Berita

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengajak jajarannya bekerja makin cepat dan tertib. Pasalnya, saat ini pembangunan infrastruktur PUPR sangat diharapkan berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional.   "Saya berharap perencanaan yang disusun  jajaran BPIW ini, termasuk program-programnya itu tajam serta dapat diimplementasikan di lapangan oleh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR," ungkap Hadi saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) BPIW virtual yang dihadiri pejabat eselon I, II dan III, Senin siang, 8 Maret 2021.   Hadi menegaskan, BPIW memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR. BPIW memiliki tugas menyusun perencanaan dan program, melakukan kajian, mulai dari menyusun masterplan development plan (MPDP), kajian-kajian untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.   Idealnya, lanjut Hadi, seluruh perencanaan, program serta kajian BPIW dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR, seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Ditjen Sumber Daya Air serta Ditjen Penyediaan Perumahan.   Ia juga berharap, jajarannya dapat menyelesaikan seluruh tugas dengan kualitas yang terbaik, agar hasil pembangunannya infrastruktur berkualitas. "Kemudian, hal yang tak kalah penting adalah tertib administrasi. Artinya, pekerjaan substansi dan administrasi perlu sama-sama diutamakan," pesan Hadi.      Sebelum menutup rapat, Ia mengingatkan, kegiatan BPIW untuk 2021 antara lain penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional, penyusunan Rencana Induk Pulau Sumatera dan Kalimantan, penyusunan Rencana Induk Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, penyusunan Rencana Induk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua, serta lainnya.(ris/indoBPIW)      

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi rapat jajaran BPIW di Jakarta dan sekitarnya, Kamis 19 Maret 2020. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kegiatan organisasi tetap berjalan pada masa penyemprotan cairan disinfektan di Gedung Kantor BPIW.  Hadi mengatakan, sesuai surat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada Kamis 19 Maret 2020 dilakukan penyemprotan cairan disinfektan pada gedung di lingkungan Kementerian PUPR. "Gedung kantor sementara memang tidak boleh digunakan, sehingga sejumlah kegiatan dialih ke sejumlah tempat di luar kantor," ujar Hadi saat menyampaikan arahan saat melakukan peninjauan langsung. Hadi menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajarannya yang tetap bekerja, baik di rumah, auditorium Kementerian PUPR ataupun di tempat khusus rapat. Ia juga berpesan, seluruh pejabat di lingkungan BPIW untuk selalu memperhatikan daya tahan tubuh dan kesehatan diri, keluarga dan rekan di sekitarnya. "Saat tubuh sehat, kerja atau kegiatan yang dilakukan jadi lebih enak," terangnya. Kemudian, lanjut Hadi, dalam kondisi adanya ancaman Covid 19 seperti saat ini ada baiknya untuk memaksimalkan kerja dengan memanfaat teknologi informatika (IT). "Misalnya, beberapa waktu lalu rapat pimpinan Kementerian PUPR menggunakan teknologi vidio conference," terangnya. Selain itu, Hadi mencontohkan, dalam membuat profil dan data suatu wilayah, dapat mencarinya dari situs resmi di internet. "Tapi kalau sangat urgen harus ke lapangan, boleh bergantian dinas ke lapangan" jelas Hadi. Terlebih, ujar Hadi, saat ini pemerintah pusat dalam masa penanggulangan wabah Covid 19 akan melakukan reposisi anggaran. "Untuk itu, dinas dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat urgen," terangnya.(ris/infoBPIW)

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan sejumlah masukan dalam rapat finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibukota Negara (IKN) yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kembali melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021. Bila sebelumnya dilaksanakan di Semarang, kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Banjarmasin, 19-20 Juni. Kepala Pusat Pemprograman dan  Evaluasi  Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Banjarmasin ini akan lebih diintensifkan, sehingga pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai. Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi yang menyusun program 3 tahunan tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. “Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/ kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR untuk dimasukkan ke dalam masterplan dan development plan yang mencakup pengembangan kawasan perdesaan maupun perkotaan, “ungkap Iwan saat membuka acara tersebut, Senin (19/6). Sehubungan dengan pendanaan infrastruktur PUPR, menurut Iwan, pendanaan bersumber dari APBN adalah pilihan terakhir. Saat memberikan kata sambutan, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, HM Djaseran menyambut baik pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana Kalimantan Selatan masuk pada WPS 22 yakni   Palangkaraya – Banjarmasin – Batu Licin. Ia juga menjelaskan bahwa telah ada beberapa usulan proyek strategis nasional dari daerahnya seperti pembangunan jalan tol Banjarmasin ke Batulicin demi mendukung Kawasan Industri yakni Batulicin, Banjarbakula, dan Jorong. “Dengan adanya jalan tol ,bisa memangkas waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 sampai 3 jam saja,” ungkapnya. Djaseran juga berharap sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan rencana pengembangan kawasan, dapat selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan membantu mengatasi permasalahan di Kalimantan Selatan seperti masivnya pembangunan pemukiman dan belum banyaknya jalan nasional.   Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Kementerian PUPR. Selain itu juga diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan Lingkup PUPR, Bappeda Kalimantan Selatan, Kepala Balai dan Satuan Kerja Lingkup PUPR. Dhi/infobpiw

Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan pendekatan berbasis kewilayahan tersebut, seperti pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, di NTT juga dibangun Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, serta dikembangkan pula infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menjawab pertanyaan dari Anggota DPR RI dari Fraksi PAN NTT I,  Syahrulan Pua Sawa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Selasa, (21/6). Pada kesempatan itu, Dardak juga  menanggapi komentar dari Fraksi PDIP Sulawesi Tengah, Rendy M. Affandy yang setuju dengan adanya organisasi perencanaan dan pemrograman seperti BPIW. Menurut Dardak di level nasional, fungsi perencanaan pembangunan nasional berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal (Bappenas), dimana  perannya melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Sedangkan, BPIW kata Dardak, merupakan unit organisasi baru pada Kementerian PUPR yang bertugas menyusun kebijakan teknis dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan keterpaduan infrastruktur dan membangun sinkronisasi program pada bidang infrastruktur PUPR. “Kebutuhan infrastruktur difokuskan pelaksanaannya pada WPS, antar WPS dan kawasan-kawasan strategis lainnya yang berada di dalam WPS, seperti Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN, Kawasan Pengembangan. Pariwisata Nasional atau KPPN, Kota Terpadu Mandiri atau KTM, kawasan perbatasan, kawasan perkotaan metropolitan dan kota baru, Agropolitan dan Minapolitan, serta outlet berupa pelabuhan dan bandar udara,” urai Dardak. Terkait pertanyaan mengenai sinergitas pembangunan Jembatan Madura dengan perekonomian Surabaya – Madura yang diajukan oleh Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS Jawa Timur I, Dardak menjelaskan bahwa perlu adanya pembangunan lingkar timur dan radial di Surabaya sehingga pembauran fungsi menjadi tinggi. “Untuk itu perlu adanya percepatan pembangunan jalan lingkar dan radial untuk meningkatkan konektifitas dan daya saing kawasan metropolitan Gerbangkertosusila atau Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo dan Lamongan, sekaligus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan layak huni  Kota Surabaya dan sekitarnya,” tutur Dardak.     Khusus mengenai BPIW Anggota DPR,  Rendy M. Affandy berharap BPIW kedepan akan lebih produktif dengan kewenangan yang dimiliki BPIW dalam hal menterpadukan pembangunan infrastruktur. (INI/InfoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan penyesuaian belanja sebesar Rp 89,8 miliar dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Usulan tersebut disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (15/6).   Dardak menuturkan penyesuaian anggaran belanja dilaksanakan dengan melakukan self blocking yang terdiri atas Rp 81,2 miliar dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ditunda/disesuaikan dan kegiatan sisa lelang sebesar Rp 8,6 miliar.   Lebih lanjut Dardak mengatakan anggaran BPIW mengalami penyesuian anggaran sebesar 18%, sehingga target penyiapan piranti dimaksud sebagian ditunda dan untuk beberapa kegiatan akan dilakukan rasionalisasi.   Dikatakannya juga bahwa salah satu kegiatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan BPIW, adalah penyusunan program infrastruktur PUPR yang berbasis pengembangan wilayah melalui Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konsultasi Regional (Konreg). “Pra Konreg telah berperan sebagai wahana komunikasi antar satminkal pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara Pusat dan daerah,” jelas Dardak.   Pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 menurut Dardak telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program. “Melalui pendekatan wilayah sehingga setiap kegiatan diorientasikan, tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau kawasan tersebut,” tutur Dardak.   Melalui basis pengembangan wilayah, program Kementerian PUPR lebih fokus dalam mendukung percepatan konektivitas dengan presentase 23,3% (Rp 38,6 miliar), keseimbangan antar wilayah, ketahanan air dengan presentase 22,3% (Rp 37 miliar), kedaulatan pangan dan energi sebesar 36,7% (Rp 61 miliar) serta peningkatan kualitas hidup sebesar 17,7% (Rp 29,4 miliar).   Dengan mempertimbangkan bahwa alokasi pagu indikatif sebesar Rp 104 triliun, maka dilakukan penyesuaian terhadap hasil Pra Konreg baseline Rp 166 triliun dengan prinsip-prinsip pemotongan vertikal, namun untuk beberapa kegiatan tertentu independen dapat dengan pemotongan horizontal (ditunda).   Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjoyono mengatakan bahwa kriteria penghematan yaitu belanja operasional dan belanja modal yang tidak mengganggu outcome prioritas, lalu sisa lelang atau kontrak, pemotongan paket-paket yang belum lelang, dan pemotongan paket yang diprediksi tidak selesai hingga akhir 2016.   Taufik menjelaskan penghematan senilai Rp 8,495 triliun tersebut terdiri dari pengurangan kegiatan dari Program Pengelolaan Sumber Daya air sebesar Rp 1,942 triliun dan Program Penyelenggaraan Jalan senilai Rp 4,975 triliun. Kemudian dari Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Rp 1,083 triliun, Program Pengembangan Perumahan Rp 355,4 miliar, Rp 48,4 miliar dari Program Pembinaan Konstruksi, dan Rp 89,8 miliar dari program BPIW. (INI/InfoBPIW)