Berita

Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung percepatan penanganan  terintegrasi kemiskinan ekstrem di Kawasan Medan Belawan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Boby Ali Azhari menyampaikan, Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kawasan Medan Belawan merupakan  arahan Bapak Presiden pada tahun 2022. Selain itu ada 34 lokus lainnya yang juga ditangani Kementerian PUPR pada tahun 2022-2023 untuk mendukung pengurangan kantong-kantong kemiskinan ekstrem secara terintegrasi. “Penanganan Kawasan Medan Belawan ini kiranya dapat dijadikan percontohan untuk semua pihak, terkait penanganan kawasan yang dilakukan secara konvergen, termasuk untuk seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR,” ungkap Boby di sela-sela Kunjungan Kerja ke Medan Belawan, Kamis, 21 September 2023. Menurutnya, penanganan terintegrasi yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Medan Belawan terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni Pengendalian Banjir Rob Pintu 3 (sebagai bagian dari Program Pengendalian Banjir Belawan Zona C), Penataan Kawasan, dan Penanganan Perumahan. Pengendalian Banjir Rob di Belawan dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada tahun 2022-2024. Tahun 2022 kegiatan telah selesai dilaksanakan di Zona A berupa pembangunan parapet, tanggul, collector drain, rumah pompa, dan polder. Tahun 2023-2024 dilakukan penanganan lanjutan di Zona B dan C termasuk pembangunan Pintu 3 dan rumah pompa. Pembangunan pintu 3 sangat penting dan berkaitan pekerjaan lainnya yakni Penataan Kawasan Medan Belawan yang akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dan Penanganan Perumahan Kawasan Medan Belawan oleh Ditjen Perumahan. Kegiatan Penataan Kawasan Medan Belawan meliputi pekerjaan normalisasi saluran (kanal Pertamina), pembangunan saluran drainase, penyediaan air bersih, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), perbaikan jalan lingkungan, pembangunan Ruang Terbuka Publik dan tempat penjemuran ikan, penanaman vegetasi, dan street furniture. Adapun penanganan untuk RTLH di Medan Belawan dilakukan dengan skema Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rumah Khusus, dan Rumah Susun. Selain itu ada pula Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan menjadi alternatif pendanaan dalam penanganan RTLH di Kawasan Medan Belawan. Kunjungan Kerja ke Kawasan Medan Belawan ini dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono. Hadir juga pada kesempatan ini Walikota Medan, Bobby Nasution,  Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR, Edward Abdurrahman, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Syafriel Tansier, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Mohammad Firman, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Iswanto, dan lainnya. Nunung mengatakan, catatan hasil kunjungan lapangan Medan Belawan, antara lain Pembangunan pintu 3 dan saluran atau perpipaan air bersih memerlukan segera perizinan dari Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Kementerian Perhubungan. “Terkait pembangunan rusun, Kementerian PUPR agar memberikan rencana rusun, supaya Pemda dapat melakukan sosialisasi kepada warga dan membebaskan lahan,” terangnya. Nunung menambahkan, pengeringan ikan yang diminta oleh warga akan diupayakan dengan teknologi tinggi. Selain itu, rumah-rumah non eligible akan diupayakan melalui CSR. Saat peninjauan lokasi, Walikota Medan Bobby Nasution meminta agar warga dapat mendukung program Penanganan Terintegrasi Kemiskinan Ekstrem di Kawasan Medan Belawan, serta meminta maaf jika selama pengerjaan aktivitas warga terganggu. “Saya harap warga di sini mendukung penataan kawasan yang dilakukan Kementerian PUPR. Saya juga memohon maaf jika selama pelaksanaan pekerjaan aktivitas warga terganggu,” Kata Bobby. (Ris/Tiara)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung adanya percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dukungan ini merupakan bentuk intervensi infrastruktur PUPR pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem di Tanah Air yang telah ditargetkan Pemerintah Pusat pada 2024 terwujud 0% kemiskinan ekstrem. Hal itu terungkap saat Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra memaparkan “Penanganan Terintegrasi Kawasan Belawan, Kota Medan” dalam Puncak Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2022 (HHD-HKD 2022) yang mengusung tema “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh”  di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 26 Oktober 2022. “Target penanganan kemiskinan ekstrem di seantero negeri, yakni implementasi tahap I pada Juli-Desember tahun 2021 terhadap 35 kab/kota di 7 provinsi, tahap II pada tahun 2022 terhadap 212 kab/kota di 25 provinsi,” papar Arief. Ia menambahkan, untuk implementasi tahap III pada tahun 2023-2024 terhadap 514 kab/kota di 34 provinsi, sehingga tahun 2024 diharapkan 0% kemiskinan ekstrem. Arief mengatakan, penanganan terintegrasi terhadap permukiman kumuh Kawasan Belawan, Kota Medan adalah penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Arahannya agar dibuat semacam “Master Plan” untuk keterikatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dalam pelaksanaannya. “BPIW sebagai koordinator Siteplan/Master Plan bersama Ditjen Cipta Karya,” terangnya. Perencanaannya merupakan kolaborasi program dari Ditjen Cipta Karya, yakni Penataan Infrastruktur Lingkungan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Penyediaaan Jalan dan Drainase Lingkungan, Pengolahan Limbah Lingkungan. Kemudian, program dari Ditjen Perumahan, yakni penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dasar, Rumah Khusus, serta Rumah Susun, serta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) apabila bila terdapat kasus spesifik seperti penanganan bencana, akses jalan utama, irigasi-air baku dan lainnya. Lebih lanjut, Arief menerangkan, konsep Rencana Terintegrasi Kawasan Belawan di Kota Medan, yakni komprehensif dan integrasi, di mana penanganan isu strategis yang terdapat di Kec. Belawan Medan dilakukan dalam satu pemikiran dan alur proses pekerjaan yang saling menunjang. “Kemudian berbasis kawasan, integrasi rencana penanganan didasarkan pada batasan spasial atau kawasan,” ujarnya seraya menambahkan, Ditjen SDA membagi menjadi 4 Zona, yakni Zona A, Zona B, Zona C dan Zona D. Integrasi program difokuskan pada tiap Zona, sehingga diharapkan terjadi sinergi antar program dan memberi hasil yang lebih optimal. Selain itu, lanjutnya, konsep Batasan Waktu-Prioritas-Tuntas. “Selain kemampuan anggaran, batasan waktu menjadi dasar pemilihan prioritas program. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keluaran yang optimal dan tuntas, bukan berdasarkan kepentingan sektoral,” jelasnya. Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan mengatakan, peringatan HHD dan HKD 2022 ini mengusung tema “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh”. Harapannya dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. “Semangat Hari Habibat Dunia dan Hari Kota Dunia ini membangun dan mengembangkan kawasan menuju nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat," kata Menteri PUPR. Dalam kolaborasi penataaan kawasan kumuh, beberapa penataan yang telah rampung adalah Kawasan Semanggi di Surakarta, Kawasan Kelayan Barat di Banjarmasin, Parit Nanan dengan konsep “Eco Waterfront City” di tepian Sungai Landak Pontianak, dan Kawasan Kampung Bugis di Tanjungpinang. Kolaborasi Pemda sangat penting dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh, karena meski diprogramkan oleh Kementerian PUPR, akan sulit direalisasikan jika tidak ada ide dan kerja sama dari Pemda. “Kita bantu bangun infrastrukturnya, kemudian Pemda bersama kementerian lain yang memberdayakan masyarakatnya," ujar Menteri Basuki. Menteri Basuki mengungkapkan sejak tahun 2021, program penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BKKBN, BPS, Bappenas, Pemda, serta swasta. Pada Puncak Peringatan HHD-HKD 2022 ini, diisi juga acara talkshow dengan tema “Potret Inklusifitas dan Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem” dengan moderator Andy F Noya. Hadir sebagai narasumber yakni Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Direktur Keuangan PT SMF (Persero), Bonai Subiakto, Arsitek Spesialis Restorasi Permukiman Kumuh, Pauline Boedianto, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan, T. Davis F. Hamid. (Ris/Tiara/InfoBPIW)    

Setelah sukses menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh melalui video conference dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menyelenggarakan Konreg jarak jauh dengan Pemprov Sumatera Utara (Sumut), Kamis (14/3/2019). Untuk pelaksanaan konreg jarak jauh dengan Pemprov Sumut, jajaran Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta sedangkan Pemprov Sumut di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III di Medan, Sumut.  Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto, saat membuka konreg tersebut mengatakan, pelaksanaan Konreg jarak jauh dengan Pemprov Sumut merupakan penyelenggaran yang ketiga.  Ia mengatakan, tahun 2019 merupakan tahun pertama adanya Konreg jarak jauh melalui video conference.  Pada tahun 2019 Konreg jarak jauh diujicobakan pada empat provinsi. “Yaitu yang telah dilaksanakan dengan Pemprov Kalsel dan Pemprov Sulut. Sekarang dengan Pemprov Sumut serta pekan depan akan dilaksanakan dengan Pemprov Jatim (Jawa Timur,-red)," jelasnya. Tahun depan, lanjutnya, ditargetkan akan lebih banyak Konreg yang dilakukan secara jarak jauh. “Konreg jarak jauh ini diharapkan dapat menekan biaya penyelenggaraannya, sehingga pelaksanaan Konreg menjadi lebih efisien dan efektif,” terang Iwan. Iwan berharap, Konreg jarak jauh dapat tetap mampu menghasilkan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR yang tajam, efektif serta mensinergikan program pusat dan daerah. "Artinya, kita harapkan kualitas hasil Konreg jarak jauh tetap berkualitas seperti pelaksanaan tatap muka langsung," katanya.  Ia juga berharap, konreg jarak jauh yang dilaksanakan dapat mendukung visium Kementerian PUPR. Iwan menjelaskan, Konreg melalui video conference dengan Provinsi Sumut dilaksanakan selama dua hari Kamis dan Jumat, (25-26/2). “Hari pertama Desk akan fokus pada pembahasan sektor Bina Marga dan Penyediaan Perumahan. Adapun hari kedua fokus pada pembahasan sektor Cipta Karya dan Sumber Daya Air,” jelasnya. Usai pembukaan diputar video mengenai arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera di Provinsi Aceh. Selanjutnya, diputar vidio arahan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto disambung video arahan dari Dirjen Penyediaan Perumahan, M Khalawi.  Terakhir, diputar juga video Arahan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR dari Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono. Di Medan, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III, Selamat Rasidi menyatakan, jajaran di Pemrov Sumut dalam melakukan Konreg jarak jauh menghadirkan semua perwakilan dinas terkait  perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah. “Perwakilan dari Pemprov Sumut dan perwakilan Kementerian PUPR di balai telah siap melakukan konreg jarak jauh. Kita harapkan acaranya berjalan lancar sesuai harapan semua pihak,” terangnya.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemrov Sumut, Anda Subrata memaparkan, Sumut merupakan provinsi yang berkembang cepat. Dengan begitu, lanjutnya, pengembangan infrastruktur perlu dilakukan dengan cepat juga agar dapat mendukung kemajuan masyarakat Sumut.  Ia mengungkapkan, banyak kawasan yang memiliki potensi berkembang dan mengungkit kesejahteraan masyarakat apabila didukung infrastruktur PUPR, antara lain pariwisata, ekonomi kelautan, pangan, industri dan lainnya. “Untuk itu, Pemprov Sumut telah menentukan sasaran pembangunan strategis, antara lain pembangunan kawasan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dengan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum,-red) regional, transportasi massal, bendung serbaguna Lau Simeme,” paparnya. Ia melanjutkan, ada juga rencana pembangunan jalan tol Sumatera, pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Parapat serta peningkatan akses transportasi menuju destinasi wisata, penataan kawasan koridor Sei Mangkei - Kuala Tanjung, penataan kawasan kumuh pada sempadan sungai di wilayah perkotaan. “Kemudian ada juga kawasan sport center berstandar internasional dan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi,” jelasnya. Konreg jarak jauh ini diikuti perwakilan Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air serta Ditjen Penyediaan Perumahan. Kemudian, dari Sulut ada perwakilan pemprov dan Balai-balai Kementerian PUPR yang melingkupi Provinsi Sumut.(ris/infoBPIW)  

Danau Toba akan menjadi basis pariwisata pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Pembangunan infrastruktur menjadi yang paling vital dalam pengembangan kawasan pariwisata andalan Sumatera Utara tersebut. Pada kawasan tersebut sedang dilakukan proses konstruksi Jalan Tol Medan – Sibolga pada ruas Medan – Tebing Tinggi sepanjang 54 km. Dengan pembangunan jalan tol itu akan memangkas jarak tempuh hingga 40 menit, yang sebelumnya memakan waktu 2 jam jika melewati jalan nasional. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat mewakili Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menghadiri Musyawarah Masyarakat Adat Batak di Parapat, Simalungun. Sumatera Utara, Sabtu (30/7). Pada acara yang diikuti 213 Marga Batak tersebut, Dardak menjelaskan bahwa saat ini juga sedang dilakukan Feasibilty Study (FS) atau studi kelayakan dalam pembangunan jalan tol ruas Tebing Tinggi – Pematang Siantar pada ruas Pematang Siantar – Parapat yang akan diusulkan dibangun pada tahun 2017. “Kedua ruas tersebut akan menghemat waktu sampai dengan kurang lebih 1 jam dari Tebing Tinggi menuju Danau Toba,” tutur Dardak. Beberapa jalan di sekitar kawasan Danau Toba statusnya akan ditingkatkan menjadi jalan nasional, salah satunya adalah jalan lingkar luar di sekitar Danau Toba sepanjang 360 km. “Hal ini merupakan wahana peningkatan pelayanan pengembangan Danau Toba sebagai wisata nasional maupun kelas dunia,” ungkap Dardak. Untuk kawasan sekitar Danau Toba, saat ini di Kabupaten Samosir akan dikembangkan pembangunan Jembatan Tano Ponggol yang menghubungkan Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Jembatan Tano Ponggol ini potensial untuk pengembangan perekonomian warga yang berada di Pulau Samosir. “Kami merancang konsep jembatan ini dengan 3 pilar yang sesuai dengan estetika adat dan budaya Sumatera. PUPR saat ini memiliki beberapa program pendukung seperti normalisasi saluran Tano Ponggol, pembersihan eceng gondok di Danau Toba dan nantinya akan ada cruise atau pelayaran yang dapat membawa wisatawan mengelilingi Pulau Samosir,” ucap Dardak. Di akhir penjelasannya, Dardak mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus memantau dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan pariwisata, termasuk rencana pembangunan livable city atau kota layak huni di sekitar kawasan Danau Toba. Gubernur Sumatera Utara, Teuku Erry Nuradi menambahkan Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki multi etnis. Setidaknya, ada delapan etnis lokal, enam di antaranya ialah puak Batak. Masyarakat majemuk ini adalah potensi besar untuk mendukung dan memacu pembangunan. Sebelumnya, saat membuka acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak ini, Wakil Presiden, Jusuf Kalla berpesan, masyarakat harus menjadikan adat sebagai pendorong untuk mengejar kemajuan. “Adat jangan lagi hanya dianggap sebagai suatu peninggalan zaman dahulu dan dilestarikan, tetapi harus sebagai pendorong semangat untuk mengejar kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ucap Jusuf Kalla saat membuka acara dan  sekaligus menabur 8 ribu benih ikan di sekitar Danau Toba. Saat menutup acara, Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo menyarankan agar truk muatan berlebih tidak diperkenankan melewati jalan di sekitar kawasan Danau Toba, karena berpotensi merusak jalan. Turut hadir ke dalam acara ini diantaranya Panglima TNI,  Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Kominfo Rudiantara,  dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Hasil dari musyawarah ini adalah Parapat Massage, dimana pesan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (INI/InfoBPIW)    

Perencanaan pengembangan kawasan terpadu pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dapat diwujudkan dengan cara membuat konsensus antar stakeholder di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten dalam menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Stakeholder tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak, saat menjadi salah satu pembicara pada Round Table Discussion (RTD) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV yang diadakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di  Jakarta,  (23/6). Diskusi itu mengambil tema Pengembangan Pariwisata dalam Pembangunan Ekonomi. Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa perencanaan tersebut dapat pula diwujudkan dengan cara identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, seperti bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas. Selain itu perlu disiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu dengan membuat master plan untuk Kawasan Pariwisata Strategis. Menurut Dardak, dalam pembangunan pariwisata nasional terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi bersama-sama, salah satunya adalah infrastruktur pariwisata.  Selain itu, fasilitas pendukung pariwisata perlu dikelola secara terpadu. Institusi yang terkait pengembangan dan manajemen kawasan pariwisata, juga perlu dikelola dengan baik. “Perlu adanya pengembangan institusi dan dukungan untuk menterpadukan para stakeholder dalam mencapai target pariwisata nasional,” jelas Dardak. Koordinasi antar kementerian atau lembaga untuk pengembangan kawasan pariwisata strategis menurut Dardak, diperlukan untuk menyediakan mekanisme dan prosedur di tingkat nasional dan lokal, menyiapkan strategi replikasi untuk kawasan pariwisata strategis yang potensial, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dalam paparannya, Dardak memberikan gambaran skenario konektivitas pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba melalui WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. Dardak menjelaskan, saat ini sedang dibangun tulang punggung dari WPS tersebut berupa jalan tol yang menghubungkan Medan menuju Sibolga dan Medan menuju Pekanbaru. “Untuk ruas Medan menuju Tebing Tinggi saat ini sedang dibangun jalan tol sepanjang 54 km yang akan menghemat waktu yang semula dua jam, maka dengan adanya jalan tol ini akan menghemat waktu hingga 40 menit,” jelas Dardak. Adapun saat ini sedang diusulkan untuk pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar sepanjang 35 km yang akan menghemat waktu hingga 30 menit yang semula memakan waktu 1 jam 40 menit menggunakan jalan nasional. Kemudian, pembangunan Jalan Tol Pematang Siantar menuju Parapat sepanjang 27 km yang akan menghemat waktu hingga 20 menit, yang semula memakan waktu selama 1 jam 30 menit menggunakan jalan nasional. Sebelumnya Penasehat Menteri Pariwisata, Sapta Narwendar mengatakan bahwa terdapat empat strategi dalam revitalisasi pariwisata budaya untuk meningkatkan daya saing nasional. Pertama, penerapan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) dalam pengembangan destinasi pariwisata budaya. Kedua, pengembangan kluster pariwisata berbasis keunggulan budaya masyarakat. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur destinasi wisata dan keempat, mengembangkan pengelola destinasi terpadu yang melibatkan peran masyarakat, swasta dan pemerintah. (INI/InfoBPIW)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rabu (11/5).  Dalam kunjungan tersebut dibahas mengenai masalah pembangunan di Pulau Sumatera. Saat menerima kunjungan itu, Kepala BPIW Hermanto Dardak menjelaskan fokus pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pendekatan pengembangan wilayah yang dibagi menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pengembangan wilayah ini diharapkan dapat menggerakan ekonomi daerah. “Beberapa wilayah akan kita padukan menjadi suatu wilayah pertumbuhan, misalnya kota dan kawasan industri dikoneksikan dan outletnya di pelabuhan,” ujar Dardak. Salah satu wilayah pertumbuhan di Pulau Sumatera yang menjadi fokus pembangunan yaitu WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru dengan Kuala Tanjung sebagai Hub atau pelabuhan penghubung. Agar kawasan tersebut bisa tumbuh, maka dibutuhkan back bone atau tulang punggung berupa jalan tol Dumai-Pekan Baru dan akses feeder ke Prapat. Sehingga semua kawasan pertumbuhan menjadi satu kesatuan wilayah, dan masing-masing wilayah memiliki daya saing. Pembangunan bukan hanya di wilayah pertumbuhan yang sudah berkembang saja, namun menurut Dardak juga di wilayah yang sedang berkembang. Hal ini dilakukan agar mengurangi kesenjangan wilayah. Dardak juga menyatakan ada beberapa kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deli Serdang-Tanah Karo (Mebidangro),  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei. Selain itu di Sumatera juga ada Hub Internasional wilayah barat Indonesia, yakni Kuala Tanjung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan ada Kota Pekanbaru sebagai kawasan wisata. “Intinya apa yang dilakukan di Pulau Sumatera merupakan upaya percepatan, dalam 5 tahun ini target pembangunan tol Sumatera dengan panjang 2700 km akan diprioritaskan untuk dibangun, karena ini merupakan ujung tombak di Pulau tersebut. Selain membangun infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Nasional dan Usaha Kecil Menengah juga menjadi unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata, “ tegas Dardak. Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna menambahkan untuk pembangunan Jalan tol Sumatera menjadi satu pintu masuk utama lintas timur yaitu Aceh-Bakaheuni. Kemudian skema pembangunan jalan tol menurut Herry ada dua, pertama, jalan tol Medan-Binjai dan Tebing Tinggi-Kisaran. Kedua, jalan tol Medan-Kualanamu. Jalan tol  ini direncanakan dapat beroperasi tahun depan. Dalam pertemuan tersebut Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba yang didampingi Tim Pokja Kawasan Strategis Danau Toba, GM. Immanuel Panggabean berharap Kementerian PUPR juga memperbaiki akses jalan di Pulau Nias. Menanggapi hal tersebut, Dardak menyampaikan akan mengajukan hal tersebut didalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur yang akan datang. ADN/InfoBPIW