Berita

Kementerian PUPR melalui BPIW dalam melakukan perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur ke depan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain, serta pemenuhan target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024. Hal itu ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan materi "Kebijakan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Prioritas 2020-2024" pada pembukaan “Pelatihan Penyusunan Masterplan dan Development Plan (MPDP) yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Rabu (22/7). Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan secara video conference yang dapat tersambung ke seluruh peserta. Hadi mengungkapkan, ranking daya saing global Indonesia dan indeks daya saing infrastruktur global Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 2018. "Kita sebetulnya sudah bekerja cepat dan keras, namun negara lain juga bekerja lebih cepat dan keras. Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain, kita sekarang harus lebih cepat lagi dengan negara lain," paparnya.   Ia menambahkan, perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ke depan untuk mengejar target RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.  Hadi juga menyatakan bahwa Kementerian PUPR melalui BPIW selalu memperhatikan keterpaduan dalam menyusun perencanaan dan program, untuk mendukung pencapaian Program Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan untuk Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Kawasan Metropolitan dan lainnya. "Artinya kawasan tertentu memiliki tema tersendiri, misalkan Sumatera Utara memiliki KSPN Danau toba. Untuk MPDP Danau Toba yang disusun untuk mendukungan pengembangan kawasan wisata secara terpadu di sana," terang Hadi.  Kemudian, Hadi juga menyampaikan, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan berdasarkan arahan pengembangan wilayah dan penataan ruang. "Misalnya, BPIW dalam menyusun MPDP memasukkan variabel kebencanaan, seperti natural disaster, man made disaster serta pandemi yang terjadi di berbagai daerah," terangnya. Sebelum mengakhir paparannya, Hadi juga menyampaikan, perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu mempertimbangkan pemenuhan pendanaan. "Saat ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan dukungan APBN, tetapi juga menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan peran swasta, KPBU, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melakukan pembangunan infrastruktur PUPR," tandasnya.(ris/infoBPIW)  

Produk perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan BPIW Kementerian PUPR ternyata mendapat perhatian dari akademisi dari Universitas Indonesia (UI). Tujuh dosen dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang dipimpin Rofikoh Rokhim ingin mempelajari penyusunan masterplan atau rencana induk destinasi pariwisata.  Tim ini sedang melakukan penelitian supply change lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, agar destinasi sudah siap untuk dikunjungi wisatawan jika nanti kondisi sudah pulih dari wabah corona.  Keinginan tersebut disambut baik dengan Kepala BPIW Hadi Sucahyono dengan menggelar pertemuan melalui video conference (vicon) dengan para dosen UI tersebut minggu lalu. Hadi menilai hal itu membuktikan bahwa produk yang dihasilkan BPIW telah diakui pihak luar. “Biasanya kita yang minta perguruan tinggi untuk bekerja sama, namun untuk pertama kalinya pihak perguruan tinggi ingin belajar produk yang kita hasilkan,” ujar Hadi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 3 April lalu.   Secara umum menurut Hadi BPIW telah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi pada penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP). Penyusunan ITMP Borobudur melibatkan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan penyusunan ITMP Danau Toba melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB).   Tidak hanya menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan, saat vicon tersebut Hadi juga meminta pihak UI untuk  mengkaji dampak penurunan kunjungan wisatawan akibat corono dan seberapa parah dampaknya untuk dunia pariwisata.  “Itu kajian yang bagus dipandang dari sisi ekonomi dan belum ada yang melakukan,” imbuhnya. (Hen/infobpiw)

Realisasi agenda Nawacita berupa membangun dari pinggiran terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Saat ini BPIW tengah menyusun Rencana Pengembangan Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana ini disusun berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti amanah Keputusan Presiden No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar. Untuk menindaklanjuti tujuan tersebut, BPIW mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat pada Rabu 8 Mei 2019 di Kantor Bupati Rote Ndao.  Agusta Ersada Sinulingga sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penjaringan aspirasi daerah dalam rangka penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Ba’a Kab. Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya tersebut Agusta menegaskan bahwa Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Rote Ndao dilakukan sesuai dengan potensi unggulan kawasan, berbasis pengembangan wilayah berkelanjutan. “Masterplan ini disusun untuk meningkatkan fungsi kota kecil di PPKT dan wilayah sekitarnya, dengan adanya masterplan ini pengembangan Perkotaan Ba’a diharapkan dapat di akselerasi dan lebih terintegrasi”, sambung Agusta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kabupaten Rote Ndao menyatakan apresiasinya atas penyusunan masterplan ini, Untung menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan kawasan di Kabupaten Rote Ndao, antara lain dengan mengembangkan potensi perikanan di kawasan pesisir serta pengembangan potensi wisata. Kabupaten Rote Ndao saat ini juga tengah mendorong Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batutua yang terletak di Rote Barat Daya sebagai upaya mengembangkan pusat pertumbuhan baru. Untung menambahkan, terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Rote Ndao, terdapat permasalahan yang terjadi di pulau terluar, salah satunya yaitu terbatasnya fasilitas dan kesejahteraan aparat keamanan. Dalam rapat ini BPIW menjaring aspirasi dari pemerintah daerah terkait program pembangunan yang telah dilaksanakan dan juga program yang diperlukan dalam rangka pengembangan kawasan. Hasil dari jaring aspirasi ini nantinya menjadi masukan dalam penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Ba’a Kab. Rote Ndao. (hkl/mut/aje)

Dalam rangka mendukung salah satu agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Presiden Republik Indonesia menerbitkan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Adanya 11 PLBN tersebut melengkapi 7 PLBN yang sudah rampung pembangunannya pada tahun 2017 dan 2018. Pada pembangunan 11 PLBN yang kerap disebut pembangunan tahap kedua ini, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) adalah dua diantaranya. Untuk mendukung pengembangan dua PLBN ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menyusun rencana pengembangan pusat-pusat permukiman di sekitar PLBN. Sebagai lanjutan dari Kick off Meeting di Jakarta, BPIW melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak – pihak terkait di tingkat daerah berturut-turut pada Kamis, 9 Mei 2019 di Kantor Bupati Kupang dan Jumat, 10 Mei 2019 di Kantor Bupati TTU. Rapat ini ditujukan sebagai langkah awal menjaring aspirasi daerah dalam menyusun dokumen masterplan kawasan perbatasan Oepoli dan Napan. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Sinulingga, dalam sambutannya mengatakan bahwa ada 6 Strategi dalam mengembangkan daerah perbatasan yaitu: mengembangkan pusat ekonomi, konektivitas simpul transportasi utama, membangun sumber daya manusia perbatasan, meningkatkan arus perdagangan ekspor impor, pengembangan kawasan budidaya secara produktif, dan membangun dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut mengemuka bahwa kawasan perbatasan Oepoli masih memiliki permasalahan terkait penentuan garis batas negara RI dengan RDTL. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenko Polhukam serta Kementerian Luar Negeri agar penentuan lokasi pembangunan PLBN juga dapat segera diselesaikan. Selain permasalahan batas negara, infrastruktur jalan menuju kawasan perbatasan masih sangat minim sehingga konektivitas rendah. “Kita belum sepenuhnya merdeka jikalau kondisi jalan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) masih minim seperti ini” ungkap Plh. Sekda Kupang saat itu. Sementara itu untuk wilayah Napan, kendala yang dihadapi adalah terkait kesepakatan harga tanah milik warga yang akan dibebaskan. “Lahan milik Pemda hanya seluas 1,1 Ha sedangkan sisanya sekitar 17 Ha masih milik masyarakat,” ujar Kepala Bappelitbang Kabupaten TTU. Agusta juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa penentuan kawasan perbatasan negara yang akan disusun masterplan-nya beserta komoditas unggulan yang akan dikembangkan, melalui penetapan SK Bupati. Hal tersebut diperlukan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, khususnya perbatasan di Provinsi NTT. (hkl/aje/mut)