Berita

Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui video conference, Rabu, 16 Desember 2020 lalu, maka pada Jumat 18 Desember 2020 lalu BPIW Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian.    Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan sejalan dengan apa yang sudah dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, tujuan kegiatan koordinasi dan sinergitas tersebut untuk menyamakan arah pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan sektor, sehingga manfaat dari pembangunan infrastruktur PUPR lebih optimal. Dikatakannya bahwa pertemuan itu merupakan koordinasi awal, karena akan dilanjutkan dengan pembahasan detail program infrastruktur oleh masing-masing pihak.    Di awal paparannya Hadi menjelaskan arahan global terkait Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi acuan BPIW dalam menyusun  perencanaan dan pemrograman. Salah satu goal dalam SDGs yang terkait sektor pertanian goal yang ke-2 yakni peniadaan kelaparan. Bila goals tersebut dilihat lebih dalam,  menurut Hadi, tujuannya adalah  mengakhiri kelaparan untuk menuju ketahanan pangan. “Cita-cita amanat internasioanal itu kita jalankan. Ada target hingga 2030 utuk menjamin kondisi pertanian. BPIW mendukung hal itu melalui perencanaan dan pemrograman sektor PUPR,” ungkapnya.     Dikatakannya juga bahwa persebaran sentra produksi pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 –2024,  ada dua kawasan yang menjadi program Food Estate Pemerintah yakni kawasan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara dengan komoditas holtikultura dan Kalimantan Tengah dengan komoditas padi dan singkong. Terkait hal itu, Hadi mengajak Kementerian Pertanian untuk bersama-sama Kementerian PUPR terutama BPIW untuk juga fokus pada perencanaan dan pemrograman di dua kawasan tersebut.    Selain itu Hadi juga menegaskan BPIW siap mendukung persebaran sentra hilirisasi pertanian dari sisi perencanaan pemrograman sesuai dengan amanat RPJMN tersebut. Menurutnya, banyak daerah yang mempunyai komoditas unggulan yang perlu didukung dari sisi infrastruktur PUPR, seperti Provinsi Sumatera Selatan dengan komoditas kopi, karet, dan sawit.    Pada kesempatan itu, ia juga menerangkan bahwa terdapat target Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024 yakni terkait bidang sumber daya air (SDA),  konektivitas (jalan dan jembatan), permukiman, dan perumahan.  Dari beberapa target pembangunan itu yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian terkait bidang SDA seperti 58,5 m3/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung, Pembangunan Bendungan sebanyak 61 unit,  Pembangunan Embung sebanyak 500 unit, dan Pembangunan Daerah Irigasi mencapai 500.000 Ha. Selain itu ada target berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 2.000.000 Ha, Ketersediaan Air Baku mencapai 50 m3/detik, dan Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai sepanjang 2.100 Km.    Sedangkan target prioritas tahunan yakni untuk 2021 bidang SDA terkait bendungan dan irigasi. Beberapa program terkait bidang SDA tersebut yakni pembangunan 56 bendungan terdiri atas 12 bendungan baru dan 44 bendungan on-going antara lain Rukoh, Lau Simeme, Bener, Way Sekampung, Leuwikeris, Bendo, Pamukkulu, Budong-Budong, Bulango Ulu, dan Ameroro. Kemudian ada target pembangunan 44 embung antara lain Sriwijaya, Bandara Bungo, Sanur, dan Sei Fatimah. Selain itu ada pembangunan irigasi 25 ribu hektar antara lain Jambo Aye, Rentang, Bt.Asai, Sawah Laweh, Slinga, Tapin, Bintang Bano, Tingal, Karau, dan Amandit.    Dikatakannya juga bahwa selama ini BPIW melakukan sinkronisasi perencanaan dan program dengan Pemerintah Daerah melalui Konsultasi Regional (Konreg). Tidak hanya itu, koordinasi di tingkat kementerian juga dilakukan termasuk dengan Kementerian Pertanian. Dengan melakukan proses tersebut diharapkan pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan diprogramkan dapat direalisasikan dengan baik.    Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)  Kementerian Pertanian Rahmanto menyambut baik pertemuan tersebut. Ia berharap koordinasi yang dilakukan dengan BPIW dapat berujung pada terealisasinya dukungan infrastruktur sektor PUPR untuk sektor pertanian di tanah air.    Saat memberikan paparan melalui vicon Rahmanto menerangkan beberapa hal, salah satunya mengenai target peningkatan produksi padi 2020 –2024 yakni mencapai 2,3 persen per tahun. Strategi yang dilakukan terkait peningkatan produksi padi tersebut yakni peningkatan ketersediaan air, optimalisasi lahan sawah, dan pengembangan kawasan food estate. Ia juga menyampaikan beberapa target produksi 2021 seperti target produksi padi mencapai 58,5 juta ton, jagung 24,2 juta ton, kedelai 0, 42 juta ton, dan ubi kayu 18,7 juta ton.    Kegiatan ini juga dihadiri beberapa pejabat di BPIW seperti Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tris Raditian,  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II  Kuswardono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II I Manggas Rudy Siahaan.  Masing-masing kepala pusat memberikan paparan sesuai tugasnya masing-masing.    Acara itu dimoderatori Sekretaris dan juga sebagai Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Iwan Nurwanto.  Selain itu dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Ditjen SDA Niken Puspitasari.  (Hen/infobpiw)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat siang (25/8).  Dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Karangasem tersebut, Kementerian PUPR melalui BPIW akan mendorong pengembangan infrastruktur PUPR di Karangasem melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, Kementerian PUPR saat ini melakukan pengembangan infrastruktur dasar dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  “Seluruh wilayah yang ada di negeri ini, semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. Penerapan WPS ini dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah strategis, yang dapat memberi efek berantai serta bangkitan yang lebih baik terhadap wilayah-wilayah sekitarnya,” paparnya.  Firman melanjutkan, dalam WPS itu terdapat sejumlah kawasan pengembangan dengan tema tertentu, seperti Kawasan Pertanian, Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Baru Publik Mandiri, dan lainya. BPIW, lanjutnya, memiliki tugas melakukan penyusunan Masterplan dan Development Plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR. “Seperti pembangunan jalan dilaksanakan oleh Dirjen Bina Marga, pemukiman oleh Dirjen Cipta Karya, perumahan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan serta irigasi atau danau oleh Dirjen Sumber Daya Air,” terangnya. Menurutnya, Karangasem masuk dalam WPS 15 ada potensi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian. Ia berharap, pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian akan banyak berdampak menurunkan tingkat kemiskinan warga sekitar. “Iya dengan kawasan pariwisata yang berkembang akan tercipta banyak lapangan kerja, baik itu industri pariwisata ataupun jasa, sehingga diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Sosilowati mengatakan, untuk periode 2015-2019 Kementerian PUPR telah melakukan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di WPS 15. “Seperti pada program sektor Bina Marga, antara lain pembangunan jalan Western Ring Road (WRR), peningkatan jembatan Teluk Biluk Poh, pelebaran jalan Denpasar-Tuban Tekad, pelebaran ruas jalan Cekik-Gilimanuk, pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja, pembangunan jalan Pulau Nusa Penida serta pembangunan Flyover Ngurah Rai,” papar Sosilawati. Adapun, lanjutnya, sektor Keciptakaryaan ada program seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Linggasana Kabupaten Karangasem, pembangunan Instalasi Pengolahan air (IPA) Waribang, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sanih Kubutambahan Buleleng, pembangunan SPAM Sembung, SPAM Den Kayu Mengwi Kabupaten Badung serta SPAM Sarbagita. Untuk sektor Sumber Daya Air antara lain, ada pembangunan prasarana pengaman pantai ruas Pantai Jasri di Kabupaten Karangasem, pembangunan Waduk Lumbuk, pembangunan Waduk Telagawaja, pembangunan Embung Batu Dawa II, pembangunan Bendungan Sidan Ayung 1, serta pembangunan prasarana pengaman pantai di Kabupaten Jembrana. “Untuk sektor perumahan ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 2.000 unit, bantuan rumah swadaya sebanyak 2.000 Unit serta pembangunan perumahan bersubsidi tersebar di beberapa lokasi,” paparnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karangasem, I Kadek Sujanayasa menyatakan, kondisi saat ini pembangunan infrastuktur di Kabupaten Karangasem terasa kurang bergeliat dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Dengan begitu, lanjutnya, DPRD Kabupaten Karangasem terus berupaya mencari peluang untuk dapat melakukan percepatan pengembangan infrastruktur.  Ia menuturkan, salah satunya berkunjung dan meminta dukungan kepada BPIW. “Kami juga mendorong pemerintah kabupaten menjajaki kerjasama dengan swasta, agar menanamkan modalnya untuk pembangunan di Karangasem,” terangnya. Sujanayasa berharap, kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Karangasem ke BPIW akan membawa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Karangasem.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “Salah satunya Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP,-red) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di lokasi KI Konawe berada,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat "Evaluasi Pembangunan Kawasan Industri Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara," di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (6/7). Kemudian, lanjutnya, akan ada percepatan pengembangan infrastruktur PUPR mulai dari dukungan jalan, sumber daya air, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penataan lingkungan permukiman di kawasan tersebut. Ia juga menerangkan, terdapat juga jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan KI Konawe. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan tersebut, Pemerintah pusat memastikan KI Konawe, Sulawesi Tenggara sudah tidak ada kendala administrasi dan perizinan. Sehingga, saat ini tinggal percepatan eksekusi di lapangan. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta perwakilan pemerintah daerah dan pihak industri swasta. Menurutnya, permasalahan lahan persawahan dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe sudah diselesaikan oleh kementerian terkait. Luhut mengaku, merasa lega saat ini segala kendala sudah dapat teratasi, sehingga ke depannya diharapakan dapat segera melakukan percepatan pembangunannya. Di tempat sama, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menerangkan, ada sekitar 500 hektare (ha) lahan sawah dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe. "Lahan itu akan dipakai oleh kawasan industri dan sebagai gantinya pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti," ungkap Amran. Ia menerangkan, Kementerian Pertanian langsung berkordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan lahan pengganti tersebut. Selain itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono menyatakan, untuk membangun KI Konawe yang bergerak di industri nikel memerlukan lahan sekitar 5.500 ha. "Pembangunan industri sempat terkendala karena lahan yang dipakai bersinggungan dengan lahan tambak, rawa dan irigasi yang dipergunakan untuk pertanian," ujar Imam. Namun, lanjutnya, saat ini permasalahan lahan tersebut sudah selesai ketika pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR mendukung penggunaan lahan tersebut untuk keperluan industri. “Hal ini kemajuan yang menggembirakan, karena kawasan industri ini akan sangat banyak menyerap tenaga kerja,” tegasnya.(ris/infobpiw)

Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai 2019 menargetkan pembangunan 1 juta hektare (Ha) irigasi serta rehabilitasi terhadap 3 juta Ha irigasi. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memaparkan "Sinkronisasi Pengembangan Infrastruktur Irigasi dengan Pengembangan Lahan Pertanian" dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang Indonesia di Jakarta, Senin (28/11). Selain pembangunan irigasi, lanjut Rido, untuk penyediaan air baku dalam mendukung lahan pertanian dibangun juga 65 bendungan hingga 2019. "Sebanyak 16 bendungan merupakan proses penyelesaian proyek yang dilaksanakan sebelum periode 2015. Dan 49 bendungan merupakan bendungan baru," paparnya. Rido berharap, adanya dukungan bendungan dan irigasi dengan kapasitas yang memadai tersebut dapat meningkatkan kapasitas daya tanam di lahan pertanian. “Misalnya, dari hanya satu kali tanam dalam setahun dapat meningkat menjadi tiga kali tanam dalam dua tahun. Sehingga, produksi pertanian juga akan meningkat pesat,” jelas Rido. Lebih lanjut, Rido menerangkan, ada juga dukungan Kementerian PUPR pada sektor sumber daya air berupa pengendalian banjir, mulai dari normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir dan lainnya yang mencapai 3.000 KM serta pengamanan abrasi pantai hingga 500 KM. Menurutnya, hal itu secara langsung dan tak langsung memiliki berdampak pada keberlangsungan produksi pertanian dalam negeri. Di tempat yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran mengatakan, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional Kementerian Pertanian saat ini telah menggulirkan beragam program. Andi Amran menjelaskan, berbagai program itu sebagai upaya untuk menghidupkan lahan tidur, alat pertanian yang tidur dan petani yang tidur. “Unsur-unsur itu kita gerakan dan bangunkan, agar dapat semakin produktif,” terangnya. Saat ini, lanjut Andi Amran, perkembangannya sudah mulai tampak. “Terbukti, Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan produksi pertanian paling tinggi di Asean. Hal yang sudah baik itu perlu terus ditingkatkan, agar harapan berkedaulatan pangan dapat kita dicapai,” jelasnya. Hadir dalam seminar yang mengangkat tema “Tata Ruang untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan” ini antara lain, Menteri Pertanian, Andi Amran, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, serta perwakilan lembaga lainnya.(ris/infoBPIW)