Berita

  BPIW Kementerian PUPR melakukan dialog dengan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia terkait Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 16 Agustus 2021. Kegiatan Focus group discussion (FGD) secara virtual itu diisi dengan paparan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Kuswardono terkait dukungan Kementerian PUPR dalam pengembangan DPSP Mandalika. Menurut Kuswardono Program Pembangunan Keseluruhan Pulau Lombok khususnya terkait program infrastruktur dasar berupa air bersih, drainase, dan persampahan. Program air bersih antara lain penambahan kapasitas dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tibu Lempanas Desa Aik Berik, dan Pembangunan baru SPAM Dodokan Hilir. Sedangkan program drainase antara lain Perbaikan dan Pemeliharaan Daerah Alirah Sungai (DAS) dan Penyediaan Hutan Panta. Sementara program Persampahan berupa Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengengat, Pengembangan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah Pujut, dan Pengembangan Waste to Energy Gerung. Pada kesempatan tersebut, Kuswardono menyampaikan dukungan program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2020 dalam mendukung pengembangan DPSP Mandalika. Dari sektor Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR antara lain telah melaksanakan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kawasan Ekonomi (KEK) Mandalika, sedangkan di sektor konektivitas, Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika diharapkan akan mampu berperan besar mendukung pengembangan DPSP Mandalika. Di sektor infrastruktur permukiman, beragam dukungan program telah dilaksanakan diantaranya Pengembangan Kawasan Wisata tiga Gili, Peningkatan TPA Pengengat, serta Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air. Terkait dengan sektor perumahan, pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Pengembangan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata juga diharapkan akan mampu turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan DPSP Mandalika. Dukungan Kementerian PUPR di DPSP Mandalika juga masih berlanjut pada tahun 2021, dimana beberapa program utama dilaksanakan. Di sektor SDA, dilaksanakan Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga di Kab. Lombok Tengah dan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika. Sedangkan di sektor konektivitas, pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika masih tetap dilanjutkan. Untuk sektor Permukiman dilakukan program Pengembangan Kawasan Wisata 3 Gili, Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara, Peningkatan TPA Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan  Pembangunan SPAM KSPN Mandalika Tahap I ( Instalasi Pengembangan Air (IPA) Kap. 50 L/detik dan Jaringan Perpipaan). “Dalam hal skenario pengembangan  ada tujuh arahan strategis yakni melindungi Global Geopark Rinjani, mendistribusikan kesejahteraan, membuka Potensi Pantai Selatan, dan meningkatkan konektivitas ke kepulauan sekitarnya,” ujarnya. Arahan strategis lainnya adalah melestarikan area pertanian dan meningkatkan rantai pasok pariwisata, melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya Lombok, serta mengembangkan pariwisata tematik. Tim Bank Indonesia yang hadir pada kegiatan ini dipimpin Deputi Direktur DKEM Bank Indonesia,  Bambang Setya Permana. Bambang menjelaskan FGD dengan BPIW ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang komprehensif terkait perkembangan DPSP Mandalika. Data yang didapat dari BPIW akan digunakan untuk penyusunan asesmen DPSP Mandalika tersebut. Selain Bambang, kegiatan ini dihadiri tim dari Bank Indonesia lainnya seperti Putri Faradina, Bintari Dewi, Evy Marya, dan Agung Budilaksono.   (Hen/infobpiw)        

Badan Pengembangan Infrastruktur  Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyusun masterplan pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masterplan ini kedepannya diharapkan menjadi acuan pengembangan infrastruktur di kawasan perdesaan, baik sektor PUPR maupun non-PUPR. Guna mendiskusikan pengembangan kawasan perdesaan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (13/9). Kunjungan yang bersamaan dengan peninjauan ke posko Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini untuk mendapatkan masukan dari Bappeda yang bertugas mensinergikan perencanaan lintas sektor di daerah.   “Dalam penyusunan masterplan ini, BPIW memiliki tugas menterpadukan rencana sektor-sektor agar terintegrasi dengan baik. Jadi yang disusun oleh tim BPIW tidak hanya sektor PUPR saja. Kita sangat mengharapkan masukan untuk tim penyusun, agar kawasan perdesaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi kawasan,” ujar Hadi.  Ia juga menekankan pentingnya konsep 3A dalam pengembangan pariwisata di KPPN Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Aksesibilitas atau akses menuju destinasi wisata, Amenitas atau kelengkapan di destinasi wisata, dan Atraksi seperti atraksi kesenian dan budaya agar wisatawan mancanegara dapat tinggal lebih lama di daerah tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru 40 KPPN di 60 Kabupaten di seluruh Indonesia. Masterplan KPPN ini disusun dalam kurun 2016-2019 oleh tiga kementerian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian PUPR melalui BPIW, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian PPN/Bappenas.  “BPIW bertugas menyusun masterplan di 20 kabupaten, sedangkan 40 kabupaten lainnya akan disusun oleh Kemendesa PDTT dan Kementerian ATR. Secara keseluruhan penanganan KPPN ini dilakukan multisektor, di mana semua kementerian dan lembaga ikut didalamnya sesuai potensi unggulan di daerah, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,” ungkap Agusta. Saat ini progres penyusunan masterplan KPPN Praya Kabupaten Lombok Tengah sudah mencapai 65 persen.  Menurutnya kawasan Lombok Tengah memiliki empat komoditas unggulan di sektor pertanian dan perkebunan yakni padi, kedelai, jagung, dan tembakau. Setelah dilakukan diskusi dengan beberapa pihak, antara lain pihak Camat dan Kepala Desa, dipilih dua komoditas unggulan yang akan didorong pengembangannya yakni padi dan tembakau. “Selama ini padi langsung dijual oleh petani ke pengepul dan dari pengepul langsung di pasarkan ke masyarakat. Begitu juga dengan tembakau, daun tembakau yang sudah dipanen langsung dijual ke pengepul tanpa diolah dahulu. Dengan adanya masterplan ini diharapkan terjadi peningkatan rantai nilai dengan direncanakannya pembangunan sentra pengolahan padi dan tembakau. Hasil panen dapat disimpan, diolah, dan dikemas didalam kawasan terlebih dahulu sebelum dipasarkan jadi nilai tambahnya lebih tinggi  dan pendapatan petani bisa ditingkatkan,” tutur Agusta. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Manggas Rudy Siahaan menambahkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai komoditas unggulan ini sangat penting, agar kementerian/lembaga/institusi terkait dapat mendorong implementasi program pembangunan secara fokus di kawasan perdesaan. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, Erwien, menyambut baik penyusunan masterplan KPPN di daerahnya, karena dapat mengangkat produk daerah dan potensi wisata yang ada. Ia juga mendorong percepatan penyusunan masterplan dengan memfasilitasi penyusunan Surat Keputusan Bupati terkait penetapan deliniasi kawasan perdesaan beserta komoditas unggulan yang didukung. Saat pertemuan itu Erwien  mengungkapkan bahwa ada satu destinasi wisata di daerahnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yakni Pantai Selong Belanak. Menurut Erwien hal tersebut perlu mendapat perhatian BPIW, karena akses menuju kawasan pariwisata tersebut masih belum baik.   Selain itu diakuinya fasilitas di destinasi wisata juga belum memadai, seperti tempat untuk mandi dan juga belum adanya tempat untuk pementasan meski sanggar kesenian sudah banyak yang dibiayai daerahnya.  “Saat ini kita sedang menyiapkan Anjungan Cerdas atau tempat singgah yang terintegrasi di Jembrana di Provinsi Bali dan Trenggalek di Provinsi Jawa Timur, di mana di areal tersebut disediakan pameran untuk produk daerah dan Amphi Teater atau teater terbuka untuk menampilkan kesenian daerah untuk menarik perhatian wisatawan,” ucap Hadi. Erwien selaku Kepala Bappeda Lombok Tengah menyambut baik rencana BPIW untuk memperhatikan masalah sarana dan prasana di destinasi wisata. Ia juga memberikan apresiasi terkait konsep BPIW terkait Anjungan Cerdas. Menurut Erwien bila anjungan itu dioperasikan juga di daerahnya, maka dapat memberikan wadah bagi sanggar-sanggar kesenian untuk melakukan pementasan dan juga mengangkat produk daerah. (Hen/Aje/Pilas/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyiapkan program penataan kawasan nelayan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)  Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan Mandalika ini juga masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Nantinya program penataan kawasan nelayan ini melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, terutama Perumahan dan Cipta Karya.  Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono keterpaduan sangat diperlukan untuk menata kawasan tersebut.  “Penataan kawasan Mandalika dan sekitarnya akan melibatkan unor-unor di Kementerian PUPR seperti Ditjen Penyediaan Perumahan, di mana melalui program rumah swadaya dapat dilakukan bedah rumah, “ ujar Hadi saat melakukan peninjauan di kawasan tersebut, Kamis (13/9). Menurutnya penataan infrastruktur lain juga diperlukan seperti jalan, lingkungan, dan penataan drainase. Dikatakannya juga bahwa saat ini BPIW tengah menyusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk seluruh Pulau Lombok, di mana salah satunya merupakan kawasan yang berada di sekitar Mandalika. ITMP juga disusun di Danau Toba (Sumatera Utara) dan Borobudur (Jawa Tengah). Penyusunan rencana induk pariwisata yang dilakukan secara terpadu ini mendapat bantuan dari Bank Dunia. Diharapkan dengan adanya ITMP dapat membantu pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada 2019 mendatang. Keterpaduan penataan kawasan menurutnya tidak hanya melibatkan instansi pemerintah tapi juga pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika.  Oleh karena itu, sebelum melakukan peninjauan ke kampung nelayan dan areal yang akan dilakukan penataan drainase, Hadi melakukan pertemuan dengan pihak ITDC yang dipimpin Kepala Divisi Construction and Enhancement, Aris Joko Santoso. Pertemuan itu dihadiri beberapa pejabat di BPIW seperti Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Bernadi Haryawan. Perwakilan dari unor Kementerian PUPR yang ada di NTB juga turut hadir seperti Perwakilan dari Cipta Karya, Diego dan Kasatker Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB,  Bulera.   Mewakili manajemen ITDC,  Aris Joko Santoso sangat menyambut baik pertemuan itu. Ia berharap program PUPR dapat bersinergi dengan pengembangan Pariwisata di Lombok khususnya KEK Mandalika. Sinergi menurutnya dapat dilakukan melalui program akses jalan Bandara Internasional Lombok -Mandalika, penataan pemukiman, pengolahan sampah, dan normalisasi Sungai yang bermuara di kawasan tersebut.   Ia juga berharap kerja sama juga dilakukan dalam pembuatan embung dan pengolahan limbah di pemukiman sekitar kawasan KEK Mandalika. “Sinergi dapat diwujudkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dengan stakeholder yang lain,” ucapnya. (Hen/aje/infobpiw)    

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menyatakan keterpaduan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok sudah terjalin dengan baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.  Untuk itu, Hadi mengajak semua pihak, yakni unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR dan juga kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, BUMN, dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, untuk terus meningkatkan keterpaduan. Demikian disampaikannya saat berkunjung ke ITDC dan melakukan peninjauan ke KEK Mandalika bersama Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan, Kamis (5/7). Lebih lanjut Hadi menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW saat ini tengah menyiapkan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika. Kawasan tersebut mendapat dukungan dari Bank Dunia. Selain Mandalika, Bank Dunia juga memberi bantuan  untuk pengembangan KSPN Borobudur (Jawa Tengah) dan Danau Toba (Sumatera Utara).   Keterpaduan semua pihak dalam mendukung pengembangan pariwisata, terutama di tiga KSPN tersebut akan diramu dalam ITMP dalam mewujudkan pembangunan dengan basis perencanaan yang terpadu. Bentuk dari keterpaduan misalnya ketika Kementerian Perhubungan membangun dermaga kapal, maka Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah membangun pusat kerajinan dan atraksi budaya serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata. Sedangkan Kementerian PUPR menurut Hadi membangun infrastruktur pendukung termasuk hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bermukim di sekitar lokasi KEK dan permukiman nelayan. Program lain yang disiapkan seperti jalan akses, drainase, pembangunan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dan air bersih utk masyarakat. Sehubungan dengan pengembangan KEK Mandalika, Hadi menyatakan tugas BPIW adalah membuat program yang berdampak positif bagi MBR, seperti perumahan untuk nelayan maupun pekerja yang bekerja pada beberapa proyek pembangunan di kawasan wisata tersebut. Untuk penataan permukiman nelayan dapat menjadi daya tarik wisata khas daerah.  “Kementerian PUPR dapat mendukung melalui program rumah susun atau rusun untuk pekerja. Namun perlu ketersediaan lahan oleh Pemerintah Daerah dan ITDC. Saat ini yang paling penting   itu pembangunan atau revitalisasi kampung nelayan, itu tugas kita,” tegas Hadi. Selain itu yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR adalah perbaikan drainase maupun revitalisasi kali di kawasan tersebut. Masukan-masukan dari pihak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, menurut Hadi akan ditindak lanjuti dengan pertemuan dengan beberapa unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Tujuannya agar masukan-masukan berupa revitalisasi kampung nelayan dan normalisasi sungai, dapat dimasukan dalam program  infrastruktur Kementerian PUPR melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang akan datang. Sebelum melakukan tinjauan ke lapangan, Hadi dan stafnya melakukan kunjungan ke kantor ITDC dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai seberapa jauh progres yang telah dicapai BUMN  tersebut, masalah yang dihadapi, dan harapannya terkait koordinasi dengan Kementerian PUPR. “Seperti masalah sampah. ITDC mengelola sampah sampai TPS atau Tempat Pembuangan Sementara.  Sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir atau TPA bisa didukung Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah yang perlu menyediakan lahannya,” ungkap Hadi. Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan menyatakan instansinya perlu melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Kementerian PUPR. Sehingga pengembangan KEK Mandalika lebih optimal.  Ngurah mengaku bahwa pembangunan  infrastruktur yang dilakukannya terkadang berbenturan dengan yang dilakukan instansi lain. Untuk itu, Ia menyatakan dalam waktu dekat ITDC berencana melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk membicarakan hal-hal teknis terkait pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. (Hen/ris/infobpiw)        

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan instansinya melakukan survei ke lapangan, untuk menentukan, alternatif akses jalan mana yang dapat dijadikan pilihan untuk dikembangkan dalam menghubungkan bandara baru di Kulonprogo dengan kawasan pariwisata Borobudur. Dengan adanya akses langsung dari bandara baru tersebut menuju Borobudur, diharapkan dapat mendukung destinasi wisata tersebut. “Saya sudah tugaskan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis untuk melakukan survei. Akses jalan menuju kawasan pariwisata ini menjadi strategis dalam mempercepat pengembangan pariwisata terutama di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yakni Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, dan Danau Toba di Sumatera Utara,” ujar Rido, Kamis (12/1). Saat ini menurut Rido, BPIW sedang menyiapkan Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Masterplan) di tiga kawasan pariwisata itu.  Penyusunan masterplan tersebut diperlukan agar rencana pengembangan kawasan ini terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam mendukung 3 kawasan pariwisata ini, kata Rido pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tetap berbasis pada pengembangan wilayah. Apalagi 3  kawasan wisata itu masuk kedalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Selain menyiapkan rencana dukungan infrastruktur pada kawasan pariwisata Borobudur, BPIW juga sedang menyiapkan sejumlah program untuk mendukung kawasan pariwisata Danau Toba dan Mandalika.  “Pengembangan Infrastruktur Mandalika ditugaskan ke Kementerian PUPR. Untuk itu kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan. Sedangkan kawasan Danau Toba tetap perlu tambahan infrastruktur yang harus disiapkan sebelum loan nya siap,” ungkap Rido. Dalam pengembangan 3 KSPN ini, pemerintah  sudah membuat timeframe atau jangka waktu pengembangannya. Timeframe untuk Kementerian PUPR, yakni September hingga November 2016 dilakukan Demand Assessment (Kementerian Pariwisata dan World Bank) dan Proses Pemilihan Kriteria untuk Program 2017 (PUPR dan World Bank). Selanjutnya Januari 2017 dilakukan proses lelang untuk integrated masterplan. Kemudian dari Agustus 2017  hingga Juli 2018 merupakan pelaksanaan penyusunan integrated masterplan. Meski integrated masterplan   belum siap pembangunan konstruksi yang memenuhi kriteria pendukung pariwisata tetap dilakukan di tahun 2017. Penyusunan  integrated masterplan juga menjadi input untuk program pembangunan infrastruktur 2018.   Hen/infobpiw    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera susun rencana pengembangan kawasan terpadu atau Integrated Masterplan untuk pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Integrated Masterplan akan mendorong terciptanya keterpaduan antar kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam pengembangan tiga KSPN prioritas tersebut. Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat jumpa pers “Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Tiga KSPN Prioritas” di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/10). Menurut Rido, pelaksanaan pengembangan fisik di tiga KSPN prioritas akan dimulai pada awal 2017. Kementerian PUPR akan mendukung pengembangan infrastruktur mulai dari segi akses, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaan, maupun penyediaan perumahan bagi tiga destinasi wisata prioritas tersebut. Program dukungan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dilakukan Kementerian PUPR melalui empat Ditjen, yakni Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan. Pada tahun 2015 lalu, Rido menjelaskan, jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10.4 juta jiwa. Dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan kesenian yang tersebar di seluruh provinsi, jumlah turis asing yang berkunjung tersebut punya potensi untuk ditingkatkan. Oleh karenanya, pemerintah menargetkan jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 20 juta jiwa pada tahun 2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian PUPR merealisasikan komitmen mendukung pencapaian target itu dengan mengembangkan infrastruktur dengan fokus tiga KSPN dari 10 KSPN. 10 KSPN tersebut terdiri dari Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur juga telah disiapkan Kementerian PUPR melalui BPIW. Menurutnya, dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata dilakukan melalui Pendekatan Wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah  Pengembangan Strategis (WPS) yang terkonsentrasi pada Kawasan Pertumbuhan Strategis Pariwisata. Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan merupakan suatu  pendekatan pembangunan yang memadukan antara  pengembangan wilayah dengan “market driven”, yang  mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan  lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Dengan begitu, lanjutnya, diperlukan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program antara Infrastruktur dengan pengembangan  berbagai kawasan strategis dalam WPS baik perkotaan,  industri, maritim/pelabuhan, pariwisata, dan hinterland  perdesaan. Selain itu, Rido menerangkan, beberapa program dalam masterplan  2025 di destinasi wisata Danau Toba, antara lain terpenuhinya infrastruktur dasar (jalan, air bersih, pengolahan air limbah, pembersihan danau, listrik, telekomunikasi, dll) di pusat-pusat kegiatan utama (Sidikalang, Pangururan, Dolok Sanggu, Tarutung, Balige, Prapat, dan Merek). Selain itu Jaringan jalan lingkar dalam dan luar Kawasan Danau Toba menjadi mantap dan handal. Kemudian permukiman masyarakat perkotaan dan perdesaan berkualitas dan sehat (tidak kumuh, air minum 100%, dan akses sanitasi layak 100%). Untuk development plan Danau Toba tahun 2015-2019 diantaranya Pembangunan Jalan TOL Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (multiyears). Selanjutnya ada pemeliharaan/pembersihan Danau Toba dari Eceng Gondok. Program ini juga dilakukan multiyears  tahun 2016-2018. Kemudian program untuk RAPBN tahun anggaran 2017 dilakukan empat sektor, salah satunya sektor SDA seperti Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pariwisata Danau Toba. Selanjutnya, untuk kawasan wisata Borobudur, master plan tahun 2025 seperti adanya peningkatan dan meratanya kualitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten di Kawasan Candi Borobudur dan kawasan pendukungnya dan Pengamanan Sungai Progo dan Ello. Untuk development plan Borobudur 2015-2019 beberapa program seperti Preservasi Pemel Rutin Jalan Parakan-Secang- Magelang-Bts Jogja dan Optimalisasi IPLT Kota Magelang. Kemudian program untuk RAPBN tahun anggaran 2017 dilakukan empat sektor, salah satunya sektor Bina Marga seperti pemeliharaan sembilan jalan, salah satunya Jalan Keprekan-Borobudur.     Sejumlah program infrastruktur juga telah disiapkan untuk mendukung destinasi wisata Mandalika. Untuk masterplan Mandalikan tahun 2025 banyak program yang telah direncanakan seperti Infrastruktur Cipta Karya Terpadu di Kawasan Pariwisata dan KEK Mandalika, peningkatan jalan Bandara Praya Mandalika dan Jalan Tol Bandara  Praya–Mandalika. Tidak hanya itu, melalui Development Plan Mandalika tahun 2015-2019 beberapa diantaranya Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2 KM dan Penyediaan Rumah Susun Kab. Lombok Utara (2015).(ris/infoBPIW)