Berita

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang merupakan salah satu dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan untuk mendukung program pemerintah tersebut, Kementerian PUPR telah membuat sejumlah program. Pembangunan infrastruktur yang diutamakan adalah jaringan jalan, khususnya pembangunan jalan dari bandara menuju  Likupang.  “Selain infrastruktur jalan dari bandara menuju Likupang yang menjadi perhatian utama, juga  pembangunan jalan yang menghubungkan Bitung dengan Likupang,” ujar Hadi saat video conference (vicon) terkait percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Likupang, Kamis 13  Mei 2020.   Hadi juga menegaskan bahwa sejak 2019 Kementerian PUPR berkomitmen mendukung kawasan tersebut. Pembangunan 6 dilakukan dengan keterpaduan empat sektor di PUPR yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.  Program-program infrasruktur yang akan dibangun telah dibahas melalui Konsultasi Regional yang dilaksanakan setiap tahun.    “Di Likupang kami melihat ada beberapa potensi wisata terutama Pantai Paal, kami sudah merencanakan untuk bisa meningkatkan kualitas pantai Paal yang lebih baik. Nantinya teman-teman Cipta Karya akan membangun disitu,” tuturnya.  Data jumlah turis yang masuk ke Likupang menurut Hadi juga diperlukan agar dapat diperkirakan seberapa lebar jaringan jalan yang dibutuhkan maupun kebutuhan infrastruktur lainnya seperti perbaikan permukiman, kebutuhan air bersih maupun pengelolaan persampahan.  “Intinya Kementerian PUPR akan melakukan  pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ucapnya. Ia juga berharap kontribusi anggaran dari Pemerintah Daerah setempat mengingat keterbatasan anggaran Kementerian PUPR.  Saat vicon tersebut Odo Manuhutu dari Kemenko Maritim dan Investasi menilai pembangunan infrastuktur telah memberikan dampak positif pada daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.  Pada kesempatan itu, Bupati Minahasa Utara  Vonnie Anneke Panambunan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Semula anggaran yang disiapkan mencapai Rp 7,5 miliar. Namun dikarenakan dilakukan relokasi APBD, sehingga menjadi Rp 3,5 miliar. “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga berencana melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP). Mengenai hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan beberapa pihak, salah satunya dengan investor.  Kegiatan vicon ini dihadiri beberapa kalangan seperti perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Pemprov Sulawesi Utara, dan PT Minahasa. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah mengkaji pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Sulawesi Utara, yang juga menjadi kawasan pengembangan pariwisata super prioritas. Nantinya disiapkan sejumlah program untuk pengembangan kawasan tersebut. “Disana kita melakukan survei terkait kawasan permukiman dan pengembangan potensi pariwisatanya,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/10). Dari hasil survei tersebut menurut Hadi salah satu kawasan pariwisata yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR yakni Pantai Pal. Ia melihat Kementerian PUPR dapat berperan terkait konektivitas menuju kawasan wisata tersebut. “Kita dapat memperbaiki kondisi jalan dari bandara menuju kawasan wisata dan kita juga dapat membuat home stay untuk masyarakat melalui program Ditjen Penyediaan Perumahan yakni Program Perencanaan Stimulan Perumahan Swadaya (PSPS),” tutur Hadi. Bukan hanya itu, BPIW juga dapat memprogramkan pembangunan Rest Area Terpadu. Dalam rest area terpadu ini masyarakat dapat juga menjual barang-barang hasil kerajinan khas daerah tersebut. Dari segi dana,  pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 585 miliar untuk pengembangan Likupang pada 2020.  Tidak hanya Likupang, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk Kawasan Pariwisata Super Prioritas lainnya seperti KSPN Danau Toba sebesar Rp 2,5 triliun, Borobudur sebesar Rp 1,3 triliun, Mandalika sebesar Rp 1,7 triliun dan Labuan Bajo Rp 979 miliar. Dengan demikian total anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut yakni sebesasr Rp 7,6 triliun. Jumlah tersebut naik sangat signifikan bila dibandingkan alokasi anggaran pada tahun ini yang hanya sebesar Rp 1,6 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar, maka menurut Hadi pengembangan pariwisata nasional terutama pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membutuhkan keterpaduan antar Kementerian atau Lembaga. “Diperlukan sinergi antar Kementerian atau Lembaga agar infrastruktur yang dibangun dapat semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.  "Bapak Menteri PUPR ingin semua sektor bergerak cepat  untuk mendukung program pengembangan pariwisata. Dengan demikian diharapkan jumlah wisatawan mancanegaranya naik dan devisanya juga naik,"  ungkap Hadi. BPIW pun telah melakukan kajian mengenai potensi peningkatan wisatawan ketika infrastruktur tersebut dibangun secara terpadu.  Borobudur, misalnya, punya potensi untuk menarik wisatawan domestik sebanyak 18,8 juta orang pada 2045, dibandingkan saat ini yang hanya sekitar 4,8 juta orang.  Sedangkan wisatawan asing yang datang diperkirakan melonjak menjadi 5,5 juta orang dari sebelumnya hanya sekitar 397.000 orang.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dukungan infrastruktur untuk lima KSPN super prioritas dapat selesai pada 2020. Kementerian PUPR juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas hal ini, 26 Oktober lalu.  "Harapannya, dari sharing ini bisa terjalin sinergi yang baik agar dukungan infrastruktur di lima KSPN yang sudah kami bangun bisa terwujud dan langsung dimanfaatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta didukung dengan investasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai pertemuan tersebut.  (Hen/Ind/infobpiw)      

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melakukan kunjungan kerja spesifik pada reses masa sidang I tahun 2017/2018. Kali ini, kunjungan kerja tersebut dilakukan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari Kamis (26/10) hingga Senin (30/11). Pada hari pertama kunjungan kerja ini digelar juga “Forum Diskusi Infrastruktur Kota Kupang Bersama Komisi V DPR RI dan Mitra Kerja” di Kota Kupang, Kamis malam (26/10).  Diskusi yang dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis ini dihadiri juga anggota Komisi V DPR RI. Hadir juga perwakilan Kementerian PUPR yang mendampingi Kunker tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR), Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayant serta perwakilan kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI. Djemy Francis mengatakan, forum diskusi ini diharapkan menjadi komunikasi yang efektif antara Komisi V DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam rangka membangun Kota Kupang.  Menurutnya, sebenarnya aspirasi dari para tokoh di Kota Kupang tidak pernah muluk. “Seperti aspirasi, Kota Kupang harus mampu membangun air bersih untuk masyarakat. Soalnya, saat ini penyediaan air bersih di Kota Kupang masih minim,” jelasnya. Ia melanjutkan, kemudian pembangunan drainase jalan yang berfungsi baik, penerangan jalan umum. “Aspirasinya masih pada tahap pembangunan infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat Kupang,” kata Fary.  Di tempat sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR), Rido Matari Ichwan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera dapat menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kota. Menurutnya, keberadaan Perda RTRW akan memudahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas infrastruktur PUPR di Kota Kupang. “Mulai dari jalan nasional, drainase, perumahan, taman kota dan lainnya,” ungkap Rido.  Ia mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia semuanya terkelompokkan dalam 35 WPS. “Kota Kupang sendiri masuk dalam pengembangan WPS 19 Kupang-Atambua,” papar Rido. Menurutnya, pada tahun 2017 ada banyak program infrastruktur PUPR dari pusat dalam mendukung pengembangan Kota Kupang, antara lain pembangunan pengamanan Pantai Namosai dan Pantai Nunbaun, rekonstruksi jalan dalam kota Bolok-Tenau, rekonstruksi jalan lingkar luar Kota Kupang,  pembangunan jembatan Petuk.  “Kemudian fasilitasi percontohan ruang terbuka hijau, pengembangan jaringan perpipaan di Kawasan Tanalodu serta Kawasan RSUD Kota Kupang, pemeliharaan pembangunan rumah susun dan lainnya,” ungkap Rido. Selain itu, banyak juga program pengembangan infrastruktur PUPR untuk tahun 2018.    Mekanisme pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR saat ini, Rido menjelaskan, BPIW telah menyusun Masterplan dan Development plan  (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur yang terpadu pada 10 hingga 15 tahun ke depan.  Untuk teknis perencanaan detail dan pembangunan fisik dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR. “Seperti Ditjen Bina (Direktorat Jenderal,-red) Bina Marga seperti jalan dan jembatan, Ditjen Cipta Karya seperti taman kota, penyediaan air minum, Ditjen Penyediaan Perumahan seperti rumah khusus atau rumah bersubsisi serta Ditjen Sumber Daya Air seperti pembangunan bendungan, bangunan pengamanan pantai,” terang Rido. Ia juga menambahkan, posisi Kota Kupang juga sangat strategis karena merupakan ibu kota Provinsi NTT. Sehingga, akan banyak menerima keuntungan dampak pembangunan Provinsi NTT.  “Dimana NTT merupakan provinsi yang wilayahnya terdapat Kawasan Perbatasan negara dengan negara lain,” ujarnya. Kawasan Perbatasan mendapat prioritas pengembangan infrastruktur sebab kini dinilai sebagai pintu gerbang negara serta citra kemajuan dari pembangunan negeri. Di tempat sama, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengakui, eksekutif dan legislatif di Kota Kupang akan melakukan percepatan pengesahan Perda RTRW demi pembangunan di Kota Kupang.  Pemkot Kupang, lanjutnya, sangat berharap intervensi dan bantuan lebih dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastrktur Kota Kupang. Soalnya, kalau mengandalkan APBD akan masih sulit dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Menurutnya, tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang mencapai sekitar Rp 166 Miliar. “Untuk itu bantuan dari pusat memang sangat kami harapkan, agar dapat melakukan percepatan pengembangan dalam berbagai sektor, dimana yang ujungnya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat Kota Kupang,” tegas Jefri.(Ris/Indi/infoBPIW)

Dalam melakukan penyusunan program infrastruktur, Kementerian PUPR fokus untuk mencapai target prioritas nasional. Selain itu program yang disusun tersebut benar-benar dipertajam. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa (21/3) malam. Dengan keterbatasan fiskal, Anita juga meminta  kepada seluruh stakeholder untuk bekerja secara efektif dan efisien. “Dengan anggaran yang sangat terbatas, mari kita bekerja dengan baik, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan,” tegas Anita. Dalam kesempatan itu, Anita juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, terutama yang ada di Pulau Kalimantan dan NTT. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),  termasuk di Labuan Bajo, NTT. Dalam kesempatan itu Anita juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia pada sektor infrastruktur mengalami kenaikan, dimana untuk 2014-2015 pada posisi 72, dan meningkat tahun 2015-2016 yakni pada posisi 64. Pada acara ini juga ditayangkan video arahan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam arahannya Basuki menyatakan bahwa dalam  dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. Dikatakannya bahwa perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. “Perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat  segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Basuki. Sementara itu dalam pidatonya, Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan bahwa Program Arahan 2018 disusun melalui tahapan Master Plan dan Development Plan dari Rencana Induk Pulau (RIP) Wilayah Pengembangan Strategis dan Perkotaan, Program Jangka Pendek, Program Tahunan. Dikatakannya juga bahwa semua Program Arahan memiliki interdependensi satu sama lain untuk memperkuat sinergi kemanfaatan dan impact. “Upaya menerpadukan pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR dapat dicapai dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan ditujukan untuk meningkatkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tutur Rido. Kemudian Rido juga menyatakan, bahwa keterbatasan APBN mendorong pelaku pembangunan infrastruktur PUPR untuk lebih kreatif dalam memobilisasi sumber anggaran non APBN. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang turut hadir dalam acara tersebut  menyambut baik dipilihnya NTT sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Pra Konreg. Baginya dengan ditunjuknya sebagai tuan rumah,  berarti Kementerian PUPR sangat memperhatikan pengembangan infrastruktur di NTT. “Kita sangat membutuhkan dukungan Kementerian PUPR, apalagi ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di NTT, salah satunya masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan dukungan Kementerian PUPR, ia berharap tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menerangkan, tema Pra Konreg tahun 2017 sesuai RAKP 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Adapun tujuan Pra Konreg ini menurutnya ada empat. Pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Bidang PUPR 2018. Kedua melakukan identifikasi awal terkait dengan rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk tahun 2018. Pembukaan Pra Konreg juga diwarnai dengan pemberian buku ke masing-masing perwakilan daerah, yakni NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Setidaknya sekitar lebih dari 300 orang hadir, dimana para peserta tersebut melibatkan beberapa instansi yakni Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi,  Balai  Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.   Selain itu juga melibatkan Satker Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi, Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Acara dilanjutkan dengan pembahasan program 2018 di masing-masing desk. Setelah Pra Konreg di Kupang, minggu depan akan dilaksanakan Pra Konreg di Manado untuk Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Hen/ind/InfoBPIW)