Berita

Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas  yang akan dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan World Bank, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dan kementerian terkait lainnya, di Medan Rabu (2/3). Dalam paparannya, Kabid Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Poppy M. Hutagalung menjelaskan bahwa kawasan Danau Toba merupakan terbesar di Indonesia, karena meliputi 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan. Namun diakuinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah permasalahan akses menuju kawasan wisata tersebut. Bila menggunakan kendaraan pribadi dari bandara Kualanamu menuju Danau Toba  membutuhkan waktu 4-5 jam.   Selain permasalahan akses darat, masalah angkutan udara juga menjadi kendala serius. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin menjelaskan pada tahun 1991 wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba mencapai 500 ribu wisatawan, namun dikarenakan lemahnya manajemen transportasi udara jumlah wisatawan turun drastis menjadi 200 ribu wisatawan. Untuk mengatasi hal itu menurutnya Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan bandara Sibisa dan Silangit. “Garuda juga sudah ditugaskan untuk menambahkan rute Jakarta-Silangit yang akan beroperasi 3 kali dalam seminggu guna mencapai target 1, 5 juta  wisatawan tahun 2024,” tambah Ridwan. Terkait pembangunan infrastruktur menurut Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, Harris H. Batubara, dukungan Kementerian PUPR dalam hal pengembangan jalan tol Tebing Tinggi-Siantar, Siantar-Parapat, dan Parapat-Sibolga sepanjang 175 km. Kemudian dilakukan pelebaran jalan kolektor primer di ruas Pemantang Siantar-Merek, Tomok-Pangururan, Ajibata-Dermaga Ajibata, rehabilitasi serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan normalisasi saluran Tanah Ponggol, serta Penataan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM. Perwakilan dari World Bank, George menjelaskan bahwa World Bank memiliki misi besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, sehingga perlu dilakukan koordinasi bersama dengan pemerintah dalam mewujudkannya.  Dalam rapat yang digelar di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara tersebut juga disampaikan tiga poin penting hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, mengenai perintah untuk segera mengimplementasikan hasil rapat yang telah beberapa kali digelar. Kedua, pembentukan Badan Otorita Danau Toba yang telah disetujui semua pihak dan direncanakan akan selesai pada 31 Maret mendatang. Ketiga, mengenai percepatan, terutama dalam pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. (andina/infobpiw)    

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menindaklanjuti koordinasi dengan The World Bank dalam mengembangkan kawasan pariwisata di Indonesia. Menurut Alexandra Drees, selaku perwakilan dari The World Bank yang hadir pada rapat tersebut saat ini terdapat dua kekurangan utama dalam pariwisata di Indonesia yaitu pelestarian lingkungan dan infrastruktur dari kawasan tersebut.   Menanggapi hal tersebut, Hermanto Dardak selaku Kepala BPIW Kementerian PUPR mengadakan rapat lanjutan dengan The World Bank untuk koordinasi pengembangan kawasan pariwisata melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, serta pejabat BPIW lainnya.   Menurut Dardak, saat ini Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam pengembangan wilayah pariwisata seperti sumber daya pariwisata, baik alam atau budaya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi secara optimal pada pengembangan pariwisata. Sebagai gambaran, jumlah wisatawan asing pada tahun 2013 hanya 8,8 juta, lebih rendah daripada di Malaysia yang mencapai 25,7 juta dan Thailand yang mencapai 26,5 juta. Begitu pula dengan layanan pariwisata dari segi infrastruktur untuk konektivitas masih belum mencukupi. Hal ini ditunjukkan dengan daya saing infrastruktur pariwisata Indonesia yang berada di peringkat 101, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-68 dan Thailand berada di peringkat ke-21.   Dardak menambahkan, pada tahun 2019 target jumlah kedatangan turis asing ke Indonesia adalah sebesar 20 juta orang. “Untuk mendukung meningkatnya jumlah kedatangan turis pada tahun 2019 tersebut, perlu adanya beberapa strategi yakni perencanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis pengembangan wilayah strategis, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan pengembangan UKM, pengembangan infrastruktur untuk kawasan pariwisata beserta aksesnya, serta pengembangan kelembagaan dan dukungan untuk mengintegrasikan berbagai stakeholders dalam mencapai target pariwisata nasional,” jelas Dardak pada rapat yang diadakan di ruang rapat BPIW, Senin (11/1).   Saat ini, BPIW telah menyiapkan konsep rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategsi (WPS). Salah satu contohnya adalah kawasan Danau Toba. Dalam paparannya, Dardak menggarisbawahi bahwa Kementerian PUPR akan mengembangkan Danau Toba melalui konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan WPS Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Salah satu infrastruktur yang akan dikembangkan adalah jalan tol Medan – Tebing Tinggi – Pematang Siantar, serta telah disiapkan pelebaran jalan nasional di sekitar Danau Toba.   Untuk pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata, komponen yang akan disiapkan antara lain readiness criteria untuk investasi dalam bidang infrastruktur pariwisata, menyediakan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk investasi infrastruktur pariwisata, serta pembiayaan untuk pembangunan fisik seperti air bersih, sanitasi, jalan, drainase, pengolahan limbah, museum, anjungan cerdas dan ruang terbuka hijau.   “Anggaran investasi dalam mendukung pengembangan pariwisata diharapkan dapat diimplementasikan dalam pertengahan tahun ini. Program pengembangan kawasan pariwisata yang bekerja sama dengan The World Bank ini akan diusulkan kepada Bappenas untuk masuk ke dalam Blue Book dan diharapkan pada tahun 2017 program ini dapat terlaksana,” ungkap Alexandra, perwakilan dari The World Bank.  (ini)