di lingkungan BPIW. Rido berharap, pembangunan proyek Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu dapat selesai sesuai waktu yang telah direncanakan. Ia menjelaskan, pada dasarnya Anjungan Cerdas merupakan rest area multifungsi di jalan nasional yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung dan dikemas secara modern. Fasilitas ini mulai dari tempat makan, pusat informasi, gerai traveler/ATM, ruang terbuka hijau, amphi teater, sarana edukasi, serta gerai produk lokal unggulan. "Rambut Siwi dan Bendungan Tugu menjadi proyek percontohan (inkubasi,-red) pembangunan AC yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan perjalanan serta mengurangi kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional," tambah Rido. Selain itu, juga diharapkan menjadi gardu pandang pada berbagai infrastruktur PUPR berestetika tinggi dan keindahan lingkungan fisik sekitar yang diharapkan mampu menjadi tempat pariwisata baru. Tempat istirahat multifungsi ini juga diharapkan menjadi lokasi pengenalan dan pemasaran berbagai produksi dan budaya lokal kepada pengguna jalan nasional. Rido menerangkan, anjungan cerdas juga diharapkan dapat menjadi tempat yang efektif untuk memasarkan produk-produk lokal serta memperkenalkan kesenian masyarakat di anjungan cerdas tersebut. Pada kesempatan tersebut, Rido juga menekankan, bangunan anjungan cerdas wajib mengadopsi karakter dan kearifan lokal di kawasan sekitar. Di tempat yang sama, Hadi Sucahyono berharap pengerjaan pembangunan anjungan cerdas di Bendungan Tugu mendapat berjalan cepat. Ia berharap, pembangunan Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu mendapat material yang tepat, proses manajemen konstruksi yang baik dan lainnya. Sementara itu, Dedi Achyadi, Tim Manajemen Konstruksi Anjungan Cerdas Bendungan Tugu mengatakan, hingga saat ini pihaknya berupaya keras menyelesaikan sesuai target. Dedi menjelaskan, saat ini pihaknya bersama tim penyedia jasa konstruksi telah merencanakan untuk melakukan konstruksi jalan di area anjungan cerdas. Hal itu dilakukan untuk menunjang percepatan terwujudnya pembangunan komponen Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu.(ris/ind/infoBPIW)

Posisi jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami penyegaran. Hal itu terungkap dalam pelantikan 13 Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II) dan 1 Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (23/5). Posisi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR saat ini diemban, Firman Hatorangan Napitupulu yang menggantikan Dadang Rukmana. Adapun Dadang Rukmana kini menempati posisi baru sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Dalam arahannya, Menteri Basuki menyatakan, mutasi, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal wajar dan akan terus terjadi dalam rangka dinamisasi dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi.  Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kinerja dan kerja keras jajaran Kementerian PUPR atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  “WTP secara umum memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan on the right track,” ungkap Basuki. Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. “Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Itjen dan Setjen yang telah mengkoordinasikan Unit Organisasi Eselon 1 lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian PUPR,” tegas Basuki. Selain itu, Menteri Basuki juga menyatakan, Indonesia kini telah mendapatkan rating layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P). Peningkatan rating ini memperlihatkan tingkat kepercayaan investor yang baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan bagi Indonesia. Basuki menjelaskan, masuknya Indonesia dalam investment grade ini bertepatan dengan kebutuhan penguatan pendanaan program-program pembangunan infrastruktur PUPR yang tengah digenjot melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti dalam bidang jalan tol, bendungan dan air minum yang menjadi pilar penting Nawacita Presiden Joko Widodo. Kedua berita positif dalam beberapa hari terakhir ini tambah Menteri Basuki, perlu dimaknai sebagai momentum atau kesempatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Para pejabat yang dilantik agar senantiasa fokus terhadap tujuan dan amanah dalam mengemban tugas dengan cara bekerja lebih keras sehingga pada gilirannya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terutama di bidang infrastruktur PUPR.(*/ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan keseimbangan pertumbuhan di kota dan perdesaan. Saat ini upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pengembangan keterpaduan infrastruktur PUPR yang berbasis kewilayahan. “Pola ini dikenal juga dengan WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan menjadi 35 WPS,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan dalam Forum Group Discussion (FGD) “Pemantapan Pembangunan Wilayah melalui Sistem Perkotaan dan Keterkaitan Desa-Kota Dalam Merespon Fenomena Urbanisasi” yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (23/5). Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan-kawasan tematik yang pengembangan infrastruktur didukung Kementerian PUPR, mulai dari 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), seperti Muncar di Kabupaten Banyuwangi atau Komodo di Kabupaten Labuan Bajo. Rido menjelaskan, pengembangan infrastruktur terhadap 40 KPPN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perdesaan. “Ada juga dukungan untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan lainnya,” kata Rido. Selain itu, dukungan untuk 15 Provinsi Lumbang Pangan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. “Ada juga 13 Kota Metropolitan, seperti Cekungan Bandung atau Jabodetabek. Serta ada 10 Kota Baru Publik seperti Maja, Sofifi dan lainnya,” jelas Rido. Dukungan infrastruktur PUPR, ujar Rido, ada juga untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) seperti pembanguanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. “Termasuk 13 Kawasan Industri seperti Sei Mangkei, serta 10 Kawasan Ekonomi Khusus, seperti di Tanjung Lesung, Mandalika dan lainnya,” papar Rido. Selain itu, ada juga dukungan infrastruktur PUPR untuk konektivitas multimoda, mulai dari akses ke bandara, stasion kereta api atau pelabuhan. Sementara itu, untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan-kawasan tersebut memang perlu keterlibatan lintas sektoral. Sehingga, diperlukan koordinasi yang sinkron antar sektoral, mulai dari lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Dalam acara yang dibuka Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Abdul Kamarzuki ini menghadirkan juga Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Pedesaan ITB, Prof. Ir Tommy Firman dan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Yuswanda A. Temenggung. Prof Tommy mengatakan, urbanisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga pengembangan kota dan kawasan-kawasan di sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus agar disparitas antara kota dan desa dapat semakin ditekan.   Sementara itu, Yuswanda A. Temenggung mengatakan, tata ruang merupakan instrument pengembangan wilayah yang berfungsi sebagai pengarah pertumbuhan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. “Adapun wujudnya melalui penyusunan Rencana Tata Ruang yang berjenjang,” terangnya. Hadir dalam FGD ini sejumlah perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jabotabek.(ris/infoBPIW)