Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menargetkan penyusunan draft Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Bromo-Tengger-Semeru selesai akhir September 2023. Hal itu diketahui dalam Rapat Koordinasi Strategi Penyelesaian ITMP Bromo-Tengger-Semeru di Jakarta, Selasa-Rabu 5-6 September 2023. Kepala Puswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung menyampaikan, saat ini skenario pengembangan sudah terpilih. "Skenario Chakra dengan fokus pengembangan KTA (Key Tourism Area,-red) prioritas," jelas Melva saat membuka rapat. Ia menerangkan, KTA prioritas ITMP Bromo-Tengger-Semeru meliputi, KTA Blimbing-Klojen di Kota Malang, KTA Poncokusumo di Kab. Malang, Kota Tosari di Kab. Pasuruan, KTA Sukapura di Kab. Probolinggo, KTA Senduro di Kab. Lumajang.  Kesepakatan skenario pengembangan tersebut telah ditandatangani para pemangku kebijakan, yakni perwakilan Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemkab Pasuruan, Pemkab Probolinggo dan Pemkab Lumajang. Melva juga menyampaikan, setelah adanya skenario pengembangan yang disepakati, penyusunan ITMP-Bromo-Tengger-Semeru dapat didasarkan pada skenario terpilih ini. Penetapan KTA prioritas yang sudah disepakati bertujuan saat pelaksanaan pembangungan tahun depan dapat dilaksanakan secara fokus.   Di tempat yang sama, Direktur Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf), Ika Permana menyampaikan, untuk percepatan penyusunan draft ITMP Bromo-Tengger-Semeru diperlukan adanya revisi dokumen dengan menggunakan bahasa Indonesia. "Kemudian hal itu dapat dibahas dengan tim P3TB (Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan,-red)," terang Ika. Ika menyampaikan, strategi transformasi pariwisata perlu memperhatikan kesiapan destinasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.  Selain itu, menurutnya, dalam pengembangan ITMP Bromo-Tengger-Semeru memerlukan logo branding yang disetujui bersama. Selain itu, Koordinator Pariwisata, Bappenas, Istasius Angger Anindito menyampaikan, skenario pengembangan akan berimplikasi pada penentuan lokasi dan berhubungan dengan investasi swasta. "Sehingga ada yang perlu ditentukan. Misalnya di Lumajang terkendala animo yang masih kurang, apabila nanti investor lebih tertarik dengan 4 KTA lain, hal ini perlu dilakukan rencana pengembangan. Dengan begitu, perlu adanya studi Investasi (IPRO) potensial di KTA," terangnya. Selain pembahasan ITMP Bromo-Tenger-Semeru, di rapat pembahasan ini juga didiskusikan mengenai proses pengusulan Rancangan Perpres RIDPN Bromo-Tengger-Semeru. Bappenas memastikan bahwa pada tahun 2024 diharapkan seluruh Pepres 20 KSPN prioritas dapat ditetapkan. Untuk itu paralel dengan penyusunan ITMP Bromo-Tenger-Semeru, Tim Penyusun Puswil II BPIW diharapkan segera menyusun konsep Raperpres RIPDN Bromo-Tengger-Semeru yang terdiri dari konsep batang tubuh dan lampiran. Hadir juga pada rapat tersebut Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, BPIW, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, BPIW, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, BPIW, Erwin Adhi Setyadhi serta jajaran subkor dan pegawai Puswil II BPIW.(Ris/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Hal itu diketahui dalam “Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Skenario Pengembangan Kawasan BTS” yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa 22 Agustus 2023. "Kegiatan ini merupakan bagian rangkaian penyusunan Integrated Tourism Master Plan KSPN BTS yang telah dimulai sejak Oktober 2021,” terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat menyampaikan sambutannya. Menurutnya, FGD tersebut bertujuan untuk membahas dan menyepakati skenario pengembangan KSPN BTS serta menandatangani berita acara kesepakatan para pemangku kepentingan. Ia menjelaskan, hasil dari FGD tersebut akan menjadi dasar penyusunan program dan rencana aksi dalam ITMP. Menurutnya, saat ini penyusunan ITMP sedang dalam tahap finalisasi sebelum diajukan menjadi Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas. Lebih lanjut, Yudha menyampaikan, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian. Pasalnya, sektor pariwisata dinilai dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. "Terdapat 10 KSPN yang masuk dalam agenda prioritas nasional, di mana KSPN BTS adalah salah satunya," terang Yudha. Untuk percepatan pengembangan KSPN BTS, lanjutnya, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi, atau yang dikenal Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB). Yudha juga mengatakan, target akhir yang dituju program tersebut yakni meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara, meningkatnya pengeluaran rata-rata per hari setiap pengunjung, dan meningkatnya lapangan kerja baru di sektor pariwisata Jawa Timur. Dalam program P3TB tim pusat koordinasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan BTS. Pemerintah Pusat terdiri dari Bappenas sebagai ketua, Kementerian PUPR dan Kemenparekraf serta 14 kementerian/lembaga lainnya. Sementara itu, tim koordinasi di daerah terdiri dari Pokja Provinsi Jawa Timur dan Pokja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Menurut Yudha, Pokja P3TB Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan berbagai kebutuhan pembangunan pariwisata daerah dengan pelaku pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, serta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan pariwisata daerah. Sementara itu, ada tiga poin yang disepakati para pemangku kepentingan untuk pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru, yakni: 1) Visi pengembangan KSPN BTS; 2) Skenario pengembangan terpilih yaitu Skenario Cakra yang mengarahkan pembangunan di wilayah Key Tourism Area (KTA) Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan tema pembangunan spesifik dan destinasi pariwisata prioritas masing-masing KTA dan terkoneksi dengan jalur lingkar luar; serta 3) Lima KTA prioritas di masing-masing kab/kota. Kesepakatan pengembangan KSPN BTS tersebut ditandatangani oleh perwakilan Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemkab Pasuruan, Pemkab Probolinggo dan Pemkab Lumajang. Hadir juga dari pada penandatanganan kesepakatan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur PUPR Wilayah II BPIW yang juga sebagai moderator kegiatan, Melva Eryani Marpaung, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Pusnas) BPIW, Zevi Azzaino dan jajaran BPIW lainnya.(Ris/Cid/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung adanya percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru (BTS). "Pengembangan infrastruktur sebagai salah satu cara untuk mendorong pengembangan pariwisata KSPN Bromo-Tengger-Semeru, sehingga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, infrastruktur diharapkan dapat mendukung kelestarian lingkungan (Mengingat KSPN tersebut merupakan taman nasional,-red) dan pemertahanan budaya masyarakat lokal (Terutama Suku Tengger,-red)," terang Kepala BPIW, Yudha Mediawan saat memimpin langsung Kunjungan Kerja (Kunker) ke KSPN BTS di Jawa Timur, Jumat-Sabtu, 7-8 Juli 2023. Pada Kunker Tim BPIW tersebut, turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II (Kapuswil II) BPIW, Melva Eryani Marpaung. Kemudian, Kabid Perencanaan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Chairul Huda, Kabid Preservasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Roby. Selain itu, hadir juga Asisten Daerah II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mewakili jajaran Pemkab Probolinggo serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan. Yudha Mediawan menyatakan, Kementerian PUPR mendukung program pengembangan pariwisata di KSPN BTS yang dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi melalui program Integrated Tourism Development Program (ITDP). Kunker Tim BPIW dilaksanakan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan amenitas wisata dan penambahan spot atraksi di kawasan BTS. Peninjauan dilakukan antara lain ke lokasi pembangunan Jembatan Kaca Seruni Point di Kabupaten Probolinggo sebagai tambahan spot atraksi wisata, yang terintegrasi dengan Terminal Wisata Seruni Point. Kehadiran jembatan kaca akan menjadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan Shuttle Area dan gardu pandang yang dapat melihat pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN BTS. Saat ini jembatan kaca tersebut belum dibuka untuk umum karena masih dilakukan proses uji beban guna menguji performa stuktur dan keamanan jembatan. Selain itu, peninjauan juga dilakukan ke calon lokasi pembangunan Gerbang Bromo di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan yang termasuk sub project dalam ITDP. Gerbang Bromo tersebut akan dibangun dengan dilengkapi bangunan relief khas Bromo, terminal, lahan parkir, toilet, pusat kuliner dan pusat penjualan suvenir. Selain itu direncanakan dibangun gardu pandang untuk melihat matahari terbenam (sunset). Dengan adanya bangunan gerbang tersebut diharapkan dapat menjadi penanda sekaligus mempercantik kawasan menuju KSPN BTS serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dalam mendukung pengembangan kawasan BTS, terutama Kawasan Seruni point,  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq BBWS Brantas sedang membangun penyediaan air baku dengan sumber mata air Penanjakan, Kedaluh, Tanjang di Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo. Kegiatan ini ditargetkan selesai TA 2023. Pada kesempatan itu, Tim BPIW juga memantau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat sekitar yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sekitar lokasi yang akan dibangun Gerbang Bromo. (Ris/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR menegaskan komitmen dalam pelaksanaan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) sesuai agenda. Kepala BPIW, Rachman Arief  mengatakan, BPIW harus terus mengawal agar proses loan ITDP berjalan sesuai yang telah ditetapkan. "Total loan dari Bank Dunia untuk pengembangan pariwisata di Tanah Air mencapai sebesar 300 juta dolar Amerika," ungkap Rachman Arief saat membuka Rapat Pembahasan Pengelolaan Loan ITDP di Kantor BPIW, Kamis 2 September 2021.    Penggunaan dana dari Bank Dunia tersebut seluruhnya akan dialokasikan untuk empat komponen. Komponen pertama, meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua, meliputi meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih. Komponen ketiga meliputi partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata. Adapun, komponen keempat, meliputi meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata. Untuk komponen pertama akan mendapat alokasi anggaran 22 juta dolar Amerika, komponen kedua  mendapat alokasi anggaran 239,6 juta dolar Amerika, komponen ketiga mendapat alokasi anggaran 37,1 dan komponen keempat mendapat alokasi anggaran 1,3 juta dolar Amerika.  Arief berharap, loan ITDP ini dapat terealisasi sesuai tujuan mengembangkan kawasan pariwisata, sehingga pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Kuswardono menyatakan, BPIW selama ini sudah melaksanakan kegiatan ITDP dengan optimal. "Namun BPIW akan terus berupaya melakukan peningkatan-peningkatan, agar program ini sesuai harapan semuanya," ungkap Kuswardono. Menurutnya, hadirnya ITDP bertujuan dapat meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata. Memperkuat keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata, serta mendorong investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas. Ia berharap, segala upaya dalam kegiatan ITDP dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia, khususnya untuk lokasi prioritas yang telah ditetapkan meliputi Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok, Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi.  Seperti diinformasikan sebelumnya, Bank Dunia dan Pemerintah pada 2018 bersepakat kerja sama untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Bank Duni bersedia mengucurkan total loan untuk pengembangan pariwisata di Tanah Air mencapai 300 juta Dollar Amerika. Rapat pembahasan pengelolaan Loan ITDP tersebut dihadiri perwakilan jajaran Pusat Pengembangan PUPR Wilayah II BPIW serta perwakilan Program Management Support (PMS) ITDP. (ris/infobpiw)

Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)  Super Prioritas yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo  (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara),dan Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat). Meski di tengah pandemi Covid-19 komitmen untuk membangun infrastruktur di lima KSPN tersebut tetap dilakukan. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan untuk KSPN Danau Toba sedang dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pelebaran alur sungai di Tano Ponggol Kabupaten Samosir. Hal ini dilakukan agar kapal pesiar dapat melintas di Pulau Samosir. Selain itu juga dibangun jembatan.  “Ada juga pengembangan Kampung Huta Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan dan pembangunan integrated rest area di Lumban Pea dan Lumban Julu. Dengan adanya integrated rest area, maka produk lokal dapat dipasarkan di sana,” ujar Hadi saat melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia melalui video conference, Kamis, 22 Oktober 2020. Sedangkan untuk KSPN Borobudur, terdapat beberapa dukungan infrastruktur antara lain pembangunan empat pintu gerbang menuju Candi Borobudur. Selain itu dilakukan peningkatan kualitas rumah untuk dijadikan homestay.   Kementerian PUPR juga turut mendukung persiapan perhelatan akbar MotoGP yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat tahun depan. Dukungannya berupa pembangunan jalan akses dari bandara menuju Mandalika, tempat digelarnya balapan internasional tersebut.   Tidak hanya itu, dukungan pembangunan infrastruktur sektor PUPR juga dilakukan untuk KSPN Labuan Bajo seperti pengembangan kawasan wisata Batu Cermin, Air Terjun, dan Puncak Waringin. “Jaringan jalan juga diperbaiki termasuk ke arah pelabuhan baru, Pak Presiden minta pelabuhan dipindahkan dari Labuan Bajo. Pulau Rinca, tempat habitat komodo sedang ditata demikian juga di Kampung Ujung,” ucap Hadi.   Kemudian, untuk KSPN Likupang, Kementerian PUPR membuat jalan akses dari bandara menuju kawasan wisata seperti Pantai Paal. Disamping itu, BPIW saat ini sedang menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP) untuk KSPN Danau Toba,  Borobudur, dan Lombok. Penyusunan ITMP tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia. Tahun depan, akan dilanjutkan dengan penyusunan ITMP untuk KSPN Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Wakatobi. “Bila bicara ITMP maka melibatkan beberapa instansi, yakni Kementerian PUPR, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” ucap Hadi. Dalam menyusun ITMP ini menurut Hadi ada beberapa komponen yang dibuat, yakni komponen analisis kelembagaan, supply  dan demand, analisi kondisi awal, serta peluang dan hambatan. “Kita membuat skenario pertumbuhan. Kemudian kita menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi, serta kalangan lainnya melalui Focus Group Discussion (FGD),” ujarnya.   Pemangku kepentingan terutama Pemerintah Daerah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur sektor PUPR jangka pendek melalui Konsultasi Regional (Konsultasi Regional).  Dalam dialog tersebut, dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia diwakili Bambang Satya Permana, Warsono, dan Agung.  Warsono menjelaskan bahwa data-data yang diberikan BPIW terkait perkembangan dukungan terhadap Lima KSPN Super Prioritas tersebut diperlukan dalam proses assesment yang sedang dilakukan dalam rangka melihat secara detail investasi dari sektor pariwisata, karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.  (Hen/ infobpiw)              

Kementerian PUPR mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).  Ada 10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur),  Borobudur (Jawa Tengah),  Wakatobi (Sulawesi Tenggara),  Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung),  Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat). Dari 10 KSPN Prioritas, Pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan Kementerian PUPR menugaskan BPIW untuk membuat perencanaan secara terpadu melalui Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP).      “Selain kita dari Kementerian PUPR yang membuat program pengembangan pariwisata terpadu, ada empat Kementerian/ Lembaga lain  yang terlibat, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan cara ini kita berharap jumlah wisatawan, pendapatan, dan wisata baru, ada peningkatan,” ujar Hadi saat Focus Group Discussion (FGD) mengenai KSPN yang digelar Bank Indonesia (BI) melalui Video Conference (vicon), 22 September 2020.      Infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas (penanganan jalan dan jembatan), bidang sumber daya air (pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir), bidang permukiman (penataan kawasan, persampahan, dan sanitasi), dan bidang perumahan (pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata).    Dicontohkannya Kementerian PUPR telah melakukan pelebaran alur Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Sumatera Utara, penyediaan home stay sebagai sarana pendukung KSPN di Desa Wanurejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan penataan sepanjang Pantai Marina-Bukit Pramuka Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.     Ia juga menjelaskan terkait Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB). Menurutnya P3TB bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di Destinasi Prioritas Nasional.     Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga serta dukungan pemerintah daerah menurut Hadi diperlukan untuk pengembangan KSPN sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dan budaya secara berkelanjutan.     Selain BPIW, diskusi melalui vicon tersebut juga menghadirkan Direktur Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indra Ni Tua. Ia menyatakan bahwa pengembangan pariwisata nasional memiliki dua fokus, yakni kuantitas yang berarti fokus pada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dan  kualitas antara lain peningkatan  devisa dan nilai tambah pariwisata, kesiapan destinasi, Industri dan masyarakat, dan citra pariwisata yang berdaya saing nusantara. Wisata yang dikembangkan di Indonesia menurutnya  wisata alam, budaya, dan buatan.      Saat membuka FGD Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Endy Dwi Cahyono menjelaskan kegiatan ini digelar untuk mendapat gambaran mengenai progres dan tantangan pembangunan infrastruktur pariwisata di tanah air. Pandemi Covid-19 diakuinya memberikan dampak pada kondisi pariwisata. Endy berharap ke depan dunia pariwisata akan kembali meningkatkan perekonomian nasional dengan makin banyak investasi yang menanamkan modalnya di tanah air. (Hen/infobpiw)