Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan dukungan infrastruktur guna mengatasi kesenjangan wilayah. Hal itu merupakan satu dari empat program utama untuk mendukung agenda Nawacita. Sementara tiga program lainnya adalah pertama, program dukungan konektivitas,  kedua, program kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi. Ketiga, program peningkatan kualitas hidup.  Dukungan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan tersebut dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat berbicara pada diskusi yang  bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan Untuk Atasi Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah,”, yang diadakan Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal  DPR RI, Rabu (18/5). Lebih lanjut Dardak mengatakan empat program dukungan tersebut sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Hal itu menurutnya merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan juga telah disampaikan pada pelaksanaan Konreg di Jakarta, Bulan April lalu. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebagai pelaksanaan amanah dari Nawacita. Saya rasa yang  pertama kita lakukan adalah pengembangan wilayah untuk mengatasi disparitas atau kesenjangan,” ujar Dardak. Pengembangan infrastruktur di 35 WPS tersebar di seluruh Indonesia, dan menyentuh langsung kawasan perbatasan dan daerah terluar, serta kawasan Indonesia bagian timur. “Dengan koordinasi, sinkronisasi serta bersinergi dengan pihak terkait, kita perlu memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang ada di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Selain itu juga kawasan yang berbatasan dengan negara lain juga menjadi prioritas kita seperti kawasan di Kalimantan Barat, NTT, dan Papua. pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk mengentaskan kesenjangan pembangunan, sehingga pembangunan merata di seluruh daerah,” ungkap Dardak. Selain itu, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah menurut Dardak  maka akan menciptakan daya saing dengan negara lain, mengingat saat ini merupakan era pasar bebas Asia Tenggara. “Saat ini era kompetisi dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan era MEA ini seluruh barang dari negara Asia Tenggara bebas masuk Indonesia. Terkait hal ini dari sisi jasa konstruksi, kita harus menyiapkan tenaga insinyur yang trampil sehingga dapat bersaing dengan para ahli dari negara lain,” ucapnya lagi. Diskusi yang dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Anggara Sekjen DPR RI, Dr.Asep Ahmad Saefulloh, S.E., M.Si ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni M.Ali Berawi,M.En,Sc, Ph.D, dari Center for Sustainable Infrastructure Development,   Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dalam paparannya Berawi menekankan bahwa dalam membangun infrastruktur perlu pemetaan yang menyeluruh dan juga skala prioritas, mengingat anggaran negara yang terbatas untuk membangun infrastruktur. Selain itu, menurutnya pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan sehingga dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Turut hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis BPIW, Benny Hermawan. Diskusi ini juga dihadiri peserta dari Analis APBN di Puat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Analis APBN di Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Pejabat dan Staf di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Hen/infobpiw

Untuk melaksanakan amanat Nawacita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah menyiapkan 3 program pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Program tersebut sudah dijalankan tahun 2016 ini hingga 2019 mendatang. Sehubungan dengan hal itu Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan 3 program tersebut adalah   mendukung konektivitas, pemanfaatan sumber daya mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, serta mendukung peningkatan kualitas hidup. “Program mendukung konektivitas, terbagi lagi atas 3 bagian yakni konektivitas di 3 wilayah pertumbuhan, konektivitas di satu wilayah pertumbuhan sekaligus kawasan perbatasan, dan Konektivitas antar Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS dan luar WPS,” ujar Hadi saat berbicara dalam rapat tindak lanjut sinergi program pembangunan wilayah Papua untuk tahun 2016 dan 2017, di ruang pertemuan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (4/5). Lebih lanjut Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR berbasis pengembangan wilayah. Dari 35 WPS yang dikembangkan Kementerian PUPR, maka ada beberapa WPS yang terdapat di Pulau Papua, seperti WPS 34 Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu–Merauke, sepanjang 1.105 km. Selain WPS Jayapura-Merauke, wilayah pengembangan baru di Papua seperti WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, dan WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena. Penataan kawasan perbatasan juga dilakukan, antara lain dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar. Terkait penanganan ruas jalan di Pulau Papua menurutnya, Kementerian PUPR memiliki tiga skenario. Skenario pertama, penanganan jalan Trans Papua didalam WPS. Skenario kedua, penanganan jalan Trans Papua di dalam WPS antar WPS. Skenario ketiga, dengan penanganan jalan Trans Papua di dalam WPS dan Antar WPS, serta jalan nasional non Trans Papua. Total jalan Trans Papua mencapai 4.325 km yang terdiri dari jalan nasional mencapai 2.685 km dan jalan non nasional mencapai 1.640 km. Kemudian jalan yang sudah tersambung mencapai 3.625 km dan yang belum tersambung  700,2 km.  “Ini merupakan hasil dari sinkronisasi program yang dilakukan melalu Konsultasi Regional beberapa waktu lalu,” ungkap Hadi. Ia mengakui dana yang tersedia di Kementerian PUPR, sangat terbatas untuk membangun Papua. Oleh karenanya ia berharap pihak pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten, Kota maupun Provinsi dapat ikut membiayai beberapa pembangunan infrastruktur sesuai dengan wewenangnya masing-masing.    Yan Okago dari Dinas Pekerjaan Umum Papua  menyatakan pihaknya sangat menyambut baik pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pengembangan wilayah. Namun ia berharap pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, sehingga dirasakan seluruh masyarakat.   Rapat yang dipimpin Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Raden Siliwanti ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo  pada rapat terbatas 19 Januari lalu dan rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan pada 21 dan 28 April lalu. Hasil rapat yang diikuti juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua ini, akan menjadi bahan laporan pada Presiden dalam Sidang Kabinet pertengahan Mei mendatang. Hen/infobpiw