Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung akselerasi pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung.   Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, dukungan infrastruktur PUPR dilakukan salah satunya untuk mengatrol jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik "Pada tahun 2019, KSPN Tanjung Kelayang ditargetkan meraih kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara dan 1 juta wisatawan domestik," ujar Hadi di Kantor BPIW, Jakarta, beberapa hari lalu. Dalam rangka mendukung capaian sasaran 2019 tersebut dilakukan penanganan infrastruktur PUPR, yakni pengembangan pembangunan jalan, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perumahan. “Untuk pembangunan jalan, pada tahun 2018 ini diantaranya ada program pemeliharaan rutin Tj.Ru-Pilang-Perawas-Tj.Pandan-Tj.Tinggi, pemeliharaan rutin jembatan ruas Tj.Ru-Pilang-Perawas-Tj.Pandan-Tj.Tinggi," papar Hadi. Selain itu, ada pemeliharaan preventif Jalan Perawas- Badau (Slurry Seal), pelebaran Jalan Sudirman (Tanjungpandan-Perawas, pemeliharaan rutin Jalan Junction (Sp.Lima Tj.Pandan)-Tj.Kelayang dan program lainnya. Untuk pengembangan infrastruktur permukiman, lanjut Hadi, pada tahun 2018 ini sedang dilakukan ada peningkatan kualitas permukiman kumuh, penataan kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang serta optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kawasan Tanjung Batu. "Termasuk pembangunan Kolam Konservasi Kolong Mempadin serta program lainnya," terang Hadi. Terkait pengelolaan sumber daya air, ungkap Hadi, ada pembangunan prasarana penyediaan air baku Gunung Mentas, pembangunan Embung Konservasi Kolong Mempadin. "Termasuk pembangunan talud pengaman Pantai Samak Pegantungan dan lainya," terangnya. Adapun untuk penyediaan perumahan ada program peningkatakan kualitas rumah swadaya yang dilakukan melalui pendataan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan stimulan rumah swadaya. "Kemudian bantuan stimulan rumah khusus di Kawasan Desa Wisata. Termasuk juga, pendataan kualitas homestay serta pemberian bantuan peningkatan kualitas homestay,” ujar Hadi. Ia berharap, pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait di KSPN Tanjung Kelayang juga dapat memberikan dukungan demi terciptanya pariwisata yang berkembang baik di Tanjung Kelayang. Sehingga, dunia pariwisata di Tanjung Kelayang akan dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.(ris/mond/infoBPIW)  

Peluang investasi bagi sektor konstruksi di Tanah Air dipastikan semakin terbuka lebar. Pasalnya, pengembangan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. Sehingga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha pada sektor konstruksi ditantang dapat makin terlibat. "Pemerintah juga sangat membuka lebar berbagai peluang kerja sama pengembangan infrastruktur," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat paparan "Investment Opportunity in Public Work and Housing contruction in 35 Strategic Development Region Across Indonesia" di ajang Pameran Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia, Jakarta, Rabu (8/11). Rido menerangkan, peluang kerja sama tersebut mulai dari kerja sama antar pemerintah, badan usaha dengan badan usaha, serta pemerintah dan badan usaha yang lebih dikenal Public Private Partnership (PPP). Di sisi lain, Rido mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat mandat pengembangan infrastuktur untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya  Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Guna mewujudkan mandat tersebut, ungkap Rido, Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur menerapkan pola strategi yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Wilayah di Indonesia semuanya telah terkelompokkan dalam 35 WPS," jelasnya. Pada seluruh WPS tersebut Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) sebagai perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR. Setiap WPS memiliki berbagai karakter tersendiri, sehingga ada sejumlah tema kawasan, seperti kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan kota metropolitan, kawasan agrokultural dan lainnya. Dalam sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019, ungkapnya, sektor Sumber Daya Air targetnya dapat membangun 65 bendungan, penyediaan 67,53 M3/s air baku, 1 juta ha jaringan irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 530 KM pengamanan pantai dan 3.000 KM pengendali banjir.  Harapannya agar pembangunan di sektor Sumber Daya Air, dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Pembangunan untuk mendukung konektivitas nasional targetnya terwujud 1.000 KM jalan tol. “Baik yang dibangun pemerintah maupun swasta,” terang Rido.  Selain itu, pembangunan 2.650 KM jalan nasional, pembangunan 29.859 M jembatan baru, peningkatan kapasitas jalan nasional 3.073 KM serta peningkatan kualitas jembatan sepanjang 19,953 M. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa. Ada juga target peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.(ris/infoBPIW)

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan seminar dan pemeriksaan kanker serviks dan dan payudara  di Aula Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado, (20/10).  Kegiatan yang mengambil tema “Deteksi Dini Mewujudkan Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara” ini,  merupakan salah satu program rencana kerja Ibu Negara, Iriana Jokowi untuk mengurangi angka kematian wanita yang disebabkan oleh penyakit tersebut.  “Sejak tahun 2015, Ibu negara dan para istri menteri merasa sangat peduli dengan angka kematian wanita Indonesia yang disebabkan oleh kanker serviks dan payudara,” ungkap Wakil Ketua Sosial Budaya DWP Kementerian PUPR, Yurida Rido saat membuka kegiatan tersebut mewakili Ibu Menteri PUPR, Kartika Nurani Hadimuljono. Istri dari Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan ini juga menyatakan bahwa, setiap tahunnya ada 490 ribu perempuan terkena kanker serviks. Dari angka tersebut sebanyak 80 persen penderita kanker serviks ada di negara berkembang, termasuk seperti Indonesia. “Kegiatan ini dilakukan dalam rangka bulan peduli kanker yang jatuh pada bulan Oktober. Dengan memberikan sosialisasi dan pemeriksaan dini, diharapkan dapat membantu menekan angka kematian terutama yang ada di daerah ini,” ucap Yurida Rido. Yurida juga berharap adanya kesadaran wanita Indonesia akan pentingnya pemeriksaan dini terkait dua kanker tersebut.   Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa pesan dari Menteri PUPR, seperti  himbauan untuk hidup sehat, sederhana, dan tidak menuntut materi diluar kemampuan suami. “Satu hal yg harus diingat, bahwa ibu-ibu merupakan ujung tombak PUPR di daerah. Untuk itu dampingi suami dengan baik agar dapat bertugas secara optimal,” ucapnya. Terkait kegiatan DWP, Yunidar juga menyampaikan agar antar DWP balai melakukan pertemuan sekali dalam 2-3 bulan sekali, agar keakraban semakin erat.   Sebelumnya, kegiatan yang sama juga telah digelar di Aceh  2 Oktober lalu. Panitia pelaksana, Shella Mantik  menyatakan ada sekitar 75 orang yang melakukan pemeriksaan. “Peserta yang siap diperiksa ini merupakan ibu-ibu paguyuban PUPR di Manado, karyawati Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 1 dan BPJN VX serta anggota keluarga,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Puskesmas Kolongan Kalawat Minahasa Utara, YLKI Sulawesi Utara, dan BPJS Kesehatan Manado, serta Yayasan Kanker Indonesia cabang Sulawesi Utara. Acara tersebut diisi dengan paparan dari dr. Aubrey Palin yang merupakan Bagian Bedah Onkologi RSUP Prof. Kandou. Dalam paparannya ia menerangkan mengenai kanker payudara. Sedangkan  DR.dr.Joice Sondakh, SpOG (K) dari Dept.Ilmu Kebidanan dan Kandungan RSUP Prof. Kandou menjelaskan mengenai kanker serviks. Hadir dalam kegiatan ini  seperti Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon R.Watania, ST.,M.M, dan Kepala BPJN XV yang diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kusnaedi, ST.   Beberapa orang pengurus DWP Kementerian PUPR juga turut hadir sebagai peninjau, seperti Inar Rezeki (DWP Balitbang  PUPR), Ivone Hardi (DWP Bina Marga PUPR), dan Lukita Agus.S (DWP SDA PUPR), dan Lia Agusta (DWP BPIW PUPR). (Hen/Ing/infoBPIW)     

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam “Kick-Off Meeting Pre-Appraisal Mission Dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program” di Kantor BPIW Kementerian PUPR, Selasa (6/12). Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Direktur Badan Otorita Danau Toba, dan stakeholder lainnya. Rido mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan mulai dari penyampaian surat Kementerian PUPR melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait, penyusunan Integrated Masterplan untuk 3 (tiga) destinasi prioritas ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/Green-Book 2016 dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH). “Pengusulan penggunaan mekanisme PPF (Project Preparation Fund,-red)/PPA (Project Preparation Assistance) dalam kegiatan penyusunan Intergrated Masterplan pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut kepada World Bank,” paparnya. Kemudian, lanjutnya, Sekjen Kementerian PUPR juga telah mengirimkan surat kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko perihal Usulan Perubahan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2017. Rido yakin, kegiatan Pre-Appraisal Mission Bank Dunia yang akan dimulai tangal 6 hingga 23 Desember 2016 dapat berjalan baik, sehingga rencana pengembangan untuk 3 KSPN dapat berjalan lancar sesuai rencana. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Wismono Adi Suryabrata mengatakan, saat ini dalam Blue Book 2015 – 2019 untuk pinjaman program pengembangan infrastruktur wisata tercantum sebesar US$ 300 Juta. Ia mengatakan, dalam proses persiapan pengajuan pinjaman tersebut ada pre-appraisal mission yang dilakukan Bank Dunia. Tujuannya untuk melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program, termasuk pembiayaan oleh pemerintah, pengawasan dan evaluasi Disbursement Linked Indicators (DLIs). Untuk itu, lanjutnya, semua unit organisasi kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan pengembangan 3 KSPN tersebut, agar menyiapkan dokumen-dokumen program-programnya. “Agar pre-appraisal mission yang dilakukan Bank Dunia berlangsung lancar, sehingga pinjaman yang diberikan untuk pengembangan infrastruktur KSPN dapat sesuai harapan,” harapnya. Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, hal yang menjadi perhatian dalam pre-appraisal mission antara lain, rencana pengembangan transportasi antarmoda di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi di wilayah sekitarnya. Kemudian, lanjut Bertine, program pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, termasuk pemanfaatan energi alternatif pada kawasan pariwisata. “Serta program pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal pada destinasi wisata,” terangnya.(ris/infoBPIW)         

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak (PUPR) bakal menerbitkan buku “Kamus Pengembangan Wilayah”. Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussin (FGD) Penyusunan Kamus Pengembangan Wilayah yang dibuka langsung Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana di Jakarta (25/8). Dadang mengatakan, kamus tersebut diharapkan akan menjadi referensi terminologi bagi stakeholder pembangunan di Indonesia. “Kamus pengembangan wilayah ini kelak diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara akademisi, pemerintah, parlemen, maupun masyarakat tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pengembangan wilayah,” ungkap Dadang. Menurunya, saat ini memang dibutuhkan satu referensi penyeragaman terkait pengembangan wilayah, agar istilah terkait pengembangan wilayah definisinya sama. “Kamus khusus di bidang pengembangan wilayah ini ditujukan juga untuk mempermudah penyampaian kepada masyarakat luas mengenai bahasa-bahasa yang ada di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya BPIW,” papar Dadang. Pengembangan wilayah merupakan konsep  yang mencakup wilayah kerja dari hulu hingga ke hilir. Pengembangan wilayah berangkat dari teori, kebijakan, sampai kepada praktik pembangunan. Keilmuan yang menaunginya lintas disiplin, sehingga kerap menimbulkan multi-konsepsi terhadap istilah-istilah pengembangan wilayah. Kementerian PUPR sangat mewarnai diskursus pengembangan wilayah di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian PUPR sempat menggunakan istilah Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).  Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan konsep-konsep terkait pengembangan wilayah yang tumbuh, sedang  atau sudah dipahami di Indonesia. BPIW melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan kamus ini, yaitu dari kalangan birokrasi, pengembang, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan Non Governmental Organization (NGO). Pelibatan tersebut dimaksudkan, agar proses penyusunan kamus ini dapat ditelaah secara akademis dan praktis.   Untuk tahap awal, tim penyusun akan mengumpulkan istilah-istilah baru yang muncul di BPIW secara khusus dan pengembangan wilayah secara umum. Ditargetkan penyusunan kamus ini dapat dilakukan dengan cepat, sehingga akhir tahun ini dapat diterbitkan. (Mutri/infoBPIW)

Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor. Sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta antar kota dan desa, atau antar lingkungan atau kawasan.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak , saat menjadi narasumber dalam talkshow Indonesia Bicara yang mengangkat tema “Membangun Daerah Bagi Indonesia” di MNC Channel, Jakarta (28/4).   Dalam diskusi tersebut, Dardak menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah lebih aktif dalam mengembangkan wilayah melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dikatakannya,  dalam WPS tersebut terdapat dukungan-dukungan berupa pembangunan infrastruktur ke beberapa kawasan seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang digagas oleh Kementerian Pariwisata, Kawasan Industri (KI) oleh Kementerian Perindustrian dan kawasan-kawasan lainnya. Kementerian PUPR melalui BPIW  memberikan dukungan berupa penyusunan masterplan di wilayah tersebut.   “Kementerian PUPR juga membantu dalam dukungan pendanaan dan juga technical assistant," tutur Dardak.   Terkait dengan pembangunan yang bersinergi dengan kondisi daerah, Kementerian PUPR memiliki pedoman terkait pembangunan bahu jalan, trotoar, drainase dan daerah bebas jalan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. “Kementerian PUPR mensinergikan antara tata kota dengan pembangunan infrastrukturnya,” lanjut Dardak.   Dardak juga mengatakan bahwa ke depan, perlu adanya manajemen yang baik antara pembangunan jalan dari Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian  antara pembangunan jalan dan penggunaan lahan dapat harmoni dan sesuai fungsinya. Selain itu, Rencana Tata Ruang juga perlu untuk didetailkan kembali menjadi peraturan zonasi sehingga dapat memperjelas peraturan yang sesuai dengan penggunaan lahannya.  Hal ini diharapkan dapat memberikan pondasi pertumbuhan yang dapat memberikan dukungan yang bermanfaat.   “Mengingat sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA,  pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dan dipacu lebih cepat lagi.  Dengan  peningkatan urbanisasi di perkotaan, perlu adanya pembangunan berbasis teknologi dan berkelanjutan sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya saing dan daya dukung yang optimal,” tutup Dardak. (Naufal/InfoBPIW)