Berita

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menyatakan keterpaduan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok sudah terjalin dengan baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.  Untuk itu, Hadi mengajak semua pihak, yakni unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR dan juga kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, BUMN, dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, untuk terus meningkatkan keterpaduan. Demikian disampaikannya saat berkunjung ke ITDC dan melakukan peninjauan ke KEK Mandalika bersama Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan, Kamis (5/7). Lebih lanjut Hadi menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW saat ini tengah menyiapkan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika. Kawasan tersebut mendapat dukungan dari Bank Dunia. Selain Mandalika, Bank Dunia juga memberi bantuan  untuk pengembangan KSPN Borobudur (Jawa Tengah) dan Danau Toba (Sumatera Utara).   Keterpaduan semua pihak dalam mendukung pengembangan pariwisata, terutama di tiga KSPN tersebut akan diramu dalam ITMP dalam mewujudkan pembangunan dengan basis perencanaan yang terpadu. Bentuk dari keterpaduan misalnya ketika Kementerian Perhubungan membangun dermaga kapal, maka Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah membangun pusat kerajinan dan atraksi budaya serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata. Sedangkan Kementerian PUPR menurut Hadi membangun infrastruktur pendukung termasuk hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bermukim di sekitar lokasi KEK dan permukiman nelayan. Program lain yang disiapkan seperti jalan akses, drainase, pembangunan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dan air bersih utk masyarakat. Sehubungan dengan pengembangan KEK Mandalika, Hadi menyatakan tugas BPIW adalah membuat program yang berdampak positif bagi MBR, seperti perumahan untuk nelayan maupun pekerja yang bekerja pada beberapa proyek pembangunan di kawasan wisata tersebut. Untuk penataan permukiman nelayan dapat menjadi daya tarik wisata khas daerah.  “Kementerian PUPR dapat mendukung melalui program rumah susun atau rusun untuk pekerja. Namun perlu ketersediaan lahan oleh Pemerintah Daerah dan ITDC. Saat ini yang paling penting   itu pembangunan atau revitalisasi kampung nelayan, itu tugas kita,” tegas Hadi. Selain itu yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR adalah perbaikan drainase maupun revitalisasi kali di kawasan tersebut. Masukan-masukan dari pihak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, menurut Hadi akan ditindak lanjuti dengan pertemuan dengan beberapa unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Tujuannya agar masukan-masukan berupa revitalisasi kampung nelayan dan normalisasi sungai, dapat dimasukan dalam program  infrastruktur Kementerian PUPR melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang akan datang. Sebelum melakukan tinjauan ke lapangan, Hadi dan stafnya melakukan kunjungan ke kantor ITDC dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai seberapa jauh progres yang telah dicapai BUMN  tersebut, masalah yang dihadapi, dan harapannya terkait koordinasi dengan Kementerian PUPR. “Seperti masalah sampah. ITDC mengelola sampah sampai TPS atau Tempat Pembuangan Sementara.  Sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir atau TPA bisa didukung Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah yang perlu menyediakan lahannya,” ungkap Hadi. Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan menyatakan instansinya perlu melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Kementerian PUPR. Sehingga pengembangan KEK Mandalika lebih optimal.  Ngurah mengaku bahwa pembangunan  infrastruktur yang dilakukannya terkadang berbenturan dengan yang dilakukan instansi lain. Untuk itu, Ia menyatakan dalam waktu dekat ITDC berencana melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk membicarakan hal-hal teknis terkait pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. (Hen/ris/infobpiw)        

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono mendampingi Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). Dari Kementerian PUPR turut hadir juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastrutur Wilayah (BPIW), Lana Winayanti serta jajarannnya. Rombongan Wapres Jusuf Kalla yang disambut Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi ini meninjau penanganan stunting (kekerdilan) di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB. Dalam kunjungan tersebut Wapres mengatakan, program pencegahan stunting merupakan sebuah program untuk masa depan. “Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia. Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya," ujarnya. Menurut Wapres, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang dilakukan 20-30 tahun lalu. “Saat ini, perlu diperbaiki cara agar berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas anak-anak,” terangnya. Ia mengatakan, rombongannya sengaja mengajak Menteri PUPR yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Pasalnya, membangun generasi sehat harus dilengkapi dengan adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Degitu juga dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan. Menteri Kesehatan yang menangani kesehatan dan Menteri Desa yang menangani pemberdayaan masyarakat desa. Kendati begitu, Wapres menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. "Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil,” terang Wapres. Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono kepada wartawan mengatakan, pihaknya sangat konsen dalam pembangunan infrastruktur PUPR untuk masyarakat. “Kita tidak persoalkan biaya yang akan menguras APBN cukup besar,” jelas Basuki. Ia menambahkan, misalnya pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, serta jalan. Hal itu bukan hanya untuk sisi hubungan wilayah saja, tapi juga untuk pengembangan wilayah yang dilintasi. Termasuk, dampak ekonomi bagi masyarakat.(ris/dra/infoBPIW)

Setelah menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 7-9 Maret lalu. Kali ini, Badan Pengembangan Infrastrktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Surabaya, Jawa Timur, 14-16 Maret 2017. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam video sambutannya mengatakan, sejak dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. “Salah satu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia,” papar Basuki, Selasa (14/3).  Dengan begitu, lanjutnya, perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. “Kemudian, dalam perencanaan tidak boleh selalu diartikan mengkonsep keinginan, namun perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat  segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Basuki. Ia menambahkan, perencanaan juga mesti dapat menyentuh wilayah terisolasi, agar dapat menekan kemahalan harga di wilayah tersebut. Basuki juga mengatakan, programming merupakan perencanaan yang sudah dikaitkan dengan dimensi waktu dan uang. “Berapa lama akan diselesaikan dan berapa banyak uang yang harus disediakan untuk suatu pembangunan. Hanya dengan demikianlah kita akan bisa mempertanggungjawabkan, jika perencanaan dan program kita (Kementerian PUPR,-red) kredibel,” terangnya. Terakhir mengenai keuangan, ungkapnya, saat ini harus lebih kreatif. Terlebih, pemerintah telah membuat beragam terobosan yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dibiayai anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Contohnya sekarang, PUPR tahun 2017 mendapatkan amanah anggaran Rp 101 Triliun dari APBN, tapi yang harus kita pertanggungjawabkan tidak hanya Rp 101 Triliun, namun lebih dari Rp 500 Triliun karena ada investasi-investasi swasta terhadap infrastruktur PUPR,” papar Basuki. Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti juga mengatakan, Kementerian PUPR memang harus jeli menangkap peluang dan mencari inovasi untuk pendanaan pengembangan infrastruktur non APBN. “Dan yang perlu dikembangkan adalah, APBN itu langkah terakhir sebagai sumber pendanaan,” terangnya. Terlebih, lanjutnya, kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2018 mencapai 147 triliun, namun realisasi pengalokasiannya tidak mencapai seluruh anggaran yang dibutuhkan. Ia berharap, kini seluruh daerah dapat menyusun program yang konkret untuk menunjang pembangunan infrastruktur. “Kemudian masing-masing daerah harus menyusun program yang benar-benar tajam dan fokus untuk pencapaian target prioritas nasional,” papar Anita yang juga membuka acara prakonreg tersebut. Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan, pelaksanaan Pra Konreg di Surabaya memiliki nilai yang strategis dalam upaya mewujudkan visi yang sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yakni "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".  Terlebih, provinsi peserta Pra Konreg adalah provinsi yang posisi lokasinya berada pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dengan kriteria sudah berkembang. “Sehingga diharapkan Pra Konreg di Surabaya ini, dapat benar-benar menciptakan peningkatan investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian bangsa,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Saifullah mengatakan, Pemrov Jatim mengusulkan percepatan pembangunan jalan di bagian selatan serta percepatan penyelesaian jalan tol. “Kami ingin jalan tol yang melingkari Jatim bisa segera terwujud dari Surabaya hingga Banyuwangi,” ujarnya. Selain itu, perlu juga penguatan pelabuhan untuk kurangi biaya logistik. Pasalnya, saat ini untuk mengirim barang dari Surabaya ke Makasar lewat laut  biayanya Rp 9 juta per kontainer, sementara kirim ke Singapura hanya Rp 2,5 juta. “Hal itu terjadi salah satunya karena infrastruktur pelabuhan di dalam negeri, khususnya Jatim yang masih kurang mendukung,” ungkapnya. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR, BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menerangkan, pelaksanaan Pra Konreg di Surabaya secara teknis dibagi dalam 2 sesi, yaitu, sesi panel yang merupakan wahana penyampaian arah kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kemudian dilanjutkan dengan sesi desk masing masing provinsi yang melibatkan Empat sektor utama di bidang PUPR yaitu Sektor Sumber Daya Air, Jalan, Infrastruktur Permukiman dan Perumahan serta  Bappeda Propinsi dan Dinas Propinsi yang  terkait dengan PUPR. Adapun jumlah peserta yang hadir pada acara tersebut sekitar 400 perwakilan dari pemerintah daerah, Balai, satker dan SKPD daerah. (ris/ind/InfoBPIW)