Berita

  Sesuai dengan rangkaian penyusunan program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menggelar kegiatan rapat Desk Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025, di Jakarta, pada Jumat-Selasa, 16 hingga 20 Mei 2025. Kegiatan ini digelar untuk menajamkan hasil sinkronisasi program Kementerian PU dengan usulan daerah, sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang sudah terlebih dahulu dilakukan.   Desk Konreg  dilakukan secara hybrid, diikuti oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, dan perwakilan provinsi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum daerah.   Pada hari pertama, Jumat, 16 Mei 2025 dilaksanakan pembahasan di 14 Desk Konreg untuk 14 Provinsi. Desk 1 Konreg dengan pembahasan Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW, Hasna Widiastuti dengan fokus perkotaan yakni peningkatan sanitasi dan air bersih, dukungan infrastruktur di Kawasan industri, pembangunan prasarana pendukung perkotaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), prasarana air baku, pembangunan bendung dan jaringan irigasi, preservasi jalan dan pelebaran jalan mendukung konektivitas.   Desk 2 Konreg dengan pembahasan Provinsi Jambi dan Bengkulu dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW, Sosilawati membahas program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada pembangunan jalan, TPST Regional, SPAM, rehabilitasi jaringan rawa dan irigasi, penyiapan readiness criteria penataan kawasan destinasi wisata, pembangunan bangunan pengendali banjir, serta kawasan pertanian untuk mendukung swasembada pangan.   Desk 3 Konreg yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C BPIW, Zaldy Sastra membahas program infrastruktur pembangunan prasarana dasar perkotaan, pariwisata, peningkatan SPAM, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), pembangunan bangunan pengaman pantai serta pembangunan TPST dan rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) untuk mendukung peningkatan jaringan irigasi. Kemudian Desk 4 Konreg dengan pembahasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A BPIW, Entatarina Simanjuntak, membahas fokus pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis, pembangunan tanggul Tahap A Kali Ancol, peningkatan kapasitas Sungai, pembangunan IPAL Komunal, dan pembangunan SPAM Domestik Terpusat Skala Kota.    Desk 5 Konreg yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan meliputi program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada dukungan infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi yang perlu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas dan hilirisasi sentra pertanian, serta dukungan kawasan perkotaan mencakup pemenuhan (Standar Pelayanan Minimal) SPM perkotaan di pusat pelayanan prioritas dan menjamin konektivitas simpul koleksi distribusi jaringan pemasaran komoditas unggul, pengembangan jaringan kepariwisataan regional Bali-Nusa Tenggara serta pengembangan wisata tematik.   Desk 6 Konreg yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A BPIW,  Riska Rahmadia dengan fokus pembahasan pengembangan pembangunan SPAM, optimalisasi IPLT Kabupaten Minahasa, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik, pembangunan sistem pengelolaan persampahan serta pengaman Pantai. Desk 7 Konreg yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya dimoderatori oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C BPIW, Amanda Widyadwiana membahas fokus program pembangunan sentra produksi dan pengolahan, pengembangan infrastruktur dasar mendukung kegiatan pariwisata, serta optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas kawasan perbatasan.   Desk konreg ini akan menghasilkan susunan program pembangunan infrastruktur TA 2026, terutama yang termasuk kedalam kriteria Form Kegiatan Wajib (FKW) yang disesuaikan dengan arahan Menteri PU dan menjadi dasar dalam penyusunan pagu kebutuhan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga ada Form Kegiatan Strategis (FKS) yang mendukung prioritas nasional berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah serta Form Kegiatan Baru (FKB) yang memuat usulan program pembangunan. Ketiga form tersebut akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan dan menjadi masukan penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).   Kegiatan Desk Konreg pada hari pertama dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Melva, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun program prioritas berdasarkan kewilayahaan untuk tahun anggaran 2017. Program ini disusun setelah dilakukannya Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang dilaksanakan empat kota besar di Indonesia, yakni Medan,  Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Dari hasil Pra Konreg tersebut  diketahui bahwa kebutuhan anggaran infrastruktur PUPR tahun depan, mencapai Rp 166 triliun.   Demikian disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada pelaksanaan Konreg, yang diadakan di Gedung Pertemuan Kementerian PUPR, Selasa (19/4). Lebih lanjut Basuki menjelaskan total kebutuhan anggaran tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.   “Dari total kebutuhan Rp 166 triliun itu, nanti akan dicoba dijadikan Rp 104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif kami. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong,” tutur Basuki. Pemotongan anggaran kegiatan tersebut menurut Basuki, bisa dipotong secara vertikal dan horizontal. Dijelaskannya, pemotongan vertikal adalah cara pemotongan, dimana total dana suatu proyek pembangunan infrastruktur, diurai pembiayaannya menjadi lebih dari satu tahun anggaran. Kemudian pemotongan horizontal berarti dana suatu proyek pembangunan infastruktur ditunda.  Dalam kesempatan itu, Kepala BPIW Hermanto Dardak memaparkan mengenai Pra Konreg dan hasil penajaman program 2017. Menurut Dardak dari rekapitulasi program Kementerian PUPR di 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp 166 triliun tersebut dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita, yaitu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 %), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp 37 triliun (22,3 %), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun (36,7 persen), serta mendukung peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun (17,7 persen). Menurut Dardak mulai tahun ini telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program, melalui pendekatan wilayah sehingga setiap kegiatan diorientasikan tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), mendorong terwujudnya spesialisasi seperti di kawasan industri, komplementaritas seperti jalan tol di samping mendukung kawasan industri juga mendukung KSPN, perkotaan dan outlet. Kemudian sinergitas seperti sinergi penanganan jaringan jalan di Kawasan Industri Cikarang dan sekitarnya oleh pengelola kawasan yakni Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat. Sinergitas ini difasilitasi dengan MoU atau nota kesepahaman dan aglomerasi antar kota tetangga dan hinterland perdesaan yang membentuk kawasan perkotaan metropolitan serta diperolehnya manfaat skala ekonomi dalam wilayah pertumbuhan. “Dengan basis pengembangan wilayah, program PUPR lebih fokus dalam mendukung percepatan konektivitas, keseimbangan antar wilayah, ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi serta peningkatan kualitas hidup,” ungkap Dardak. Pra Konreg menurutnya telah berperan sebagai wahana komunikasi antar satminkal pemerintah pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Dardak reorientasi mekanisme dan substansi penyusunan rencana dan program, berimplikasi pada investasi infrastruktur PUPR yang lebih efisien dan sebagai wahana mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, produktif dan efisien serta berkelanjutan, sehingga berdaya saing tinggi. Dalam kesempatan itu Dardak juga menyampaikan mengenai prinsip penajaman hasil Pra Konreg, salah satunya adalah untuk kawasan strategis dengan kebutuhan tingkat keterpaduan tinggi, maka prinsipnya dianggarkan, atau dengan pemotongan vertikal. Contohnya pelabuhan yang memerlukan jalan dan kawasan industri yang memerlukan air baku.  Pada saat Konreg tersebut, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono memaparkan mengenai self blocking atau penghematan anggaran di Kementerian PUPR. Dengan kondisi perekonomian nasional saat ini menurut Taufik perencanaan anggaran kegiatan perlu dilakukan pengurangan. Dengan pengurangan ini perlu dilakukan penghematan. Meski dilakukan penghematan ia berharap pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan secara optimal. Dalam kegiatan ini, Ketua Panitia Pra Konreg yang juga Kepala Pusat Pemrogaman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW Kementerian PUPR, Harris Batubara melaporkan hasil kegiatan Pra Konreg. Menurutnya pelaksanaan Pra Konreg di empat kota berhasil memadukan dan mensinkronkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017.  “Sebagaimana dimananahkan Renstra PUPR 2015-2019, pembanguna infrastruktur dengan prinsip keterpaduan. Pembahasan usulan progrm Pra Konreg sudah dilakukan konsolidasi melibatkan empat satminkal utama, yakni Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan,” ungkapnya. Kegiatan Pra Konreg ini juga melibatkan Bappeda, dinas-dinas terkait infrastruktur PUPR di daerah, dan kepala satuan kerja atau satker.   Sedangkan kegiatan Konreg ini dihadiri sekitar 300 peserta dan diikuti oleh seluruh satminkal di Kementerian PUPR, para pejabat, staf khusus, pejabat tinggi pratama, para tenaga ahli, kepala balai besar, kepala satker di empat satminkal utama, dan pejabat administrator. Hen/INI/infobpiw

Setelah sukses melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) di Kota Medan,  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Pra Konreg di Kota Yogyakarta, 11-12 Februari 2016.  Saat membuka acara tersebut  Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M. Eng. Sc., menyatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan infrastuktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Danis yang berbicara mewakili Sekjen Kementerian PUPR Ir.Taufik Widjoyono, M.Sc  ini menyatakan hal itu sejalan dengan visi Kementerian PUPR yakni “terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung  Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dikatakannya juga bahwa pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR harus mengacu pada Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi enam aspek, yaitu, percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan, peningkatan keterkaitan perkotaan dan pedesaan, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan pengembangan tata ruang wilayah nasional. Pulau Jawa sebagai bagian dari kawasan harus dipertahankan kontibusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Mengacu kepada dokumen RPJMN 2015-2019 selama 30 tahun Pulau Jawa telah memberikan kontribusi 58% dari PDB nasional.  “Pulau Jawa memiliki karakteristik yang unik, yang bisa berperan sebagai lumbung pangan nasional, salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia, grow sector industry, serta memiliki peran juga dalam percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim,” ungkap Danis. Kepala BPIW Hermanto Dardak, saat memberikan arahan kepada peserta Pra Konreg, menyatakan pembangunan di Pulau Jawa harus bisa ditingkatkan, agar bisa lebih kompetitif dengan negara lain. Lebih lanjut Dardak mengatakan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk bisa terus meningkatkan infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.  “Paling tidak respon kita untuk di Jawa dalam membangun kompetisi tadi, kita realisasikan tol Trans Jawa. Kita targetkan bisa tersambung selama kurun waktu 5 tahun di Pulau Jawa ini. Sehingga 2017 akan dimaksimalkan, paling tidak untuk masalah tanah bisa dituntaskan,”  tegas Dardak. Sekretaris Daerah, Drs. Ichsanuri yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan kata sambutannya. Dalam kesempatan itu Ichsanuri berharap  agar pelaksanaan Pra Konreg dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian, dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Ketua Pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, BPIW Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan Pra Konreg ini merupakan pelaksanaan Pra Konreg kedua yang berbasis pada pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis. Sebelumnya telah dilaksanakan Pra Konreg di Medan, dan akan dilaksanakan Pra Konreg selanjutnya di Makassar dan Bali. Hasil-hasil dari Pra Konreg nantinya akan sesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan, sehingga nanti akan ada desk tiap provinsi, yang selanjutnya akan digali apa yang menjadi fokus pembangunan di tiap wilayah. “Pra Konreg ini dihadiri sekitar 300 lebih peserta dan terima kasih semua kepada seluruh pihak yang membantu khususnya jajaran SDA, Balai Besar wilayah Sungai Opak sehingga Pra Konreg bisa berjalan dengan baik,” ucap Harris. Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni  peserta yang mewakili Sekretaris Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Renstra tahun 2017. Pada hari kedua dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk. (humasbpiw/Nin/Adn)

Guna meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2016. Dari empat kota yang menjadi tempat pelaksanaan Pa Konreg, maka Kota Medan merupakan kota pertama digelarnya Pra Konreg yang dimulai pada 4 dan 5 Februari 2015. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ir. Danis H. Sumadilaga, M. Eng. Sc., berharap, pada tahap awal Pra Konreg tersebut dapat teridentifikasi isu strategis sebagai bahan masukan Konreg yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Maret mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. yang membuka kegiatan Pra Konreg untuk wilayah Sumatera di Kota Medan, Kamis (4/2). Menurutnya forum ini dapat digunakan untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2017. Sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.  “Saya juga berharap bahwa melalui kegiatan Pra Konreg antar Direktorat Jenderal harus ada koordinasi dan harus terjalin secara terus-menerus. Koordinasi tentunya juga harus dilakukan di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dan tepat sasaran” tegas Danis. Pulau Sumatera sebagai wilayah yang terletak di Bagian Barat Indonesia merupakan wilayah strategis yaitu sebagai pintu gerbang perdagangan Internasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan Pra Konreg ini, perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dapat mendukung potensi wilayah tersebut. Saat memberikan arahan didepan ratusan peserta Pra Konreg, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan fungsi strategis dari kepentingan nasional, provinsi dan juga daerah, membutuhkan sinergi satu sama lain, termasuk dengan lintas sektor diluar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan Bandara sebagai pusat kegiatan strategis. Sehingga pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah. “Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di pulau Sumatera. Didalamnya terdapat sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, Kawasan Mandeh, dan Belitung serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sei mangke. Kemudian, dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Hermanto. Selain itu, dalam menghadapi era MEA menurutnya Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan negara lain terutama dengan negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Apalagi kata Dardak, Presiden memfokuskan pada bidang pariwisata. Dikatakannya Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dari aspek sumber daya alam dan budaya. Namun untuk pelayanan infrastruktur Indonesia berada pada nomor 34. “Kondisi ini perlu dijadikan tantangan bagi kita, untuk mendongkrak daya saing infrastruktur kita yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan ini merupakan acara yang pertama, yang nantinya akan dilanjutkan di tiga kota lainnya yakni  Yogyakarta, Makassar, dan Bali. Dikatakannya juga bahwa dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dalam desk propinsi yang melibatkan Satminkal terkait.   Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. “Jumlah peserta yang hadir mencapai kurang lebih 541 orang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu termasuk panitia lokal sehingga Pra Konreg ini bisa berlangsung,” tukasnya. Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di Provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Rencana Strategis (Renstra) 2017. Pada hari kedua yang digelar besok, dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk kemudian penutupan oleh koordinator Desk. (Adn)