Berita

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang terdapat di kabupatennya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan KPPN, pada acara Sarasehan Nasional KPPN yang diselenggarakan November lalu di  Bali beberapa waktu. Penandatangan tersebut juga sekaligus menandai langkah awal implementasi dari Masterplan dan Pra Desain KPPN yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sepanjang tahun 2017 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Bappenas. Kesepuluh Bupati yang melakukan penandatanganan tersebut yaitu: Bupati Pakpak Bharat Prov. Sumatera Utara Remigo Yolando Berutu,  Bupati Toba Samosir Prov. Sumatera Utara Darwin Siagian yang diwakili oleh Wakil Bupati Toba Samosir, Bupati Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan Syahril Hanafiah,  Bupati Banjar Prov. Kalimantan Selatan KH Khalilurrahman, Bupati Mempawah Prov. Kalimantan Barat Ria Norsan yang diwakili oleh Wakil Bupati Mempawah, Bupati Berau Prov. Kalimantan Timur Muharram yang diwakili oleh Wakil Bupati Berau. Selain itu ada   Bupati Morowali Prov. Sulawesi Tengah H.Anwar Hafid,  Bupati Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan Thorig Husler, Bupati Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan Rusdi Masse yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dan Bupati Dompu Prov. NTB Bambang M. Yasin yang diwakili oleh Asisten II. Salah satu poin penting yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama adalah Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembangunan di daerah yang memadai khususnya untuk memenuhi readiness criteria yang dibutuhkan dalam pembangunan program-program prioritas meliputi, pertama, penyusunan Detail Engineering Design (DED). Kedua, penyiapan lahan. Ketiga, penyusunan dokumen lingkungan, dan keempat pembangunan bidang/sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Saat memimpin kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Rido Matari Ichwan mengatakan pengembangan perdesaan dilakukan salah satunya dengan pendekatan pengembangan KPPN yang menangani beberapa desa dari total 72.000 desa di Indonesia.  “Isu pengembangan kawasan perdesaan salah satunya adalah masalah keterkaitan antara desa dengan kota. Untuk itu perencanaan yang sudah dan akan disusun diharapkan dapat memperlihatkan adanya kebutuhan linkage antara kawasan perdesaan dengan pusat-pusat perekonomian di kota,” tutur Rido. Menurut Rido, dukungan Kementerian PUPR pada pengembangan KPPN cukup signifikan, antara lain berupa: pembangunan jalan poros desa, pembangunan jembatan, penyediaan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penyediaan sistem jaringan air baku baik untuk mendukung pertanian maupun permukiman,  penyediaan sistem persampahan, dan revitalisasi rumah tidak layak huni. Ia berharap dengan dengan adanya perencanaan KPPN, maka kedepan, desa-desa yang masuk dalam KPPN akan berkembang ke arah desa mandiri. Adapun rata-rata besar kebutuhan dukungan Infrastruktur PUPR pada KPPN di tahun pertama adalah sebesar 72,35 M. Pada Sarasehan Nasional tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pember­dayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Awal Subandar dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut mengatakan, kabinet kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi pengge­rak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai aspirasi dan partisipasi masyarakat. “Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran kementerian/lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplier efek yang luas,” tegasnya. Keberpihakan pemerintah kepada desa sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp20,76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun. Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya, tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerja sama dengan desa-desa lain. Sarasehan yang diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW ini merupakan kerjasama antar 5 kementerian, yaitu: Kemenko PMK, KPN/Bappenas, Kemen­terian PUPR, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini Kemenko PMK berencana untuk mengundang kementerian maupun lembaga di tingkat pusat dalam rangka menggalang komitmen kontribusi nyata dalam mendukung KPPN pada tahun 2018 – 2019. Shindie/Shahnaz/Hen/infobpiw    

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja, bertempat di Kementerian PUPR, Senin (27/6).  Penandatangan juga melibatkan pemerintah daerah, yakni  Gubernur Jawa Barat yang diwakili Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wawan Ridwan,  Gubernur Banten yang diwakili Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta, Bupati Bogor yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiyah, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Bupati Tangerang,  Ahmed Zaki Iskandar, dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Para pengembang juga turut melakukan penandatangan yakni Perum Perumnas, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Nusa Graha Perkasa, dan PT Hanson International Tbk. Penandatangan tersebut merupakan langkah percepatan dan juga merupakan awal dimulainya kembali pembangunan Kota Baru Publik Maja, yang sempat tersendat  pada tahun 1994 lalu. Basuki berharap semua pihak yang melakukan penandatangan ini, dapat berkomitmen membangun Kota Baru Publik Maja hingga berakhirnya kesepakatan yakni pada tahun 2019 mendatang. “Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam percepatan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai juga dengan pesan Nawacita dan Amanat RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan 10 Kota Baru Publik, dimana Maja menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan di bagian Barat Kawasan Metropolitan Jabodetabek,” tutur Basuki. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Hermanto Dardak menambahkan pengembangan Jabodetabek dilakukan sisi barat dan timur, dikarenakan pesatnya pertumbuhan berbagai kegiatan industri yang membawa implikasi pada meningkatnya kebutuhan perumahan [http://properti.kompas.com/tag/perumahan?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd] dan kawasan permukiman, terutama bagi karyawan dan buruh. Oleh sebab itu, pengembangan Maja akan menggunakan konsep yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. "Pengembangan Maja sebagai Kota Baru Publik dengan konsep pertumbuhan berupa Kota Satelit Mandiri yang mengupayakan tersedianya sistem permukiman perkotaan berimbang dengan komposisi 1:2:3," kata Dardak. Lebih lanjut dikatakannya bahwa saat ini sedang disusun  master plan dan development plan pengembangan Maja. Dalam  master plan dan development plan memuat beberapa hal, diantaranya jalan akses menuju Maja dari Pamulang ke Rangkasbitung sepanjang 58,35 kilometer sebagai akses utama yang linier dengan rencana Jalan Tol Serpong [http://properti.kompas.com/tag/Serpong?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd]-Balaraja, serta Rel Ganda Kereta Api Jakarta-Maja. Adapun konsep tersebut diusung dengan penerapan prinsip smart green dan inclusive city untuk menunjang Maja yang diperkirakan akan dihuni 1,5 juta penduduk pada 2035 mendatang. "Pengembangan Maja juga akan menerapkan Transit Orientation Development  atau TOD dengan basis ekonomi yang mampu mendukung kawasan industri di Balaraja, Cikupa, Jayanti, dan Cikande serta Kawasan Agro Industri," imbuh Dardak. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Dardak meminta agar pemerintah daerah terkait mampu mengawal koordinasi dan penetapan lokasi ruas jalan akses Maja, pembebasan lahan, perizinan, pengendalian, dan pengawasan penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan pola hunian berimbang. Para pengembang diharapkan menyediakan lahan untuk mempercepat pembangunan jalan akses ke Maja. Dengan kesepakatan bersama ini, Dardak juga berharap akan menterpadukan rencana dan mempercepat implementasi program pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Bupati Lebak Provinsi Banten,  Iti Octavia Jayabaya menegaskan pihaknya akan mempermudah segala proses perizinan dalam pengembangan Maja, dimana saat ini Maja merupakan kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Lebak.  Hen/INI/infobpiw

Tahun 2016 sebagai tahun percepatan kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”. Acara penandatangan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura melalui video conference di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.   Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman dan penyediaan perumahan.   Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.   Paket kontrak tersebut antara lain:   -       Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 Miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Pembangunan Jaringan DI Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan). -       Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua. -       Bidang Infrastruktur Permukiman sebanyak 11 Paket senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain Pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau. -       Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 6 Paket senilai Rp. 4,8 Miliar, antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.   Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan bahwa ada tiga pesan yang disampaikan kepada Menteri PUPR, Ditjen-Ditjen terkait dan kontraktor yaitu dalam pembangunan infrastruktur agar membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan menyerap tenaga kerja lokal, gunakan kontraktor lokal agar terjadi peredaran uang di daerah dan utamakan untuk menggunakan local content.   “Tahun 2016 APBN untuk infrastruktur diutamakan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu siapkan manajer lapangan yang baik, sinkronisasi dengan antar kementerian dan pembangunan infrastruktur yang berbasis keseimbangan antar wilayah,” jelas Jokowi.   Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penyerapan anggaran di Bulan Januari ditargetkan sebesar 5-6 persen. Acara ini bukan seremonial semata, namun juga sebagai laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR siap bekerja dari awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran pada Bulan Mei-Juni hanya sebesar 6%, akan tetapi sekarang Kementerian PUPR akan tarik menjadi Bulan Januari sehingga penyerapan anggaran akan lebih baik.   Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI, Jokowi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut. (ini)   Sumber : Website Resmi PUPR (http://pu.go.id/berita/10856/Penandatanganan-Kontrak-Kegiatan-Tahun-Anggaran-2016-Kementerian-PUPR)