Berita

Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang digelar Jumat, 19 Februari telah memasuki hari ketiga. Pada rapat yang dilakukan secara online membahas tentang program infrastruktur konektivitas. Pembahasan program infrastruktur melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian.    Saat memberikan pengantar kegiatan tersebut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan BPIW telah melakukan koordinasi terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Koordinasi juga telah dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pelaksanaan Rakorbangwil ini menurutnya lebih menajamkan program-program infrastruktur yang sudah dikoordinasikan tersebut. “Hasil dari Rakorbangwil ini menjadi bahan dan masukan untuk pelaksanaan Konsultasi Regional  nanti,” ucap Hadi.    Lebih lanjut Hadi mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 23/2020 tentang Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 terdapat empat strategi peningkatan konektivitas jalan nasional yakni berupa preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, penataan jalan nasional di kawasan perkotaan, dan pemenuhan gap funding melalui skema pembiayaan alternatif seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).     Ia juga mengatakan ada beberapa target output Kementerian PUPR 2020-2024 yakni 2.500 Km Pembangunan Jalan Tol sepanjang 2.500 Km, 3.000 Km Pembangunan Jalan Baru, 38.328 m Pembangunan Jembatan, dan 31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass.     Pada Sesi pagi, Rakorbangwil dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan dan diisi dengan paparan dari narasumber yakni Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito. Ia berbicara mengenai Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perwilayahan Industri.    Menurutnya sinergi pembangunan infrastruktur wilayah dan perwilayahan industri dapat mendorong pengembangan wilayah melalui optimalisasi dukungan infrastruktur wilayah pendukung industri seperti jalan, air baku, dan perumahan pekerja.   Dijelaskannya dalam Rencana Pembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat 27 Kawasan Industri (KI) di Indonesia, yakni 14 KI di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Kalimantan, 1 di Pulau Madura, 1 di Pulau Jawa, 3 di Pulau Sulawesi dan Maluku, 1 di Pulau Papua, dan 1 di Nusa Tenggara Barat.    Sesditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Marta Hardisarwono menyatakan ada beberapa program prioritas sub sektor perhubungan darat seperti pembangunan simpul transportasi darat dan penyelenggaraan pelayanan angkutan transportasi darat. Selain itu ada program pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat.    Dukungan infrastruktur PUPR terhadap program sektor transportasi darat menurutnya adalah dukungan berupa jalan akses dari dan menuju simpul transportasi darat serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan pada koridor-koridor perintis.    Dukungan infrastruktur PUPR lainnya yaitu  penyediaan prioritas bagi angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan. Terkait penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat, maka dukungan infrastruktur PUPR berupa koordinasi dan sinkronisasi rencana pemelihataan jalan dan rencana pemasangan perlengkapan jalan. “Dukungan infrastruktur PUPR yang tidak kalah penting adalah  sinergi penyediaan jalan yang berkeselamatan,” tuturnya.   Pembicara dari Kementerian Perhubungan lainnya, yakni Plt. Kasi Perencanaan Teknik Fasilitas Pelabuhan Tony .D.  menyatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) perhubungan laut difokuskan untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berupa program pembangunan pelabuhan ataupun terminal antara lain Pelabuhan Labuan Bajo – Wae Kelambu (NTT) – mendukung KSPN Labuan Bajo, Pelabuhan Likupang – mendukung KSPN Likupang, dan Pelabuhan Gilimas (NTB) – mendukung KSPN Mandalika   Dikatakannya juga bahwa kegiatan prioritas nasional perhubungan laut Tahun Anggaran 2022, salah satu dianyaranya adalah  Pembangunan Pelabuhan Patimban (Tahap I dan II) untuk mendukung Kawasan Industri Subang.   Dirjen Bina Marga  Kementerian PUPR  Hendy Rahadian turut memberikan paparannya.  Menurut Hendy ada beberapa fokus penanganan jalan pada Tahun Anggaran 2022 yakni committed project, konektivitas jarak tempuh 2,09 jam/100 km (target 1,9), aksesibilitas 84,6% (target 87,9%), rating kondisi jalan di angka 2,61 (target 2,5), dan rating keselamatan di angka  2, 95 (target 2,82).    Sedangkan target kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 yakni 47.017 Km (Pemeliharaan  Jalan Nasional), 15.248 Km (Peningkatan Jalan Nasional), 510.366 m (Jembatan Terpelihara), 27.089 m (Jembatan Dibangun), dan 20.469 m (Fly Over dan Underpass Dibangun). Selain itu ada 947 Km (Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi), 1.744 Km (Jalan Nasional Baru), dan 500 Km (Dukungan Jalan Daerah).    Sesi siang cerdas dengan pembahasan detail program-program Kementerian / Lembaga terkait. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan. Turut hadir dalam pertemuan virtual yang diikuti 100 peserta ini adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Miftachul Munir, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, dan Plt. Program Kasubag Setdijen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Windi Susilawati. (Hen / infobpiw)                                    

Peluang badan usaha konstruksi nasional untuk naik kelas semakin terbuka lebar. Terlebih, saat ini pemerintah semakin gencar menggulirkan program pembangunan infrastruktur. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat paparan “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional”  dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk 2018-2022 di Bogor, Senin (9/10). Menurutnya, pemerintah senantiasa mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk dapat berpartisipasi dan lebih maju dengan kualitasnya, sehingga kebutuhan konstruksi domestic akan dapat dipenuhi seutuhnya dari industri konstruksi nasional. Ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pengembangan infrastuktur diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya  Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Dalam mendukung hal tersebut, lanjutnya, salah satunya Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur menerapkan pola strategi yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan dalam 35 WPS. Pada setiap WPS tersebut, ungkap Rido, BPIW Kementerian PUPR telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) sebagai arah pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam WPS tersebut ada sejumlah tema kawasan, seperti kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan kota metropolitan, kawasan kota baru public, kawasan agrokultural dan lainnya. “BPIW juga menyusun MPDP untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu. Adapun teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR (Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Penyediaan Perumahan serta Dirjen Sumber Daya Air-red),” papar Rido.  Lebih lanjut Rido mengungkapkan, saat ini ada sejumlah peluang investasi infrastruktur yang dapat disasar BUMN konstruksi maupun swasta nasional yang bergerak di bidang kontruksi untuk dapat berperan dan melakukan investasi. “Kesempatan itu ada pada proyek konstruksi bendungan, seperti  proyek konstruksi bendungan multifungsi Pelosika di WPS Mamuju-MakalePalopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi, proyek konstruksi bendungan Rokan Kiri di WPS Medan-Tebing Tinggi-DumaiPekanbaru,” terang Rido mencontohkan. Selain itu, proyek konstruksi bendungan Matenggeng di WPS Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap, proyek konstruksi bendungan Jragung di WPS SemarangSurabaya. “Adapun proyek jalan tol ada untuk ruas Semarang-Solo, ruas Solo-Ngawi, ruas Ngawi-Kertosono, ruas Balikpapan-Samarinda, ruas Manado-Bitung, ruas Serang-Panimbang,” katanya. Ada juga ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Semarang-Demak, ruas Probolinggo-Banyuwangi, ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Kayu Agung. “Kemudian ruas jalan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat  dan ruas Samarinda-Bontang,” jelasnya. Sedangkan untuk Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ada untuk SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, SPAM Jatiluhur II, SPAM Pondok Gede, SPAM Kota Pekanbaru, SPAM Pekankampar,  SPAM Tebasabo dan SPAM Tukad Unda. “Kemudian untuk SPAM regional, ada SPAM Keburejo, SPAM Petanglong, SPAM Kartamantul, SPAM Mojolamong, SPAM Mebidang, SPAM Durolis, SPAM Benteng Kobema , SPAM Wasusokas, SPAM Aceh Utara dan Lhokseumawe serta SPAM Payakumbuh dan Limapuluh Kota,” terangnya. Selain itu, ada juga SPAM Jati Gede, SPAM Cimahi dan Bandung Barat, SPAM Semarsalat, SPAM Dadimuria, SPAM Mamminasata, SPAM Burana , SPAM Sorong serta SPAM Bimatara. Sementara itu, Kasubdit Transpotasi Udara, Direktorat Transportasi Bappenas, Ahmad Zainudin mengatakan, saat ini banyak juga peluang infrasturkur di sektor tranpotasi. “Baik untuk pelabuhan, bandara serta transportasi massa,” terangnya. Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya mewujudkan konektivitas. “Salah satunya yang dikenal tol laut. Untuk sektor ini terbuka peluang untuk BUMN dan badan usaha melakukan investasi,” terangnya.(ris/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik. "Pembangunan sistem konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, antara lain salah satunya melakukan pembangunan Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pariwisata Borobudur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang  Kemaritiman di Jakarta, Selasa (22/8).  Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian terkait dan pemerintah daerah di lokasi KSPN Borobudur. Rido juga menjelaskan, ada rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta. “Termasuk akan ada peningkatan jalan nasional akses dari bandara menuju destinasi wisata di kawasan Borobudur yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR,” terangnya. Jalan nasional yang ada di dalam kawasan Borobudur juga akan mendapat penanganan untuk dilakukan peningkatan termasuk jalan pantai selatan Jawa yang melewati 3 Kabupaten yakni Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. “Selain itu, Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam mengawal pencapaian bantuan dana loan (kredit,-red) untuk sektor pariwisata di KSPN prioritas,” terangnya.  Sementera itu, Arief Yahya mengatakan, Badan Otoritas Borobudur ini akan memberikan tagline untuk Borobudur, yaitu Maha Karya Budaya Dunia atau Cultural Masterpiece. Menurutnya, Badan Otoritas Pariwisata Borobudur mempunyai zona koordinatif meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yaitu Borobudur-Yogyakarta, Dieng, Surakarta-Sangiran, dan Semarang-Karimunjawa. Ia mengatakan, Badan ini akan dipimpim Direktur Utama yang harus bertanggungjawab untuk mengembangkan infrastruktur dan utilitas dasar dari kawasan pariwisata tersebut. Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan berharap, pengembangan KSPN Borobudur dan sekitar dapat segera dijalankan dan berkembang dengan baik. "Pemerintah memandang perlu dilakukan karena investasi di sektor pariwisata itu reborn-nya (kembalinya,-red) cepat dan sektor pariwisata itu mampu menggerakan perekonomian masyarakat dengan baik dan cepat," terangnya. Dengan begitu, Ia juga berharap, target-target Kementerian Pariwisata dalam jumlah kunjungan dan pendapatan negara dapat tercapai bahkan capaiannya terus melampaui angka yang telah ditetapkan.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pacu akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu guna memperkuat wilayah perbatasan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI) sesuai  dengan  Nawacita dan Visi Misi Presiden. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, daratan yang merupakann wilayah perbatasan di Indonesia meliputi, Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste. "Kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Tengah dan Utara dengan Malaysia serta Provinsi Papua dengan Papua Nugini," papar Rido saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) ”Jelajah Tapal Batas 2017” di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (10/8).  Hadir sebagai pembicara lain, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, Pelaksana Tugas Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Marvel Situmora, dan Walikota Tarakan, Sofian Raga. Diskusi ini juga diikuti perwakilan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kelompok masyarakat. Menurut Rido, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR telah mengamanatkan pengembangan wilayah perbatasan  melalui pemenuhan  pelayanan  dasar  serta  peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.  "Mulai dari membuka keterisolasian, mendukung perekonomian rakyat, pelayanan sosial dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan lainnya," terang Rido. Untuk pengembangan konektivitas kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, lanjutnya, program infrastruktur yang digulirkan pada anggaran tahun 2017 meliputi, Pembangunan Jalan Long Boh – Metulang–Long Nawang, “Untuk Pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang, Pembangunan Jalan Long Pujungan–Long Kemuat – Langap dan Pembangunan Jalan Mensalong – Tau Lumbis melalui cara membuka hutan terlebih dahulu,” ujarnya.  Kemudian, ada juga Preservasi Rehabilitasi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor, Rehabilitasi Mayor Jalan Sekatak Buji – Malinau, Rehabilitasi Mayor Jalan Lingkar Pulau Sebatik, Rehabilitasi Mayor Jalan Mensalong –APAS. “Pelebaran Jalan Batas Bulungan – Tanjung Selor, pelebaran Jalan Tanjung Selor –. Tanjung Palas, Pelebaran Jalan SP. 3 Tanjung Palas – Sekatak Buji, Preservasi  Rehabilitasi Jalan Dalam Kota Nunukan serta Rekonstruksi Jalan Simanggaris – Batas Negara,” jelasnya.  Adapun pengembangan keciptakaryaan, lanjut Rido meliputi, pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru, Kepulauan Sebatik, pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru, Kota Tarakan, pembangunan embung serbaguna Tanjung Agung, pembangunan embung serbaguna Pulau Bunyu Tahap I serta pembangunan intake dan jaringan transmisi Indulung Kota Tarakan. Selain itu, ada peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh di Sungai Bolong Kelurahan, Nunukan Utara, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan desa raspen tubu di Kec. Malinau Utara,pembangunan drainase lingkungan Pulau Sebatik dan lainnya.  Rido menjelaskan, peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan mencapai 1.500 Unit, pembangunan rumah khusus 100 unit serta revitalisasi rumah khusus 50 unit. Di tempat sama, Irianto Lamri menerangkan, selama ini pembangunan infrastruktur fisik dan telekomunikasi telah memacu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. “Meskipun masyarakat itu sangat berharap agar mutunya bisa meningkat. Idealnya bisa melebihi fasilitas yang ada di negara tetangga,” terangnya.  Menurutnya, pemerintah sudah terlalu lama fokus di pusat pemerintahan, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, namun tiga tahun kebelakang telah beda.  “Hal itu terlihat di wajah pintu-pintu lintas batas negara serta desa dan kecamatan di wilayah perbatasan,” terangnya. Untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur telekomunikasi sudah dilakukan, sehingga meningkatkan mobilitas warga. Hal itu sudah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. “Pada tahun 2015, ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 3,75 persen, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I-2017 menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara 6,17 persen. Angka itu menempati pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kalimantan Tengah 9,49 persen,” jelasnya.  Lebih lanjut, Ia mengakui, akses jalan antarkabupaten dan kecamatan sudah lebih baik, penggunaan telepon tak perlu memakai kartu operator negara tetangga atau memanjat pohon untuk mencari sinyal, meski ada beberapa kawasan masih lemah sinyalnya.  Pembicara lainnya, Ririek Adriansyah mengatakan, pihaknya saat ini terus memperluas jangkauan jaringan internet hingga ke wilayah perbatasan. Ia berharap hal tersebut akan dampaknya pada perekonomian. Ia menerangkan, data Bank Dunia pada 2010 menunjukkan, setiap 10 persen peningkatan penetrasi internet akan memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen di negara maju dan 1,12 persen di negara berkembang. Di tempat sama, Marvel Situmora mengakui, saat ini masih ada sejumlah wilayah yang belum memperoleh sinyal telepon seluler. “Dalam lingkup nasional ada 8.831 desa yang belum bersinyal dari total 79.191 desa dan kelurahan di Indonesia,” terangnya. Dengan begitu, lanjut Marvel, pihaknya menempuh sejumlah cara untuk mengatasi kemacetan komunikasi, antara lain melalui program Palapa Ring yang menghubungkan kota/kabupaten dengan jaringan serat optik, membangun infrastruktur di wilayah tanpa sinyal, dan menyediakan akses internet melalui desa broadband terpadu. Ia menjelaskan, wilayah perbatasan di Kalimantan Utara merupakan bagian yang menjadi sasaran pembangunan menara base transceiver station (BTS). Program ini menyasar 228 lokasi sepanjang tahun 2016-2017, antara lain 41 lokasi di Kalimantan Utara, 22 lokasi di Nusa Tenggara Timur, dan 18 lokasi di Papua.(ris/infoBPIW)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mengenjot pengembangan infrastruktur konekivitas PUPR di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). "Pengembangan infrastruktur konektivitas PUPR, mulai dari pengembangan jalan nasional, jembatan serta jalan tol," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat Rapat Pembahasan Detail Program Integrasi Pengembangan Kawasan Provinsi Sumut di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (18/5). Rido menjelaskan, saat ini di Sumut telah ada perencanaan sejumlah kawasan tematik, antara lain Kawasan Industri (KI) seperti Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun dan Batubara serta KI Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. “Kemudian, Kawasan Kabupaten Tertinggal di Nias Utara dan Nias Barat,” terang Rido. Selain itu, ada juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toba yang meliputi Kabupaten Dairi, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Samosir. “Ada juga Kawasan Metropolitan Mebidangro yakni Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Sedang dan Karo,” terang Ridho.  Ia menambahkan, ada juga Kawasan Pelabuhan seperti Pelabuhan Strategis Tol Laut Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara serta Kawasan Perikanan Nusantara Sibolga di Kota Sibolga. “Kemudian Kawasan Lumbung Pangan di Kota Sibolga, Kawasan Perdesaan Strategis (KPS) Dolok Masihul di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Besar Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli dan lainnya,” terang Rido.  Untuk mendukung pengembangan kawasan serta antarkawasan di Sumut, Rido menjelaskan,  Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun masterplan dan development plan Infrastruktur bidang PUPR, yang meliputi sektor sumber daya air, jalan untuk konektivitas, keciptakaryaan serta perumahan. “Dimana teknis perencanaan detail dan pembangunan fisiknya, dilaksanakan oleh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR,” jelasnya Pada 2017 dalam pengembangan konektivitas di Sumut, ungkap Ridho, Kementerian PUPR melakukan Pelaksanaan Jalan Nasional di Metropolitan Medan, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut serta Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu.  “Pada 2018 akan ada Pembangunan Underpass Katamso, Toll Road Development Project Of Medan  Kualanamu Csu01, Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa  Aji Bata dan Pembangunan Jembatan Tano Ponggol,” terangnya. Kemudian dalam mendukung pengembangan KSPN Toba ada Pelebaran Jalan Pangururan-Nainggolan, Pemeliharaan Rutin Onan Runggu-Tomok serta Rehabilitasi Mayor Ruas Parapat  Pelabuhan Aji Bata. Ia juga mengungkapkan, proyek strategis konektivitas yang sudah dan sedang dikerjakan pada 2015-2017, antara lain Pembangunan Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Feasibility Study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED) Jalan Tol Tebing Tinggi–Siantar-Parapat, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Tebing Tinggi-P. Siantar-Parapat (Jalan Lingkar Luar Parapat), Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Pulau Samosir, Rekonstruksi Jalan Bandara Silangit–Muara, Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir serta Jalan Akses Bandara Sibisa untuk ruas Aek Natolu–Sibisa sepanjang 2,5 KM. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ini dipaparkan juga sejumlah rencana pengembangan konektivitas di Sumut dari Kementerian Perhubungan, mulai dari pengembangan pelabuhan, bandar udara serta kereta api.  Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai koordinator dalam pengembangan konektivitas di Sumut. Pasalnya, pelaksanaan percepatan pengembangan konektivitas dinilai perlu dilakukan dalam satu koordinasi. Hadiri dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembanguanan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pengembangan infrastruktur konektivitas jalan di sekitar Bandar Kayangan. Hal ini guna mendukung pelabuhan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).   Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, pengembangan konektivitas jalan menjadi prioritas. “Seiring lebar jalan di wilayah Bandar Kayangan belum optimal karena sebagian besar masih 7 meter,” papar saat paparan dalam Rapat Pengembangan Bandar Kayangan di Lombok Timur, NTB, akhir pekan lalu.   Menurutnya, secara umum jaringan jalan di Lombok sudah relatif baik dan beraspal. Selain itu, jaringan jalan di Pulau Lombok telah terkoneksi dengan kawasan pariwisata, bandara, pelabuhan dan pusat kota Mataram.   Lebih lanjut, dikatakan, pengembangan Bandar Kayangan berpijak pada konsep pengembangan yang berbasis wilayah atau WPS (Wilayah Pengembangan Strategis,-red) yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung.   “Secara geografis Bandar Kayangan sendiri merupakan salah satu lokasi lintasan strategis dunia. Tepatnya, jalur laut II di Nusantara,” ujar Rido saat paparan dalam Rapat Pengembangan Bandar Kayangan di Lombok Timur, NTB, akhir pekan lalu. Menurutnya, kapal-kapal dari Eropa, Afrika Tengah, Australia, Asia Tenggara, dan Asia Timur dapat melalui jalur tersebut dengan aman.   Konsep pengembangan kawasan Bandar Kayangan direncakanan memiliki fungsi utama sebagai kawasan industri petroleum dan gas yang memiliki fungsi lain, seperti pelayanan perkotaan serta penggerak ekonomi lokal bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.   Hadir juga dalam Rapat Global Hub Pengembangan Bandar Kayangan ini, antara lain Kepala Bappeda NTB, Ridwan Syah, Presiden Direktur Bandar Bayangan, Son Diamar, Anggota DPR RI Kurtubi, Head Of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Massimo Geloso Grosso dan Sekretaris Daerah NTB, Rosyadi H. Sayuti.   Di tempat yang sama, Kepala Bappeda NTB menyatakan, pihaknya melakukan pembangunan di Bandar Kayangan, agar menjadi kawasan andalan nasional. “Dimana sektor unggulannya adalah perikanan, perindustrian, peternakan. Konsep ini sejalan dengan rencana pengembangan taman nasional Gunung Rinjani, sehingga posisi global hub Bandar Kayangan merupakan konsep interaksi kawasan unggulan termasuk pembangunan KEK Mandalika,” terang Ridwan Syah.   Sementara itu, seusai acara Rido menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Pelabuhan Carik. Pelabuhan tersebut merupakan salah satu pelabuhan rakyat yang turut mendukung Kota Baru Bandar Kayangan.(ind/ing/infoBPIW)