Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, hadir mewakili Bapak Menteri PU pada Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar pada Rabu–Kamis, 9–10 Juli 2025 di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Bob Arthur didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Dedi Yudha Lesmana; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Hery Mulyanto; dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Baskoro Elmiawan. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, kabupaten, dan kota di Pulau Sulawesi melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hadir dan disambut hangat oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta Wakil Gubernur Reni A. Lamadjio beserta jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan pentingnya perencanaan strategis yang terukur dan fokus pada pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan potensi strategis Sulawesi Tengah dalam mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan menyebut konektivitas wilayah Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala) serta kawasan industri di Banggai. Selain itu, Anwar mengusulkan perlunya penanganan jalan rawan longsor serta penguatan sistem irigasi sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan. Menanggapi hal tersebut, Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan potensi wilayah. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang melebihi rata-rata nasional dengan dukungan sektor pariwisata, kelautan, pertanian dan industri merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal. “Sulawesi Tengah memiliki potensi menjadi sentra pertanian yang mendukung program swasembada pangan nasional. Kita harus memastikan bahwa infrastruktur dasar terus ditingkatkan secara merata,” ujar AHY. Ia juga berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Wakil Menteri ATR/BPN, serta perwakilan dari KSOP II Teluk Palu. Sebagai penutup kegiatan hari pertama, dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan legalisasi tata ruang. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Sulawesi secara berkelanjutan, mempercepat transformasi ekonomi daerah, serta mendukung pengembangan infrastruktur yang terencana dan terintegrasi. (Fir/Tiara)  

Guna lebih meningkatkan koordinasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW menggelar rapat koordinasi dengan unit organisasi (unor) terkait di lingkungan Kementerian PUPR, di ruang rapat BPIW, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Oktober 2021.    Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menjelaskan kolaborasi dilakukan secara terus-menerus terutama dengan unor-unor pembangunan infrastruktur PUPR seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan atau biasa disebut ABCP.  “Kami siap menerima masukan maupun kritikan agar kajian yang dihasilkan BPIW dapat dipergunakan ABCP maupun instansi lain,” tegas Rachman.    Dari sekian banyak kajian yang dibuat BPIW menurutnya akan dikonfirmasikan dengan ABCP sebelum dirilis ke daerah. “Kami tidak mau mengeluarkan hasil kajian berupa programming sebelum dikonfirmasi ke ABCP atau unor,” ujarnya.    Menurut Rachman, BPIW diharapkan menjadi integrator atau lembaga yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pendekatan pengembangan wilayah. Untuk itu menurut Rachman BPIW terus melakukan kolaborasi dan menjalin komunikasi dengan unor-unor di lingkungan BPIW maupun juga dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian.   Koordinasi dengan K/L ini menurutnya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). “Kesepakatan program nasional di Rakorbangwil menjadi bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Regional yang melibatkan pemerintah daerah,” tuturnya.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan menerangkan lebih lanjut mengenai Rakorbangwil. Menurutnya Rakorbangwil digelar lintas K/L dan pelaksanaan Rakorbangwil mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.   “Rakorbangwil merupakan hulu dan nantinya ada kesepakatan dari lintas K/L terhadap program-program dua tahun berikutnya,” tuturnya. Diakuinya ada harapan bahwa dalam Rakorbangwil melibatkan pemerintah provinsi. Hal itu menurutnya masih didiskusikan lebih lanjut.  Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono menjelaskan mengenai Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Menurutnya RPIW  bertujuan untuk menterpadukan berbagai kebijakan spasial dan sektor ditingkat nasional dan daerah pada koridor pertumbuhan dengan koridor pemerataan (kawasan dan antar kawasan).     “Dibutuhkan perencanaan tahunan jangka menengah dengan menjaga kesinambungan antara RPJMN tahun berjalan dengan RPJMN tahun rencana, yang diwujudkan dalam rencana 10 tahun,” ucap Kuswardono. Menurutnya RPIW menjadi acuan pemrograman dalam menyusun rencana kerja tahunan PUPR melalui mekanisme Rakorbangwil dan Konreg.     Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Pandu Gunadi Atmosukarto berharap BPIW dapat membantu unor menjadi penghubung antara unor baik dengan K/L maupun dengan pemerintah daerah.  Hal ini untuk lebih mempermudah koordinasi terkait pembangunan infrastruktur.  Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Edy Juharsyah berharap RPIW bisa disosialisasikan kepada unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR, agar dapat secara jelas dokumen perencanaan yang dibuat BPIW tersebut.    Ia juga menyatakan bahwa BPIW merupakan leader dalam menentukan arah dari programming Kementerian PUPR. “Kita perlu koordinasi bersama terutama terkait anggaran infrastruktur apalagi sudah beberapa kali dilakukan recofusing,” ucapnya.  Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Birendrajana, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Miftachul Munir, dan Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan  Mitha Hasti Suryani.    Sedangkan dari BPIW turut hadir Sekretaris Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. (Hen/infobpiw)  

BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat dengan beberapa unit organisasi (unor) terkait pembangunan infrastruktur sektor PUPR seperti Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, dan Perumahan  melalui video conference (vicon), Senin 15 Februari.    Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala BPIW Hadi Sucahyono tersebut membahas progres dukungan infrastruktur di Jawa Tengah terutama kawasan yang tercantum Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang.    Infrastruktur yang mendesak untuk ditangani antara lain Tanggul Laut Semarang-Demak, harbor toll Semarang-Kendal, Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, pembangunan Anjungan Cerdas Borobudur, dukungan terhadap Kawasan Industri (KI) Brebes, Batang, dan Kendal, serta proyek green infrastructure di kawasan perkotaan.    Disampaikan pada vicon tersebut progres dukungan pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga, beberapa diantaranya adalah Tanggul Laut Terintegrasi Jalan Tol Semarang-Demak yang sudah dimulai pembangunannya bersamaan dengan pengadaan lahan, Tanggul Laut Semarang-Kendal (Harbour Tol) yang sedang dilakukan proses desain dan pengadaan lahan, Jalan Tol Bawen-Jogja yang sudah dilakukan perjanjian pengusahaan proyek (PPJT), serta pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan/PANSELA yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 yang didukung Pemda untuk pengadaan lahannya.   Selain itu juga dibahas mengenai progres rencana infrastruktur bidang Cipta Karya untuk mendukung kawasan di Jawa Tengah Bagian Utara terutama di Kawasan Industri (KI) Batang yakni program seperti Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terintegrasi di Kawasan Industri (KI) Batang, Pembangunan Jarigan Perpipaan Air Limbah Terintegrasi, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).     Kemudian, untuk rencana infrastruktur bidang Perumahan seperti rencana pembangunan dibangun rumah susun pekerja pada KI terpadu Batang sebanyak empat tower, kebutuhan lahan seluas 5 ha, dan Rencana pembangunan Rumah susun Pekerja Industri Batang.    Sedangkan rencana infrastruktur bidang Sumber Daya Air  (SDA) untuk jangka pendek (2020-2021) dilakukan pembangunan Bendung Kaliurang (potensi 285 lt/dt) untuk mendukung Penyediaan Air Baku KI Batang Tahap 1 (450 Ha), dan Pembangunan Bendungan Bodri yang saat ini sudah memasuki tahap penyusunan Detail Desain untuk mendukung sumber air baku KI Kendal dan Metropolitan Kedungsepur. Sebagai rencana jangka panjang akan dilakukan pembangunan Bendung Kaliurang, Pipa Transmisi dan Reservoir yang akan menyesuaikan dengan waktu beroperasinya KI Batang.   Bidang Perumahan memiliki beberapa program diantaranya Pembangunan Rusunawa KI Kendal, Pembangunan Rusun Pekerja Kota Semarang, dan Pembangunan Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Salatiga.    Pada rapat tersebut Hadi menyatakan perlu dilakukan penajaman terkait hal-hal tehnis seperti mekanisme penganggaran, kepastian status tanah, dan kepastian trase jalan.  “Jadi perlu dibahas secara internal di unor untuk dipertajam, sehingga datanya sudah siap untuk disampaikan ke Kemenko Maritim dan Investasi bila digelar rapat kembali,” tuturnya.  Hadi juga menyampaikan beberapa usulan proyek kerja sama green infrastructure seperti Penanganan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sungai Bengawan Solo dan Pengembangan SPAM Regional Bregas.    Rapat tersebut dihadiri beberapa pejabat dari unor-unor terkait seperti Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Edward Abdurrahman dan Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Prasetyo. Selain itu dihadiri Direktur Rumah Susun Ditjen Perumahan Maryoko Hadi dan Subkoordinator Keterpaduan Perencanaan dan Pembiayaan Direktorat Jenderal Bina Marga Fadil Arif. Sedangkan dari BPIW dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono. (Hen/infobpiw)                          

Guna makin meningkatkan kualitas program pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PUPR yang dilaksanakan secara video conference  (vicon), Kamis (7/1/2021). Rapat koordinasi dan sinkronisasi ini diikuti juga jajaran pejabat eselon II dan III dari BPIW dan DJPI. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, kajian yang dilakukan BPIW dalam menyusun perencanaan dan program untuk pengembangan kawasan dan wilayah meliputi banyak aspek. "Alangkah baiknya seluruh perencanaan dan program BPIW itu ditindaklanjuti dengan aspek pembiayaan," ungkap Hadi saat membuka rapat tersebut. Ia berharap, ke depan ada analisis dan kesepakatan bersama serta upaya-upaya untuk pemenuhan pembiayaan dalam program pembangunan infrastruktur. Hadi mencontohkan, BPIW saat ini telah menyusun perencanaan dan program pengembangan kawasan Metrpolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi) dan usulan program infrastruktur PUPR untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). "Baiknya semua perencanaan dan program kawasan-kawasan yang dikaji BPIW, masuk dalam perencanaan pembiayaan," harap Hadi. Menurutnya, untuk realisasi dapat disusun tim teknis yang dapat memudahkan terciptanya pertukaran data dan informasi antara BPIW dan DJPI. Di tempat berbeda, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Heripoerwanto menyambut antusias gagasan yang ditawarkan BPIW. Menurutnya, DJPI menyambut baik gagasan BPIW dan siap membentuk tim teknis untuk memudahkan pertukaran data dan informasi dengan BPIW. "Gagasan BPIW kami sambut baik, dan kami siap bentuk tim teknis dapat berjalan sesuai harap bersama," terangnya. Eko juga sempat memaparkan, Kementerian PUPR mengalami defisit anggaran (funding gap) untuk proyek infrastruktur. "Itu terjadi karena kebutuhan investasi di bidang infrastruktur yang lebih besar dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mampu membiayai sekitar 30 persennya," ungkap Eko. Untuk mengisi funding gap, lanjutnya, dilakukan kerja sama baik swasta, BUMN, dan utamanya melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ia berharap, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur PUPR dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dapat berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah menyusun Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP) di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, penyusunan ITMP merupakan kegiatan yang akan menggunakan anggaran dari dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di Tanah Air.   “Total dana yang akan diberikan Bank Dunia dalam pengembangan pariwisata itu sebesar 300 juta dolar Amerika,” ungkap Hadi saat paparan “Rencana Penggunaan Dana Pinjaman Bank Dunia Terkait Pembangunan Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Prioritas” dalam acara “Kick off Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, akhir pekan lalu. Dalam rapat yang dihadiri seluruh perwakilan kementerian dan lembaga ini, Hadi menerangkan, total penggunaan dana dari Bank Dunia akan meliputi empat komponen, komponen pertama meliputi, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua meliputi, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih. “Komponen ketiga meliputi, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata. Adapun, komponen keempat meliputi meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata,” jelas Hadi. Lebih lanjut, Ia menjelaskan, komponen pertama ada beberapa kegiatan, seperti penyiapan rencana induk pariwisata terpadu (Integrated Tourism Master Plan/ ITMP), rencana induk sektoral di tingkat hilir, pengembangan kelembagaan, pembangunan kapasitas untuk perencanaan daerah di kawasan wisata terpilih. “Ada juga merekrut konsultan kelas dunia yang akan menyediakan program manajemen pendukung. Konsultan tersebut juga menyediakan manajemen perencanaan proyek untuk penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, koordinasi dan kegiatan lainnya,” terangnya. Untuk komponen kedua, Hadi menjelaskan, ada beberapa kegiatan seperti, pembiayaan untuk sarana transportasi di destinasi pariwisata terpilih sesuai dengan standar nasional. “Ada juga pengembangan infrastruktur dan pelayanan pariwisata, seperti sarana lalu lintas bagi pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor, pembangunan taman, ruang terbuka hijau serta peningkatan fasilitas daerah untuk angkutan umum,” terang Hadi. Selain itu, untuk pembangunan pelayanan infrastruktur dasar dan pariwisata. “Seperti penyediaan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sanitasi di kawasan pariwisata terpilih. Termasuk, melakukan studi kelayakan dan rancangan rekayasa terperinci untuk investasi fisik yang akan dilakukan,” terangnya. Adapun komponen ketiga meliputi pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan untuk pelatih/guru guna meningkatkan kemampuan masyarakat dan penyusunan substansi materi yang tepat sasaran. “Termasuk juga pemberian bantuan teknis untuk lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan teknik dan sekolah kejuruan,” paparnya. Untuk elemen keempat, lanjutnya, akan meliputi kegiatan persiapan dan pembaruan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan, melaksanakan promosi pasar, melakukan pemantauan untuk proyek investasi dan lainnya. Hadi menerangkan, komponen pertama akan mendapat alokasi anggaran 22 juta dolar Amerika, kompoten kedua  mendapat alokasi anggaran 239,6 juta dolar Amerika, komponen ketiga mendapat alokasi anggaran 37,1 dan komponen keempat akan mendapat alokasi anggaran 1,3 juta dolar Amerika. Sehingga, totalnya sesuai dengan jumlah dukungan Bank Dunia 300 juta dolar Amerika. Sebelumnya di tempat yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Wismono Adi Suryabrata mengatakan, rapat Kick off Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan digelar dalam rangka mempersiapkan program pariwisata nasional terintegrasi dan berkelanjutan. Ia berharap, kegiatan tersebut akan membuat seluruh kementerian dan lembaga mengetahui mengenai program pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan begitu, lanjutnya, seluruh kementerian/lembaga dapat bersama-sama mendukung dalam mewujudkan pengembangan pariwisata. “Baik yang terkait kegiatan fisik maupun nonfisik,” terangnya. Di tempat sama, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani mengatakan, pihaknya kini sudah siap melakukan berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsi kementeriannya. “Ranah kami ada di komponen empat, ada pun kegiatannya meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, melalui peningkatan standard kompetensi, pembinaan dan pelatihan,” terang Rizki. Termasuk, lanjutnya, pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas usaha, pelatihan peningkatnan pemasaran online, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi dan monitoring hingga manajemen proyek. (ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali membuat inovasi. Kali ini, BPIW menciptakan aplikasi sistem informasi baru, yakni Sistem Informasi dan Data Base Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (Sibas Ripi). Inovasi terbaru BPIW tersebut diungkapkan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo dalam Sosialisasi Sibas Ripi kepada jajaran pejabat BPIW di Semarang, beberapa waktu lalu.  Bobby menyatakan, Sibas Ripi merupakan aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah. "Sarana komputerisasi yang memudahkan dalam penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR secara terpadu dengan pengembangan wilayah, baik untuk pulau dan kepulauan," paparnya. Sibas Ripi, lanjutnya, dapat juga berfungsi sebagai media koordinasi antar unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Bahkan, koordinasi antar lembaga pemerintah yang melakukan perencanaan di tingkat pusat hingga daerah serta pelaku pembangunan lainnya. Lebih lanjut Bobby menerangkan, Sibas Ripi mempunyai sistem informasi dan database yang relatif lengkap, sehingga dapat dioptimalkan sebagai perangkat Decision Making Support System (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan,-red).  “Hal itu terkait analisis data yang dapat disediakan kepada pimpinan di jajaran Kementerian PUPR secara cepat dan tepat, untuk pengambilan keputusan lebih lanjut,” terangnya. Bobby menerangkan, saat ini aplikasi Sibas Ripi telah ditautkan pada Website BPIW dalam menu "Aplikasi" bersama-sama Bank Data BPIW, Sipro dan Sominah.  Ia juga bertekad untuk dapat mengembangkan Sibas Ripi. “Desainnya semakin menarik serta aplikasinya agar dapat digunakan pada semua jenis piranti atau multi platform,” tambahnya. Ia menegaskan, amanah pembuatan Sibas Ripi telah dicantumkan pada salah satu pasal Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR secara Terpadu dengan Pengembangan Wilayah untuk Pulau dan Kepulauan melalui izin prakarsa Menteri PUPR pada tanggal 15 September 2017 lalu. (ris/infoBPIW)